HomeNalar PolitikWiranto Korban Perubahan Teroris

Wiranto Korban Perubahan Teroris

Pemerintah mengatakan bahwa peristiwa penusukan yang menimpa Menko Polhukam Wiranto masuk ke dalam aksi terorisme. Hal ini disebabkan dua pelaku penyerangan, Fitri Adriana dan Syahril Alamsyah alias Abu Rara, merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang memiliki afiliasi dengan kelompok teroris global Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).


PinterPolitik.com 

Peristiwa penusukan ini memang menarik perhatian publik, termasuk media internasional. Bukan tanpa alasan, korbannya merupakan sosok politikus senior sekaligus Menteri Koordinator yang salah satu tugasnya menjaga keamanan Indonesia, termasuk mencegah terjadinya serangan teroris.

Pun penusukan terhadap Wiranto menjadi serangan teroris pertama di Indonesia yang sukses menyerang pejabat tinggi negara.

Di sisi lain, dipilihnya Wiranto sebagai target serangan juga menegaskan kembali adanya perubahan kelompok-kelompok teroris di Indonesia dalam memilih target.

Lalu, seperti apa perubahan ini terjadi? Mengapa teroris mengubah targetnya?

Polisi “Bulan-Bulanan” Teroris

Pada dasarnya target terorisme dibedakan menjadi dua, yakni soft target atau target lunak dan hard target atau target keras/sulit.

Target lunak merujuk pada individu atau tempat yang keamanannya lemah, sehingga mudah untuk diserang, seperti pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian lainnya.

Sementara target keras atau sulit adalah individu atau tempat yang memiliki keamanan kuat, seperti markas polisi dan gedung-gedung pemerintahan.

Secara tradisional, teroris lebih sering mengincar target-target lunak karena kemungkinan suksesnya serangan dan jatuhnya korban cenderung lebih besar.

Preferensi terhadap target lunak ini terlihat pada serangan-serangan teroris di Indonesia tahun 2000-an, seperti Bom Bursa Efek Jakarta, Bom Bali I dan Bom Bali II, serta Bom JW Marriot.

Namun, menurut banyak pihak seperti Sidney Jones – pengamat terorisme dari International Crisis Group (ICG) – dan Julie Chernov Wang – peneliti dari Goucher College – sejak tahun 2011 terjadi perubahan serangan teroris di Indonesia.

Jika sebelumnya teroris memilih untuk melakukan serangan berskala besar, kini teroris lebih banyak melakukan serangan dalam bentuk pembunuhan yang ditargetkan (targeted assassination) dan serangan teror berskala kecil.

Tidak hanya dalam konteks skala, kelompok teroris di Indonesia juga terlihat mengubah targetnya dari sebelumnya mengincar keramaian publik, simbol-simbol negara barat, ataupun warga asing, kini mereka lebih mengarahkan serangnya ke pemerintah, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Baca juga :  Gibran, Utang Moral AHY ke Jokowi-Prabowo?

Dijadikannya anggota Polri sebagai target utama dimulai pada tahun 2011 dengan terjadinya serangan bom di masjid Mapolresta Cirebon yang melukai 25 orang termasuk Kapolres Cirebon.

Puncaknya terjadi pada tahun 2017 dan 2018 lalu di mana 74 persen serangan terorisme di Indonesia menargetkan polisi, sementara masyarakat “hanya” 11 persen, fasilitas agama 5 persen, dan lainnya 10 persen.

Bahkan pada dua tahun ini teroris secara nekat langsung menyerang polisi di “jantungnya”, mulai dari aksi teror di Mapolrestabes Surabaya, Mapolda Riau, hingga Mako Brimob Depok.

Menurut Wang, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berubahnya target serangan teroris di Indonesia.

Pertama, kelompok teroris sadar bahwa ia membutuhkan dukungan masyarakat muslim untuk mendirikan kekhalifahan.

Oleh sebab itu, kelompok teroris di Indonesia menghindari serangan-serangan bom besar di mana masyarakat muslim juga bisa menjadi korbannya.

Kedua, meredupnya kelompok Jemaah Islamiyah (JI), yang selama ini melakukan pemboman skala besar, akibat keberhasilan Polri dalam menangkap tokoh-tokoh utamanya seperti Azahari Husn, Abu Bakar Ba’asyir, dan Noodin M. Top.

Namun, meredupnya JI kemudian “digantikan” oleh kelompok JAD yang memang secara skala serangannya jauh di bawah JI, namun serangannya bersifat lebih acak, sendiri-sendiri (lone wolf)  dan secara langsung menyerang Polri.

Tidak hanya di Indonesia, nampaknya perubahan ini juga terjadi secara global.

Menurut Global Terrorism Database (GTD), serangan teroris terhadap unsur pemerintah yang terdiri dari pejabat, polisi, militer, hingga gedung-gedung kedutaan mengalami peningkatan sejak tahun 2007 dan mencapai puncaknya pada tahun 2014.

Berdasarkan data GTD, antara 1970-2018,  44,7 pesen serangan teroris ditargetkan kepada unsur pemerintah tersebut, di mana polisi juga menjadi target utamanya. 

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mengapa teroris kini lebih memilih polisi yang justru jumlah korbannya tidak akan sebanyak masyarakat? Apalagi, polisi memilki keahlian bela diri hingga dilengkapi senjata api untuk mempertahankan diri.

Polisi lebih “Menantang”?

Menurut Jennifer C. Gibbs, profesor asal West Chester University, ada empat alasan kenapa teroris menjadikan polisi sebagai target.

Pertama, alasan simbolis di mana polisi dilihat sebagai representasi pemerintah dan ideologi negara, sehinga menyerangnya sama saja seperti menyerang pemerintah atau negara itu sendiri.

Kedua, alasan praktis karena polisi merupakan pihak yang sering menggagalkan serangan teroris. Kerusakan yang diterima oleh kepolisian dari aksi teror dapat mengurangi kemampuannya untuk menyelidiki dan menginvestigasi kelompok teroris, sekaligus mempermudah kelompok teroris untuk melancarkan aksinya di masa depan.

Baca juga :  Gibran Game Changer Pilpres 2024? 

Selain itu, serangan terhadap polisi juga dapat mempengaruhi moral personil kepolisian dan menimbulkan keraguan publik mengenai kemampuan kepolisian untuk melindungi masyarakat.

Ketiga, yaitu alasan demonstratif di mana dengan menyerang polisi, kelompok teroris mampu memperlihatkan kekerasan dan kekuatannya, mengingat jika dibanding soft target, polisi adalah entitas yang dilatih dan dipersenjatai untuk menghadapi teroris.

Keempat, adalah akses di mana meskipun dipersiapkan untuk menghadapi teroris, polisi tetap menjadi sasaran empuk karena secara rutin melakukan patroli dan lokasi-lokasi pos-nya sudah diketahui secara publik.

Kemudahan akses ini juga semakin terlihat jika dibandingkan dengan militer yang perlengkapan dan persenjataannya lebih berat, serta akses terhadap markasnya lebih terbatas.

Keempat alasan ini nampaknya juga berlaku di Indonesia.

Kapolri Tito Karnavian mengakui bahwa saat ini jajarannya merupakan target prioritas teroris.

Menurut Tito, hal ini terjadi karena teroris melihat polisi sebagai bagian dari pemerintahan dan Indonesia yang ideologinya dilihat sebagai “thogut” alias sesuatu yang melebihi kekafiran dan tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam.

Kemudian, serangan terhadap polisi juga memiliki motif balas dendam karena polisi-lah yang selama ini sering menangkap dan menggagalkan rencana kelompok-kelompok teroris di Indonesia.

Selain itu Tito juga pernah mengatakan bahwa penyebab jatuhnya korban dari kepolisian adalah karena tidak dilengkapinya beberapa satuan Polisi Lalu Lintas dan Sabhara dengan peralatan yang memadai, khususnya senjata api.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas, Bepko Suprapto, bahwa Polri diserang karena dilihat sebagai penghalang utama oleh kelompok teroris.

Pemerintah khususnya kepolisian memang sedang jadi bulan-bulanan teroris, namun bukan perarti kepolisian berdiam diri.

Sejak tahun 2012 hinga 2018, Tito mengatakan bahwa Korps Bhayangkara berhasil menggagalkan 500 rencana teror di Indonesia.

Kemudian, sejak tahun 2016 hingga Mei 2019, Polri sudah menangkap setidaknya 806 terduga teroris.

Setelah terjadi serangan terhadap Wiranto, kepolisian kembali meningkatkan operasi kontra-terorismenya dan telah melakukan penangkapan setidaknya 22 terduga teroris di berbagai lokasi, mulai dari Jakarta, Bali, hingga Sulawesi Utara.

Selain itu Jokowi dan Polri juga mengatakan bahwa pengamanan pejabat negara akan diperkuat.

Berkaca pada pengalaman serangan terhadap polisi, tidak menutup kemungkinan serangan terhadap Wiranto merupakan awal ditargetnya pejabat-pejabat tinggi negara oleh jaringan teroris di Indonesia. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Amerika, Kiblat Prabowo Untuk Pertahanan?

Komponen Cadangan (Komcad) menjadi salah satu program yang akan dikerjakan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hal yang menarik adalah dalam menjalankan program tersebut,...

Digdaya Ekonomi Islam Melalui Ma’ruf

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa dirinya akan mendorong perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, mulai dari sektor industri produk halal hingga perbankan syariah....

Transparansi Anggaran Pertahanan: Prabowo Vs DPR

Terjadi perdebatan dalam rapat kerja perdana Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) ketika Prabowo menolak permintaan beberapa anggota dewan untuk...