Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Siasat UNESCO Selamatkan Komodo

Siasat UNESCO Selamatkan Komodo


B68 - Saturday, August 7, 2021 20:00
Sebuah pintu gerbang yang terletak di Taman Nasional Komodo. (Foto: Istimewa)

0 min read

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membangun Proyek Geopark Taman Nasional Komodo agar dapat meningkatkan kualitas pariwisata dan riset. Namun, banyak pihak mengkritik pembangunan tersebut, termasuk Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Ada siasat apa di balik kritik UNESCO tersebut?


PinterPolitik.com

Pembangunan Geopark di wilayah Taman Nasional (TN) Komodo memang sudah menjadi kontroversi sejak diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2020 silam. Berbagai pihak telah mengkritik tujuan ekonominya yang dianggap dapat merusak kondisi lingkungan alam yang ada.

Setelah diragukan oleh berbagai pihak dan masyarakat, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) akhirnya meminta agar pemerintah menghentikan pembangunan yang terjadi untuk sementara waktu.

Sebelumnya, perwakilan UNESCO di Jakarta, Shahbaz Khan, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki yurisdiksi terhadap wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara-negara anggotanya.

Namun, pendirian tersebut tampaknya berubah dengan permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO yang dibuat dalam dokumen bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan seusai konvensi daring yang diadakan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Keputusan yang meminta penghentian sementara pembangunan Geopark di TN Komodo menghilangkan ambiguitas UNESCO terhadap keseriusan isu lingkungan yang mengitarinya.

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Bentuk Holding Pariwisata

UNESCO Sorot Jurassic Park Komodo

Dahulu, pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung pembangunan Geopark di kawasan TN Komodo mungkin dapat berlindung di balik ambiguitas lembaga internasional yang mengurusi warisan dunia. Pemerintah dapat beralasan bahwa proyeknya tidak menemukan pertentangan yang signifikan dari pihak-pihak di luar Indonesia sehingga penghentiannya tidak begitu mendesak.

Sekarang, dengan adanya tekanan baru dari UNESCO, keputusan untuk menghentikan proyek tersebut untuk sementara waktu hingga penilaian dampak lingkungannya selesai menjadi lebih mendesak dari sebelumnya.

Polemik yang berkembang di tataran pembuat kebijakan dan masyarakat luas memunculkan setidaknya dua pertanyaan utama, terutama dengan menimbang dampak buruknya terhadap lingkungan alam di sekitarnya. Mengapa pemerintah berkeputusan untuk membangun Geopark di TN Komodo?

Kemudian, untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya secara kronologis, mengapa UNESCO menentang pembangunan lebih lanjut tanpa adanya penilaian dampak lingkungan yang memadai dalam pertemuan yang diadakannya di Tiongkok pada bulan Juli silam?

Quid Pro Quo Ekonomi

Megaproyek TN Komodo ditolak terutama karena dampak buruknya terhadap spesies komodo yang ada. Guru Besar Ilmu Pengelolaan Satwa Liar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Prof. Satyawan Pudyamotko, mengungkapkan bahwa kehadiran turis yang berjumlah banyak dapat merusak ekosistem komodo.

Dengan berkurangnya lahan dan sumber makanan yang nantinya akan disalurkan untuk kebutuhan para turis, pola kehidupan hewan tersebut akan terganggu. Hal ini dinilai secara langsung mengancam keberlangsungan hidup hewan endemic tersebut.

Baca Juga: Menyoal Wisata Mistis ala Sandiaga

Selain itu, proyek tersebut juga memiliki beberapa kecacatan yang dapat berakibat fatal terhadap lingkungan alam di sekitarnya dan berbagai kelompok masyarakat yang menggantungkan keberlangsungan hidup mereka kepada ekosistem yang ada. Garda Pemuda Komodo yang menjadi salah satu organisasi setempat mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya akan merusak lingkungan alam yang sudah rapuh, tetapi juga mengurangi lahan pertanian dan merusak kualitas perairan sekitar yang menjadi sumber pangan masyarakat.

Lantas, mengapa pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan pembangunan megaproyek ini? Mungkin, terdapat pemikiran quid pro quo di balik pembangunan ini.

Pertanyaan tersebut dapat terjawab dengan pemahaman tentang nilai ekonomi TN Komodo. Situs tersebut memiliki potensi ekonomi yang lumayan tinggi dan menarik bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Pusat. Data yang dihimpun pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Labuan Bajo sebagai salah satu pintu masuk ke TN Komodo bernilai ekonomi hingga Rp 2,3 triliun.

Pembangunan lebih lanjut di kawasan tersebut sudah dipastikan dapat meningkatkan nilai ekonomi yang dalam keadaan saat ini bahkan sudah menyumbang cukup banyak kepada aktivitas perekonomian setempat dan nasional. Dugaan peningkatan nilai ekonomi TN Komodo diperkuat oleh usulan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menjadikannya sebagai kawasan pariwisata premium dengan harga tiket perorangan sebesar Rp 14 hingga 28 juta.

Dengan ongkos rekreasi sebesar itu, fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang dirancang oleh pemerintah pun tidak kalah mahal. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan sebanyak Rp 52 miliar untuk membangun bangunan-bangunan penunjang di TN Komodo. Selain itu, sebanyak Rp 56 miliar tambahan dianggarkan untuk memperbaiki Dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca yang menjadi salah satu titik masuk turis dari luar pulau.

Rincian-rincian yang sudah dijabarkan sebelumnya menunjukkan alasan di balik keinginan pemerintah untuk membangun kawasan TN Komodo. Potensi terancamnya lingkungan alam dan keberlangsungan hidup hewan-hewan komodo yang ada sudah dianggap sebagai risiko yang sepadan untuk meraih keuntungan ekonomi yang diproyeksikan akan diperoleh di masa mendatang. Alasan yang masuk akal jika dipandang dari perspektif antroprosentris yang cenderung abai terhadap kepentingan selain ekonomi manusia.

Menjaga Komodo, Menjaga Manusia?

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalih ekonomi yang ditekankan oleh pemerintah terlalu bersifat antroposentris. Artinya, dengan memandang manusia sebagai entitas yang berada di atas alam – tidak terikat dengannya, pembangunan yang dilakukan akan sangat mengabaikan kesejahteraan dan kehidupan berbagai flora dan fauna yang ada di sekitarnya.

Baca Juga: Sandiaga Siap Goyang Dangdut?

Jurassic Park Komodo

Sikap tersebut sudah ditunjukkan oleh keputusan pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Geopark sebelum laporan analisis dampak lingkungan (Amdal) diterbitkan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah telah menyepakati pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai titik tolok utama dalam perdebatan seputar pembuatan kebijakan.

Pandangan antroposentris yang menekankan bahwa pikiran dan perasaan manusia merupakan hal terpenting – seperti yang didalilkan oleh seorang akademisi asal Tampere University, Robb Boddice – sangat berbahaya terutama bagi komodo-komodo yang dikonservasi. Tanpa disertakannya pandangan yang bukan manusia-sentris, proyeksi yang menunjukkan bahwa komodo akan mengalami penurunan populasi sebesar 27-99 persen hingga tahun 2050 mendatang kemungkinan besar kurang dihiraukan.

Dalam jangka panjang, hal ini sangat berbahaya untuk manusia yang saat ini sedang menghuni wilayah di sekitar habitat komodo, terlebih mereka menggantungkan sebagian pencahariannya kepada aktivitas pariwisata yang melibatkan binatang-binatang tersebut. Hilangnya komodo secara perlahan akibat terjadinya degradasi lingkungan pastinya akan mengurangi kemampuan industri pariwisata setempat untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.

Perspektif jangka panjang inilah yang ditunjukkan oleh UNESCO ketika mereka meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Geopark secara sementara sampai Amdal diterbitkan oleh IUCN. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa UNESCO akan menyepakati pembangunan asalkan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang yang berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem penopang kehidupan masyarakat setempat turut diambil oleh pemerintah.

Keputusan tersebut sejalan dengan pandangan ahli ekologi asal Inggris, Frank Fraser Darling, di dalam karangannya yang berjudul “Conservation and Ecological Theory.” Dalam karangan tersebut, beliau menegaskan bahwa upaya konservasi atau pelestarian flora dan fauna harus dilakukan untuk menjaga struktur lingkungan alam yang selama ini sudah menopang kehidupan di suatu tempat. Dalam kasus TN Komodo, pelestarian komodo harus diutamakan untuk menjaga tatanan hidup masyarakat sekitar yang juga bergantung kepada hewan tersebut.

Demikian, masyarakat dapat meyakini bahwa keputusan UNESCO didasari kepada perspektif yang bersifat jangka panjang. Kehati-hatian yang disarankan kepada pemerintah sudah sepatutnya ditanggapi secara serius apabila pemerintah berniat untuk menjadikan aktivitas perekonomian masyarakat setempat berkelanjutan. Keputusan sebaliknya yang menyebabkan degradasi ekologi dapat memunculkan implikasi buruk yang akan dirasakan oleh keturunan-keturunan masyarakat setempat yang mendatang. (B68)

Baca Juga: Proyek Komodo (Kami) Punya Siapa?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait