Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Sudah Waktunya Jokowi Pecat Terawan?

Sudah Waktunya Jokowi Pecat Terawan?


R53 - Friday, May 15, 2020 3:41
Presiden Jokowi dan Menkes Terawan mengumumkan korona masuk Indonesia Medcom_id Nur Azizah

0 min read

Menkes Terawan sepertinya merupakan salah satu pihak yang patut disalahkan atas ledakan kasus Covid-19 di Indonesia karena pada awalnya menyebut Indonesia bebas dari virus tersebut. Lantas, dengan gestur kekesalan atas jajarannya yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, mungkinkah itu berimbas pada pemecatan dokter militer tersebut?




PinterPolitik.com



The symmetry of skin in the game is a simple rule that's necessary for fairness and justice” – Nassim Nicholas Taleb, penulis buku The Black Swan



Sudah menjadi pemahaman umum apabila terjadi kesalahan, suatu sanksi atau hukuman diberlakukan untuk menjaga agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Dalam perkembangannya, prinsip sederhana tersebut kemudian mengkristal dan menjadi suatu tatanan baku, baik secara kultural di tengah masyarakat, maupun secara legal yang diatur oleh negara.


Untuk menjamin tetap terjaganya kualitas organisasi, prinsip sanksi semacam itu juga diterapkan, baik berupa denda, hingga pemecatan apabila dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, sepertinya prinsip umum tersebut kerap tidak berlaku pada pejabat publik. Sebagaimana diketahui, kendati pejabat publik katakanlah mengambil sebuah kebijakan yang keliru, anehnya sekedar permintaan maaf sudah dirasa cukup sebagai kompensasi kekeliruan tersebut.


Lebih getirnya lagi, sering terjadi pula, tidak terdapat usaha dalam mengakui kekeliruan, misalnya dengan membiarkan begitu saja kebijakan keliru yang telah ditetapkan. Persoalan semacam ini, sepertinya telah kita lihat pada diri berbagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani virus Corona (Covid-19).


Hal tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebutkan terdapat pembantu presiden yang tidak bisa memilah, mana informasi yang masih dalam tahap kajian dan mana informasi yang sudah merupakan keputusan final. Pada akhirnya, pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menimbulkan kesan tidak konsisten atau “mencla-mencle” bagi masyarakat.


Moeldoko misalnya mencontohkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya yang sempat menyampaikan pesawat komersial diperbolehkan untuk pebisnis. Padahal pernyataan semacam itu tidak terdapat di dalam sidang kabinet sebelumnya.


https://www.instagram.com/p/B_8tIoSB60H/


Dari berbagai blunder komunikasi tersebut, sorotan tertajam sepertinya mengerucut kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Bagaimana tidak, selaku pihak yang paling berwenang dalam menangani Covid-19, dokter militer tersebut pada awalnya sesumbar mengatakan bahwa Indonesia bebas dari virus tersebut.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah bahkan menilai bahwa Presiden Jokowi saat ini tengah kebingungan menghadapi situasi karena terlanjur percaya dengan laporan Menkes yang menyebut Indonesia bebas dari Covid-19. Jika benar apa yang disebutkan oleh Dedi, maka kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 tentunya berakar dari laporan “asal bapak senang” (ABS) dari Terawan.


Namun, kendati Terawan telah melakukan kekeliruan fatal, Presiden Jokowi justru tidak memberikan sanksi tegas, melainkan hanya memindahkan tugas Terawan sebagai penyampai informasi terkait penanganan Covid-19 kepada Achmad Yurianto yang sekarang menjadi juru bicara Gugus Tugas Covid-19. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hilangnya sanksi tegas bagi mantan Ketua Tim Dokter Kepresidenan tersebut?


Lack of Skin in the Game


Tidak terdapatnya sanksi tegas bagi Terawan tersebut dapat kita pahami melalui konsep skin in the game yang diperkenalkan oleh penulis buku The Black Swan Nassim Nicholas Taleb. Skin in the game adalah pilar utama untuk berfungsinya sistem secara organik, baik sistem di manusia maupun di alam. Skin in the game adalah hubungan simetris yang mengatur keseimbangan antara insentif dan disinsentif. Ini adalah mekanisme atau sistem kolektif yang mengatur hal positif akan mendapatkan isentif (keuntungan), dan hal negatif akan mendapatkan disinsentif (kerugian).


Penggunaan kata skin merujuk pada setiap aktor yang terlibat dalam suatu tatanan yang disebut sebagai game. Pada prinsipnya, tatanan atau game yang baik akan terjadi apabila setiap aktor (skin) yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menerima risiko dari game yang terjadi. Misalnya, jika A melakukan investasi, maka A dapat menerima dampak investasi, baik mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian.


Akan tetapi, menurut Taleb, sering kali skin in the game tidak terjadi karena terdapat aktor-aktor atau skin yang justru tidak mendapatkan risiko dari game yang dimainkan. Itu misalnya terjadi pada seorang pengajar teori evolusi yang mendidik muridnya untuk memahami teori tersebut. Akan tetapi, sang pengajar justru tidak percaya pada teori evolusi yang diajarkannya.


https://www.instagram.com/p/CAJ_1zMhlVF/


Hal serupa juga terjadi pada pemasaran kosmetik. Pembeli mungkin akan mendapatkan risiko atas kosmetik yang dibelinya, namun sang ilmuwan kosmetik mungkin tidak pernah mendapatkan risiko karena tidak menggunakan kosmetik yang dibuatnya.


Nathan Lustig dalam tulisannya Lack of Skin in the Game is the Root of Our Problems menyebutkan bahwa ketidakhadiran aktor dalam menerima risiko dalam suatu tatanan disebut sebagai lack of skin in the game. Menurut Lustig, lack of skin in the game merupakan akar dari berbagai masalah yang terjadi selama ini. Sebut saja masalah seperti krisis keuangan, pemerintahan yang buruk, perang, korupsi, polusi, hingga kelaparan. Singkat kata, lack of skin in the game merupakan suatu hubungan asimetris.


Pada hematnya, skin in the game merupakan prinsip yang harus ditekankan, khususnya pada pembuatan kebijakan publik agar sang pembuat kebijakan tidak membuat kebijakan yang keliru karena risiko kebijakan tersebut mungkin tidak akan menimpa mereka.


Pada 31 Maret 2020, dalam akun twitter pribadinya, Taleb menjelaskan bahwa hubungan asimetris tersebut telah terjadi pada pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker. Seperti yang diketahui, pernyataan tersebut kemudian diralat dengan menyebutkan setiap orang harus menggunakan masker untuk mengurangi risiko tertular Covid-19. Atas kesalahan tersebut, Taleb bahkan menyebut WHO telah melakukan penipuan (fraud).


Pernyataan WHO tersebut merupakan lack of skin in the game karena orang yang tidak menggunakan masker mendapatkan dampaknya, namun WHO justru tidak mendapatkan sanksi atas pernyataan keliru yang dikeluarkannya. Sampai saat ini, lembaga internasional tersebut bahkan masih menjadi rujukan terkait rekomendasi penanganan Covid-19.


Menanti Ketegasan Jokowi


Merujuk pada lack of skin in the game, di sini kita tentu dapat melihat mengapa sanksi tegas seperti pemecatan justru tidak terjadi kepada Menkes Terawan. Akan tetapi, gestur yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini sepertinya akan mengubah ketegasan yang belum datang tersebut.


Jika merujuk pada pakar komunikasi Universitas Indonesia Effendi Gazali, Presiden Jokowi sepertinya telah menunjukkan gestur kekesalan terhadap jajarannya ketika memberikan pidato terkait kurva kasus Covid-19 harus turun di bulan Mei bagaimanapun caranya. Lanjut Effendi, mantan Wali Kota Solo tersebut boleh jadi telah melakukan perenungan ketika sedang sendiri untuk memikirkan apakah sudah benar pernyataan-pernyataan yang selama ini ia dapatkan dari jajarannya.


https://www.instagram.com/p/CAEuk35h3nS/


Gestur tersebut juga semakin terbaca karena Presiden Jokowi justru beberapa kali berpidato sendiri mengenai Covid-19. Padahal, apabila kita membandingkan dengan pemimpin negara lainnya, seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, keduanya selalu didampingi ketika memberikan pidato terkait isu penting seperti Covid-19.


Kemudian, apabila merujuk kepada periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi sebenarnya terbilang cepat dan sering dalam melakukan pergantian menteri atau reshuffle. Dalam waktu dua tahun awal kepemimpinan saja, terhitung sudah tiga kali reshuffle dilakukan, dengan mengganti belasan menteri.


Dengan adanya sorotan negatif publik terhadap Terawan, ataupun terkait hubungan tidak harmonisnya dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengganti Terawan dapat menjadi cara Presiden Jokowi untuk memberikan “angin segar” dalam penanganan Covid-19. Pun begitu, itu juga dapat menarik simpati publik karena mantan Wali Kota Solo tersebut memperlihatkan ketegasannya di hadapan publik terhadap menteri yang tidak bekerja dengan baik.


Bagaimana pun juga, saat ini publik tengah menyorot minor kepemimpinan Presiden Jokowi karena dinilai tidak memiliki ketegasan berarti untuk mengontrol jajarannya agar tidak melakukan blunder. Seperti kutipan pernyataan Taleb di awal tulisan, hubungan simetris skin in the game adalah aturan sederhana yang dibutuhkan agar keadilan dapat terjadi. Mari kita tunggu saja, apakah skin in the game, atau justru lack of skin in the game yang justru terjadi. (R53)


https://youtu.be/nOf2TkiuYr8


? Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.





Berita Terkait