Permintaan perubahan panggilan nama dari Ahok menjadi BTP tersebar di media sosial. Apakah ini strategi rebranding politik?
PinterPolitik.com
“I didn’t come into politics to change the Labour Party. I came into politics to change the country.”
:: Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris ::
[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tidak kenal dengan Burberry? Merk fesyen kenamaan asal Inggris yang identik dengan kalangan kelas atas itu nyatanya pernah mengalami reputasi buruk karena pernah diasosiasikan dengan geng-geng jalanan.
Bahkan brand yang tekenal dengan trench coat atau mantel panjangnya itu menjadi yang paling sering mengalami pembajakan. Hal itu tentu berdampak buruk terhadap citra dan omzet penjualan dari brand yang identik dengan motif garis-garis berwarna hitam dan krem tersebut.
Namun, sejak tahun 2001, perusahaan yang telah berdiri sejak 1856 tersebut mulai bebenah. Di bawah sang Direktur Kreatif Christopher Bailey, Burberry mengubah citra dirinya atau melakukan rebranding dengan membuat peta bisnis baru, hingga menggandeng artis ternama seperti Emma Watson dan Kate Moss untuk mengubah imejnya. Hasilnya? Kini merk tersebut menjadi salah satu yang terkemuka di dunia fesyen.
Nyatanya, persoalan rebranding ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis saja. Dalam dunia politik, citra kuat juga diperlukan oleh aktor politik. Hal itu nampaknya turut terlihat pada diri Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal luas dengan sapaan Ahok itu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu rencananya akan bebas dari penjara pada 24 Januari 2019.
Jelang kebebasannya, Ahok yang mendekam di jeruji besi akibat kasus penodaan agama tersebut, meminta kepada para pendukungnya untuk tidak lagi memanggilnya Ahok.
Hal itu terungkap dari surat yang diunggah akun Instagram @basukibtp beberapa waktu lalu. Dalam surat itu Ahok ingin dipanggil BTP – akronim dari Basuki Tjahaja Purnama – saat bebas nanti.
Tentu permintaannya ini menyisakan pertanyaan. Kenapa nama “Ahok” yang memiliki arti “harapan” dan sudah sangat melekat di benak masyarakat ini tiba-tiba ingin dihilangkan oleh si empunya nama? Apakah ada kepentingan politis di balik keinginan Ahok tersebut?
Kenapa Ahok tidak ingin dipanggil Ahok? Click To TweetBerkaca Dari Tony Blair
Dalam kehidupan demokratis, memenangkan suara rakyat tidak bisa dilepaskan dari citra politik yang kuat. Pada ranah elektoral, citra yang biasanya melekat pada personalitas sama pentingnya dengan visi-misi atau program dari sang politisi.
Untuk itu, dibutuhkan kemampuan marketing politik guna menyampaikan ide-idenya kepada konstituennya. Marketing politik harus dilakukan secara simultan atau terus-menerus dalam membangun kepercayaan dan citra publik (public image).
Proses membangun kepercayaan dan citra ini membutuhkan waktu jangka panjang, dan tidak sedikit yang gagal atau bahkan kehilangan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, politisi yang citra politiknya kadung rusak atau hilang, sulit untuk memenangkan pemilihan seandainya ia memiliki program jenius sekalipun. Oleh karena itu, di saat citra politik rusak, rebranding adalah jawabannya.
Menurut kolumnis Michael Box, political rebranding adalah sebuah upaya untuk mengubah bagian dari aktor politik dengan tujuan tertentu. Upaya ini mencakup area yang luas, namun biasanya dibatasi dalam beberapa hal. Misalnya seperti nama, sosok, hingga sebuah kebijakan.
Lebih lanjut, Box juga menyarankan agar tujuan ini tercapai, entitas tersebut perlu menggali potensi kelemahan dari diri sebelumnya, serta apa narasi yang ingin disampaikan dari upaya perubahan tersebut.
Sejauh ini banyak tokoh politik yang melakukan rebranding karena citra politiknya kadung rusak. Salah satunya adalah Tony Blair dari Partai Buruh di Inggris.
Hingga tahun 1997, Partai Buruh adalah partai gurem yang tidak pernah memenangkan Pemilu sejak 1979. Namun, pada Pemilu 1997 Blair muda memoles citra Partai Buruh, sehingga mampu menguasai kelompok tengah dan menawarkan alternatif baru antara ideologi konservatif dan sosialis.
Bagaimana Blair melakukan hal itu?
Blair memulainya dengan citra partai politik lebih dulu. Ia melihat citra Partai Buruh telah rusak sejak kekalahan pada Pemilu 1978-1979 yang disebabkan oleh krisis – yang dikenal dengan Winter of Discontent.
Oleh sebab itu, Blair hadir dengan melakukan modernisasi dan memperkenalkan partainya itu dengan tagline New Labour atau Buruh Baru.
Selain itu, Blair mampu menghadirkan sosok yang disukai oleh pemilih muda saat itu dalam dirinya. Blair adalah Perdana Menteri (PM) termuda sejak tahun 1812. Ia bisa mengajak anak-anak muda untuk menyukai pemerintahan dan menjadikan budaya populer (pop culture) sebagai bagian dari strategi politiknya. Misalnya, Blair pernah mengundang bintang-bintang seperti Oasis hingga Spice Girls, yang membuat pemerintahannya saat itu mendapat predikat “Cool Britannia” atau Britania keren.
Keberhasilan Blair tersebut menunjukkan kejelian dari pria yang pernah menjadi personil band rock itu karena ia bisa memetakan kelemahan dan masalah dari Partai Buruh sekaligus dirinya. Selain itu, Blair bisa menangkap permasalahan di Inggris pada waktu itu, sehingga rebranding strategy yang dilakukan oleh dirinya efektif membawanya sebagai PM selama satu dekade (1997-2007).
Dalam konteks Ahok, bisa dikatakan memang selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ia merupakan sosok yang banyak disukai oleh masyarakat. Kebijakannya yang tegas dan tidak mentolerir korupsi di lingkungan kerjanya sering diapresiasi. Hal itu misalnya ditunjukan dengan approval rating atau tingkat kepuasan atas kerja Ahok sebesar 68,72 persen.
Namun, kondisi itu berubah ketika Ahok tersandung kasus penodaan agama yang menimpa dirinya. Meski approval rating Ahok cukup tinggi, namun tingkat elektabilitasnya hanya sekitar 40 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kasus yang menjadi benalu pada masa kampanye Pilkada saat itu.
Pada titik ini, permintaan Ahok untuk mengubah nama panggilannya menjadi BTP tersebut bisa dikatakan sebagai upaya rebranding strategy dirinya.
Nama “Ahok” selama ini seringkali diasosiasikan dengan pelaku kasus penodan agama yang membuatnya mendekam di dalam penjara. Selain itu, citra “Ahok” juga sering dianggap sebagai sosok yang emosional dan bahkan cenderung keras saat berbicara. Meksipun banyak yang puas dengan kinerjanya, namun tidak sedikit pula yang tidak suka dengan personalitasnya yang emosional itu.
Bisa dikatakan upaya ini sebagai cara untuk memutihkan namanya, dan kembali pada jati diri Basuki Tjahaja Purnama yang baru di dalam panggilan BTP.
Rebranding ini tentu saja ditujukan kepada pendukung loyalisnya, maupun pihak-pihak yang selama ini tidak menyukainya. Bagi pendukungnya, penghapusan “Ahok” akan lebih mudah diterima. Oleh karena itu, langkah tersebut bisa dimulai dari kalangan pendukungnya sendiri.
Selain memudahkan proses rebranding, hal ini juga akan menjadi pemicu semangat para pendukungnya, apalagi masih ada para ahokers – sebutan untuk pendukung loyal Ahok – yang kecewa dengan dipenjaranya junjungan mereka tersebut.
Sedangkan bagi pihak yang selama ini berseberangan dengan Ahok, rebranding tersebut bisa dianggap sebagai sikap “taubat” dan bahwa Ahok benar-benar menyadari kesalahannya di masa lalu.
Oleh sebab itu, pada titik ini mungkin nama yang ingin dihapus tersebut mengandung sebuah kelemahan bagi sosok Basuki Tjahaja Purnama. Mungkin ia sadar nama “Ahok” lekat dengan citra dirinya yang tidak begitu baik. Namun, pertanyaannya kemudian adalah apakah perubahan nama panggilan tersebut akan berdampak positif atau efektif untuk kepentingan dirinya?
Apakah Akan Efektif?
Memang belum ada yang tahu pasti ke mana langkah Ahok setelah bebas dari penjara. Ada yang menyebut Ahok akan berlabuh ke salah satu partai politik dan tetap melanjutkan karir politiknya. Hal itu misalnya pernah diungkapkan oleh kompatriotnya di DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang menyebut Ahok mungkin akan berlabuh ke PDIP.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indo Barometer pada akhir tahun 2017, nama Ahok masih cukup populer di kalangan masyarakat. Hal itu terbukti dari angka 3,3 persen yang disandang Ahok sebagai sosok yang diinginkan menjadi presiden. Angka itu menempatkan Ahok pada posisi keempat, di bawah Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Sedangkan untuk posisi cawapres, survei tersebut menunjukan Ahok mendapatkan angka 9,6 persen. Artinya, sekalipun Ahok dianggap bersalah dan mendekam di dalam penjara, namun popularitas dirinya belum surut. Hal itu terjadi lantaran publik masih menilai Ahok sebagai sosok yang bersih dan transparan.
Oleh sebab itu, perubahan panggilan nama ini bisa dikatakan sebagai strategi politik jangka panjang. Sangat mungkin tujuannya agar ia tidak disangkutpautkan lagi dengan kasus yang menjadi “noda” dalam catatan kepemimpinannya tersebut.
Meskipun begitu, tidak ada yang tahu pasti efek dari perubahan panggilan nama tersebut. Yang jelas, rebranding Ahok ini semoga saja tidak hanya sampai pada kemasan saja, namun juga bisa meningkatkan core value atau nilai inti yang melekat pada dirinya, misalnya tentang komitmennya terhadap kepemimpinan yang tegas dan bersih.
Dengan demikian, persoalan perubahan panggilan nama ini semakin menarik untuk dinanti. Apakah publik akan beralih dengan panggilan BTP, atau akan setia pada panggilan Ahok?
Apapun itu, selamat menghirup udara bebas, BTP. (A37)
