Puan Maharani disebut-sebut sebagai calon potensial untuk mengisi kursi Ketua DPR nanti. Jika terjadi, Puan akan menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.
PinterPolitik.com
“Promises are just equivalent to false hope” – Ace Hood, penyanyi rap asal AS
Partai Puan, PDIP, diprediksi akan menjadi parpol pemenang Pileg 2019 dengan memperoleh persentase suara terbesar berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 20,18 persen. Adapun total suara yang masuk kini telah mencapai 42 persen. Jika hasil real count tersebut konsisten tetap, PDIP pun nantinya berhak memperoleh posisi Ketua DPR bila didasarkan pada aturan yang terdapat dalam UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
Selain itu, dengan perolehan suara yang sangat tinggi, Puan disebut-sebut berpeluang besar untuk duduk di kursi jabatan tersebut. Perolehan suara Puan sendiri juga meningkat secara signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.
Beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja juga memberi sinyal lampu hijau terhadap wacana penunjukan putri Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai Ketua DPR, di antaranya PKB, PPP, Golkar, dan Nasdem.
https://twitter.com/PDI_Perjuangan/status/1127949263877488640
Puan juga dinilai memiliki kualifikasi yang cukup untuk menduduki jabatan tersebut. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily misalnya, menilai kapasitas Puan cukup karena telah memiliki pengalaman sebagai anggota DPR dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Selain itu, wacana tersebut pun disebut-sebut akan menjadi peristiwa bersejarah apabila benar terjadi. Ketua Umum PKB Muhainin Iskandar menilai bahwa Puan dapat membuka sejarah baru di Indonesia sebagai Ketua DPR perempuan pertama. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sekjen Nasdem Johnny G. Plate.
Jika peristiwa bersejarah tersebut benar terjadi nantinya, peran perempuan apakah yang akan diisi oleh Puan sebagai Ketua DPR? Lalu, apa alasan lain di balik diusulkannya Puan?
Harapan Perempuan?
Kemungkinan terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR memang akan membawa angin baru bagi Indonesia. Api harapan perjuangan dan politik perempuan di Indonesia bisa jadi menyala kembali jika memang benar Puan terpilih nantinya.
Secara global, terjadinya pemisahan sosial antar-gender membawa berbagai persoalan, termasuk dalam politik. Dalam situs UN Women, dijelaskan bahwa perempuan masih mengalami tantangan dan batasan dalam kehidupan dan kepemimpinan politik. Bahkan, hambatan-hambatan struktural juga eksis bagi perempuan.
Di Amerika Serikat (AS) sendiri, berdasarkan survei Pew Research Center, perempuan dinilai memiliki lebih banyak tantangan dan hambatan struktural dibandingkan laki-laki dalam meraih jabatan-jabatan politik. Di bawah kepresidenan AS kini, diskriminasi terhadap perempuan juga dinilai makin eksis dengan pernyataan dan kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.
Namun, di tengah-tengah politik AS yang sedang terbelah, muncullah Nancy Pelosi yang hadir sebagai Ketua DPR AS untuk menjadi oposisi Trump. Politisi Partai Demokrat AS itu sekaligus muncul sebagai ikon perjuangan kelompok perempuan dan gender lainnya.
Representasi perempuan di lembaga legislatif akan membuat kepentingan-kepentingan perempuan semakin terwakili. Click To TweetSebelumnya, Pelosi memang pernah menjadi Ketua DPR AS pada tahun 2007-2011. Pengalamannya tersebut juga dipenuhi dengan berbagai kesuksesan legislatif dalam meloloskan berbagai peraturan.
Selain kehadiran Pelosi, Kongres AS juga kini lebih banyak diisi oleh politisi-politisi perempuan. Persentase anggota perempuan di lembaga legislatif tersebut setelah Pemilu AS 2018 meningkat sebesar 15 persen dengan jumlah 127 perempuan – sebelumnya hanya 110 orang.
Meningkatnya proporsi perempuan di Kongres AS ini bisa saja membawa harapan baru bagi politik perempuan di negara Paman Sam tersebut. Jennifer Curtin dalam tulisannya yang berjudul “Women, Political Leadership and Substantive Representation” menjelaskan bahwa representasi perempuan di lembaga legislatif ini akan membuat kepentingan-kepentingan perempuan semakin terwakili.
Sejalan dengan Curtin, Devin Joshi dari Singapore Management University dan Ryan Goehrung dari University of Washington dalam tulisan mereka yang berjudul “Conceptualizing and Measuring Women’s Political Leadership” menjelaskan bahwa besarnya proporsi perempuan di lembaga legislatif menjadi determinan responsivitas bagi kebijakan dan kepercayaan perempuan dalam proses legislatif.
Hal ini terlihat dari bagaimana Pelosi memimpin DPR AS untuk meloloskan peraturan baru, yaitu Equality Act. Peraturan ini disebut-sebut nantinya dapat menghentikan kebijakan-kebijakan Trump yang dinilai diskriminatif, terutama bagi kelompok perempuan dan kelompok lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning (LGBTQ) di AS.
Dengan kuatnya pengaruh Pelosi dalam dinamika politik AS, mungkinkah pengaruh serupa juga akan mampu ditunjukkan oleh Puan apabila menjadi Ketua DPR nanti? Seperti yang terjadi di banyak negara, Indonesia juga memiliki berbagai persoalan gender, termasuk dalam politik. Alif Auza Isnanda dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Progress for Women in Political Leadership”, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki toleransi terhadap ketidaksetaraan gender dan disertai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang menjauhkan perempuan dari posisi kepemimpinan.
Kehadiran Puan sebagai Ketua DPR bisa jadi membawa angin baru bagi politik perempuan. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan perempuan bisa saja semakin diperjuangkan, katakanlah seperti apa yang dilakukan Pelosi di AS.
Puan sendiri pernah mempermasalahkan minimnya keterwakilan perempuan dalam politik meskipun telah ada penentuan kuota 30 persen. Angka proporsi perempuan dalam parlemen di Indonesia memang termasuk rendah, yaitu hanya 19,8 persen.
Puan, Pelosi Indonesia?
Kuatnya pengaruh Pelosi dalam politik dalam melawan Trump di AS tentunya dipenuhi juga dengan berbagai pengalaman dan kapabilitasnya. Ketua DPR AS perempuan pertama ini juga memiliki segudang gebrakan dalam hidup dan karirnya.
Pelosi merupakan seorang putri dari Wali Kota Baltimore sekaligus politisi Partai Demokrat AS, Thomas D’Alesandro, Jr. Ia dahulunya menyelesaikan studi sarjana di Trinity Washington University di Washington, D.C. dalam bidang Ilmu Politik.
Selain itu, dengan berbagai pengalaman dalam karir politiknya, Pelosi mampu memanfaatkan berbagai peluang. Seorang pengajar dari University of Minnesota, Kathryn L. Pearson, dalam tulisannya di The Conversation menjelaskan bahwa Pelosi memiliki kelebihan dalam memperoleh dana dukungan dan membangun koalisi yang kuat dalam partainya.
Dengan karir politik yang dibangunnya sejak tahun 1987, Pelosi telah memiliki reputasi sebagai politisi yang mumpuni. Kemampuannya yang mumpuni dalam berpolitik ini membawa Pelosi memenangkan berbagai posisi strategis, seperti posisi kepemimpinan Partai Demokrat AS pada tahun 2001 dan posisi Ketua DPR AS antara tahun 2007-2011 atau di akhir era kepresidenan George W. Bush dan di awal kekuasaan Barack Obama.
Pelosi juga memiliki pengaruh yang kuat dengan menekankan pada inisiatif-inisiatif kebijakan partisan partainya. Hal ini dilakukannya dengan membangun konsensus intra-partai dalam menentukan agenda-agenda politik Partai Demokrat AS.
Kemampuan Pelosi dalam meningkatkan pengaruhnya dalam dinamika politik AS ini dapat dijelaskan dengan pendekatan kapabilitas. Menurut Ingrid Robeyns dalam tulisannya yang berjudul “The Capability Approach”, pendekatan ini berbicara mengenai pencapaian seseorang yang didasarkan pada apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya secara efektif, seperti kesempatan edukasi dan kemampuan untuk memanfaatkan hubungan sosial.
Dengan karir politik yang panjang, Pelosi mampu membangun reputasi dan pengaruhnya. Lalu, bagaimana dengan Puan yang digadang-gadang akan menduduki kursi Ketua DPR RI?
Puan sendiri merupakan putri dari Megawati Soekarnoputri. Politisi PDIP tersebut menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Indonesia dalam bidang Ilmu Komunikasi.
Karier politiknya dimulai dengan bergabung bersama sebuah organiasi kepemudaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Pada Pemilu 2009, Puan pun memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR.
Pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Puan masuk dalam kabinet dan menjadi Menko PMK. Namun, kinerjanya sebagai menteri sering kali dianggap buruk oleh berbagai pihak dalam beberapa kasus, seperti responsnya terkait jatah beras bagi warga miskin.
Dengan beberapa kinerja buruk yang pernah dilakukan Puan, pertanyaan lain pun timbul. Mampukah Puan menjabat sebagai Ketua DPR?
Dengan tugas dan wewenang yang penting, mampu tidaknya Puan dalam mengemban tugas Ketua DPR belum dapat dipastikan. Putri Megawati tersebut sebenarnya juga memiliki beberapa pengalaman politik di DPR – sebagai Ketua Fraksi PDIP – meskipun tidak memiliki pengaruh yang kuat seperti Pelosi.
Apalagi, sebagai Ketua DPR, Puan nantinya akan bertugas untuk memimpin berbagai sidang, menjamin lobi-lobi terjadi dengan baik di antara faksi-faksi di lembaga legislatif tersebut, mewakili DPR di hadapan publik dan pengadilan, serta melakukan koordinasi dengan pejabat-pejabat lembaga negara lainnya, termasuk Presiden Jokowi.
Persoalan lain muncul apabila kepentingan yang diperjuangkan belum tentu kepentingan kelompok perempuan. Wacana jabatan Ketua DPR bisa jadi digunakan untuk membesarkan pengaruhnya atas Jokowi guna melancarkan kepentingan patronase tertentu.
Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia in 2015” menjelaskan bahwa Megawati dan Puan memang memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan, yaitu memengaruhi kebijakan pemerintah serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis. Hal ini dilakukannya dengan mengkontrol Jokowi dan melakukan beberapa upaya yang melemahkan pengaruh sang presiden.
Wacana tersebut bisa jadi merupakan upaya Megawati untuk mengatur ruang gerak Presiden Jokowi di masa mendatang. Jokowi sendiri pernah disebut-sebut sebagai kader PDIP yang mbalelo atau keras kepala karena tidak sepenuhnya mengikuti kepentingan Megawati.
Dengan begitu, bisa jadi wacana Puan sebagai Ketua DPR bisa saja hanya menjadi harapan palsu. Kepentingan perempuan yang seharusnya dibawa bisa jadi hanya menjadi kepentingan tambahan bagi kepentingan politik lainnya.
Pada akhirnya, lirik rapper Ace Hood pun menjadi benar. Bayang-bayang janji tersebut akhirnya hanya menjadi harapan palsu. Padahal, tidak ada orang yang suka diberi harapan palsu, bukan begitu? (A43)
