Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Siasat BLT Jokowi untuk Mal?

Siasat BLT Jokowi untuk Mal?


B68 - Saturday, July 24, 2021 21:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap kesiapan menghadapi new normal di Mal Summarecon, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Mei 2020 lalu. (Foto: Biro Pers Setpres)

0 min read

Pengusaha mal melalui Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja mal. Mungkinkah ada siasat tertentu di baliknya?


PinterPolitik.com

Perpanjangan durasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membebankan banyak pengusaha. Biaya operasional yang perlu dikeluarkan oleh pelaku usaha di sektor non-esensial dan non-kritikal terlihat semakin berat dengan rendahnya intensitas aktivitas komersiil. Permasalahan itu juga dirasakan oleh para pengusaha tempat perbelanjaan atau mal yang akhir-akhir ini giat menyuarakan keresahannya di muka umum.

Keresahan-keresahan para pengusaha mal wajar saja disampaikan secara masif menimbang potensi kerugian yang mereka hadapi. Dalam satu bulan penerapan PPKM Darurat saja, mereka diperkirakan mengalami pengurangan pendapatan sebesar Rp 5 triliun. Angka tersebut belum memperhitungkan pengeluaran yang harus dilakukan untuk keperluan operasional mal, seperti listrik dan gas yang terasa berat dengan pemasukan yang sedikit.

Meskipun dirinya mendukung PPKM Darurat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retil Indonesia (APPRI) Roy N. Mandey mengungkapkan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah segera menyesuaikan peraturan demi memungkinkan pusat perbelanjaan tetap beraktivitas. Permintaan itu terkesan mendesak dengan menimbang adanya penurunan drastis tidak hanya di sektor non-pangan dari bisnis ritel, tetapi juga di sektor pangannya – yaitu sebesar 60 persen.

Seiringan dengan itu, para pengusaha mal yang diwakili oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga memohon bantuan dari pemerintah. Pertama, mereka meminta subsidi biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan listrik dan gas. Kedua, para pengusaha mal juga meminta keringanan pajak reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan. Terakhir, mereka juga meminta agar pemerintah menyubsidi 50 persen gaji para karyawan melalui BLT.

Baca Juga: Covid-19 Cinematic Universe ala Jokowi?

Menanti Pilot Jokowi

Permintaan-permintaan yang dilayangkan oleh para pengusaha mal ke pemerintah dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan mereka untuk terus menutup defisit yang ada. Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa kondisi finansial pusat-pusat perbelanjaan tahun ini lebih parah daripada tahun sebelumnya. Tidak seperti pada tahun 2020, para pengusaha sudah tidak memiliki cadangan dana untuk menutupi kerugian-kerugiannya.

Sehari setelah tuntutan-tuntutan para pengusaha mal dibuat publik, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengumumkan bahwa mereka akan mengucurkan BLT kepada para pekerja yang gajinya kurang dari Rp 3,5 juta. Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dirinya sedang menyiapkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta untuk para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan.

Dalam dua pemberitahuan tersebut, pemerintah terkesan merespons baik permintaan para pengusaha, khususnya yang memiliki usaha di bidang ritel. Dari tiga permintaan yang diberikan, salah satunya – yaitu mengenai gaji – telah dipenuhi. Ini juga menunjukkan bahwa para pengusaha mal beserta kepentingannya berkemampuan kuat untuk mempengaruhi pemerintah, jika tidak menekannya secara langsung.

Lantas, mengapa pemerintah terdorong untuk menuruti permintaan para pengusaha mal? Kemudian, apakah para pengusaha mal dengan sendirinya tidak dapat mengatasi permasalahan finansial yang sedang melanda usaha-usaha mereka?

Bertahan di Tengah Pandemi

Alasan pemerintah bersikap responsif terhadap aspirasi dan tuntutan para pengusaha mal kemungkinan didasarkan kepada pentingnya sektor ritel bagi perekonomian Indonesia semasa pandemi. Pada paruh awal tahun 2020, sektor perdagangan yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian di pusat perbelanjaan atau mal menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang sedang berstatus minus akibat pandemi. Bersama dengan sektor industri, pertanian, konstruksi dan pertambangan, mereka menyumbang 64,56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kemudian, pada triwulan ketiga tahun yang sama, sektor ritel dapat memberikan kontribusi sebesar 12,83 persen terhadap PDB. Kontribusi tersebut pada gilirannya membangun kontribusi sebesar 57,31 persen terhadap PDB dari sisi konsumsi. Hubungan positif antara dua variabel tersebut ditegaskan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto. Dalam penegasan tersebut, pemerintah secara implisit mengakui pentingnya sektor retil terhadap perekonomian nasional yang sedang bertahan di tengah pandemi.

Kedudukan penting sektor ritel semakin diperkuat dengan adanya pemulihan daya beli masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi antara bulan Juli-September.

Kembali bergeraknya roda ekonomi yang menyertai peningkatan aktivitas masyarakat selama pelonggaran PSBB memperlancar perputaran uang di masyarakat, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan konsumsi mereka. Faktor pendapatan masyarakat juga diproyeksikan membaik seiringan dengan pengguliran vaksin Covid-19.

Tanda-tanda perbaikan sektor ritel disambut baik oleh banyak pihak, terutama para pengusaha mal. Wakil Presiden Direktor Tangcity Superblock Norman Eka Saputra menyampaikan bahwa kolega-koleganya merasa optimis terhadap kemungkinan pemulihan sektor ritel pada tahun 2021.

Optimisme tersebut juga digemakan oleh Direktur Utama PT Mega Perintis Tbk FX Afat Adinata. Sama dengan Norman, Afat merasa bahwa pertumbuhan daya beli masyarakat beserta upaya vaksinasi akan memulihkan usaha-usaha di sektor ritel.

Baca Juga: Di Mana Jokowi?

Memasuki tahun 2021, keadaan pusat perbelanjaan memang terkesan membaik, meski belum pulih sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam angka tingkat kunjungan ke mal-mal yang meningkat hingga ke angka 30-40 persen dari sebelumnya tidak lebih dari 10 persen pada masa-masa awal pandemi.

Tren pemulihan yang ada pada saat itu diharapkan oleh banyak pengusaha mal bergerak secara konsisten sampai kepada titik puncaknya pada bulan Mei – ketika konsumsi masyarakat diharapkan meningkat menjelang hari raya lebaran. 

Namun, pemulihan yang diharapkan oleh pengusaha mal nyatanya tidak berlangsung lama. Hanya dua bulan setelah lebaran, Indonesia kembali digemparkan oleh lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan tingkat penerimaan pasien yang terinfeksi oleh Covid-19 pastinya dihadapi oleh pemerintah dengan pemberlakuan pembatasan gerak baru yang akan berdampak buruk terhadap aktivitas masyarakat yang bersifat tatap muka, tidak terkecuali yang dilakukan di tempat perbelanjaan dan mal.

Antara Ketahanan dan Kesehatan

Narasi bahwa kepentingan ekonomi dan kesehatan harus diseimbangkan memang kurang populer di masyarakat. Ketidakpopuleran ini semakin kentara di kalangan orang-orang yang beraktivitas di sektor kesehatan.

Contohnya, menanggapi tingkat kematian tenaga kesehatan, dokter yang menjadi sukarelawan di Lapor Covid-19 Tri Maharani mendesak agar pemerintah mengutamakan kesehatan di atas kepentingan ekonomi. Dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, penekanan ini terdengar relevan.

Kemudian, dalam survei yang diadakan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), kita dapat menemukan sebanyak 75,5 persen penduduk Indonesia menganggap kesehatan lebih penting dibanding pemulihan ekonomi – dalam konteks pandemi Covid-19. Beberapa pihak di pemerintahan juga setuju terhadap opini seperti itu. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan Sadikin sempat mengatakan bahwa penanggulangan ekonomi akan sedikit berarti jika permasalahan kesehatan tidak diatasi dengan baik.

Meskipun pendapat yang mengutamakan perbaikan kondisi kesehatan ada benarnya, pendapat sebaliknya yang mengutamakan pemulihan ekonomi atau keseimbangan dalam penanggulangan krisis ekonomi serta kesehatan juga tidak salah. Khususnya dalam konteks pusat perbelanjaan dan mal, kita menemukan sektor ekonomi yang sedang bersusah payah mempertahankan keberadaannya dengan sumber daya yang sangat terbatas, sama seperti berbagai rumah sakit di sektor kesehatan.

Selain karena perannya yang penting bagi perekonomian nasional, ketahanan usaha yang berada di pusat-pusat perbelanjaan dan mal juga memiliki sangkut paut dengan nasib ribuan pegawai yang bekerja di dalamnya. Menanggapi perpanjangan PPKM Darurat, para pengusaha mal mengungkapkan kemungkinan terjadinya pemecatan hubungan kerja (PHK) massal. Apabila terlaksana, pemerintah akan berhadapan dengan 84.000 pengangguran baru, atau 30 persen dari 280.000 orang yang sedang bekerja di mal-mal seantero Indonesia.

PHK massal seperti itu akan memperparah krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Secara langsung, hal tersebut berarti menjadikan rentan orang-orang yang selama ini bergantungan dengan upahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sementara itu, PHK massal juga akan menyebabkan pengurangan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan memperlambat laju perekonomian Indonesia ke depannya dengan rendahnya tingkat konsumsi.

Oleh karena itu, wajar saja apabila pemerintah membantu para pengusaha mal dengan mengucurkan BLT dan subsidi gaji bagi para karyawan. Dalam kebijakan ini, kita melihat adanya upaya dari pemerintah untuk menyubsidi interest group demi mempertahankan status-quo berupa ketahanan usaha pusat perbelanjaan dan mal yang penting bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Pandemi dan Politik Pilihan Jokowi

Jokowi Gagal Yakinkan Kepala Daerah

Hal ini sejalan dengan teori kelompok kepentingan yang diungkapkan oleh Profesor Theodore M. Lowi, seorang sarjana Ilmu Politik asal Amerika Serikat (AS). Dalam hubungan itu, APPRI, APPBI dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) merupakan interest group yang dimaksud.

Kedudukan pihak-pihak tersebut yang kredibel dan dapat dipercayai oleh pemerintah menyambungkan mereka dengan para pembuat kebijakan yang memiliki kepentingan untuk menjaga kesehatan usaha pusat perbelanjaan dan mal. Hasilnya merupakan simbiosis-mutualisme yang sama-sama menguntungkan satu sama lain.

Daya Bersama Pengusaha Mal

Mengasumsikan pemerintah betul-betul menyalurkan BLT dan subsidi gaji terbarunya sebagian karena desakan para pengusaha mal, ini menunjukkan sekian kalinya pengusaha-pengusaha tersebut dapat mempengaruhi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pada bulan April tahun ini, mereka juga berhasil melobi pemerintah untuk memperoleh 500.000 dosis vaksin untuk karyawan-karyawannya yang bekerja di mal, restoran, bandara dan area-area komersial lainnya. Selain itu, mereka juga memperoleh insentif pajak dari pemerintah.

Pencapaian-pencapaian tersebut dengan sendirinya menunjukkan daya lobi yang dimiliki oleh para pengusaha tempat perbelanjaan dan mal. Namun, apakah mereka betul-betul membutuhkan bantuan-bantuan tersebut? Apakah mereka benar-benar tidak mampu menahan terpaan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19?

Informasi seputar kepemilikan pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beberapa mal di Indonesia, terutama di DKI Jakarta dimiliki oleh konglomerat-konglomerat yang sudah memiliki usaha-usaha selain tempat perbelanjaan dan mal.

Contohnya adalah Budi Hartono dan Michael Hartono yang memiliki Grand Indonesia selagi mengantongi Djarum Group dan PT Dwimura Investama yang memegang saham di Bank Central Asia. PT Dwimura Investama sendiri mencetak laba bersih sebesar Rp 15,09 triliun meskipun mengalami penurunan.

Kemudian, dengan kondisi keuangan yang tidak sebaik Hartono bersaudara, kita juga dapat menemui Alexander Tedja sebagai pemilik PT Pakuwon Jati yang mengembangkan mal seperti Gandaria City, Kota Kasablanka, dan Tunjungan Plaza. Pada tahun 2020, perusahaan tersebut memperoleh laba bersih sebesar Rp 929,91 miliar – lebih sedikit daripada yang dihasilkan oleh Hartono bersaudara tetapi masih harus dipertimbangkan. Bahkan, dalam situasi keuangan seperti itu, Alexander sempat menggelontorkan Rp 1,36 triliun untuk membeli tiga properti di Yogyakarta.

Profil-profil ini menunjukkan bahwa beberapa pusat perbelanjaan dan mal tidak begitu membutuhkan bantuan pemerintah yang masif. Dalam kasus Hartono bersaudara, keuntungan yang diperolehnya dari PT Dwimura Investama setara dengan setengah dari anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyubsidi upah kerja serta melaksanakan program prakerja miliknya. Dengan kata lain, mereka lebih dari mampu untuk menyubsidi usaha mal yang saat ini sedang berhadapan dengan permasalahan finansial akibat PPKM Darurat.

Kendati demikian, kita tidak bisa semerta-merta menuntut agar mereka membantu usahanya yang sedang mengalami gangguan finansial. Itu merupakan suatu hal yang mungkin hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Menarik untuk melihat langkah para pengusaha mal dan pemerintah ke depannya. Apakah pemerintah akan menuruti sisa-sisa tuntutan para pengusaha? Ataukah mereka dapat bertahan menghadapi PPKM yang terbaru dengan bantuan pemerintah yang cukup terbatas? (B68)

Baca Juga: Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait