Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Saatnya Jokowi Bantu Uighur?

Saatnya Jokowi Bantu Uighur?


G69 - Sunday, August 8, 2021 19:00
Sebuah aksi bela Uighur yang dilaksanakan di Indonesia. (Foto: Istimewa)

0 min read

Dugaan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) terhadap kelompok Muslim Uighur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terus menjadi isu panas yang dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Lantas, peran apa yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar?


PinterPolitik.com

Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) dalam persaingan geopolitik masih terus terjadi. Kedua belah pihak saling melemparkan tudingan yang memicu ketegangan hingga memancing tensi tinggi.

Fenomena ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan masih terjadi di rezim Presiden AS Joe Biden. Perseteruan panjang ini seolah membangkitkan memori Perang Dingin yang terjadi pasca-Perang Dunia II antara AS dengan Uni Soviet. Saat itu, kedua negara berupaya memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara lain tanpa melakukan perang secara terbuka.

Perseteruan pada era Perang Dingin tersebut lebih mengarah kepada persaingan senjata khususnya nuklir hingga perjalanan menuju ke luar angkasa. Alhasil, dinamika persaingan antar keduanya terhenti setelah Uni Soviet akhirnya pecah menjadi negara-negara bagian. Momentum itulah yang menjadi awal bagi negeri Paman Sam menjelma sebagai negara hegemoni.

Namun, menjadi sebuah negara hegemoni dengan jangka waktu yang cukup panjang ternyata cukup membuat AS merasa menjadi lonely superpower (negara adidaya yang kesepian). Hal inilah yang menyebabkan AS berupaya untuk terus mencari sebuah keseimbangan dalam tatanan dunia – salah satunya dengan mencari negara kuat layaknya Uni Soviet pada masa lalu.

Bertepatan dengan itu, muncul lah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai negara yang dianggap bisa menantang hegemoni AS di tatanan dunia. Kemajuan perekonomian Tiongkok ternyata menjadi salah satu faktor yang dianggap bisa mengancam hegemoni AS.

Melihat situasi ini, AS tidak tinggal diam sehingga terus melakukan konfrontasi dengan Tiongkok. Menyadari hal ini, maka Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Xie Feng menegaskan bahwa ada upaya dari negeri Paman Sam untuk menetapkan Tiongkok sebagai musuh imajiner. Tujuannya yakni agar AS bisa mencapai tujuan nasionalnya sebagai negara hegemoni.

Berbagai cara dilakukan oleh AS untuk membendung pengaruh negeri Tirai Bambu tersebut agar tidak berhasil menancapkan pengaruhnya kepada negara-negara lain. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), AS begitu kritis terhadap setiap adanya dugaan pelanggaran HAM terutama yang melibatkan Tiongkok.

Baca Juga: Jokowi, Tiongkok, dan Bayangan Nazi

Uighur Jadi Pembicaraan

Salah satu kasus yang dinilai cukup membuat Tiongkok terganggu adalah dugaan adanya kamp tahanan muslim Uighur di Xinjiang. Bahkan, Biden sudah membawa permasalahan tersebut ke forum internasional seperti G7 pada Juni 2021 lalu.

Kapitalisasi terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur sebenarnya sudah pernah terjadi pada era pemerintahan Donald Trump. Saat itu, Menteri Luar Negeri AS yang menjabat, Mike Pompeo, meyakini adanya genosida terhadap etnis Muslim Uighur.

Pernyataan tersebut direspons dengan keras oleh otoritas Beijing dengan memberikan sanksi terhadap 28 pejabat pemerintahan AS. Mereka serta keluarganya tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan Makau.

Kondisi hubungan yang memanas antara Tiongkok dan AS ternyata masih berlanjut di era pemerintahan Biden. Berawal dari keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok di awal masa jabatannya, ternyata janji tersebut tidak terealisasi.

Hingga saat ini, hubungan antara kedua negara masih memanas terlebih dengan adanya ajakan Biden kepada seluruh pemimpin di negara-negara G7 untuk menentang praktik kerja paksa terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Kondisi ini membuktikan bahwa relasi antar kedua negara tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan era pemerintahan Donald Trump terutama dalam hal memandang isu etnis minoritas Uighur.

Dengan isu Muslim Uighur yang semakin mencuat di tengah “perang” narasi AS-Tiongkok, bagaimana Indonesia menempatkan peran dan posisinya? Lantas, perlukah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia mengambil peran lebih?

Us vs Them ala Biden

Bukan sebuah rahasia jika Tiongkok menginginkan supaya isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang tidak semakin meluas. Pemerintah Tiongkok sudah pernah meminta kepada Turki untuk mendukung perlawanan Beijing terhadap gerilyawan yang bergerak di Xinjiang. Tantangannya pun semakin berat karena adanya eksistensi pasukan teroris ‘Turkistan Timur’ di wilayah tersebut.

Meski demikian, dukungan terhadap Tiongkok terkait maraknya isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur datang dari negara besar di Timur Tengah yaitu Arab Saudi. Menurut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Tiongkok memiliki wewenang untuk memberantas terorisme dan ekstremisme di wilayah Xinjiang. Sementara itu, Indonesia pun juga berupaya menginisiasi kerja sama pendidikan Islam dengan otoritas Xinjiang yang diperkirakan memiliki tujuan yang sama yakni memberantas ideologi radikalisme.

