Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Api yang terus berulang di gunungan sampah kita mungkin bukan sekadar soal cuaca — melainkan soal siapa yang diam-diam diuntungkan oleh kekacauan itu sendiri.
Belakangan ini, beberapa TPA di Indonesia tampak kompak kebakaran dalam waktu yang berdekatan. Jatiwaringin di Tangerang, Cikolotok di Karawang, sampai Cipayung di Depok — semuanya terbakar cuma dalam hitungan minggu. Narasinya pun hampir mirip di semua lokasi: titik api muncul sendiri, lalu meluas cepat, dengan penjelasan resmi yang seragam — gas metana, musim kemarau, angin kencang.
Menariknya, pihak kepolisian sempat mempertanyakan unsur kesengajaan saat kebakaran di Jatiwaringin, meski akhirnya disimpulkan bukan karena itu. Sebuah kesimpulan yang menutup satu kasus, tapi tidak menutup rasa penasaran publik terhadap kasus-kasus lain yang masih menyisakan celah yang sama: tidak ada saksi, titik api selalu di bagian tersulit dijangkau, dan investigasi yang jarang tuntas dipublikasikan.
Dari situ, publik pun mulai bertanya-tanya: mungkinkah ada tangan nakal di balik kebakaran-kebakaran yang lain? Bukan tuduhan, melainkan kecurigaan yang lahir dari pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan semata. Tulisan ini mencoba menjawabnya bukan dengan konspirasi, melainkan dengan sesuatu yang lebih membumi — dan justru karena itu, lebih layak dikhawatirkan.
Menariknya, pertanyaan yang berkembang di ruang publik pun konsisten berbentuk pilihan biner: kebetulan, atau ada motif lain di baliknya? Padahal, kenyataan di lapangan sering kali tidak sesederhana itu. Antara “kebetulan” dan “motif” ada ruang abu-abu ketiga yang justru paling sering terjadi — kelalaian yang dibiarkan, dan pembiaran yang lambat laun berubah menjadi kebiasaan, sampai titik di mana sulit membedakan siapa yang benar-benar lalai dan siapa yang diam-diam diuntungkan olehnya.
Sebab jika benar ada motif di baliknya, kemungkinan besar itu bukan datang dari satu dalang besar dengan rencana rapi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih sederhana: pengelola tempat sampah yang selalu butuh lahan baru begitu kapasitas penuh, dan membakar bisa jadi cara paling murah untuk mengosongkan lahan itu. Pertanyaannya pun bergeser, dari “siapa pelakunya” menjadi “struktur seperti apa yang membuat jalan pintas semacam itu menjadi pilihan yang rasional untuk diambil.”
Ekuasi yang Menjelaskan Tumpukan Sampah
Untuk memahami kenapa kecurigaan ini masuk akal, ada baiknya kita meminjam satu rumus lama dari ekonom Robert Klitgaard, yang selama puluhan tahun jadi rujukan studi korupsi di seluruh dunia: Korupsi = Monopoli + Diskresi − Akuntabilitas. Semakin besar monopoli atas suatu sumber daya, semakin besar keleluasaan pengambilan keputusan atasnya, dan semakin kecil pengawasan yang menyertainya, semakin subur ruang bagi penyimpangan tumbuh — tanpa perlu ada dalang tunggal yang merancang semuanya sejak awal.
Sektor pengelolaan sampah kita, sayangnya, memenuhi ketiga syarat itu sekaligus. Monopoli ada karena hanya segelintir aktor — pemerintah daerah, operator TPA, kontraktor pengangkut — yang menguasai rantai dari hulu ke hilir. Diskresi ada karena penentuan volume sampah dan status kapasitas nyaris sepenuhnya di tangan pengelola, tanpa verifikasi independen yang konsisten. Dan akuntabilitas nyaris tidak ada, karena audit tonase dan investigasi forensik kebakaran bukan praktik rutin, melainkan pengecualian yang baru muncul setelah insiden besar — biasanya setelah ada korban jiwa.
Ekonom Mancur Olson menambahkan potongan penting lainnya lewat teori logika aksi kolektifnya. Olson menunjukkan bahwa kelompok kecil dengan kepentingan terkonsentrasi — katakanlah, segelintir pengelola yang diuntungkan dari volume sampah yang “menghilang” — jauh lebih mudah terorganisir untuk bertindak demi kepentingannya sendiri, dibanding kelompok besar dengan kepentingan yang menyebar, seperti masyarakat luas yang cuma ingin lingkungan bersih. Itulah kenapa kepentingan segelintir pihak nyaris selalu menang melawan kepentingan publik yang jauh lebih besar tapi tak terorganisir — bukan karena publik tidak peduli, melainkan karena struktur insentif memang tidak dirancang untuk memenangkan mereka.
Ada juga konsep tragedy of the commons dari ekolog Garrett Hardin yang melengkapi gambaran ini. Hardin menjelaskan bahwa sumber daya bersama — dalam kasus ini, kapasitas TPA sebagai “ruang publik” untuk membuang residu kota — cenderung dieksploitasi berlebihan karena setiap pihak menanggung untung penuh dari tindakannya sendiri, sementara kerugiannya ditanggung bersama. Truk terus mengantre, kota terus tumbuh, tapi tak ada satu pihak pun yang merasa punya kepentingan personal mengurangi volume dari sumbernya.
Fenomena kenakalan di sektor pengelolaan sampah pun sebenarnya bukan cerita baru di kita. Beberapa waktu lalu, dugaan korupsi proyek sampah di Tangerang Selatan senilai puluhan miliar rupiah sempat tersorot — bukti bahwa celah antara “kelalaian” dan “kesengajaan” di sektor ini memang sudah lama jadi tempat nyaman bagi penyimpangan bersembunyi, jauh sebelum rentetan kebakaran TPA belakangan ini kembali membuka luka lama yang sama.
Ada pula preseden yang memperkuat kecurigaan ini bukan sekadar imajinasi liar: praktik pembakaran lahan untuk land clearing di sektor kehutanan dan perkebunan sawit sudah lama terdokumentasi sebagai strategi bisnis, bukan kecelakaan — riset yuridis-ekologis bahkan menyebutnya kejahatan ekonomi yang terorganisasi, karena membakar jauh lebih murah dibanding membuka lahan secara manual. Logika serupa secara teoretis bisa merambat ke sektor sampah, meski dengan satu catatan penting: sebagian besar lahan TPA justru kurang menarik untuk dialihfungsikan karena kontaminasi tanah jangka panjang, berbeda dari hutan produksi yang setelah dibakar bisa langsung berubah jadi kebun bernilai tinggi. Motif semacam ini karena itu lebih masuk akal untuk TPA di kawasan urban yang sedang berkembang pesat — seperti Cipayung yang berada di jalur ekspansi Jabodetabek — dibanding TPA di kawasan yang secara ekonomi masih terisolasi.
Ketidaktahuan yang Nyaman
Setelah menimbang semua kerangka ini, kesimpulannya justru lebih mengganggu dibanding sekadar mengonfirmasi ada “mafia sampah” yang terorganisir rapi ala film kriminal. Yang lebih nyata adalah sebuah ekosistem kecil yang hidup dari celah akuntabilitas itu sendiri — bukan sindikat dengan rencana besar, melainkan kumpulan kepentingan kecil yang masing-masing punya alasan untuk tidak ingin persoalan ini benar-benar terang.
Istilah “tikus got” dalam judul tulisan ini karenanya bukan tentang sosok tunggal yang bersembunyi di kegelapan, melainkan metafora untuk sesuatu yang lebih filosofis: ketidaktahuan yang nyaman bagi banyak pihak sekaligus. Selama sebab kebakaran tetap ambigu, pengelola tidak perlu bertanggung jawab, kontraktor tidak perlu diaudit, dan pemerintah daerah tidak perlu menjelaskan kegagalan mengurangi sampah dari sumbernya. Ambiguitas, dalam situasi seperti ini, bukan kekurangan sistem — ia adalah produk yang secara diam-diam dijaga oleh celah akuntabilitas yang sama, karena kepastian justru akan lebih merepotkan semua pihak yang terlibat.
Jadi pertanyaannya bukan cuma soal alam, tapi soal siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari ketidakjelasan yang berulang ini. Tentu, semua ini masih sebatas dugaan, dan investigasi resminya masih terus berjalan di masing-masing lokasi. Tapi pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan mungkin bukan lagi “siapa yang membakar,” melainkan “mengapa begitu banyak pihak punya alasan untuk tidak ingin tahu jawabannya?” Sebab pada akhirnya, api yang paling sulit dipadamkan barangkali bukan yang membakar tumpukan sampah — melainkan yang membakar rasa ingin tahu kita sendiri untuk terus bertanya, sampai jawabannya benar-benar ditemukan. (D74)
