Pernyataan Mardani Ali Sera yang mengharamkan gerakan 2019 Ganti Presiden menimbulkan banyak pertanyaan. Di tengah sengkarut tudingan kecurangan Pemilu hingga lobi-lobi politik yang tengah menguat, sikap politik PKS memang menjadi tanda tanya besar – bukan hanya dalam konteks dukungan terhadap Prabowo Subianto semata, tetapi terkait masa depan partai tersebut. Pasalnya, jika pada akhirnya Jokowi menang lagi, ada kesulitan yang akan dihadapi oleh partai-partai oposisi karena parlemen juga akan sangat mungkin dikuasai koalisi petahana.
PinterPolitik.com
“Any coalition has its troubles, as every married man knows”.
:: Arthur Hays Sulzberger (1891-1968), penerbit The New York Times ::
[dropcap]T[/dropcap]ak ada lawan dan kawan yang abadi. Hanya kepentinganlah yang abadi. Demikianlah salah satu kutipan paling bersejarah yang diungkapkan oleh Henry John Temple Palmerston (1784-1865) – seorang politisi dan negarawan Inggris – yang disampaikan pada 1 Maret 1848 di hadapan parlemen negara tersebut.
Nyatanya, setelah ratusan tahun berlalu, kutipan tersebut masih sangat relevan terhadap kondisi politik saat ini. Konteks teman yang tak abadi ini memang menjadi aplikasi paling nyata dari politik pada tataran paling sederhana.
Setidaknya, hal inilah yang makin sering terlihat pasca Pemilu 2019. Drama setelah pemungutan suara ini memang masih jauh dari episode akhir. Lakon-lakon yang ditampilkan pun kini mulai larut dalam lobi-lobi politik yang dibumbui dengan segala macam tudingan dan saling serang.
Cairnya lobi politik membuat setiap faksi di masing-masing kubu – baik di pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – berpeluang menentukan perubahan arah politik nasional, termasuk perubahan arah dukungan politik.
Kondisinya bertambah buruk bagi partai-partai oposisi ini jika koalisi Jokowi menguasai parlemen pusat. Hasil quick count beberapa lembaga survei memprediksi koalisi petahana akan menguasai DPR dengan persentase hingga 60 persen. Click To TweetKonteks inilah yang mencuat salah satunya terhadap Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Selentingan tersebut muncul setelah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut gerakan 2019 ganti presiden – yang diinisiasi oleh dirinya – adalah haram karena telah usainya kampanye Pemilu. Ia menyebutkan bahwa kompetisi Pemilu sudah selesai, sehingga selayaknya semua kembali ke kondisi normal.
Sontak pernyataan tersebut mendatangkan kehebohan dan spekulasi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi lewat sang juru bicara Andre Rosiade misalnya, mengkritik pernyataan Mardani dan menyebutnya tidak pantas untuk diucapkan karena akan mengganggu semangat para relawan, mengingat PKS adalah bagian dari koalisi Prabowo-Sandi.
Menariknya, pernyataan Mardani itu juga ditanggapi secara berbeda oleh internal PKS sendiri. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid misalnya, menyebut justru BPN Prabowo-Sandi-lah yang memberikan arahan ke Mardani untuk berbicara demikian.
Di tengah sengkarut pernyataan tersebut, Presiden PKS Sohibul Iman justru menulis di akun Twitter-nya dan menyebutkan bahwa antara sikap kenegarawanan dan pengkhianatan, keduanya memiliki perbedaan yang sangat tipis.
Sekalipun tak jelas maksud pernyataannya itu, namun spekulasi pun bermunculan terkait apakah kata-kata tersebut mengarah pada sikap politik tertentu.
Faktanya, jika Jokowi pada akhirnya kembali memenangkan kontestasi, partai-partai politik di koalisi Prabowo-Sandi – terkecuali Partai Gerindra – sangat mungkin akan menghitung peluang dan untung rugi jika berada di luar pemerintahan.
Apalagi, saat ini real count KPU masih menunjukkan keunggulan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin dengan 56,29 persen berbanding 43,71 persen milik Prabowo-Sandi. Suara yang masuk pun telah mencapai 69 persen.
Konteks posisi oposisi ini memang menjadi dilema besar bagi partai yang tak punya sumber dana utama yang menyokong. Pertanyaannya adalah akankah PKS balik badan dan malah mendukung Jokowi?
Menanti Langkah PKS
Sikap partai-partai di koalisi Prabowo-Sandi belakangan ini memang cukup mendapatkan sorotan. Setelah sebelumnya PAN dikabarkan mulai goyah dengan manuver beberapa petingginya, kini pertanyaan serupa juga diajukan kepada PKS.
PKS dan PAN memang menjadi sorotan utama pemberitaan beberapa waktu terakhir dalam hal sikap politiknya terkait arah dukungan pasca Pemilu. Sikap politik yang demikian ini – jika benar – merupakan cara partai-partai tersebut membaca situasi politik yang saat ini tengah terjadi.
PKS misalnya, adalah salah satu partai di kubu Prabowo yang tidak terlihat memprotes hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan di hari pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu. Kala itu, beberapa lembaga survei yang melakukan quick count menempatkan perolehan suara partai tersebut di atas 8 persen dan ada di posisi 4 sampai 6 dalam perolehan suara nasional.
Menanggapi hasil tersebut, Mardani sempat menyebutkan bahwa strategi partainya lewat program SIM seumur hidup cukup berhasil meningkatkan suara dan meraih atensi pemilih. Pasalnya, perolehan tersebut lebih tinggi dibandingkan raihan PKS di Pemilu 2014 yang hanya menyentuh angka 6,79 persen suara.
Ia bahkan menyebutkan secara terang bahwa PKS sangat percaya quick count dan hasil survei karena punya metodologi ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan. Adapun petinggi PKS yang lain juga tak banyak mengomentari hasil hitung cepat tersebut, kecuali Fahri Hamzah yang mengklaim bahwa dirinya “mendengar” bahwa partainya itu belum percaya hasil quick count.
Walaupun demikian, sangat mungkin PKS “mengamini” hasil tersebut karena salah satu lembaga yang melakukan quick count, yaitu Media Survei Nasional (Median) adalah lembaga yang sempat dituduh “dekat” dengan partai berlogo padi dan bulan sabit itu – sekalipun sempat dibantah oleh sang pendiri. Adapun hitung cepat yang dilakukan oleh Median kala itu memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sikap PKS ini tentu bertolak belakang dengan kerasnya Prabowo mengkritik lembaga-lembaga survei yang disebutnya dibayar tersebut. Dari saluran tanggapan politik pun sikap yang disampaikan sudah cukup berbeda.
Selain itu, suara PKS juga berpotensi meningkat – konteks yang membatalkan banyak prediksi terkait kondisi internal yang kisruh, perpecahan di sana sini, dan lain sebagainya yang sempat dipercaya bisa membuat partai itu gagal lolos ke parlemen.
Hal itulah yang mungkin membuat partai tersebut terlihat tak terlalu banyak berbicara soalan legitimasi Pemilu 2019 ini karena kondisi yang ada saat ini lebih menguntungkan mereka.
Rational Choice Partai Oposisi
Pertanyaan terbesarnya tentu saja adalah apakah mungkin PKS berpindah kubu, katakanlah merapat ke Jokowi? Jawabannya adalah tergantung dinamika politik yang akan terjadi jelang hari pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jika ada perubahan yang signifikan dan pada akhirnya Prabowo-Sandi mendapatkan hasil yang positif – katakanlah sebaliknya bisa memenangkan kontestasi – atau tudingan kecurangan politik bisa dibuktikan, maka PKS masih akan menempel pada paslon nomor urut 02 tersebut.
Namun, jika pada akhirnya Jokowi-Ma’ruf Amin yang keluar sebagai pemenang, maka PKS tentu saja akan menghitung berbagai kemungkinan dengan lebih rasional. Pilihan-pilihan rasional atau rational choice harus dibuat untuk menentukan posisi partai berdasarkan variabel untung rugi yang menjadi konsekuensi dari pilihan tersebut.
Pasalnya, jika ingin bertahan menjadi oposisi – katakanlah jika Prabowo benar-benar kalah – maka PKS harus rela berada di luar kekuasaan. Masalahnya, untuk partai seukuran PKS dan katakanlah PAN, yang notabene adalah partai kelas menengah, kondisi tersebut tentu akan menyulitkan mereka.
Apalagi jika partai tersebut tidak mempunyai donor utama yang mampu membiayai aktivitas kepartaian, maka mereka umumnya mengandalkan pembiayaan dari kader di lingkaran kekuasaan – entah itu di legislatif maupun eksekutif.
Jika mengambil sikap menjadi oposisi, maka PKS boleh jadi akan kehilangan akses terhadap kekuasaan tersebut. Hal inilah yang oleh Svein-Erik Helle disebut sebagai vicious cycle atau lingkaran setan dalam hal konteks finansial dan politik partai-partai oposisi.
Partai-partai tersebut harus memutar otak untuk mencari pemasukan, apalagi pendanaan partai politik di Indonesia belum sepenuhnya ditanggung oleh negara. Partai masih bergantung pada iuran anggota, donor, hingga sumber-sumber pamasukan lainnya. Karena politik berhubungan dengan kekuasaan, maka bisa dipastikan partai-partai ini akan kesulitan jika tak punya akses ke arah sana.
Selain itu, kondisinya akan bertambah buruk bagi partai-partai oposisi ini jika koalisi Jokowi menguasai parlemen pusat. Hasil quick count beberapa lembaga survei memprediksi setidaknya koalisi petahana akan menguasai DPR dengan persentase hingga 60 persen.
Konteks ini berbeda dengan yang terjadi di 2014 lalu, di mana koalisi Prabowo-Hatta Rajasa yang kala itu bernama Koalisi Merah Putih, unggul di parlemen pusat dengan 52 persen kursi. Sehingga, kala itu koalisi oposisi dengan PKS di dalamnya, bisa mendominasi kebijakan legislatif, mulai dari menempatkan pimpinan lembaga dari kelompoknya, hingga tarik menarik urusan APBN.
Akibatnya, posisi partai-partai oposisi kala itu masih kuat saat melakukan lobi-lobi politik dengan eksekutif. Partai-partai tersebut masih mungkin mendapatkan kemudahan negosiasi kepentingan karena suara mereka sebagai oposisi menentukan, katakanlah jika proses voting kebijakan dilakukan.
Namun, hal tersebut berpotensi tidak terjadi lagi di periode kekuasaan 2019-2024. Kekuatan partai-partai koalisi petahana akan melampaui minimal syarat pemungutan suara di parlemen, sehingga posisi partai oposisi akan sangat mungkin selalu berada di sisi yang mengalami kekalahan.
Pada titik inilah PKS dan PAN melihat potensi mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan jika berada di kubu petahana. Mereka tak perlu khawatir untuk selalu menjadi kubu yang kalah dalam setiap kebijakan yang akan diambil.
Selain itu, ikatan politik secara finansial atau bond of money dengan Prabowo pun tergolong tipis. Pasalnya, dari total Rp 213 miliar dana kampanye kubu Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, sumbangan dari partai politik hanya berjumlah Rp 4,8 miliar. Jumlah itu adalah keseluruhan sumbangan dari partai-partai koalisi.
Hal tersebut tentu membuat ikatan kepentingan yang terjalin memang lebih “mudah” untuk dilepaskan. Ini berbeda dengan sikap Partai Gerindra yang dipastikan akan tetap keras menyikapi hasil Pilpres – quick count maupun real count – karena jumlah dana yang dikeluarkan oleh Prabowo dan Sandi secara pribadi hampir 80 persen keseluruhan dana kampanye Pilpres pasangan nomor urut 02 tersebut.
Pada akhirnya, pilihan-pilihan rasional akan menjadi dasar koalisi politik akan terbangun. Guncangan dan perubahan pun akan sangat mungkin terjadi sebab tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Selain itu, meminjam kata-kata Arthur Hays Sulzberger di awal tulisan, koalisi itu seperti sebuah pernikahan. Selalu ada masalah dan orang bisa saja bercerai. (S13)
