Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Ojol seolah jadi spotlight dalam dinamika sosial-politik terbaru. Keterkaitannya dengan politik makin menghangat in this economy, serta bukan tidak mungkin menjadi salah satu variabel determinan untuk menggoyang pemerintah.
Fenomena pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) pada 31 Agustus 2025 segera menjadi sorotan publik.
Bukan hanya karena substansi pertemuan itu, melainkan juga karena simbolisme yang menyertainya. Terselip kejanggalan saat serikat pengemudi ojol (SPAI) menyangkal bahwa pengemudi yang hadir adalah bagian dari mereka.
Di sisi lain, pemerintah memang lumrah saja untuk mengundang perwakilan ojol tanpa melalui serikat resmi.
Sementara itu, publik menyoroti gaya hidup para pengemudi yang hadir—dengan jaket baru dan sepatu bermerek, seolah menegaskan adanya strata khusus dalam dunia ojol, mereka yang dekat dengan kekuasaan dan perusahaan aplikator, serta mereka yang hidup dalam realitas sehari-hari perjuangan di jalanan.
Di titik inilah istilah “ojol binaan” mencuat. Istilah ini merujuk pada kelompok pengemudi yang secara khusus dipilih atau difasilitasi oleh perusahaan aplikator untuk menjadi representasi resmi dalam forum kebijakan.
Fenomena ini tidak asing dalam kajian politik perburuhan, sejak lama negara dan korporasi kerap menciptakan elite representation di kalangan pekerja untuk mengendalikan aspirasi, mengurangi potensi konflik, serta menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam konteks ojol, hal ini beroperasi di tengah situasi yang lebih kompleks. Mulai dari status kerja yang kabur, komisi yang menurun, serta minimnya jaminan sosial.
Jika dirunut lebih jauh, keberadaan ojol bukan sekadar solusi transportasi, melainkan cerminan dari transformasi besar dalam ekonomi perkotaan. Mereka adalah representasi dari kelas pekerja baru yang lahir di era digital platform—gig workers yang jumlahnya masif dan memiliki kedekatan sehari-hari dengan publik.
Tidak heran bila kemudian ojol perlahan muncul sebagai simbol gerakan masyarakat perkotaan yang memiliki potensi politik signifikan. Pertanyaannya, apakah keberadaan “ojol elite” tercipta sebagai instrumen untuk mengendalikan potensi kekuatan politik baru ini?
Ojol, Politik Representasi?
Untuk memahami fenomena ini, literatur mengenai state–society relations dan politik kelas pekerja kiranya relevan jadi pijakan analisis. Dalam tradisi politik klasik, buruh pabrik di era Revolusi Industri merupakan aktor penting yang menekan negara untuk memberi ruang regulasi: dari upah minimum, hak cuti, hingga pembentukan serikat.
Karl Polanyi menyebut fenomena ini sebagai double movement, yakni ekspansi kapitalisme selalu diimbangi oleh gerakan masyarakat yang menuntut perlindungan sosial.
Di era sekarang, posisi itu ditempati oleh para pekerja gig, termasuk ojol. Mereka adalah bentuk “kelas pekerja baru” (new working class) yang tidak lagi berada di pabrik, tetapi tersebar di ruang kota digital.
Uniknya, meski bekerja secara individual, kesamaan nasib dan pengalaman membuat mereka mudah membentuk kesadaran kolektif. Potensi ini terlihat dalam berbagai aksi protes ojol di Indonesia, mulai dari menolak pemotongan insentif, memperjuangkan tarif minimum, menuntut perlindungan kecelakaan kerja, hingga solid turun menggedor penguasa saat isu sensitif mengemuka.
Namun di titik ini, negara dan korporasi juga belajar. Alih-alih menunggu lahirnya gerakan buruh ojol yang radikal, mereka menciptakan mekanisme representasi tandingan.
Lahirnya “ojol binaan” dapat dibaca sebagai strategi co-optation, yakni penyerapan sebagian elemen potensial untuk melemahkan gerakan kolektif yang lebih luas.
Strategi ini bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, misalnya, negara melanggengkan sistem serikat tunggal (SPSI) untuk mengontrol buruh. Bedanya, kini kendali tidak hanya dilakukan negara, tetapi juga perusahaan aplikator yang memiliki data, akses, dan otoritas langsung terhadap pengemudi.
Fenomena ini juga sejalan dengan teori “managed participation” dalam kajian industrial relations. Negara dan korporasi kerap menciptakan forum representasi yang terlihat partisipatif, namun sebenarnya dirancang untuk meredam konflik.
Pertemuan Wapres dengan perwakilan ojol—yang tidak jelas keterkaitannya dengan serikat resmi—dapat dibaca sebagai bentuk staging, sebuah panggung politik yang lebih menekankan simbol keharmonisan ketimbang realitas keseharian ojol di jalanan.
Implikasi Politik
Fenomena di atas membawa pada pertanyaan kunci, apakah ojol benar-benar sedang menuju posisi “the new buruh” dalam sejarah politik Indonesia?
Jika melihat konteks regional, jawabannya cenderung iya. Malaysia, misalnya, baru saja mengesahkan undang-undang yang melindungi pekerja ojol dan kurir dari pemutusan hubungan sepihak.
Hal ini mengakui status mereka sebagai bagian penting dari struktur ketenagakerjaan modern. Di Indonesia, regulasi memang sudah melarang pemutusan mitra secara sewenang-wenang dengan penilaian tertentu, namun problem yang lebih mendasar belum terjawab, yakni rendahnya penghasilan, minimnya jaminan keselamatan, keterbatasan akses jaring pengaman sosial, serta relasi kuasa timpang dengan aplikator.
Jika persoalan-persoalan ini terus dibiarkan, besar kemungkinan gesekan sosial kembali terjadi. Demonstrasi ojol di berbagai kota sudah menjadi bukti bagaimana mereka mampu memobilisasi massa dengan cepat.
Apalagi, kini telah ada persinggungan isu dengan ihwal yang sensitif seperti gaji pejabat, kata-kata pejabat yang melukai hati rakyat, hingga kekerasan yang berujung fatal terhadap sosok yang ternyata adalah seorang ojol. In this economy.
Kekuatan mobilisasi ini berpotensi mengubah ojol menjadi kekuatan sosial-politik yang mirip dengan buruh pabrik pada abad ke-20. Bedanya, ojol memiliki kedekatan lebih luas dengan masyarakat perkotaan.
Setiap hari mereka berinteraksi dengan jutaan warga: mengantar, menunggu, dan hadir di ruang publik. Dengan demikian, daya resonansi sosial mereka bisa jauh lebih besar dibandingkan buruh industri yang terkonsentrasi di kawasan tertentu.
Dalam kerangka politik, hal ini menimbulkan ambivalensi bagi negara. Di satu sisi, pemerintah ingin memanfaatkan simbol ojol sebagai representasi kelas pekerja baru yang dekat dengan rakyat, sebagaimana terlihat dalam panggung pertemuan Wapres.
Namun di sisi lain, pemerintah juga menyadari risiko jika aspirasi mereka benar-benar dilepaskan dan berkembang menjadi gerakan independen. Maka, melestarikan “ojol elite” adalah jalan tengah, menciptakan kanal representasi yang terkendali, sembari menahan lahirnya kekuatan politik alternatif.
Implikasinya cukup besar. Pertama, relasi negara–ojol berpotensi membentuk pola baru politik patronase digital. Jika sebelumnya buruh dilibatkan melalui partai atau serikat, kini keterlibatan bisa berlangsung langsung melalui kanal aplikator yang bersimbiosis dengan negara.
Kedua, potensi politisasi ojol dalam kontestasi elektoral kian terbuka. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai jutaan, dukungan kolektif mereka dapat menjadi “swing force” dalam pemilu.
Ketiga, keberadaan “ojol elite” akan terus menimbulkan dilema legitimasi, apakah mereka benar-benar merepresentasikan mayoritas, atau hanya kepanjangan tangan korporasi dan pemerintah?
Fenomena ojol hari ini adalah cermin perubahan struktural dalam politik ekonomi Indonesia. Dari sekadar profesi alternatif, mereka menjelma menjadi simbol kelas pekerja baru dengan daya tawar sosial yang tidak bisa diabaikan.
Namun di tengah potensi itu, negara dan korporasi tampaknya memilih untuk melestarikan “ojol elite” sebagai instrumen representasi terkendali. Pertemuan dengan Wapres Gibran hanyalah salah satu ilustrasi bagaimana politik representasi ini dijalankan.
Pertanyaannya, sampai kapan strategi ini efektif? Sejarah pergerakan buruh menunjukkan bahwa elite buatan hanya mampu bertahan selama basis sosial di bawah tetap pasif.
Begitu kesenjangan semakin tajam dan aspirasi tidak terakomodasi, gelombang gerakan akar rumput bisa melampaui elite yang direkayasa. Dalam konteks ini, ojol mungkin benar-benar akan menjadi “the new buruh” yang powerful di Indonesia—bukan sekadar di panggung politik, tetapi juga di jalanan, tempat asal mula mereka membangun kesadaran kolektif. (J61)
