Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Taliban Berkuasa, Tanda AS Terpuruk?

Taliban Berkuasa, Tanda AS Terpuruk?


G69 - Thursday, August 26, 2021 8:00
Perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS), Zalmay Khalilzad (kiri), dan pemimpin politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar (kanan), bersalaman setelah menandatangani kesepakatan damai antara AS dan Taliban di Doha, Qatar, pada 29 Februari 2020 silam. (Foto: AP)

0 min read

Setelah pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menarik pasukannya di Afghanistan, Taliban dalam waktu singkat berhasil merebut kekuasaan. Apakah kemenangan Taliban ini menjadi tanda bahwa AS kini semakin terpuruk?


PinterPolitik.com

Taliban akhirnya berhasil memaksa pemerintahan Afghanistan yang dipimpin oleh Ashraf Ghani meninggalkan Kabul. Hampir dua dekade para pemimpin kelompok tersebut akhirnya kembali menduduki istana kepresidenan setelah AS, NATO dan sekutunya memaksa Taliban keluar dari Kabul pasca-serangan 11 September 2001 di Washington.

Momentum kemenangan Taliban ditandai dengan narasi yang intinya tidak akan melakukan pembalasan terhadap para mantan tentara dan pegawai pemerintah yang didukung oleh Barat. Selain itu, Taliban melalui pemimpinnya, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa perempuan bisa bekerja dan belajar serta aktif sesuai dengan kerangka Islam.

Pernyataan tersebut seolah ingin memperlihatkan bahwa Taliban yang sekarang bukanlah seperti yang terdahulu. Citra yang berbeda ini ternyata disambut dengan keterbukaan beberapa negara untuk menjalin kerja sama dengan Taliban.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT), misalnya, secara terbuka melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Wang Yi menegaskan kepada semua negara di dunia untuk membantu Taliban di Afghanistan. Sementara, pemerintah Rusia melalui Duta Besarnya di Afghanistan juga mengemukakan bahwa Taliban lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden Ashraf Ghani.

Baca Juga: Afghanistan Yang Bikin Deg-degan

Tiongkok Gercep Dekati Taliban

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) yang sudah 20 tahun melakukan misi perang di Afghanistan sudah memutuskan untuk menarik pasukannya dari negara tersebut. Keputusan ini sebenarnya sudah diinisiasi oleh mantan presiden AS sebelumnya, Donald Trump, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joe Biden.

Rencananya, penarikan pasukan AS akan dilakukan pada 11 September 2021 mendatang, atau tepat pada momentum bersejarah serangan Al-Qaeda terhadap World Trade Center, New York. Penarikan pasukan AS dari Afghanistan merupakan imbas dari perjanjian damai yang diinisiasi oleh Trump dengan Taliban yang dilakukan di Doha, Qatar, pada Februari 2020 lalu. Inti dari perjanjian tersebut bertujuan untuk menciptakan perdamaian untuk Afghanistan.

Perjanjian yang dibuat pada masa pemerintahan Trump itu sempat menimbulkan polemik tetapi Biden tetap memutuskan untuk menarik pasukan asing termasuk AS pada 11 September 2021. Padahal, sebelumnya sesuai dengan perjanjian, AS harus menarik pasukannya dari Afghanistan pada 1 Mei 2021 lalu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris Ben Wallace mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Trump dan Taliban merupakan keputusan yang gagal. Lantas, apakah fenomena kembalinya Taliban di Kabul merupakan buah dari kegagalan mantan presiden AS Trump?

Buah Kegagalan Trump?

Trump pada masa pemerintahannya memang sudah menandatangani kesepakatan perdamaian antara AS dengan Taliban. Hal ini sekaligus mengakhiri salah satu perang terpanjang AS di Afghanistan.

Maka, secara otomatis, AS akan menarik pasukannya secara bertahap dan dengan meminta jaminan pada Taliban untuk mewujudkan keamanan bagi pasukan AS dan negara sekutunya dari ancaman kelompok radikal Al-Qaeda. Namun, selama proses mewujudkan perdamaian, tensi justru semakin memanas. Menurut laporan dari PBB terkait misi di Afghanistan, jumlah korban meningkat 45 persen pasca dilakukan kesepakatan intra-Afghanistan pada 12 September 2020.

Padahal, sebelumnya, Trump sempat mengemukakan bahwa AS tidak akan menarik pasukannya dari Afghanistan karena khawatir terhadap kekosongan pemerintahan. Bahkan, pernyataan tersebut menuai reaksi keras dari Taliban yang intinya akan melakukan perlawanan jika hal tersebut terjadi.

Baca Juga: Afghanistan dan Pakistan Tidak Ikut di Cekal?

Namun, akhirnya, AS memutuskan untuk menarik pasukannya secara bertahap sebagai komitmen untuk mewujudkan perdamaian. Alhasil, Taliban berhasil menguasai kota-kota besar di Afghanistan dan menduduki tampuk kekuasaan dalam waktu yang singkat.

Kembalinya Taliban ternyata tidak membuat sebagian pihak merasa senang terutama mereka yang selama ini berada di pihak ‘blok barat’. Aktivis perempuan dan anak-anak yang paling khawatir jika Taliban berkuasa karena dinilai bakal menghilangkan hak-hak mereka, khususnya hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendidikan.

Kekhawatiran ini bahkan sudah bisa terasa setelah gerilyawan Taliban menangkap seorang politikus perempuan bernama Salima Mazari. Salima merupakan sosok perempuan yang menjadi Gubernur Distrik Chaharkint, Provinsi Balkh, Afghanistan.

Situasi yang tidak kondusif juga terlihat dari membludaknya warga Afghanistan yang hendak kabur dari negara tersebut pasca Taliban berkuasa. Berbagai situasi tersebut memperlihatkan bahwa tujuan damai tidak tercapai.

Kesepakatan antara Trump dengan Taliban berbuntut pada situasi yang semakin memanas. Alih-alih ingin mewujudkan perdamaian, kebijakan yang diambil justru terlihat pragmatis karena merugikan pihak lain, yaitu Afghanistan sendiri.

Mengacu pada teori realpolitik di dalam tulisan berjudul What is Realpolitik karya Henry C. Emery, moral cenderung dikesampingkan dalam permasalahan politik. Hal ini tidak lepas dari sebuah pengertian bahwa negara yang kuat akan terus mengeksploitasi negara yang lemah untuk meningkatkan kekuatannya.

Dalam kasus ini, AS selaku negara besar tentu akan terus mengeksploitasi negara-negara lemah seperti Afghanistan untuk memperkuat negaranya. Kesepakatan damai di Doha yang intinya bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak justru menimbulkan kekacauan khususnya bagi Afghanistan.

Baca Juga: Membaca Tiongkok di Afghanistan

Indonesia Akan Akui Taliban

Alhasil, keputusan AS menarik pasukan juga mendapatkan kecaman dari negara adidaya lainnya, yaitu Tiongkok. Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menegaskan bahwa keputusan tersebut hanya meninggalkan kekacauan.

AS Semakin Terpuruk?

Kegagalan AS dalam menciptakan perdamaian bagi negara-negara di dunia tidak hanya terlihat dari fenomena yang terjadi di Afghanistan – seperti kesepakatan damai yang diinisiasi oleh mantan Trump yang bertema Kesepakatan Abad Ini atau Abraham Accord. Tujuan awalnya yaitu untuk menunda aneksasi Israel terhadap Palestina, tetapi faktanya pada awal Mei 2021 lalu Israel kembali menyerang Palestina sehingga tensi antar kedua negara kembali tinggi.

Fenomena tersebut kembali memperlihatkan bahwa perdamaian yang diusung oleh AS tidak terealisasi. Selain itu, invasi AS ke Irak pada saat pemerintahan George W. Bush juga menjadi sebuah kegagalan negeri Paman Sam untuk menyebarkan perdamaian.

Dalam tulisan berjudul The Hypocrisy of the U.S Pursuit of Human Rights: A Tool of Dominance, Camilla Hallman menjelaskan bahwa upaya Bush untuk membawa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut hanya bertujuan untuk menunjukkan superioritas AS. Dijelaskan juga bahwa Bush saat itu ingin mempertontonkan pada dunia tentang American Exceptionalism atau negara yang memiliki sebuah nilai dan identitas superior dan berbeda dengan negara lain.

Ironisnya, hal tersebut juga berujung pada kehancuran Irak karena terjadi perang yang juga berimbas pada jatuhnya korban dari warga sipil. Hasilnya, gelombang protes terjadi dengan melibatkan warga dari berbagai belahan dunia.

Hal ini juga memperlihatkan bahwa manuver yang dilakukan AS terhadap negara-negara yang notabene lebih ‘lemah’ bukan sebuah fenomena baru. Biaya yang besar selama melakukan perang ternyata membawa kehancuran bagi negara yang menjadi sasaran. Bahkan, media-media luar seperti The Economist dan Washington Post menilai bahwa pemerintah AS telah gagal sehingga harus bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi di Afghanistan.

Melihat kondisi ini, maka tidak heran jika kehadiran negara adidata lain, yakni Tiongkok, cukup menarik perhatian karena pendekatannya yang lebih mengarah ke sektor perdagangan. Lalu, bagaimana Indonesia menyikapi hal ini? Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah Indonesia belum mengambil sebuah kebijakan resmi sehingga menarik untuk ditunggu langkah Indonesia menanggapi fenomena yang terjadi di Afghanistan. (G69)

Baca Juga: Glorifikasi Kemenangan Taliban, Berbahaya?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait