Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
PKS dan NasDem tampak tengah berada di titik genting pascapilpres 2024 dan tahun pertama pemerintahan baru. Tanpa kursi di kabinet, keduanya menghadapi krisis berbeda: NasDem diguncang turbulensi internal, PKS terjebak stagnasi. Lalu, apakah ini gejala bencana bagi kedua parpol tersebut?
Absennya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem dari Kabinet Merah Putih Prabowo–Gibran merupakan penanda penting dalam konstelasi politik pascapilpres 2024.
Dua partai yang sebelumnya berada dalam Koalisi Perubahan bersama Anies Baswedan tidak memperoleh satu pun posisi strategis di lingkar kekuasaan, sementara PKB—rekan koalisi mereka—justru dirangkul masuk ke kabinet.
Situasi ini menciptakan ruang klaim dan narasi bahwa PKS dan NasDem memilih untuk “tahu diri” atas keputusan mereka tidak berada dalam koalisi pemenang “seutuhnya”. Tetapi, kenyataannya mungkin saja jauh lebih kompleks daripada sekadar moralitas politik.
Dalam situasi tak berada di lingkaran kekuasaan, PKS dan NasDem kiranya menghadapi tantangan adaptasi yang sangat berbeda, tetapi keduanya berada pada titik kritis yang sama, yakni risiko degradasi politik.
NasDem sedang menghadapi turbulensi internal yang menguji ketahanan struktur dan identitasnya.
Sementara PKS menghadapi stagnasi ideologis dan strategis meski memiliki basis yang solid. Jika dua partai ini gagal membaca ulang perubahan politik pasca-2024, mereka bisa kehilangan relevansi menjelang 2029.
Namun, jika mampu bertransformasi, mereka justru dapat muncul sebagai kekuatan alternatif di luar sumbu kekuasaan dominan.
NasDem: Samar Pasca-Paloh?
NasDem seolah memasuki fase paling rawan sejak berdiri. Gelombang hengkangnya sejumlah kader militan menuju PSI seakan memberi impresi melemahnya kohesi internal sekaligus menegaskan gejala penurunan militansi yang selama ini menjadi kebanggaan partai.
Fenomena ini merupakan indikator de-alignment internal, yaitu kondisi ketika identitas kolektif partai tidak lagi mampu memberikan ikatan yang kuat terhadap anggotanya.
Di saat PSI menawarkan platform politik yang lebih pop, digital, dan agresif dalam memoles citra publik, NasDem justru terlihat kehilangan daya tariknya, terutama di kalangan politisi muda.
Sorotan terhadap figur-figur seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach setelah kisruh demonstrasi akhir Agustus 2025 juga memperburuk citra partai.
Dalam era politik mediatik, skandal personal dengan cepat terkonversi menjadi krisis reputasi institusional.
NasDem agaknya tidak cukup cepat merespons, dan akibatnya persepsi publik terhadap karakter partai ikut tergerus. Identitas partai yang selama ini dibangun melalui retorika restorasi menjadi kabur, terutama ketika perilaku kadernya justru tidak paralel dengan nilai yang diklaim.
Isu terbesar yang membayangi NasDem adalah masa depan pasca-Surya Paloh. Otoritas Paloh bersifat personalistik dan karismatik, bukan ideologis dan terinstitusionalisasi.
Ketergantungan partai kepada satu figur menciptakan kekosongan arah yang berpotensi muncul begitu Paloh tidak lagi memimpin. Tanpa figur yang dapat menyatukan faksi-faksi internal, NasDem rentan mengalami fragmentasi.
Konsep party adaptation memprediksi bahwa partai yang menghadapi guncangan kepemimpinan semacam ini harus melakukan redefinisi ideologis dan reorganisasi struktural agar mampu bertahan.
Jika tidak, NasDem bisa kehilangan posisi strategis sebagai partai menengah yang selama ini mampu memainkan peran penting dalam politik nasional.
Kini, NasDem tampaknya berada di persimpangan antara pembaruan besar atau perlahan meluncur ke tepian jurang degradasi.
Transformasi internal menjadi keniscayaan apabila mereka ingin tetap relevan di tengah munculnya kekuatan politik baru yang lebih cair, adaptif, dan disukai pemilih muda.
PKS: Konsistensi dan Stagnasi?
Berbeda dari NasDem yang tengah mengalami turbulensi, PKS menghadapi tantangan dalam bentuk stagnasi strategis. Pergantian Presiden PKS dari Ahmad Syaikhu kepada Al Muzzammil Yusuf tidak menghadirkan perubahan berarti karena struktur kekuasaan sebenarnya berada di Majelis Syuro.
Pergantian kepemimpinan menjadi lebih bersifat simbolik daripada strategis. Fenomena ini mencerminkan tingkat institusionalisasi yang tinggi, namun juga mengindikasikan keterbatasan ruang inovasi di tubuh partai.
PKS tidak mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang politik Islam pasca-2024. Padahal, secara teoritis, partai dengan basis ideologis kuat cenderung memiliki durabilitas yang lebih tinggi dibanding partai pragmatis.
Namun, PKS tampak terhambat oleh dua hal utama: pendekatan dakwah-politik yang cenderung konservatif dan kurang mampu menembus segmen pemilih muda urban, serta lemahnya penetrasi di ruang digital yang kini menjadi medan utama pertarungan politik.
Basis suara PKS memang relatif stabil, tetapi kestabilan ini dapat menjadi jebakan karena menciptakan batas atas elektoral yang sulit ditembus.
Meski demikian, konsistensi ideologis PKS dapat menjadi kekuatan tersendiri menjelang 2029. Ketika politik nasional makin pragmatis dan cair, kehadiran partai dengan identitas tegas, struktur kaderisasi rapi, dan reputasi bersih bisa menarik segmen pemilih yang jenuh pada oligarki dan politik transaksional.
Jika PKS mampu menyesuaikan strategi komunikasi tanpa kehilangan esensi identitasnya, partai ini dapat memperluas ceruk pemilihnya tanpa harus mengorbankan basis loyal yang telah ada.
Dalam konteks teori niche party durability, PKS memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan bahkan memperkuat posisinya dibanding partai berideologi cair.
Pertanyaannya hanya satu, apakah PKS mampu mengimbangi konsistensinya dengan inovasi? Jika jawabannya tidak, PKS hanya akan mempertahankan posisi sebagai partai yang relevan secara moral namun tidak menentukan secara elektoral.
Namun jika jawabannya ya, PKS berpotensi menjadi aktor penting dalam pembentukan koalisi 2029.
PKS dan NasDem sama-sama berdiri di titik kritis, namun dengan karakter krisis yang berbeda. NasDem menghadapi ancaman disintegrasi akibat krisis kepemimpinan, hilangnya kader militan, serta terkikisnya citra publik.
PKS menghadapi stagnasi strategis yang mengancam kemampuannya memperluas pengaruh elektoral. Keduanya berada di pinggir jurang degradasi, tetapi masih memiliki ruang untuk bangkit apabila mampu membaca ulang arah politik nasional dan melakukan adaptasi yang tepat.
Masa depan dua partai ini sangat bergantung pada kemampuan mereka mereformulasi identitas, memperbarui strategi, dan menata ulang organisasi. Jika gagal, mereka akan tersingkir di tengah semakin ketatnya kompetisi menuju 2029.
Namun jika berhasil, PKS dan NasDem dapat muncul kembali sebagai kekuatan dengan daya tawar dalam derajat tertentu dalam lanskap politik Indonesia yang terus berubah. (J61)
