Dengarkan artikel ini:
Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.
Pada 1941, ketika Nazi Jerman menginvasi Uni Soviet, Stalin menghadapi krisis yang hampir melumpuhkan negara: tentara mundur, jenderal panik, dan birokratnya saling lempar tanggung jawab. Di saat itulah ia menunjuk Georgy Zhukov — satu orang — sebagai panglima lapangan dengan otoritas melintas semua struktur komando.
Zhukov bukan satu-satunya jenderal berbakat di Uni Soviet. Tapi ia adalah satu-satunya yang, ketika Stalin berkata “selesaikan ini,” bisa benar-benar menyelesaikannya — tanpa menunggu rapat komite, tanpa bergantung pada koordinasi yang tak kunjung selesai.
Perang dunia punya cara yang sangat efisien dalam memperlihatkan sebuah kebenaran yang tak nyaman: dalam sistem yang terlalu kompleks, kemajuan hampir selalu bergantung pada satu orang yang dipercaya penuh untuk memotong kerumitan itu.
Indonesia bukan medan perang. Tapi dinamikanya tidak jauh berbeda.
Buldoser dan Masalah yang Tak Pernah Diakui
Sosok yang mirip Zhukov – tentu dalam konteks yang berbeda – mungkin bisa dialamatkan pada Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah mengemban lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi. Menko Polhukam, Kepala Staf Presiden, belasan satgas — dari nikel, kereta cepat, COVID, hingga investasi asing — dan kini Ketua Dewan Ekonomi Nasional di era Prabowo. Kritik pun tak pernah berhenti: ada yang menuding nepotisme, ada yang menyebut overreach kekuasaan, ada yang bertanya apakah memang tidak ada orang lain di republik ini?
Tapi pertanyaan itu melewatkan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan — melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya, berulang kali, hingga satu dekade. Jawaban atas pertanyaan kedua ini bukan soal kedekatan pribadi semata. Ia adalah diagnosa atas kondisi birokrasi Indonesia yang tak pernah benar-benar diakui secara terbuka.
Luhut sendiri pernah mengancam akan “mem-buldoser” pihak-pihak yang menghalangi investasi masuk ke Indonesia. Kalimat itu ramai dikritik — dianggap arogan, anti-demokratis, bahkan represif. Tapi ada ironi yang luput dari perdebatan itu: mengapa seseorang merasa perlu menjadi buldoser? Karena ada sesuatu yang memang perlu dibuldoser. Dan dalam konteks Indonesia, “sesuatu” itu adalah birokrasi yang berlapis, lamban, dan kerap menjadi penjara bagi kebijakan yang sebenarnya sudah diputuskan di level tertinggi.
Koordinasi antar kementerian di Indonesia bukan sekadar prosedur — ia adalah labirin. Satu proyek infrastruktur bisa mandek karena izin dari tiga kementerian yang berbeda belum turun secara bersamaan. Satu negosiasi investasi bisa bubar karena sinyal yang dikirim dari satu lembaga bertentangan dengan sinyal dari lembaga lain.
Dalam ekosistem seperti ini, investor asing yang harus memilih antara Indonesia dan Vietnam tidak punya waktu untuk menunggu. Dan dalam sistem seperti ini, satu orang yang punya otoritas untuk memutus — yang ketika ia berbicara, semua pihak tahu bahwa itu adalah keputusan final — adalah aset yang tidak bisa direplikasi dengan reorganisasi struktural biasa.
Ekspor nikel Indonesia naik 2.733 persen. Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Deal iklim JETP senilai 21,5 miliar dolar diteken. Ini bukan keberhasilan satu orang — tapi ada satu orang yang memungkinkan semuanya bergerak ketika sistem normal tidak mampu melakukannya.
Pola Lama, Nama Berbeda
Fenomena Luhut bukan anomali Indonesia. Ia adalah pola berulang yang muncul setiap kali negara menghadapi transformasi besar dengan birokrasi yang belum siap bergerak secepat ambisinya.
Di Singapura era 1960-an, Lee Kuan Yew mengandalkan Goh Keng Swee — satu orang yang secara bergantian menjadi Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pendidikan sesuai kebutuhan. Goh bukan polimatik karena hobi. Ia adalah solusi pragmatis atas keterbatasan talenta dan kapasitas institusi yang masih sangat muda. Hasilnya: fondasi ekonomi Singapura modern, dari industrialisasi hingga sistem perumahan HDB, dibangun di atas kerangka yang ia rancang.
Di Tiongkok era 2010-an, Liu He menjadi satu-satunya juru runding dalam perang dagang AS-Tiongkok— arsitek kebijakan ekonomi Xi Jinping yang berhasil mencegah resesi 2019. Seperti Goh, Liu bukan orang yang “kebetulan” diberi banyak wewenang. Ia adalah respons rasional atas kebutuhan: dalam negosiasi internasional berkecepatan tinggi, terlalu banyak suara hanya menciptakan kebingungan.
Sosiolog Max Weber, dalam Economy and Society (1922), mengklasifikasikan otoritas menjadi tiga tipe: tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Yang menarik dari figur semacam Luhut — dan Goh, dan Liu — adalah mereka menggabungkan dua tipe terakhir dengan cara yang tidak biasa. Secara rasional-legal, mereka memperoleh otoritas melalui penunjukan formal. Tapi efektivitas mereka yang melampaui jabatan formal berasal dari otoritas kharismatik: reputasi, jaringan, dan rekam jejak yang membuat orang taat bukan karena gelarnya, melainkan karena siapa dia.
Ketika Luhut berkata kepada CEO asing bahwa sesuatu akan terjadi, mereka percaya — bukan karena jabatannya, melainkan karena ia selama satu dekade menepati komitmen yang ia buat. Otoritas kharismatik semacam ini tidak bisa dilembagakan. Ia tidak bisa digantikan dengan rotasi jabatan biasa atau dengan SK pengangkatan baru.
Alexander Hamilton memahami logika ini jauh lebih awal dari siapapun. Dalam The Federalist No. 70 (1788), ia berargumen bahwa pemerintahan yang efektif membutuhkan apa yang ia sebut energy in the executive — kepemimpinan yang cepat, tegas, dan tidak tersandera oleh deliberasi yang berlebihan.
“A feeble executive implies a feeble execution of the government,” tulisnya. Hamilton tidak sedang memusuhi demokrasi — ia justru sedang menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Demokrasi membutuhkan perdebatan untuk menentukan arah. Tapi implementasi membutuhkan seseorang yang bisa memotong labirin dan membuat sesuatu benar-benar bergerak.
Di Indonesia dengan 34 kementerian yang kerap tumpang tindih, argumen Hamilton terasa bukan sekadar teori. Ia adalah deskripsi fungsional atas apa yang selama ini terjadi — dan mengapa buldoser, seberapa pun tak nyamannya, terkadang memang dibutuhkan.
Setelah Buldoser Pergi
Namun rasionalisasi ini tidak boleh menjadi pengampunan kosong. Ada trade-off nyata yang harus diakui secara jujur.
Konsentrasi kekuasaan menciptakan single point of failure. Ketika Luhut dirawat di Singapura pada 2023, sebagian besar agenda investasi strategis nyaris tersendat — sebuah pengingat keras bahwa sistem yang terlalu bergantung pada satu individu adalah sistem yang rapuh. Selain itu, Toba Sejahtra Group, perusahaan milik Luhut, beroperasi di sektor yang sama dengan kebijakan yang ia awasi — konflik kepentingan yang tidak pernah diselesaikan secara transparan. Dan yang paling mengkhawatirkan dalam jangka panjang: birokrasi yang terbiasa menunggu “keputusan Luhut” menjadi tidak terlatih untuk berinisiatif sendiri. Efisiensi jangka pendek yang berpotensi melemahkan kapasitas institusi untuk generasi berikutnya.
Di sinilah pertanyaan yang paling relevan untuk era Prabowo muncul: bukan apakah Luhut telah efektif — rekam jejaknya menjawab itu — melainkan apakah institusi yang ia tinggalkan ikut menguat bersamanya.
Goh Keng Swee meninggalkan sistem — HDB, SAF, kurikulum nasional — yang bertahan puluhan tahun setelahnya. Zhukov meninggalkan Tentara Merah yang tahu cara berperang tanpa bergantung padanya. Itulah perbedaan antara buldoser yang membangun fondasi dan buldoser yang hanya membersihkan jalan.
Prabowo, dengan gaya kepemimpinan komando yang khas dan agenda Asta Cita yang ambisius, menghadapi pilihan yang sama seperti Jokowi dulu: apakah ia akan menemukan — atau sudah menemukan — figur yang tidak hanya bisa memotong birokrasi, tapi juga meninggalkan institusi yang lebih kuat dari sebelumnya?
Sebab sejarah mengajarkan satu hal dengan konsisten: the one-man band selalu lahir dari kegagalan orkestra. Dan selama orkestra itu belum diperbaiki, satu pemain tunggal akan selalu dibutuhkan — seberapa nyaring pun tepuk tangannya, dan seberapa keras pun kritiknya. (S13)
