Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Waktunya Indonesia-Malaysia “Rujuk”?

Waktunya Indonesia-Malaysia “Rujuk”?


B68 - Thursday, October 28, 2021 7:30
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (tengah) didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi (dua dari kanan) menerima kunjungan Menlu Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah (dua dari kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Indonesia, pada 18 Oktober 2021 lalu. (Foto: BPMI Setpres)

0 min read

Baru-baru ini, Indonesia dan Malaysia kembali meningkatkan upaya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut yang hadir di antara kedua negara tersebut. Apakah sudah waktunya Indonesia dan Malaysia untuk “rujuk” dan meninggalkan perbedaan di antara mereka?


PinterPolitik.com

Dalam lawatan terkininya ke Jakarta, Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah membahas isu keamanan di kawasan Asia Tenggara yang sedang memanas. Salah satu topik yang diperbincangkannya bersama dengan Menlu Retno Marsudi sebagai pejabat eksekutif tertinggi di ranah diplomasi Indonesia adalah penyelesaian sengketa perbatasan laut antara kedua negara – di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. 

Sudah dipertaruhkan sejak tahun 1970-an, dua wilayah tersebut mengandung unsur geografis dan geologis yang sangat penting bagi Indonesia dan Malaysia. Pertentangan yang terjadi di situ juga terpusat kepada penentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) akhir kedua negara yang terletak secara berdampingan. 

Perseteruan karena perebutan fitur perekonomian di wilayah-wilayah tersebut paling terlihat dalam konflik Ambalat yang masih berlangsung. Di sana, Indonesia dan Malaysia secara terang-terangan memperebutkan sumber daya minyak.

Mirip dengan konflik kontemporer yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan beberapa negara Asia Tenggara Laut China Selatan (LCS), sengketa di Ambalat juga pernah mengambil belokan yang berbahaya. Dalam beberapa kesempatan antara tahun 2005 hingga 2015, Indonesia dan Malaysia sempat terlibat dalam eskalasi militer yang serius di perairan Ambalat. Contohnya adalah empat kapal perang disiagakan oleh Jakarta setelah wilayah udara Indonesia dilintasi oleh pesawat Angkatan Udara Malaysia.

Kendati konfliknya yang sempat memanas, perselisihan antara Indonesia dan Malaysia secara perlahan mereda hingga titik yang terbaru – misalnya melalui pernyataan Menlu kedua negara bahwa negara mereka siap untuk menyelesaikan persengketaan yang ada. Kebetulan atau tidak, peredaan konflik antara Indonesia dan Malaysia terjadi seiring dengan meningkatnya ketegangan negara-negara di kawasan dengan Tiongkok dalam sengketa LCS. Situasi tersebut seakan menyiratkan bahwa Indonesia dan Malaysia kini merasakan diri mereka berhadapan dengan permasalahan yang lebih besar — yang hanya bisa dihadapi secara optimal apabila konflik di antara mereka sudah diselesaikan.

Demikian, terdapat setidaknya dua pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, apa saja ancaman terkini yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia? Kedua mengapa penyelesaian sengketa Indonesia-Malaysia penting bagi keduanya? Jawaban terhadap dua pertanyaan yang telah diajukan sangat berkaitan dengan isu keamanan klasik yang melibatkan aset-aset berat militer dari aktor-aktor negara yang ada.

Baca Juga: Di Balik Menpora Tunggu Maaf Malaysia 

Giliran Malaysia yang Panas

Masa Baru, Musuh Baru

Persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah-wilayah perbatasan lautnya merupakan produk dari konflik yang terjadi di masa yang sudah lampau. Tahun 1960-an hingga 1970-an memang menjadi waktu yang sulit bagi hubungan Indonesia-Malaysia — mulai dari Konfrontasi (1963-1966) yang bersifat ideologis dan geopolitis hingga perebutan sumber daya alam, semua membebani tali hubungan antara keduanya. Lebih dari kerusakan langsung yang bersifat fisik, permasalahan-permasalahan tersebut menghadirkan kedua negara sebagai lawan dari sesamanya.

Kendati demikian, kita juga harus memahami bahwa semua itu terjadi ketika permasalahan di Asia Tenggara masih belum serumit kini. Pada saat itu, Indonesia dan Malaysia tidak harus berhadapan dengan Tiongkok yang agresif dalam mengupayakan pemenuhan-pemenuhan ambisi kewilayahannya. 

Mereka juga tidak berhadapan dengan pakta kerjasama militer antara negara-negara Barat yang berkepentingan di kawasan Asia Tenggara – seperti pakta AUKUS. Singkatnya, Indonesia dan Malaysia kini harus menanggapi berbagai permasalahan baru yang mungkin lebih serius daripada sengketa yang selama ini ada di antara mereka. 

Keseriusan ancaman-ancaman tersebut sejatinya telah diakui oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam salah satu konferensi pers yang diadakan oleh Menlu Saifuddin dan Retno, ancaman AUKUS sebagai contoh telah disinggung. 

Mereka mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia khawatir dan prihatin dengan kehadiran kapal selam bertenaga nuklir yang akan ditempatkan di Australia oleh pakta AUKUS. Lebih spesifiknya lagi, Indonesia dan Malaysia khawatir bahwa kehadiran kapal-kapal selam tersebut akan memantik perlombaan senjata yang akan semakin merapuhkan situasi keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Jika kita mengacu kepada teori keamanan akademisi hubungan internasional Barry Buzan, ungkapan Menlu Saifuddin dan Retno menunjukkan bahwa AUKUS sudah dijadikan isu keamanan yang serius bagi Indonesia dan Malaysia. Lebih lanjut, Buzan juga mengatakan bahwa sekelompok negara yang sudah terhubung oleh suatu isu keamanan yang sama bisa dianggap tidak terpisahkan satu sama lain. 

Dalam kasus ini, Indonesia dan Malaysia membangun posisi di kawasan sebagai aktor yang bekerjasama untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingan dan kedaulatan nasionalnya – seperti yang dimunculkan oleh AUKUS. 

Baca Juga: Lagi-lagi Malaysia Bikin Iri

Bukan Pertama Kalinya

Langkah-langkah Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa mereka menyeriusi ancaman kontemporer yang bermunculan. Keputusan mereka untuk menyelesaikan persengketaan di wilayah perbatasan lautnya dengan segera juga menunjukkan adanya kesadaran bahwa keamanan di kawasan dimulai dari terciptanya stabilitas yang dimunculkan oleh keselarasan di antara aktor-aktor internalnya. 

Pandangan tersebut sesuai dengan teori keamanan kolektif yang diungkapkan oleh Peneliti Senior Council on Foreign Relations Charles A. Kupchan. Beliau mengatakan bahwa teori keamanan kolektif sebagai kesepakatan antara negara-negara untuk menaati norma dan aturan yang ada untuk menghentikan suatu agresi dari pihak luar. 

Keselarasan teori ini dengan diplomasi bilateral Indonesia dan Malaysia diperlihatkan oleh penegasan mereka bahwa penyelesaian terhadap sengketa di antara mereka akan dibuat sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) – yang mengatur tentang perbatasan di laut. Jika terwujud, maka ini menandakan kali kesekiannya Indonesia dan Malaysia bereksperimen dengan keamanan kolektif di kawasan Asia Tenggara. 

Proyek pertama di antara mereka berdua yang menyangkut isu keamanan adalah Maphilindo (Malaysia, Philippines, and Indonesia) di awal masa-masa kemerdekaan Indonesia dan Malaysia – semacam integrasi kawasan di antara tiga negara yang telah disinggung. Salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk mempromosikan dan menegakkan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sayangnya, proyek tersebut harus menemui kegagalan karena negara-negara anggotanya memiliki beberapa ketidaksepakatan fundamental yang menyangkut demarkasi wilayah. Salah satunya adalah antara Malaysia dan Filipina yang bersengketa di wilayah Sabah dan digabung dengan pertentangan Indonesia terhadap kedaulatan Malaysia — semua itu mengakhiri ambisi Maphilindo. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan dan ketenangan di kawasan hanya akan terwujud apabila aktor-aktor internal yang ada dapat mencapai suatu keselarasan dengan sesamanya.

Baca Juga: Mengapa ASEAN Undang Jenderal Hlaing?

Upin & Ipin Propaganda Malaysia

ASEAN Tidak Bisa Diandalkan?

Kendati wajarnya inisiatif stabilisasi kawasan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia – melalui penyelesaian sengketanya – ini juga menunjukkan terpinggirkannya ASEAN dalam proses resolusi konflik di kawasan Asia Tenggara. Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia juga mungkin terdorong oleh ketidakmampuan ASEAN untuk mengamankan kawasan secara kolektif. Perpecahan anggotanya dalam pembuatan keputusan telah menjadikannya lambat dalam menanggapi isu-isu keamanan kontemporer. 

Di satu sisi, kita mendapati negara-negara ASEAN seperti Laos dan Kamboja yang memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu kekuatan eksternal yang berkepentingan di kawasan Asia Tenggara, yaitu Tiongkok. Bagi mereka ancaman-ancaman militer dan lainnya yang dirasakan oleh rekan-rekan ASEAN-nya yang lebih menentang Tiongkok tidak terasa. Kemudian, di satu sisi terdapat negara-negara maritim seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sangat merasakan ancaman tersebut – terutama dari konflik LCS yang sedang terjadi. 

Perpecahan tersebut menjadi katalis yang sewajarnya mendorong Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka secepatnya. Ditambah dengan ancaman eksternal yang sudah ada, Indonesia dan Malaysia benar-benar harus mengencangkan sabuk pengaman mereka. 

Apalagi, alat-alat berat militer milik aktor-aktor eksternal yang dipersepsikan sebagai ancaman – seperti kapal selam bertenaga nuklir yang akan dimiliki oleh Australia – kini mempertajam ancaman berbasis maritim di kawasan. Ini bisa jadi suatu ancaman yang pasti amat terasa bagi negara-negara maritim seperti Malaysia dan Indonesia.

Demikian, rujuknya Indonesia-Malaysia dalam perkara sengketa perbatasannya penting untuk mewujudkan keamanan kolektif — setidaknya di antara mereka berdua jika bukan di ASEAN. Lebih dari itu, sudah waktunya Indonesia dan Malaysia meninggalkan permusuhan yang sudah lampau dan segera menghadapi permasalahan kontemporer yang ada. Menarik untuk kita lihat kelanjutannya. Apakah penyelesaian sengketa yang ada benar-benar memperkuat Indonesia dan Malaysia di kawasan Asia Tenggara atau tidak? (B68)

Baca Juga: Jokowi dan Badai Pragmatisme di ASEAN


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait