Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Di tengah dinamika terkait Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara, Jepangseolah mulai menggugat tabu pasca-1945, nuklir, intelijen, hingga militer global. Apakah Tokyo sedang membangunkan kembali naluri Shogun?
Selama lebih dari tujuh dekade pasca Perang Dunia II, Jepang hidup dalam sebuah paradoks strategis. Ia merupakan salah satu negara dengan kapasitas teknologi paling maju di dunia, memiliki industri pertahanan berkelas global, serta berada di salah satu kawasan paling rawan konflik, namun secara politik dan psikologis memilih menempatkan diri sebagai kekuatan yang relatif pasif.
Konstitusi damai 1947 khususnya Pasal 9 dan kebijakan turunan setelahnya, menjadi fondasi identitas Jepang modern: negara yang menolak perang sebagai instrumen kebijakan nasional.
Namun, sejarah jarang bergerak dalam garis lurus. Ia lebih sering berputar seperti pendulum. Ketika lingkungan strategis berubah, negara-negara besar biasanya akan kembali mencari keseimbangan baru antara idealisme dan kebutuhan bertahan hidup. Jepang tampaknya sedang memasuki fase tersebut.
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, Tokyo menunjukkan gejala transformasi yang semakin jelas. Perubahan ini bukan sekadar soal penambahan anggaran pertahanan atau modernisasi alutsista.
Yang lebih penting adalah perubahan cara berpikir strategis. Jepang mulai mempertanyakan sejumlah tabu politik yang selama puluhan tahun dianggap tak tersentuh sejak kekalahan tahun 1945.
Pernyataan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi pada 17 Juli 2026 menjadi simbol paling gamblang dari perubahan tersebut.
“Satu topik yang kita tidak bisa hindari adalah senjata nuklir.”
Kalimat itu terdengar biasa dalam konteks negara-negara besar lain. Namun bagi Jepang, satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan bom atom dalam peperangan, pernyataan tersebut memiliki bobot historis yang luar biasa besar.
Diskursus mengenai senjata nuklir secara terbuka membuka ruang interpretasi terhadap kemungkinan revisi Tiga Prinsip Non-Nuklir yang diperkenalkan tahun 1967: tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mulai mendorong pembentukan badan intelijen nasional yang lebih kuat.
Selama ini Jepang tidak pernah memiliki institusi intelijen nasional yang benar-benar setara dengan CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris, atau Mossad Israel.
Cabinet Intelligence and Research Office (CIRO) selama ini berfungsi lebih sebagai koordinator informasi ketimbang organisasi operasi intelijen yang memiliki kewenangan hukum luas.
Perubahan juga terlihat dalam aktivitas militer eksternal. Pengiriman jet tempur F-15J serta pesawat angkut strategis Kawasaki C-2 ke Eropa menandai keterlibatan Jepang yang semakin aktif dalam jaringan keamanan Atlantik.
Jika sebelumnya keamanan Jepang nyaris sepenuhnya berorientasi Asia Timur, kini Tokyo mulai menunjukkan dirinya sebagai bagian dari arsitektur keamanan yang lebih luas bersama NATO.
Ketiga perkembangan tersebut, YAKNI nuklir, intelijen, dan proyeksi militer ke Eropa, agaknya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri.
Semuanya dinilai merupakan respons terhadap tekanan geopolitik yang semakin besar dari tiga arah sekaligus: agresivitas Rusia pasca invasi Ukraina, ekspansi kekuatan Tiongkok di Indo-Pasifik, serta akselerasi program rudal dan nuklir Korea Utara.
Dalam perspektif teori neorealisme Kenneth Waltz, negara akan berupaya meningkatkan kapabilitas ketika struktur internasional menjadi semakin anarkis dan tidak pasti.
Apa yang dilakukan Jepang hari ini pada dasarnya adalah manifestasi klasik dari logika survival negara dalam sistem internasional. Lantas, mengapa perubahan “radikal” ini menjadi penting?
Kembalinya Naluri Shogun?
Untuk memahami perubahan Jepang saat ini, penting melihatnya bukan hanya sebagai respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga sebagai proses rekonsiliasi dengan identitas historisnya sendiri.
Selama berabad-abad Jepang bukanlah negara pasif. Sebaliknya, sejarah Jepang dibentuk oleh tradisi militer yang sangat kuat.
Selama sekitar 676 tahun, negeri itu berada di bawah dominasi kelas militer dan pemerintahan para shogun. Dari era Kamakura hingga Tokugawa, kemampuan mengorganisasi kekuatan bersenjata menjadi fondasi stabilitas politik nasional.
Era Tokugawa bahkan menunjukkan bahwa Jepang telah mengembangkan berbagai inovasi militer, mulai dari sistem benteng hingga adaptasi teknologi senjata api dan meriam.
Ketika Restorasi Meiji terjadi pada abad ke-19, transformasi tersebut berkembang menjadi modernisasi militer berskala nasional.
