HomeNalar PolitikTepatkah Membandingkan Kerumunan Jokowi dengan HRS?

Tepatkah Membandingkan Kerumunan Jokowi dengan HRS?

Kerumunan Presiden Jokowi di NTT memantik atensi publik. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) dan meminta Presiden Jokowi juga diproses hukum. Lantas, tepatkah perbandingan kedua peristiwa tersebut?


PinterPolitik.com

Gemuruh. Itu mungkin kata yang tepat menggambarkan kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) pada 10 November 2020. Saat itu, kepulangan HRS menjadi top of mind publik, berbagai media massa dan media sosial turut memberi perhatian.

Namun, ada interpretasi menarik seputar kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Ada yang mempertanyakan apakah HRS sengaja dipulangkan? Pasalnya, selepas menginjakkan kaki di Indonesia, HRS seolah dihantam oleh kasus bertubi-tubi. Alhasil, saat ini Ia harus mendekam di penjara karena melanggar prokes Covid-19 dengan membuat kerumunan massa.

Terkait kerumunan massa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tengah didera isu serupa. Kunjungannya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini yang memicu kerumunan telah memantik berbagai pihak untuk membandingkannya dengan kasus kerumunan HRS.

Banyak yang mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi tidak diproses hukum? Laporan Koalisi Masyarakat Anti-Ketidakadilan pada 25 Februari, dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) sehari berselang juga ditolak oleh Bareskrim Polri.

Baca Juga: Habib Rizieq Sengaja Dipulangkan?

Terkait hal ini, berbagai pihak telah memberikan pembelaan. Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir, misalnya, mengaku heran terkait mengapa kerumunan HRS dibandingkan dengan Presiden Jokowi karena keduanya adalah kasus yang berbeda.

Tidak seperti HRS yang kerumunannya disengaja, kedatangan Presiden Jokowi ke NTT adalah kunjungan kerja yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Kerumunan yang terjadi juga bersifat insidentil atau tidak terencana. Selain itu, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi menurutnya memiliki hak imunitas yang membuatnya tidak bisa dituntut secara hukum saat sedang melaksanakan tugas negara.

Akan tetapi, seperti yang diketahui, berbagai penjelasan yang ada tetap membuat publik melakukan perbandingan. Tentu pertanyaannya, mengapa hal tersebut tetap terjadi? Apakah ini perkara hukum atau soal psikologi publik?

Hasrat Keadilan

Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly menjelaskan konsep contrast effect yang memungkinkan kognisi manusia dapat membuat penilaian. Dengan adanya contrast effect, kognisi manusia dimungkinkan untuk mengenali perbedaan antar objek.

Dari perbedaan yang didapatkan, manusia dapat memberi penilaian. Misalnya, Tono dapat menyebut harinya saat ini lebih menyenangkan karena mampu membedakan pengalamannya dengan hari sebelumnya.

Baca juga :  Strategi Pendidikan Prabowo Mirip Deng Xiaoping?

Dalam hukum, contrast effect ini terlihat jelas menjadi penalaran umum. Fabrizio Macagno dan Douglas Walton dalam tulisannya Argument from Analogy in Law, the Classical Tradition, and Recent Theories menyebutkan argument from analogy adalah bentuk argumentasi yang paling umum dalam penalaran hukum.

Argument from analogy adalah bentuk argumentasi atau pengambilan kesimpulan dengan cara membandingkan satu kasus hukum dengan kasus sebelumnya.

Nah, dengan sifat alamiah manusia untuk membuat perbandingan, menjadi wajar apabila kasus kerumunan HRS kemudian dibandingkan dengan kerumunan Presiden Jokowi di NTT.

Hasrat dalam membandingkan ini dapat kita pahami lebih dalam melalui pemikiran Plato (atau Platon) tentang thumos – disebut juga thymosThumos adalah satu dari tiga komponen jiwa (soul) manusia.

Thumos adalah amarah. Namun, bukan amarah dalam artian peyoratif, melainkan amarah yang bangkit ketika kehormatan dilanggar, ketika reputasi dipertaruhkan, ketika keluarga dan properti terancam. Itu mendorong seseorang untuk membela dirinya sendiri, untuk negaranya, atau untuk orang yang dicintainya. Thumos adalah keinginan untuk melawan ketidakadilan yang dirasakan jiwa manusia.

Baca Juga: Setelah HTI, FPI Dilarang Ikut Pemilu?

Francis Fukuyama, dalam berbagai bukunya, seperti dalam The End of History and the Last Man menjadikan thumos sebagai inti argumentasi. Menurutnya, sejarah perpolitikan umat manusia bergerak di atas thumos, yakni keinginan untuk dihargai.

Menurut Fukuyama, demokrasi dapat berkembang pesat, karena sistem politik tersebut memungkinkan setiap pihak mendapatkan kesempatan politik yang sama. Seperti yang diketahui, pada sistem politik otoriter, kesempatan setara semacam itu tidak didapatkan.

Dalam studi terbaru, misalnya dalam psikologi, thumos terejawantahkan dalam tulisan Taylor AJW yang berjudul Affirming The Importance of Justice as a Basic Human Need, di mana rasa keadilan disebut menjadi kebutuhan dasar dari psikologis manusia.

Dengan demikian, fenomena membandingkan kasus HRS dengan Presiden Jokowi dapat dipahami sebagai hasrat sebagian pihak yang merasa tidak adil apabila mantan Wali Kota Solo tersebut tidak diperlakukan sama.

Terlebih lagi, dengan jamaknya adagium “hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas”, terdapat dorongan di tengah masyarakat agar para elite juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok masyarakat bawah.

Kekeliruan Komparasi

Di sini, dengan adanya hasrat keadilan dan membandingkan, sekiranya dapat dimaklumi sikap berbagai pihak yang membandingkan dua kerumunan tersebut.

Baca juga :  Menguak Larangan Intimidasi TNI-Polri Versi Megawati

Akan tetapi, kendati argument from analogy adalah bentuk penalaran yang begitu umum, Irving M. Copi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahon dalam buku Introduction to Logic menyebutkan masalah mendasar dari bentuk penalaran tersebut.

Menurut mereka, begitu sulit menentukan apakah dua kasus atau fenomena yang sedang dibandingkan benar-benar sama atau tepat dibandingkan. Dalam berbagai kasus, ini bahkan membuat banyak pihak terjerumus ke dalam apa yang disebut Bradley H. Dowden dalam buku Logical Reasoning sebagai fallacy of faulty comparison atau kekeliruan komparasi.

Terlebih lagi, tidak semua pihak memiliki pengetahuan ilmu hukum untuk dapat menentukan apakah perbandingan suatu kasus hukum telah tepat atau tidak. Dalam epistemologi, persoalan ini dikenal sebagai epistemic framework atau kerangka epistemik.

Richard Duschl dalam tulisannya Science Education in Three-Part Harmony: Balancing Conceptual, Epistemic, and Social Learning Goals menyebut epistemic framework digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi ilmu pengetahuan.

Singkatnya, untuk mengevaluasi apakah kasus kerumunan HRS dan Jokowi sama atau tidak, mutlak diperlukan kerangka epistemik tertentu, yaitu pengetahuan ilmu hukum yang memadai.

Terkait persoalan ini, pakar hukum tata negara Refly Harun dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie telah menegaskan bahwa keliru apabila Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim Polri, melainkan seharusnya ke DPR.

Oleh karenanya, narasi Bareskrim Polri menolak laporan terhadap Presiden Jokowi sebenarnya keliru, melainkan seharusnya ditulis laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Baca Juga: Darurat Demokrasi, Haruskah Jokowi Disalahkan?

Prof. Jimly bahkan menulis, “Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim Polri.”

Menurut Refly Harun, secara teoretis RI-1 tidak dapat diperkarakan karena sebagai konsekuensi dari adanya pasal-pasal impeachment. Lanjut Refly, jika Presiden dapat diperkarakan, misalnya terkait pencemaran nama baik, maka akan terjadi ketidakstabilan politik dan pemerintahan.

Lalu terkait penjatuhan Presiden, menurut Refly hanya dapat dilakukan karena dua alasan. Pertama, melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti suap, korupsi dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Kedua, tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, kendati fenomena sebagian masyarakat yang membandingan kasus kerumunan HRS dan Presiden Jokowi dapat dimaklumi. Namun, mengacu pada epistemic framework dalam ilmu hukum, perbandingan tersebut tampaknya adalah kekeliruan komparasi. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Filosofi Avatar Aang ala Prabowo?

Dalam serial Netflix terbaru, Avatar Aang telah kembali dari absennya selama 100 tahun. Apakah filosofi ala Avatar Aang juga diterapkan Prabowo?

Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Prabowo terlihat berupaya mengimbangi pengaruh Presiden Jokowi yang kuat terasa di internal Koalisi Indonesia Maju.

Megawati dan Tumbangnya Trah Soekarno 

Kekalahan calon presiden (capres) usungan Megawati Soekarnoputri dan PDIP kerap dipersepsikan juga sebagai kekalahan ‘trah Soekarno’ oleh trah Joko Widodo (Jokowi). Padahal, awalnya ada harapan bahwa kedua trah besar ini bisa menyatukan kekuatan mereka di Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024). Mengapa hal ini tidak terjadi? 

Cak Imin Akan Dikudeta dari PKB? 

Isu kudeta posisi Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mencuat seiring kekalahannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, melihat kelihaian dan kemampuan Cak Imin dalam mengelola partai, isu itu tampaknya sulit untuk menjadi kenyataan. Benarkah demikian? 

Operasi Rahasia Menarik PKB-PKS ke Koalisi Prabowo?

Isu perpindahan partai-partai ke koalisi Prabowo-Gibran santer dipergunjingkan. Salah dua partai yang digosipkan adalah PKB dan PKS.

Hikmahanto Menhan, Prabowo Ideal Statesman?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dinilai sangat layak untuk menjadi menteri pertahanan (menhan) penerus Prabowo Subianto. Selain karena rekam jejak dan kemampuannya, hal itu secara politik akan menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran andai benar-benar ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Menguak Siasat Retno “Rayu” Prabowo?

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi tampak aktif dan tegas bela Palestina. Mungkinkah ini upaya "rayu" presiden selanjutnya, Prabowo Subianto?

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...