Baca Juga: Mahfud, Moeldoko, dan Isu Uighur

Upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mencegah merebaknya isu pelanggaran HAM di Xinjiang tidak lepas dari tekanan dari negara-negara barat khususnya AS. Presiden Biden kembali membangunkan narasi yang pernah diucapkan pada saat awal menjabat yaitu Tiongkok sebagai negara yang mengancam keberlangsungan demokrasi.

Perspektif tersebut terus disuarakan dan isu etnis minoritas Uighur menjadi salah satu isu yang terus dieksploitasi oleh AS. Tujuannya jelas ingin membentuk sebuah opini terhadap Tiongkok. Ted Hopf dalam tulisannya yang berjudul The Promise of Constructivism in International Relations Theory menganalogikan sebuah fenomena – yaitu intervensi AS terhadap Vietnam – dengan menggunakan kekuatan militer menjadi sebuah legitimasi bahwa AS merupakan negara kuat.

Kondisi ini menghasilkan sebuah nilai dan norma yang membuat pihak lain mengakui identitas tersebut. Hal tersebut tentu tidak terjadi secara alami melainkan melibatkan peran aktor negara.

Demikian halnya dengan upaya AS yang terus mengeksploitasi isu Uighur di forum internasional. Pembentukan opini melalui konstruksi pemikiran dilakukan agar negara lain memandang bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi.

Hal ini tentu akan membentuk sebuah identitas bahwa negara otokrasi seperti Tiongkok bisa mengancam perdamaian dunia. Maka, wajar jika Tiongkok terus menerus membantah adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur tujuannya untuk mencegah upaya konstruksi yang berpotensi merugikan negaranya.

Dengan dikotomi demokrasi lawan otokrasi ala Biden ini, posisi apa yang diambil Indonesia? Perlukah pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan yang berbeda dengan konstruksi yang dibangun oleh pemerintahan Biden?

Jokowi Bantu Tiongkok atau Uighur?

Perhatian negara-negara Muslim di dunia terhadap isu Uighur dianggap tidak sebanding dengan isu aneksasi Israel terhadap Palestina. Sorotan terhadap minimnya perhatian negara-negara mayoritas muslim ini diungkapkan di salah satu wawancara antara DW (Deutsche Welle)dengan Direktur Institut Islam Global dari Universitas Frankfurt Prof. Dr. Susanne Schroter.

Intinya, negara-negara mayoritas muslim seperti Turki, Arab Saudi dan Iran cenderung diam memandang isu etnis muslim Uighur disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Demikian juga dengan Indonesia yang sampai saat ini memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

Baca Juga: Muslim Uighur, Dilema Jokowi?

Jokowi Dilema Muslim Uighur

Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, investasi negeri Tirai Bambu itu terus meningkat sejak tahun 2016. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, Tiongkok menjadi negara terbesar kedua yang menanamkan modal di Indonesia.

Efek kerja sama ekonomi yang cukup menguntungkan ini cukup berpengaruh terhadap sikap Indonesia terhadap Tiongkok. Hal ini juga pernah diungkapkan oleh laporan berjudul Explaining Indonesia’s Silence on the Uyghur Issue dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang menyatakan bahwa sikap bungkam pemerintahan Jokowi terhadap pelanggaran HAM atas etnis minoritas Uighur disebabkan adanya ketergantungan terhadap modal dari Tiongkok.

Tidak hanya itu, dalam laporan tersebut juga dikemukakan bahwa sektor HAM bukan menjadi prioritas utama Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok. Namun, Indonesia dianggap memprioritaskan isu Laut China Selatan (LCS) serta proyek Belt and Road Initiative (BRI).

Jika melihat sejumlah alasan negara-negara mayoritas muslim cenderung bungkam karena faktor ekonomi, dapat disimpulkan bahwa upaya soft power Tiongkok cukup berhasil dalam hal ini. Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul Soft Power: Means To Success in World Politics menegaskan bahwa soft power merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain tanpa adanya upaya paksaan.

Sementara, soft power yang dimiliki negara bisa berasal dari berbagai sumber seperti kebijakan, budaya, dan nilai-nilai politik. Dalam hal ini, Tiongkok berhasil menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk mempengaruhi negara-negara lain untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan – seperti halnya Indonesia yang beberapa waktu lalu menginisiasi program pendidikan Islam kepada otoritas Xinjiang.

Akibat soft power negara Tirai Bambuini, posisi pemerintahan Jokowi terhadap isu Uighur alhasil dinilai masih abu-abu. Pasalnya, terlepas dari berbagai kerja sama Indonesia-Tiongkok, Jokowi juga harus me-manage aspirasi domestik yang menganggap bahwa pemerintahan Xi Jinping telah menciptakan ketidakadilan di Xinjiang.

Situasi dilematis juga mulai menghantui pemerintah Indonesia. Kembalinya kebijakan luar negeri AS yang aktif membuat isu Uighur menjadi salah satu cara memilih antara kubu “demokrasi” dan “otokrasi”. Di sisi lain, pemerintahan Jokowi membutuhkan bantuan AS untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara di tengah panasnya LCS.

Alhasil, posisi Jokowi semakin terdesak karena harus memilih “demokrasi” atau “otokrasi” dalam konstruksi dunia yang baru – di mana masing-masing pilihan memiliki konsekuensi tertentu. Bila pemerintahan Jokowi ingin didengarkan oleh Biden, mungkin mengkritik apa yang terjadi di Xinjiang merupakan langkah awal yang baik. Bukan begitu? (G69)

Baca Juga: Perang Dunia III, Biden Lawan Tiongkok-Rusia?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait