Adanya Split-Ticket Voters justru menunjukkan bahwa cara kerja partai koalisi sebagai mesin politik bisa saja tak begitu signifikan dalam membantu menaikkan elektabilitas capres-cawapres
PinterPolitik.com
[dropcap]S[/dropcap]emakin dekatnya hari pencoblosan, semakin penting arti pemilih bagi kedua kubu yang akan bertarung. Setidaknya, begitulah idealnya dalam konteks pertarungan pemilu politik.
Mendekati dua bulan menjelang pilpres, ada yang menarik dari temuan survei Indikator Politik Indonesia tentang keterbelahan pemilih atau split-ticket voting.
Split-ticket voting sendiri merupakan perilaku pemilih yang memberikan suara kepada paslon yang berbeda dari yang dicalonkan oleh parpol yang didukung. Secara spesifik, menurut Hideaki Murase dalam artikelnya yang berjudul A Theory of Split-Ticket Voting, dapat digambarkan sebagai pilihan elite partai yang tidak sejalan dengan keinginan basis massa mereka.
Temuan survei yang dirilis beberapa waktu lalu itu memaparkan sejumlah temuan mengenai keterbelahan pemilih, utamanya ketidaksolidan antara pemilih partai dan pilihan presiden di kalangan responden.
Dalam hasil rilis yang beredar, banyak basis masa dari partai pendukung capres-cawapres yang mengalami keterbelahan pilihan dimana meskipun dalam sebuah koalisi yang sama menduukung salah satu paslon, namun ada suara yang juga beralih mendukung lawan politik.
Dalam konteks pertarungan Pilpres 2019, secara spesifik, basis masa partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin, ada sebagian yang mendukung pasangan calon nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, begitupun sebaliknya.
Misalnya, PPP dan Hanura menjadi partai yang paling banyak mengalami keterbelahan di mana dukungan basis masa mereka tak bulat ke petahana malah cenderung ada yang mendukung oposisi.
Sementara pada kelompok partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi, Demokrat dan Berkarya paling banyak terbelah dimana sekitar 40 hingga 42% basis massanya tak mendukung calon presiden nomor urut 02, justru mendukung sosok petahana.
Berdasarkan temuan data tersebut, bagaimanakah sesungguhnya konstelasi politik yang dapat dibaca dari adanya keterbelahan pemilih ini? Dengan adanya keterbelahan pemilih, adakah keuntungan dan kerugian secara signifikan dari kedua belah tim? Adakah pihak yang paling dirugikan dari kondisi tersebut?
Pemilih Terbelah, Sebuah Kewajaran?
Jika melihat peta konstelasi Pilpres 2019 ini, bulan-bulan ini memang menjadi bulan krusial untuk menentukan seberapa besar kekuatan yang akan ditarungkan nanti pada tanggal 17 April.
Bilik suara menjadi penentuan apakah Prabowo-Sandi yang akan memenangkan kontestasi ataukah Jokowi-Ma’ruf Amin yang akan menduduki kursi kekuasaan untuk dua periode.
Idealnya, dalam sebuah gelaran pemilu, kesolidan basis suara menjadi penting bagi kedua kandidat yang akan bertarung. Namun nampaknya kondisi ideal tersebut tak terjadi dalam konteks politik di Indonesia. Adanya fenomena split ticket voting sedikit banyak menggambarkan bahwa kesolidan partai koalisi dan kandidat capres-cawapres menjadi dipertanyakan.
Jeffrey A. Karp dan Marshall W. Garland dalam tulisanya yang berjudul Ideological Ambiguity and Split Ticket Voting menyebut bahwa fenomena split-ticket voters disebabkan oleh beberapa faktor misalnya penurunan pendukung yang loyal, tingkah laku politik, dan preferensi kebijakan.
Dalam kasus split-ticket voters yang terjadi dalam pemilu AS 2004 misalnya, di mana George W. Bush mengalahkan John Kerry, pemilih pada umumnya terbelah karena ketidakpastian keyakinan terhadap sosok kandidat. Pemberitaan media juga berkontribusi terhadap adanya ambiguitas dari sosok kandidat yang pada kadar tertentu akan meningkatkan kemungkinan keterbelahan suara.
Sementara itu, dalam konteks politik Indonesia, menurut survei Indikator Politik tersebut, disebutkan bahwa fenomena split-ticket voting adalah hal yang lumrah dalam politik di Indonesia dimana peran partai sebagai mesin politik dan ketokohan kandidat menjadi dua hal yang begitu berpengaruh terhadap terjadinya fenomena ini.
Biasakan membaca laporan lengkap survei baru komen. Dari tadi juga udah diberitakan split ticket voting di kalangan partai pendukung Jokowi. https://t.co/aJjGmfG2vd
— Burhan Muhtadi (IG: Burhanuddin Muhtadi) (@BurhanMuhtadi) January 23, 2019
Hasil survei menunjukkan dari dua pemilu sebelumnya, pada Pilpres 2009, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sosok sangat dominan dibanding dua pesaingnya. Perolehan suaranya jauh melampaui akumulasi suara partai yang mengusungnya.
Sementara pada Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK keluar sebagai pemenang meski akumulasi basis partai pengusungnya jauh lebih rendah ketimbang basis koalisi pesaingnya yang mayoritas.
Merujuk pada kondisi tersebut, terlihat bahwa kedua sosok itu mampu membuat para basis pemilih partai lawan memilih kedua sosok ini sebagai presiden.
Hal tersebut menyiratkan bahwa ketokohan baik SBY maupun Jokowi memainkan peran penting bagi modal politik untuk menyebabkan terjadinya split-ticket voting .
Indikator Politik Indonesia juga memprediksi kemungkinan besar pola serupa juga akan terjadi dalam Pemilu 2019 mendatang.
Namun, nampaknya prediksi tersebut tidak terlalu tepat mengingat selama ini coat-tail effect yang diharapkan dari sosok Prabowo-Sandiaga maupun Jokowi-Ma’ruf Amin tak terlalu terjadi.
Selain itu, komposisi keterbelahan suara juga terbilang cukup merata di hampir semua basis masa partai politik.
Misalnya di kubu petahana, ada Golkar, PKB, NasDem dan Perindo yang basis massanya tidak searah dengan arah partai. Jika dipersentasekan, sebanyak 43.2% basis suara PPP keluar dari jalur dukungan partai terhadap paslon nomor 01. Dilanjutkan dengan Hanura sebesar 39.6%, Golkar 31.2%, Perindo 27.9%, NasDem 27.8%, PKB 27%, PSI 8.1% dan PDIP 6%.
Sementara di kubu oposisi, hampir seluruh partai juga mengalami keterbelahan dimana suara partai Berkarya paling besar terbelah kepada petahana dengan presentase sebesar 42.1%, disusul Demokrat 40.5%, PAN 26%, PKS 21% dan Gerindra 14%.
Data tersebut semakin mengindikasikan bahwa sosok keduanya sebenarnya tak secara maksimal mengerek suara basis massa partai koalisinya sendiri.
Padahal, pemilu serentak idealnya memberikan efek efisiensi baik bagi para partai politik maupun kandidat presiden yang akan bersaing utamanya menyoal efisiensi perolehan suara.
Siapa Yang Rugi?
Menguatnya fenomena split-ticket voter dapat dikatakan sebagai sebuah ironi di pemilu serentak kali ini dimana adanya koalisi seolah useless dan juga berpotensi memecah fokus pemenangan antara pileg dan pillpres.
Dalam konteks ini, skema koalisi partai nyatanya juga tak menjamin bagi salah satu kandidat untuk mampu memaksimalkan dukungan.
Di dalam tubuh Koalisi Indonesia Kerja misalnya, masih adanya fenomena split-ticket voter justru menjadi paradoks tersendiri dimana jika melihat postur dukungan partai koalisi begitu besar – 9 partai pendukung paslon nomor urut 01-, nyatanya tak mampu memberikan jaminan bahwa basis massa pendukung para partai ini bulat juga mendukung petahana dalam Pilpres 2019.
Makin seru aja nih..
Sebenernya meskipun petahana didukung banyak partai, tapi bila ditilik dari split ticket voting sangat banyak yang justru mendukung oposisi meskipun ada juga persentase dukungan untuk petahana dari oposisi…— firman cahyadi (@firmancahyadifc) January 23, 2019
Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya koalisi besar pun tak menjamin bahwa petahana mendapatkan untung secara maksimal dari gelaran pilpres serentak ini.
Beberapa partai yang memiliki basis masa kuat layaknya Golkar mengalami keterbelahan sebanyak 31.2%. sementara itu, PKB yang digadang-gadang menjadi mercusuar suara kaum nahdliyin di Indonesia juga tak sepenuhnya bulat berada di kubu petahana.
Namun, jika dibandingkan, koalisi TKN sebenarnya lebih diuntungkan karena masih ada PDIP, PSI, dan PKPI yang bisa dibilang menjadi partai yang dapat menjamin straight-ticket voters, yang merupakan kebalikan dari split-ticket voter, di mana mereka cenderung lebih solid memilih paslon nomor urut 01.
Menurut Ross Ramsey, straight-ticket voter biasanya memang menguntungkan bagi partai mayoritas, utamanya karena efektivitas mereka dalam mendulang suara baik ditingkat legislatif maupun eksekutif.
Sedangkan kubu oposisi nampaknya tak memiliki keistimewaan tersebut. Selain tak memilik basis koalisi yang besar, hasil survei juga tak menunjukkan bahwa keseluruhan basis massa partai mengalami keterbelahan.
Selain itu, tidak adanya straight-ticket voters menunjukkan bahwa selama ini mesin partai juga tak bekerja secara maksimal. Dari kesemua partai koalisi, hampir kesemuanya mengalami keterbelahan lebih dari 10 persen. Tentu bukan jumlah yang kecil.
Partai Demokrat misalnya, yang memiliki basis massa yang terbilang cukup besar, utamanya di wilayah Jawa Timur,mengalami keterbelahan sebesar 40.5%. Padahal Demokrat masih menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak ke 4 di Pilpres 2014.
Sementara itu, Gerindra sendiri sebagai partai pengusung Prabowo-Sandi juga mengalami keterbelahan sebanyak 14%. Ada pula PKS dan PAN yang diharapakan menjadi partner yang cukup signifikan karena memiliki basis suara tradisional yang idealnya berpengaruh pada elektabilitas Prabowo-Sandi. Namun basis massa mereka juga mengalami keterbelahan di atas 20% yang menyatakan mendukung petahana.
Nampaknya, baik dari sisi bekerjanya mesin partai maupun modal politik dari ketokohan sang oposisi tak terlalu menguntungkan bagi Prabowo. Terlihat bahwa figur Prabowo belum bisa sepenuhnya menarik pemilih partai-partai pendukungnya untuk memberi suara kepadanya. Di saat yang bersamaan, bisa pula digambarkan bahwa jumlah calon pemilih partai koalisinya yang cukup signifikan, ternyata tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemilih Prabowo-Sandi.
Idealnya, hal ini menjadi perhatian bagi kandidat nomor urut 02 tersebut. Terlebih, straight-ticket voters yang dominan juga tak dimiliki oleh sang jenderal. Jika sudah begitu, keterbelahan pemilih ini bisa jadi akan menjadi masalah serius bagi kubu oposisi untuk maksimalisasi suara menjelang April nanti. Kandidat oposisi kini punya pekerjaan rumah untuk menyolidkan pemilih partai koalisinya dengan pemilih capres yang diusung. (M39)
