Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Prediksi Tidak Mungkin Rocky Gerung?

Prediksi Tidak Mungkin Rocky Gerung?


R53 - Saturday, May 22, 2021 23:00
Pengamat politik Rocky Gerung (Foto: Pikiran Rakyat Tasikmalaya)

0 min read

Pengamat politik Rocky Gerung kembali memberi prediksi bahwa pemerintahan Jokowi bisa saja tidak sampai 2024. Rocky menyinggung soal utang negara, pembelahan sosial, tax ratio, dan masifnya korupsi. Lantas, mungkinkah kejatuhan Soeharto juga menimpa Jokowi?


PinterPolitik.com

Pembuat hoaks terbaik adalah penguasa. Kalimat itu yang mengantarkan Rocky Gerung mendapatkan tempat tersendiri dalam diskursus politik nasional. Ada berbagai istilah yang identik dikutip dari Rocky. Mulai dari IQ sekolam, dungu, hingga akal sehat.

Well, terlepas dari sensasinya di Pilpres 2019, Rocky bisa dikatakan mulai kehabisan bensin saat ini. Meski demikian, pandangan dan prediksi politiknya tetap menjadi perbincangan hangat berbagai pihak. Pada 21 Januari 2020, misalnya, Rocky menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak akan sampai 2024.

Menurutnya, Presiden Jokowi tengah mengalami surplus ketidakpercayaan publik karena terjadi kontradiksi kebijakan dan inkonsistensi janji kampanye. Jika dibiarkan, maka akan terjadi demonstrasi besar mahasiswa yang dapat menimbulkan gejolak politik.

Menariknya, baru-baru ini, Rocky kembali mengeluarkan prediksi serupa. Kali ini, mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menyinggung soal utang negara yang sebentar lagi dapat mencapai Rp 10.000 triliun, rendahnya tax ratio, masifnya korupsi, dan pembelahan sosial di tengah masyarakat.

Baca Juga: Akankah Jokowi Jatuh Sebelum 2024?

Dalam terang psikologi, prediksi Rocky dapat dipahami melalui tulisan Lawrence R. Samuel yang berjudul Why Do We Think So Much of the Future?. Menurutnya, masa depan telah berfungsi sebagai tempat untuk menampung ketakutan terburuk ataupun harapan manusia. Masa depan yang selalu membawa kesan misterius memantik berbagai pihak untuk melakukan  prediksi.

Ya, merujuk pada Samuel, prediksi Rocky dapat dipahami sebagai semacam pemenuhan hasrat psikologis. Entah itu ketakutannya atas nasib pemerintahan Jokowi atau harapannya atas pemerintahan mantan Wali Kota Solo tersebut. Entahlah.

Di luar persoalan mengenai hasrat psikologis apa yang mendorong Rocky, menarik untuk menguji, mungkinkah prediksi mantan ghostwriter Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini terwujud?

Adaptasi Kekuasaan

Menarik untuk dilihat, Rocky menyinggung partai baru Amien Rais, Partai Ummat sebagai pihak yang diharapkan membaca tanda-tanda alam apabila pergantian kekuasaan tidak terjadi di 2024. Seolah menyambut, Amien juga mengingatkan jangan sampai Presiden Jokowi berakhir kurang elegan seperti kejatuhan Soeharto.

Selain Amien, ekonom senior Rizal Ramli (RR) juga kerap mengaitkan proses kejatuhan Soeharto dengan pemerintahan Jokowi. Menurut RR, gelombang demonstrasi mahasiswa yang berhasil menjatuhkan Soeharto terjadi hanya dalam waktu 20-an hari. Tegasnya, kondisi mengejutkan seperti itu sangat mungkin terjadi lagi.  

Tentu pertanyaannya, mungkinkah demikian?

Pada kasus Soeharto, berbagai elemen, khususnya mahasiswa dapat bersatu dan solid karena Presiden kedua RI tersebut telah menjadi common enemy atau musuh bersama masyarakat. Kejatuhannya juga bukan dalam waktu 20-an hari seperti pernyataan RR, melainkan merupakan akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan yang telah memupuk selama bertahun-tahun.

Sementara Jokowi? Dengan jelas ia belum menjadi common enemy. Sosoknya masih banyak didukung. Khususnya di Indonesia Timur, Presiden Jokowi benar-benar dicintai. Ini terlihat jelas dari berbagai lawatannya, seperti ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari lalu.

Faktor vital lainnya adalah kemampuan adaptasi kekuasaan. Bagi penikmat teori evolusi yang jamak dikutip dari Charles Darwin, faktor utama yang membuat manusia menjadi spesies yang paling berhasil adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa.

Di ranah politik, kemampuan adaptasi ini juga terlihat. Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, awalnya menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap internet untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Namun seiring waktu, khususnya setelah ledakan media sosial, Fukuyama melihat teknologi komunikasi ini justru digunakan berbagai pemerintah dunia untuk mengontrol masyarakat.

Baca Juga: Zionis Nusantara, Munculnya Pendukung Israel?

Pada kasus Soeharto, saat itu informasi masihlah terbatas dan hanya bersumber dari media tradisional, seperti radio, koran, dan televisi. Ini membuat masyarakat memiliki fokus informasi dan mudah menentukan posisi. Sementara saat ini, di era new media, di mana media sosial bahkan menyaingi media massa, masyarakat mengalami kebanjiran informasi. Begitu banyak perspektif dan sudut pandang.

Alhasil, alih-alih mempermudah mobilisasi massa dan penguatan aksi, media sosial justru menjadi bumerang karena dapat membelah gerakan massa dengan perang narasi yang ada. Persoalan ini jelas terlihat dari demonstrasi besar revisi UU KPK pada September 2019 ataupun pengesahan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020.

Meskipun disebut-sebut sebagai gerakan massa terbesar sejak Reformasi, nyatanya gerakan tersebut mati dengan sendirinya. Di media sosial juga terlihat kontra narasi yang mendiskreditkan demonstrasi yang terjadi.

Butuh Intervensi Asing?

Lagipula, apabila membandingkan dengan kejatuhan Soeharto, tokoh senior seperti Amien Rais dan RR mestinya paham bahwa terdapat peran internasional atas lengsernya The Smiling General.

Larry Niksch dalam tulisannya Indonesia: May 1998 Political Crisis and Implications for U.S. Policy menyebutkan terdapat peran Amerika Serikat (AS) dalam mendukung tekanan International Monetary Fund (IMF) pada Soeharto untuk mereformasi ekonomi, mendesak militer Indonesia untuk menahan diri dalam menghadapi protes, dan mengkritik hilangnya aktivis anti-pemerintah.

Seperti yang kerap diwanti-wanti oleh RR, “obat salah” dari IMF telah memperparah kondisi ekonomi Indonesia dan memaksa Soeharto menerima nasihat untuk mengundurkan diri.

Tidak hanya di kejatuhan Soeharto, intervensi AS juga disebut berperan atas jatuhnya  Soekarno. Dalam artikel How the US Used Disinformation and the ‘Jakarta Method’ to Change the World, disebutkan dalam peristiwa G30S/PKI Soeharto mendapatkan dukungan yang kuat dari Central Intelligence Agency (CIA).

AS juga disebut berperan dalam menekan berbagai media Barat untuk memberitakan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI), khususnya Gerwani terhadap keenam jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30S.

Pada kejatuhan Soeharto, sekiranya tidak salah menyebut kejatuhannya sebagai “kudeta finansial”. Jatuhnya rupiah menjadi fakta tidak terelakkan yang membuatnya mengundurkan diri. Lantas, apakah itu dapat menimpa Jokowi?

Saat ini, sebagai langkah untuk menjaga nilai tukar terhadap dolar AS tidak terlalu merosot, pada September 2015, Bank Indonesia (BI) telah mengimbau untuk memanfaatkan fasilitas bilateral guarantee soft agreement (BGSA).

Ini adalah perjanjian yang menetapkan transaksi ekspor impor dengan beberapa negara terutama Tiongkok dengan menggunakan mata uang yuan. Pembayaran transaksi tidak harus melakukan penukaran dengan dolar AS, melainkan langsung menggunakan nilai tukar dengan yuan.

Sebagaimana diketahui, dolar AS akan menguat apabila perputarannya semakin mendominasi transaksi perdagangan dunia. Melakukan transaksi menggunakan yuan dapat menekan dominasi tersebut.

Dolar AS sendiri menjadi rujukan pertukaran uang global dimulai sejak tercapainya kesepakatan Bretton Woods atau sistem Bretton Woods pada Juli 1944. Meskipun sistem ini telah runtuh sejak tahun 1973, dolar AS sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia.

Baca Juga: Diplomatic Game, Menlu Retno Butuh Biden?

Per September 2020, dengan 88,3 persen dolar AS masih bercokol sebagai mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Euro yang di posisi kedua bahkan tertinggal jauh dengan hanya 32,2 persen.

Well, mengacu pada variabel-variabel yang ada, khususnya intervensi asing, harus diakui prediksi Rocky akan sulit untuk terjadi. Saat ini, hubungan pemerintahan Jokowi dengan masyarakat internasional juga terlihat baik.

Indonesia bahkan menginisiasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean untuk membahas konflik di Myanmar beberapa waktu yang lalu. Ini dengan jelas sejalan dengan visi Presiden AS Joe Biden yang ingin mengembalikan negeri Paman Sam sebagai penjaga demokrasi dunia.

Tanda-tanda alam kejatuhan seperti yang disebutkan Rocky sepertinya masih jauh. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait