Jokowi berusaha menaklukkan musuh dengan cara merangkul lawan politik untuk menjadi kawan.
PinterPolitik.com
[dropcap]K[/dropcap]etua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie baru saja menggelar pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Aburizal dan dihadiri oleh para politisi Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Aburizal menuturkan, pertemuan itu digelar untuk silaturahmi dan membahas kemenangan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Menurut Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, pertemuan antara Aburizal dan TKN semakin memperjelas posisi politik Aburizal pada Pilpres kali ini. Hal itu diperkuat oleh pendapat para politisi seperti Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bahwa pada pertemuan itu, Aburizal memberi masukan dan kritik kepada TKN Jokowi-Ma’ruf dalam menghadapi Pilpres.
Pertemuan antara Aburizal dengan tim pemenangan Jokowi tentu saja terbilang langka, karena selama ini Aburizal sering diisukan berseberangan dengan Jokowi. Apalagi pada Pilpres 2014, politisi Golkar tersebut merupakan pendukung Prabowo.
Malam ini, saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menerima kunjungan silaturahmi Tim Kampanye Nasional @jokowi – KH Ma'ruf Amin yang dipimpin langsung Ketua TKN @erickthohir . Rombongan yang hadir terdiri dari seluruh Sekjen Partai Pendukung (atau yang mewakili). pic.twitter.com/VORqmicJXc
— Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) October 8, 2018
Belakangan ketika Golkar sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi, Aburizal masih terkesan setengah hati untuk mengakui hal itu. Ia pun sempat mengkritik pemerintah ketika terjadi pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah wilayah. Maka tak heran jika Aburizal dinilai berseberangan dengan Jokowi.
Perubahan sikap politik Aburizal patut menjadi tanda tanya, mengapa akhirnya Aburizal memilih berlabuh ke kubu Jokowi? Mungkinkah karena ada alasan tertentu?
Aburizal setara Hary Tanoe?
Jokowi mungkin bisa sedikit bernafas lega. Perlahan, satu-persatu lawan politiknya berhasil ia rangkul untuk menjadi kawan politik. Sebelum Aburizal, Hary Tanoesodibjo sudah lebih dulu merapat ke kubu Jokowi. Tanoe merupakan tim pemenangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, bahkan setelah Pilpres selesai, Tanoe masih aktif mengkritik Jokowi melalui media-media miliknya.
Akan tetapi, sejak pertengahan tahun 2017, sikap politik Tanoe mulai berubah. Bos MNC Group itu secara mendadak memberi sinyal dukungan kepada Jokowi untuk maju kedua kalinya pada Pilpres 2019.
Dukungan terhadap Jokowi muncul ketika Hary Tanoe mengurungkan niatnya untuk maju pada Pilpres 2019. Bloomberg menulis dukungan itu mungkin saja dilatarbelakangi oleh serangkaian skandal Hary Tanoe, seperti pada kasus penipuan pajak hingga SMS bernada ancaman ke jaksa.
Dugaan itu bisa saja benar. Dikarenakan setelah Hary Tanoe mendukung Jokowi, kasus hukum itu menghilang. Publik bisa saja sulit menerima tenggelamnya kasus Hary Tanoe sebagai tersangka kasus hukum sebagai sebuah kebetulan.
Saya ucapkan terima kasih kepada Presiden RI untuk pembekalan yang sangat berharga dari seseorang yang memang terbukti telah berhasil.
–Pembukaan Pembekalan Caleg Perindo oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, 17 September 2018— pic.twitter.com/y5Ue5kQYVx
— Hary Tanoesoedibjo (@Hary_Tanoe) September 18, 2018
Saat ini, sikap serupa ditunjukkan oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Ical, sapaan akrab Aburizal, dulu sangat kontra terhadap Jokowi, namun tiba-tiba saja politisi Golkar itu berbelok arah untuk mendukung Jokowi. Maka wajar ketika hal itu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Adakah alasan lain di balik perubahan sikap politik itu?
John McBeth, dalam Asia Times sempat menulis kemungkinan hengkangnya Golkar dari barisan pendukung Jokowi, dikarenakan Jokowi dianggap tak ada ketika para politisi Golkar digerogoti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun politik.
McBeth menggambarkan para petinggi Golkar merasa ketika Jokowi ingin Golkar bertahan dalam koalisi, ia seharusnya bisa melakukan sesuatu terhadap kondisi Golkar yang sedang diincar oleh KPK. Golkar memang sedang disorot oleh kasus korupsi PLTU Riau. Politisi Golkar Idrus Marham sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bermain dalam kasus suap tersebut.
Selain Idrus, Aburizal Bakrie adalah politisi Golkar lain yang sedang disorot oleh publik. Perusahaan Bakrie Group milik Aburizal diduga telah terlibat dalam skandal kasus Newmont. Recapital Asset Management, perusahaan pengelola investasi Bakrie Group diduga mengalirkan uang ke Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB). KPK menduga uang itu berkaitan dengan gratifikasi terkait pembelian saham hasil divestasi Newmont.
Di tengah pemeriksaan kasus tersebut oleh KPK, tiba-tiba Ical mendaratkan dukungannya kepada Jokowi. Pola perubahan sikap politik tentu mirip dengan pola Hary Tanoe, dimana Ical dan Tanoe berusuan dengan kasus hukum terlebih dahulu, lalu mulai berbalik arah, mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Jokowi Meniru Xi Jinping?
Politik itu seperti perang. Setiap kubu berusaha menalukkan kubu lain dengan perencanaan dan strategi. Dalam konteks politik Indonesia, diduga kuat strategi “perang” Jokowi adalah berusaha menaklukan musuh dengan cara merangkul lawan untuk menjadi kawan. Fenomena Hary Tanoe, Aburizal, sampai Ali Mochtar Ngabalin mencerminkan pola strategi “merangkul” ala Jokowi.
Jika diperhatikan, Jokowi memiliki kemiripan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam strategi perangnya. Perlu diakui, strategi antara kedua pemimpin ini tidak benar-benar sama persis, tetapi tidak berarti keduanya sepenuhnya tidak dapat diperbandingkan.
Jika diperhatikan, Jokowi memiliki kemiripan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam strategi perangnya. Click To TweetDalam sebuah tulisan di vox.com professor hukum Fordham Law School New York Carl Minzner berpendapat Xi Jinping membangun kekuatan di Tiongkok secara bertahap dengan menyingkirkan satu per satu lawan politiknya.
Ketika Xi Jinping berkuasa, lawan politik Xi di Partai Komunis Tiongkok (PKT), Bo Xilai, terkena skandal terkait pembunuhan warga Inggris. Setelah dijerat oleh kasus tersebut, Bo Xilai kehilangan posisi di partai, parlemen, sampai menghadapi tuntutan hukum.
Selain itu, kampanye anti-korupsi Xi Jinping di Tiongkok juga menjadi alat politik untuk menyingkirkan musuh-musuh politik sang presiden. Berangsur-angsur lawan politik Xi tersingkir dalam kursi pemerintahan dan militer karena dihantam oleh kasus hukum.
Sekilas memang terdapat kesamaan antara Jokowi dengan Xi Jinping, di mana lawan-lawan politik Jokowi secara tiba-tiba dihantam kasus hukum tertentu, seperti yang terjadi pada Hary Tanoe dan Aburizal Bakrie.
Namun, Xi Jinping dan Jokowi memiliki perbedaan, dimana Xi menggunakan hukum untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, sedangkan Jokowi menggunakan hukum bukan untuk memukul, melainkan untuk merangkul lawan.
Jika dianalogikan dengan perang, strategi Xi Jinping dalam menakulan lawan mungkin lebih mirip dengan Genghis Khan. Genghis Khan dikenal karena sering “menghantam habis” musuh di medan perang.
Genghis Khan mengunakan teknologi pengepungan seperti ketapel dan trebuset dengan teknik pertempuran tradisional padang rumput yang didasarkan pada kecepatan dan kejutan. Hasilnya adalah serangkaian kemenangan tak terputus dari Baghdad sampai Bukhara.
Xi Jinping seperti ingin meniru Genghis Khan, di mana pemimpin Tiongkok tersebut berusaha memukul lawan dengan “kejutan” kasus hukum dan menghantam mereka sampai habis. Satu di antara contoh strategi hantam habis itu bisa dilihat pada kasus Bo Xilai, dimana politisi PKT itu terjerat kasus hukum sehingga ia harus kehilangan posisi penting dalam partai dan pemerintahan.
Seperti Genghis Khan yang menguasai teknologi perang, Xi Jinping pun menguasai seluruh bidang di Tiongkok, mulai dari pemerintahan, bisnis hingga militer. Maka tak heran ketika Xi Jinping berani memukul lawan-lawan politiknya hingga mereka menghilang dari kursi kekuasaan.
Jokowi tidak seperti Xi Jinping. Presiden Indonesia tersebut belum menguasai militer, ekonomi bahkan pemerintahan. Jeffrey Winters menilai justru Jokowi tersandera dalam pemerintahannya sendiri karena tak kuasa menahan arus kepentingan para oligarki.
Maka tak heran ketika Jokowi tidak menghantam lawan seperti Xi Jinping di Tiongkok. Bisa saja Jokowi sadar bahwa ia belum menguasai semua bidang, karena itu Jokowi berusaha merangkul lawan-lawan politik untuk menjadi kawan. Bukan justru memukul mereka.
Jika Xi Jinping seperti sedang menjalankan strategi Genghis Khan, mungkin saja Jokowi sedang berstrategi ala Sun Tzu. Dalam buku The Art of War Sun Tzu menekankan bahwa menangkap musuh lebih penting ketimbang menghancurkan atau meluluhlantakkan musuh secara keseluruhan. Sekilas, terlihat bahwa, Jokowi menjalankan seni perang ala Sun Tzu ini dengan merangkul lawannya alih-alih menghancurkan hidup mereka dengan jeratan hukum.
Jika benar Jokowi mengadopsi strategi perang ala Sun Tzu, maka bukan tidak mungkin strategi jerat-rangkul ini akan berlanjut. Menarik untuk dilihat bagaimana Jokowi akan memainkan strategi perangnya di masa depan. (D38)
