Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Ridwan Kamil dan Ambiguitas 2024

Ridwan Kamil dan Ambiguitas 2024


B68 - Monday, December 13, 2021 8:00
Ridwan Kamil dan Ambiguitas 2024

0 min read

Ridwan Kamil merupakan tokoh politik nasional yang tidak henti dibicarakan. Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, beliau mendapatkan tawaran untuk bergabung ke berbagai partai. Hal tersebut penting baginya untuk memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai presiden. Demikian, apa manuver selanjutnya yang seharusnya ia ambil?


PinterPolitik.com

Sebagai tokoh yang telah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) alias Kang Emil berhadapan dengan kesempatan partisan yang luas. Hingga kini, kita dapat menemukan bahwa minat berbagai partai untuk meminangnya sebagai kader – dengan potensi dimajukan sebagai capres dalam pilpres selanjutnya – tidak terbilang rendah. Baru-baru ini, tawaran semacam itu dilayangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Melalui anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Farhan, Nasdem mengungkapkan bahwa RK akan diterima dengan baik di dalam partainya apabila memutuskan untuk bergabung. Secara lugas, Farhan juga mengatakan bahwa Nasdem bisa memberikan identitas kepartaian kepada RK, suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengikuti rangkaian pilpres. Tidak hanya itu, Farhan juga mengatakan bahwa konstituen-konstituen partainya memiliki dukungan yang kuat terhadap dirinya.

Sementara itu, Wakil Ketua PPP Arsul Sani mengatakan bahwa partainya juga siap untuk menerima RK apabila dirinya memutuskan untuk bergabung. Alasan di baliknya terkait dengan latar belakang RK sebagai intelektual dan teknokratis – suatu hal yang diklaim jarang ditemukan dalam sosok-sosok yang menjadi kader PPP. 

Hanya saja, PPP tidak secara gamblang menunjukkan bahwa mereka akan memajukkan RK sebagai calon dalam pilpres 2024. Berbeda dengan Nasdem, mereka hanya akan memberikan posisi elit partai kepada RK.

Tidak mengherankan sebetulnya, PPP dan Nasdem memang digadang sebagai dua partai yang akan meminang RK. Hal tersebut sudah ditunjukkan dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) Jabar pada tahun 2018 silam. Keduanya merupakan partai-partai yang mengusung RK – dengan PPP yang memberikan dukungannya setelah Nasdem. 

Kemudian, dua partai tersebut juga diprediksi oleh Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri sebagai tempat RK berlabuh untuk memperoleh dukungan partisan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Baca Juga: Ridwan Kamil ‘Cocok’ Gubernur DKI?

Saatnya Ridwan Kamil RK Merapat ke Nasdem

Demikian, mengapa partai-partai banyak melirik RK? Kemudian, apakah dirinya memang berkualifikasi untuk memperoleh dukungan mereka dalam Pilpres 2024? 

Jawaban terhadap dua pertanyaan tersebut akan menentukan apa langkah yang seharusnya diambil oleh RK — di antara menjadi capres atau melanjutkan karier politiknya di tataran provinsi sebagai Gubernur Jabar.

Partai Butuh Ridwan Kamil?

Sebelum kita membahas pencalonan RK melalui salah satu partai lebih lanjut, ada baiknya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan partai tersebut yang bisa terpenuhi dengan masuknya RK sebagai kader. Hal tersebut disiratkan oleh kader Nasdem Muhammad Farhan yang mengatakan bahwa RK memiliki latar belakang elektoral yang cukup baik untuk maju dalam pilpres selanjutnya. 

Rekam jejak elektoral milik RK yang baik ditemukan dalam Pilgub 2018 di Jabar. Dalam pesta demokrasi tersebut, RK memenangi suara di 14 dari 19 daerah yang ada di Provinsi Jabar.

Demikian, tidak salah apabila Farhan berpandangan bahwa RK memiliki potensi elektoral yang bagus jika dinilai dari rekam jejaknya selama berkompetisi untuk meraih jabatan Gubernur di Jabar. Apalagi, sebagai calon independen yang tidak terafiliasi kuat dengan salah satu partai yang ada, konsorsium politik RK berhasil mengalahkan pasangan-pasangan lainnya yang dicalonkan oleh berbagai partai besar – seperti Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang dicalonkan oleh Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa RK memiliki kemampuan untuk membangun konsensus yang bisa menyaingi partai-partai besar. Suatu strategi menarik yang memenangkannya kursi Gubernur Jabar kendati mendapati berbagai partai besar menarik dukungan mereka terhadapnya. Seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) yang menarik dukungan mereka terhadap RK saat dirinya tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur (cagub) yang diusung oleh Nasdem. 

Baca Juga: Ridwan Kamil Sebenarnya Cawapres Ideal?

Cukupkah untuk Nyapres?

Kendati rekam jejak elektoralnya yang mengesankan, RK harus berhati-hati apabila ingin melanjutkan karier politiknya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kepresidenan. Apalagi, para pengamat kini menilai bahwa kebanyakan partai politik sudah memiliki calonnya masing-masing. 

Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa hanya partai-partai yang berada di skala ukur menengah ke bawah seperti Nasdem yang berpotensi mengusung RK. Mirip dengan Dedi, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan bahwa partai-partai yang besar sudah memiliki pasangan capres-cawapres yang berasal dari kalangan internal. 

Calon-calon tersebut kebanyakan berasal dari jajaran kader partai atau bahkan ketua umumnya sendiri. Kecuali mereka ingin memantik suatu konflik internal, mereka tidak akan menjadikan RK sebagai capres yang diusung di atas tokoh-tokoh internal yang sudah mengantri untuk dinominasikan.

Dengan kata lain, rekam jejak elektoral dan berbagai latar belakang RK lainnya – seperti kemahiran akademisi dan teknokrasi – tidak cukup baginya untuk dijadikan capres oleh partai-partai yang kini meliriknya. Mungkin saja, partai-partai yang kini mengulurkan tangan kepada RK lebih tertarik untuk memerangkapnya sebagai kader terlebih dahulu ketimbang menjadikannya sebagai capres yang akan dimajukkan untuk berkontestasi dalam pilpres 2024. Selain itu, dukungan dari PPP dan Nasdem saja mungkin tidak cukup untuk melawan calon-calon lainnya yang sudah memperoleh dukungan partai-partai besar.

Strategi Ambigu Ridwan Kamil?

Akhirnya, meskipun RK memiliki modal berpolitik yang tinggi, beliau masih belum cukup berkualifikasi untuk memperoleh dukungan dari partai-partai besar dalam suatu kontestasi pilpres. Masih terdapat faktor-faktor internal partai itu sendiri yang meredupkan peluang RK untuk mendapatkan dukungan pilpres dari partai-partai yang meliriknya. Tepatnya, partai-partai tersebut masih mempertimbangkan hierarki dan kader-kader mereka; dan RK bukanlah kader apalagi petinggi salah satu partai.

Demikian, apa yang harus dilakukan oleh RK. Salah satu opsi yang bisa diambil oleh dirinya adalah untuk melanjutkan karier politiknya di tataran provinsi sebagai Gubernur Jabar hingga menyentuh batas maksimal dua periode kepemimpinan. Menariknya, sikap beberapa partai juga menunjukkan bahwa para elite politik akan lebih mendukung RK apabila dirinya memutuskan untuk terus menjadi Gubernur. Wakil Ketua 1 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jabar Aria Girinaya, misalnya,  mengatakan bahwa RK sebaiknya menjadi Gubernur.

Baca Juga: Ridwan Kamil Ketemu Biden?

Karpet Biru untuk Ridwan Kamil

Lebih dari itu, RK sendiri mengakui bahwa dirinya lebih realistis terhadap prospek menjabat sebagai Gubernur Jabar untuk periode yang kedua. Di sini, kita bisa menemukan suatu ambiguitas. 

Di satu sisi, RK menyatakan dirinya berminat untuk menjadi capres tetapi, di sisi lainnya, beliau juga mengatakan bahwa dirinya mungkin akan terus berkarier sebagai gubernur. Tentunya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang asing bagi sosok RK yang memang bermain dalam ambiguitas ketika berpolitik.

Sikap ambigu RK mungkin akan dipandang sinis oleh beberapa pihak. Namun, hal tersebut sudah sesuai dengan emphasis-allocation theory tentang ambiguitas dalam berpolitik yang dikembangkan oleh Akademisi University of Chicago Benjamin I. Page. 

Teori tersebut menegaskan bahwa para politisi tidak akan menunjukkan sikap yang tegas dan spesifik apabila hal tersebut akan merugikan mereka; dan sebaliknya, sikap ambigu pada saat yang sama akan menguntungkan mereka. Demikian, kita harus memahami bahwa terdapat beberapa insentif di balik ambiguitas seorang politisi.

Bagi RK, ambiguitas akan memungkinkan dirinya untuk tetap berada di dalam bursa transfer politisi yang panas sembari menghindari jeratan komitmen dan loyalitas yang menurutnya terlalu berat untuk ditanggung. Jika digabung dengan kesabarannya agar terus meniti karier di tataran provinsi, strategi ambiguitas mungkin akan mendatangkan hasil yang manis bagi RK. 

Dengan cara itu, RK bisa menjaga pamornya sembari memperoleh lebih banyak pengalaman dalam memerintah sebagai gubernur sehingga akan lebih siap untuk menghadapi pilpres yang akan diadakan setelah tahun 2024 mendatang. (B68)

Baca Juga: Membaca “Jodoh” Ridwan Kamil di 2024


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.


Berita Terkait