Jepang mengimpor teknologi Barat, mempelajari doktrin militer Eropa, lalu memproduksinya sendiri dalam skala industri.
Hasilnya adalah kemunculan negara Asia modern pertama yang mampu mengalahkan kekuatan Eropa dalam perang terbuka melalui kemenangan atas Kekaisaran Rusia pada Perang Rusia-Jepang tahun 1904–1905.
Momentum itu mengubah persepsi dunia terhadap Asia. Pada Perang Dunia I, Jepang tampil sebagai anggota blok Sekutu dengan armada laut modern yang terus berkembang
Pada Perang Dunia II, Jepang bahkan menjadi penantang paling serius dominasi Barat di kawasan Pasifik sebelum akhirnya runtuh akibat kombinasi kekalahan militer dan serangan bom atom Amerika Serikat.
Pasca 1945, sejarah tersebut seolah dibekukan. Japan Self-Defense Forces (JSDF) dibangun dengan filosofi defensif dan dibatasi secara politik maupun psikologis.
Namun identitas historis tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur. Dalam konteks inilah istilah “Edo Tensei” menarik untuk dibaca secara konstruktif.
Bukan sebagai kebangkitan militerisme agresif atau bermakna “negatif” sebagai konstruksi sejarah masa lalu, melainkan kebangkitan kembali kesadaran strategis bahwa kekuatan nasional memerlukan instrumen pertahanan yang kredibel.
Miyamoto Musashi pernah menulis bahwa solusi efektif menghadapi kekerasan adalah orang baik yang lebih terampil dalam menggunakan kekuatan. Gagasan tersebut memiliki resonansi yang menarik dengan doktrin keamanan modern.
Bukan berarti perang harus dicari. Justru sebaliknya. Kekuatan dibangun agar perang tidak terjadi.
Logika ini sejalan dengan adagium Romawi kuno yang terkenal: Si vis pacem, para bellum, jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang.
Perdamaian yang Rapuh
Perubahan Jepang hari ini pada dasarnya mencerminkan pergeseran dari paradigma pasifisme menuju paradigma deterrence atau penangkalan.
Dalam karya De Re Militari, Vegetius menekankan bahwa kesiapan menghadapi konflik merupakan cara terbaik untuk mencegah konflik itu sendiri.
Teori deterrence modern kemudian mengembangkan gagasan tersebut dengan asumsi bahwa lawan akan menghindari agresi apabila biaya yang harus ditanggung terlalu besar.
Bagi Jepang, persoalannya bukan lagi apakah ancaman itu ada, melainkan seberapa besar ancaman tersebut telah berubah.
Invasi Rusia ke Ukraina memberikan pelajaran penting bahwa perang antarnegara besar belum menjadi artefak sejarah.
Tiongkok terus memperluas kemampuan militernya dan meningkatkan tekanan terhadap Taiwan. Korea Utara semakin rutin menguji rudal balistik dengan jangkauan yang mampu menjangkau wilayah Jepang.
Di tengah realitas tersebut, Tokyo mulai mempertanyakan asumsi lama bahwa keamanan dapat sepenuhnya diserahkan kepada payung Amerika Serikat.
Inilah sebabnya isu nuklir mulai muncul. Inilah sebabnya pembentukan badan intelijen nasional menjadi relevan. Inilah sebabnya Jepang mulai memperluas aktivitas militernya hingga ke Eropa.
Ketiganya merupakan bagian dari proses membangun apa yang dalam literatur strategi disebut sebagai strategic autonomy—kemampuan negara untuk mempertahankan kepentingannya tanpa ketergantungan absolut pada pihak lain.
Tentu saja transformasi ini tidak berarti Jepang akan kembali menjadi kekuatan ekspansionis seperti era sebelum 1945. Hambatan konstitusional, budaya politik domestik, serta trauma historis masih menjadi faktor pembatas yang sangat kuat.
Namun perubahan arah kiranya sudah terlihat. Carl von Clausewitz dalam On War mengingatkan bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain. Dalam interpretasi yang lebih luas, kompetisi politik antarnegara tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti bentuk.
Selama beberapa dekade Jepang bertindak seolah perang adalah bab yang telah selesai dalam sejarah. Tetapi lingkungan strategis abad ke-21 tampaknya memaksa Tokyo meninjau ulang asumsi tersebut.
Perdamaian tidak lagi dipandang sebagai kondisi permanen, melainkan sebagai kondisi yang harus dijaga melalui kekuatan.
Oleh karena itu, pertanyaan terbesar saat ini bukanlah apakah Jepang sedang berubah. Tanda-tandanya sudah terlalu jelas untuk diabaikan.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya Jepang baru, atau justru kembalinya naluri lama sebuah bangsa yang selama berabad-abad dibentuk oleh tradisi para shogun?
Sejarah mungkin belum memberikan jawabannya. Namun satu hal mulai terlihat: negeri yang pernah menjadi simbol pasifisme pasca-perang kini tampaknya sedang belajar kembali berbicara dalam bahasa kekuatan. (J61)
