Donald Trump bicara via telepon dengan Xi Jinping dan Sanae Takaichi di tengah krisis Taiwan. Apakah ia sedang mencoba jadi penengah?
“Now we can set our sights on the big picture.” – Donald Trump, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (AS)
Cupin masih ingat satu pesan gurunya dulu: “Yang paling ribut biasanya yang paling butuh ditemenin bicara,” dan ia langsung teringat saat membaca berita bahwa pada 24 November 2025, Gedung Putih mendadak jadi seperti ruang BK ketika Donald Trump mengangkat dua telepon sekaligus. Pertama ia menghabiskan hampir satu jam dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, membahas Taiwan, perdagangan, hingga Ukraina sebelum beberapa jam kemudian berbicara 25 menit dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Cupin melihat pola yang jelas dari dua telepon ini yang tampak tidak disengaja namun terasa sangat terencana. Jepang dan Tiongkok sedang berada di titik terburuk hubungan bilateral sejak Takaichi—yang baru seumur jagung menjabat—mengatakan di parlemen bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, itu bisa dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” Jepang.
Bagi Tokyo, kalimat itu adalah penegasan; bagi Beijing, itu adalah sirene merah yang memekakkan telinga. Wang Yi langsung menyebut pernyataan Takaichi “mengejutkan” dan “melampaui garis merah,” sementara Tiongkok membalas dengan langkah-langkah retaliasi seperti membatasi perjalanan, menahan impor makanan laut Jepang, membatalkan pemutaran film Jepang, hingga mengangkat isu ini ke PBB.
Cupin membayangkan Takaichi mengetik pernyataan itu seperti mahasiswa baru yang ingin terlihat tegas, sementara Beijing membalas dengan daftar panjang sanksi seperti dosen yang mendapati plagiarisme. Ketegangan makin memanas ketika China mengecam rencana Jepang menempatkan unit rudal di Yonaguni yang hanya selemparan batu dari Taiwan.
Dalam percakapannya dengan Xi, Trump menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa AS “memahami betapa pentingnya Taiwan bagi Tiongkok.” Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan adalah bagian integral dari tatanan internasional pascaperang, sementara Trump kemudian memuji hubungan AS–Tiongkok di Truth Social sembari menyebut undangan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan Washington.
Nada percakapan dengan Takaichi jauh lebih ramah—bahkan intim—seperti teman lama yang saling menyemangati. Takaichi mengatakan Trump menyebut mereka “teman yang sangat baik,” dan menjelaskan isi pembicaraannya dengan Xi agar Tokyo tidak salah menafsirkan arah angin diplomatik AS.
Cupin yang sedang menyeruput kopi bertanya-tanya: apakah Trump sedang memainkan peran mediator layaknya guru BK yang menenangkan dua murid yang ribut? Atau apakah ia hanya memastikan dua sekutu dan rivalnya itu tetap bergerak sesuai orbit kepentingan AS?
Menjadi “Guru BK” ala Trump?
Pertanyaan Cupin soal “guru BK” membawa kita pada persoalan yang jauh lebih besar tentang bagaimana AS memandang Taiwan dan stabilitas Asia Timur. Kebijakan “ambiguitas strategis” sudah lama menjadi fondasi kebijakan Washington—sebuah konsep yang dijelaskan dengan sangat rinci oleh T.Y. Wang dalam artikelnya “Strategic Ambiguity or Strategic Clarity: China’s Rise and US Policy Towards the Taiwan Issue” (2025).
Wang menunjukkan bahwa ambiguitas strategis menjaga dua pihak sekaligus: menahan Beijing menyerang Taiwan dan menahan Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan formal. Cupin membaca argumen Wang sambil membayangkan Washington adalah orang tua yang menegur dua anaknya, “Kalian dua jangan ada yang mulai duluan.”
Data survei yang dianalisis Wang selama 20 tahun menunjukkan bahwa jika AS memberikan “kejelasan strategis,” ekspektasi masyarakat Taiwan bisa melonjak tidak realistis, dan itu akan memancing respons keras Beijing. Dengan kata lain, kejelasan bisa memicu perang, sementara ambiguitas menjaga semua pihak tetap menebak-nebak dan karena itu menahan diri.
Dalam konteks Jepang–Tiongkok, persamaan ini makin rumit. Steven Goldstein dari Harvard University dalam tulisannya untuk The National Bureau of Asian Research, “Dual Deterrence and the U.S. Role in Cross-Strait Stability,” menjelaskan bahwa ambiguitas strategis menciptakan “penangkalan ganda” yang mencegah Taiwan maupun Tiongkok mengubah status quo.
Namun pernyataan Takaichi mengganggu keseimbangan tersebut dengan memasukkan Jepang sebagai aktor militer potensial dalam skenario Taiwan. Cupin membayangkan diagram stabilitas ala Goldstein itu seperti kursi tiga kaki, lalu tiba-tiba kaki keempat—Jepang—didorong masuk ke bawah meja sehingga seluruh struktur goyah.
Shale Horowitz dalam tulisannya “The Death of ‘Strategic Ambiguity’: Why the United States Abandoned Longstanding Policies Towards China and Taiwan” (2025) berpendapat bahwa AS sudah perlahan meninggalkan ambiguitas tradisionalnya karena perubahan kekuatan Tiongkok yang signifikan. Trump dan Biden, menurut Horowitz, sama-sama sepakat dalam satu hal langka: membantu Taiwan menjadi keharusan strategis.
Namun ketika Trump berbicara dengan Xi dan Takaichi, ia tampak tidak ingin terlihat terlalu condong ke salah satu pihak. Analisis Foreign Policy menyebut Trump kemungkinan besar hanya mencoba memahami posisi Beijing sambil menjaga sekutu Jepang—sebuah langkah yang Cupin bayangkan seperti konselor sekolah yang mendengarkan dua murid yang saling lapor tanpa menyatakan siapa yang benar.
Rita Kernacs dalam tulisannya “The Future of U.S. Relations with Japan and China” menegaskan bahwa ambiguitas strategis tidak hanya menyangkut Taiwan, tetapi juga bagaimana AS menjaga keseimbangan hubungannya dengan Tokyo dan Beijing. Washington tidak bisa mendukung satu pihak tanpa risiko merusak pihak lain.
Yang paling menarik bagi Cupin adalah apa yang tidak dikatakan Trump. Andrew Nachman, yang dikutip NBC News dalam analisis berjudul “Reading Between the Lines of Trump’s Asia Calls,” mengatakan bahwa ketidakhadiran kata “Taiwan” dalam postingan Trump adalah sinyal kuat bahwa Washington ingin meredam isu itu di ruang publik.
Cupin pun menggaruk kepala sambil tersenyum, “Jadi guru BK-nya bukan hanya menengahi, tapi juga memastikan gosipnya tidak tambah heboh.”
Jalan Strategis Trump di Tiongkok-Jepang?
Krisis Jepang–Tiongkok ini tidak hanya menjadi potensi sumber sakit kepala, tetapi juga peluang strategis bagi Trump untuk memperluas pengaruh AS di Asia-Pasifik. Para analis dari Foreign Policy Research Institute dalam kajian “U.S. Return to Indo-Pacific Engagement in a Second Trump Term” berpandangan bahwa masa jabatan kedua Trump membuka babak baru keterlibatan AS yang akan sangat berpengaruh di kawasan.
Michael Beckley dalam esainya “Trump’s Second Term: Charting a New Path in Asia” (2025) menulis bahwa strategi Trump kemungkinan fokus pada menahan pengaruh Tiongkok, memperkuat kemampuan militer, dan mendorong sekutu mengambil lebih banyak tanggung jawab. Cupin membaca ini sambil membayangkan Trump menepuk pundak Jepang dan berkata, “Kamu anak pintar, sekarang kerjain PR sendiri, ya.”
Dengan berbicara pada Xi lalu Takaichi, Trump sedang menunjukkan bahwa AS tetap pemain sentral dalam keamanan Asia Timur. Ini sejalan dengan konsep yang oleh para akademisi disebut “pengaruh berbasis keterlibatan”—bahwa kehadiran aktif, bukan hanya kekuatan militer, adalah alat utama AS menjaga pengaruhnya.
Sementara itu, kajian Asia Society “U.S.–China–Southeast Asia Relations in a Second Trump Administration” menunjukkan bahwa Asia Tenggara tetap menjadi area vital bagi strategi AS karena pertumbuhan ekonomi dan perannya dalam diversifikasi rantai pasokan dari Tiongkok. Tanpa keterlibatan serius, penurunan pengaruh AS bisa menjadi ramalan yang terpenuhi sendiri.
Brookings Institution dalam analisanya “Trump’s Indo-Pacific Posture: The Stakes of Asian Engagement” menegaskan bahwa mempertahankan kehadiran AS di inti Indo-Pasifik adalah krusial, dan krisis Jepang–Tiongkok bisa menjadi panggung yang tepat bagi Trump menunjukkan komitmen itu. Cupin membayangkan kawasan Indo-Pasifik seperti koridor sekolah besar dengan AS berjalan di tengah, memastikan tidak ada yang mulai ribut di pojok.
Lindsey W. Ford dalam makalah Brookings “The Trump Administration and the ‘Free and Open Indo-Pacific’” berpendapat bahwa meski slogan “America First” tampak bertentangan dengan ambisi strategi Indo-Pasifik, kerangka kerja aliansi AS dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina tetap konsisten.
Di sisi lain, analis Stimson Center dalam studi “Future of U.S. Pacific Strategy Under Trump” menunjukkan bahwa masa depan pendekatan Trump di Pasifik mungkin bertumpu pada penguatan rantai pasokan, koordinasi teknologi, dan kolaborasi keamanan yang lebih luas termasuk dengan India. Ini menciptakan jaringan penahan pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin kuat.
Namun, Cupin tahu setiap strategi selalu memiliki risiko. Jika Beijing mengira Trump telah berjanji menekan Tokyo tapi ternyata tidak ada tindak lanjut, ketegangan bisa meningkat. Sebaliknya, jika AS terlalu terlihat memihak Jepang, Xi bisa menafsirkan itu sebagai provokasi yang mengganggu hubungan bilateral yang baru membaik.
Jika AS memilih tetap diam dan membiarkan Jepang dan Tiongkok saling beradu narasi, itu juga bisa menjadi kemenangan simbolis bagi Beijing. Cupin membayangkan ini seperti guru BK yang terlalu sibuk hingga melewatkan pertengkaran dua murid yang akhirnya semakin runyam.
Pada akhirnya, kemampuan Trump memainkan peran “guru BK” antara Jepang dan Tiongkok sangat bergantung pada keseimbangan tiga tujuan yang sering bertentangan: menjaga hubungan stabil dengan Beijing, mendukung sekutu Jepang, dan mencegah eskalasi yang bisa menyeret AS ke konflik terbuka.
Panggilan telepon Trump kepada Xi Jinping dan Sanae Takaichi menunjukkan bahwa AS masih menjadi pusat gravitasi dalam dinamika keamanan Asia Timur. Meskipun Trump tidak secara eksplisit memosisikan diri sebagai mediator, pola interaksinya menunjukkan upaya mengatur ekspektasi dua pihak yang berseberangan tanpa mengambil posisi publik yang terlalu tegas.
Bagi AS, krisis ini bukan hanya beban diplomatik tetapi juga peluang strategis untuk menegaskan kembali posisi di Asia-Pasifik melalui penguatan aliansi, keterlibatan aktif, dan manajemen ekspektasi yang hati-hati. Cupin melihat Trump bukan sebagai guru BK yang menengahi secara terbuka, tetapi sebagai aktor yang mempengaruhi dari belakang layar—peran yang sesuai dengan kompleksitas geopolitik Asia Timur dan sensitivitas isu Taiwan. (A43)
