ISIS, Common Enemy Kasus Wiranto?

Wiranto ISIS
Menkopolhukam Wiranto (Foto: Istimewa)
4 minute read

Peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto menghebohkan banyak pihak. Secara resmi, pemerintah telah mengumumkan bahwa kelompok teroris ISIS adalah pihak yang bertanggungjawab. Meski demikian, ada pula yang menilai pengungkapan itu adalah hal yang terlalu dini.


Pinterpolitik.com

Jagad politik Indonesia dibuat heboh. Menkopolhukam Wiranto yang tengah melakukan kunjungan ke Pandeglang Banten tiba-tiba ditusuk oleh seorang pria. Seketika, serangan itu membuat Wiranto menderita dua tusukan  sehingga harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Berdasarkan berita yang beredar, pelaku yang diamankan adalah seorang pria bernama Abu Rara dan seorang perempuan. Kedua orang ini disinyalir kepolisian dan BIN masih menjadi bagian dari jaringan ISIS. Secara spesifik, mereka disebut-sebut masih berada di dalam jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang sempat dibicarakan beberapa waktu lalu.

Secara resmi, memang pelaku penyerangan dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari jejaring terorisme. Meski demikian, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa kesimpulan itu terlalu prematur. Salah satu pendapat seperti ini keluar dari eks Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding.

Pendapat itu sendiri boleh jadi beralasan, mengingat bahwa proses penyelidikan belum bisa dikatakan telah benar-benar sempurna.


Terlepas dari masih simpang siurnya pendapat tersebut, pelabelan tersebut sebenarnya boleh jadi masuk akal bagi kalangan pemerintahan dan aparat keamanan. Hal ini terkait dengan  ISIS, JAD, dan terorisme yang memang telah terlanjur dicap sebagai musuh bagi masyarakat.

Bagi beberapa pihak, pengungkapan ISIS sebagai pelaku penusukan Wiranto dianggap terlalu dini. Click To Tweet

Secara sosiologis, menurut Lewis A. Coser, keberadaan common enemy dapat memunculkan kohesi di dalam satu kelompok. Umumnya, kelompok ini akan bersatu untuk melawan atau meruntuhkan musuh bersama tersebut.

Baca juga :  Tugas Baru Jokowi untuk Ma’ruf

Koalisi yang terbentuk melalui narasi musuh bersama ini secara aksi umumnya lebih kuat karena ada rasa saling melindungi dan saling menguatkan di antara anggotanya. Aksi kolektif dari anggota koalisi menjadi lebih gencar karena ada misi untuk mengalahkan suatu lawan bersama.

Menurut Coser, dalam politik, efek dari common enemy ini bisa dieksploitasi untuk menarik kohesi serupa dengan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, kontruksi musuh bersama yang dibentuk koalisi ini bisa saja menyebar di luar kalangan koalisi dan menyentuh masyarakat banyak.

Dari pandangan tersebut, adanya label ISIS membuat masyarakat dapat lebih mudah tertarik kohesinya terhadap kasus ini. Dalam kadar tertentu, masyarakat kemudian dapat dengan mudah mengecam tindakan penusukan ini tanpa banyak mempertanyakan siapa sebenarnya yang melakukan itu.

Penyebutan ISIS dan kelompok terorisme ini memang tergolong lazim oleh pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan. Pada demonstrasi 22 Mei, cap semacam ini juga pernah dilontarkan oleh pemerintah.

Selain itu, label kelompok terorisme juga sempat diucapkan untuk kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Teranyar, perkara terorisme ini juga disebutkan untuk menanggapi demonstrasi revisi UU KPK dan RKUHP beberapa waktu lalu.

Hal-hal tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana ISIS dan kelompok terorisme telah menjadi common enemy yang kerap disebut oleh pemerintah. Tanpa bermaksud menuding, nuansa serupa boleh jadi kini tengah terbentuk di peristiwa penusukan Wiranto.

Di luar itu, kejadian ini juga sebenarnya dapat menjadi semacam tamparan tersendiri bagi aparat keamanan di negeri ini. Banyak pendapat yang mempertanyakan apakah terjadi semacam kecolongan dalam peristiwa penusukan Wiranto tersebut.

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman misalnya, menyebut kejadian itu membuktikan bahwa ketika aparat keamanan lengah, maka  bahaya dapat saja mengancam, bahkan mengancam seorang Menteri Koordinator.

Baca juga :  Fadli-Fahri, Petarung Tiada Tanding

Spekulasi kelengahan ini kemudian dibantah oleh pihak pemerintah. Kepolisian misalnya menganggap bahwa tidak ada istilah kecolongan, hal ini terkait dengan interaksi masyarakat dengan pejabat publik sudah lazim terjadi.

Terlepas dari bantahan tersebut, tetap saja kejadian ini menjadi catatan khusus untuk aparat keamanan di negeri ini. Jika pejabat setingkat Wiranto saja bisa terluka, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan keamanan mereka.

Pengusutan kasus ini jelas menjadi prioritas. Untuk sekarang, pernyataan resmi boleh jadi menyatakan bahwa ISIS adalah pihak yang bertanggung jawab. Meski begitu, penelusuran mendalam harus dilakukan agar aparat pemerintahan tak selalu berlindung dengan mengarahkan kepada common enemy semacam ISIS ini. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.