Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dominasi putra Sulawesi Selatan di ring-1 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan kebetulan. Berbekal nilai budaya, modal sosial, jejaring lintas rezim, dan reputasi integritas, mereka menembus posisi strategis lintas periode. Kepercayaan ini menjadi “merek politik” yang langgeng di pusat kekuasaan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan fenomena yang cukup menarik, yakni kehadiran signifikan figur-figur asal Sulawesi Selatan di ring-1 kekuasaan.
Dari Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Sjafrie Samsuddin sebagai Menteri Pertahanan, Nasaruddin Umar di Kementerian Agama, hingga Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, jajaran ini diisi oleh tokoh-tokoh yang menguasai portofolio strategis.
Kehadiran Abdul Kadir Karding, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Didit Herdiawan, serta Supratman Andi Agtas semakin menegaskan dominasi ini.
Fenomena tersebut kiranya bukanlah hasil kebetulan geografis atau sekadar perhitungan representasi daerah, melainkan manifestasi dari akumulasi reputasi dan jejaring yang telah dibangun secara konsisten dalam periode dekade, bahkan abad.
Dalam perspektif modal sosial Pierre Bourdieu, posisi mereka adalah hasil dari pengelolaan jaringan relasi yang memberikan akses terhadap sumber daya politik, ekonomi, dan kultural.
Budaya Sulawesi Selatan yang mengedepankan Taro Ada Taro Gau (keselarasan kata dan tindakan), Lempu’ (kejujuran dan kebenaran), Getting (keteguhan pendirian), serta Siri’ na Pacce (harga diri dan solidaritas) menjadi fondasi kepercayaan yang jarang tergoyahkan di mata elite politik nasional.
Nilai-nilai ini telah membentuk persepsi bahwa figur asal Sulsel adalah mitra yang amanah, berani, dan konsisten, sehingga pantas menempati kursi strategis.
Kapital yang Terbangun
Kepercayaan dinilai sebagai aspek yang mengantarkan putra-putri Sulawesi Selatan ke lingkaran inti kekuasaan tidak lahir secara instan, melainkan dibangun melalui akumulasi modal sosial, kultural, politik, dan ekonomi yang saling menguatkan.
Modal sosial mereka terbentuk dari reputasi integritas, di mana prinsip Taro Ada Taro Gau dan Lempu’ menghadirkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks kredibilitas politik, konsistensi ini meminimalkan risiko bagi elite pusat untuk mempercayakan mandat penting.
Modal kultural yang dibentuk oleh Getting dan Siri’ na Pacce memunculkan gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan setia, namun tetap mampu menjaga relasi harmonis, membuat mereka adaptif di lingkungan birokrasi yang kerap berwarna-warni.
Modal politik mereka lahir dari jejaring lintas rezim, yang telah dibangun sejak era Orde Baru melalui jalur militer, bisnis strategis seperti komoditas pertanian dan perikanan, serta hubungan personal dengan elite pusat.
Sementara itu, modal ekonomi yang kuat, baik melalui bisnis keluarga maupun kiprah profesional di sektor privat, memperkuat kemandirian dan posisi tawar mereka di hadapan kekuasaan.
Sinergi dari keempat modal ini membuat figur asal Sulawesi Selatan bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan yang patuh, tetapi juga aktor strategis yang membawa basis pengaruh tersendiri ke meja nasional.
Kepercayaan Politik Lintas Periode
Fenomena kepercayaan politik terhadap orang Sulawesi Selatan tidak hanya khas pada era Prabowo, tetapi juga berulang pada periode pemerintahan sebelumnya.
Dari Jusuf Kalla yang menduduki kursi wakil presiden di dua rezim berbeda, hingga tokoh-tokoh menteri dan pejabat tinggi sejak era Orde Baru, terlihat bahwa reputasi kolektif orang Sulsel mampu menembus sekat politik dan ideologi pemerintahan.
Kepercayaan ini telah menjadi semacam “merek politik” yang melekat, di mana dalam perspektif branding politik, brand tersebut dibangun dari persepsi kolektif bahwa mereka adalah figur yang amanah, tegas, dan loyal.
Penempatan mereka di kementerian strategis seperti pertahanan, pertanian, hukum, dan agama mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap loyalitas sekaligus kapabilitas teknis mereka.
Lebih menarik lagi, figur-figur ini datang dari latar politik yang beragam—ada yang berasal dari partai besar seperti Golkar dan Gerindra, ada pula yang berlatar profesional—namun tetap mendapatkan ruang di lingkaran kekuasaan.
Hal ini memperlihatkan bahwa yang menjadi tolok ukur utama bukan sekadar afiliasi politik, melainkan rekam jejak personal dan reputasi budaya yang sudah mengakar.
Bagi elite pusat, memilih figur Sulsel adalah langkah strategis yang meminimalkan risiko dan memaksimalkan keberhasilan agenda pemerintahan. Bagi orang Sulsel, ini adalah bukti bahwa modal budaya yang dijaga secara konsisten mampu menjadi daya saing politik yang langgeng, bahkan di pusat kekuasaan yang penuh rivalitas. Menarik untuk menantikan generasi penerus para tokoh Sulsel di masa depan. (J61)
