Dengarkan artikel ini:
Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.
Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, lompatan 32 persen dalam semalam. Pertalite dan Biosolar yang disubsidi tidak bergerak satu rupiah pun. Pertamax Turbo yang lazim mengisi mobil mewah juga diam di Rp20.750. Guncangan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran tidak dibagi rata. Ia dialihkan ke satu lapisan saja: rumah tangga perkotaan sektor formal yang menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional menurut BPS, kelompok yang biasa kita sebut kelas menengah.
Pola ini setua republik modern. Pada 1789, seorang pendeta bernama Emmanuel Joseph Sieyès menerbitkan pamflet dengan satu pertanyaan di sampulnya: apa itu Golongan Ketiga? Jawabannya tiga kalimat yang mengguncang Prancis. Golongan Ketiga adalah segalanya. Dalam tatanan politik ia bukan apa-apa. Yang ia minta hanyalah menjadi sesuatu. Golongan itu menanggung hampir seluruh pajak dan menggerakkan hampir seluruh ekonomi, tanpa suara yang sepadan dengan bebannya. Dua abad kemudian, di negeri yang jauh dari Versailles, kelas menengah Indonesia menempati kursi yang sama.
Pertanyaannya sederhana dan tidak nyaman. Kenapa selalu kelompok inilah yang ditunjuk membayar?
Topeng Kelas Menengah Indonesia?
Karl Marx tidak pernah percaya pada kategori bernama kelas menengah. Dalam Manifesto Komunis (1848) ia hanya melihat kelas dengan dua kutub: pemilik alat produksi dan penjual tenaga kerja. Kelas menengah baginya cuma nama sementara bagi borjuasi kecil yang perlahan tenggelam ke bawah, proses yang ia sebut proletarianisasi.
Guru, pegawai, staf kantor, pelaku UMKM kecil tidak memiliki pabrik. Mereka menjual waktu dan tenaga untuk gaji. Dalam tata bahasa Marx, mereka kelas pekerja yang berpenghasilan lebih baik, bukan kelas yang berbeda. Dan kelas pekerja itulah yang sekarang diwajibkan mengisi tangki dengan Pertamax agar bisa berangkat kerja.
Di Das Kapital (1867) Marx menyebut ongkos seperti ini sebagai bagian dari reproduksi tenaga kerja, biaya yang harus dikeluarkan seorang pekerja hanya untuk memulihkan kemampuannya bekerja esok hari. Ketika upah riil Indonesia turun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018 hingga 2024 menurut World Bank, sementara biaya itu melonjak 32 persen dalam semalam, pekerja terasing bahkan dari ongkos untuk tetap bekerja. Tambahan Rp316 ribu sebulan bagi pengguna 80 liter bukan urusan gaya hidup. Itu bentuk pemiskinan yang pelan. Marx punya nama untuk rasa kehilangan kendali ini: alienasi.
Yang membuatnya lebih pahit adalah ke mana keberpihakan negara mengalir. Bagi Marx, negara jarang benar-benar netral, ia condong melayani pemilik modal. Di Indonesia hari ini kelas atas nyaris tak tergores, sebab Pertamax Turbo yang mengisi mobil mewah tetap diam di Rp20.750. Kelas bawah dirawat dengan subsidi dan program pro rakyat, sebagian tulus, sebagian sekadar perawatan citra demi menjaga legitimasi. Di antara dua kutub itu berdiri kelas pekerja yang memakai topeng kelas menengah: terlalu mampu untuk dikasihani, terlalu lemah untuk dilindungi, dan justru karena itu paling gampang diperas.
Harga Diri Seharga Bensin
Pierre Bourdieu membaca kemarahan kelas menengah dari sudut yang berbeda. Dalam Distinction (1979) ia menunjukkan kelas bukan semata soal uang. Ia soal penanda: selera, gaya hidup, simbol yang menjaga jarak seseorang dari kelompok di bawahnya. Mobil pribadi dan kemampuan mengisinya dengan Pertamax adalah penanda semacam itu, modal simbolik yang menegaskan posisi.
Maka ketika seorang pejabat membingkai Pertamax sebagai konsumsi orang kaya, yang dilukai bukan dompet, melainkan pengakuan. Kelas menengah merasa dianggap mampu ketika diminta membayar, dan dianggap tidak ada ketika menanggung. Bourdieu menyebut rasa tergelincir satu anak tangga ini déclassement, dan ia kerap lebih perih daripada angka di struk SPBU.
Prancis sudah mengalaminya dalam bentuk paling keras. Akhir 2018, kenaikan pajak bahan bakar yang dibingkai Presiden Emmanuel Macron sebagai kebajikan lingkungan memicu gerakan rompi kuning. Yang turun ke jalan kebanyakan kelas menengah pinggiran yang bergantung pada mobil untuk bekerja, bukan kaum miskin kota. Mereka merasa diminta berkorban demi tujuan mulia yang tidak menyentuh para perumusnya. Polanya sama persis. Sebuah kenaikan harga energi yang dibungkus sebagai kewajaran, jatuh pada kelas dengan beban paling besar dan suara paling kecil.
Kandang Buatan Sendiri
Antonio Gramsci menulis dari penjara fasis Italia pada 1930-an tentang teka-teki yang masih relevan: kenapa kelompok yang dirugikan justru ikut menjaga sistem yang merugikannya. Jawabannya hegemoni. Kekuasaan yang paling efisien tidak memaksa. Ia membuat orang menerima posisinya sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai identitas yang dibanggakan.
Label kelas menengah bekerja persis begitu. Ia membuat jutaan pekerja gajian memandang diri sebagai pemenang kecil, bukan kelas yang sedang diperas. Mereka menanggung kenaikan sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Mereka bersaing satu sama lain alih-alih menuntut bersama. Inilah lapisan yang paling dalam. Yang kita sebut kelas menengah sebenarnya kelas pekerja yang lupa bahwa ia kelas pekerja, dan justru lupa itulah yang membuatnya bisa diperas tanpa perlawanan.
Di sinilah persoalan yang tidak punya jalan keluar mudah. Negara menemukan penyangga fiskal yang nyaris sempurna. Cukup besar untuk benar-benar menanggung biaya. Cukup terpecah untuk tidak pernah menagih. Selama kesadaran itu tertidur, beban dapat terus dialihkan tanpa ongkos politik sedikit pun.
Sieyès menutup pamfletnya dengan tuntutan agar Golongan Ketiga menjadi sesuatu. Dua tahun kemudian Prancis terbakar. Tidak ada hukum sejarah yang mewajibkan kisah itu berulang, dan menyamakan keduanya terlalu mudah. Namun ada satu kemiripan yang layak direnungkan. Kelas yang menanggung paling banyak tetapi diakui paling sedikit adalah bahan bakar paling stabil bagi ekonomi sekaligus paling mudah tersulut bagi politik.
Kelas menengah Indonesia hari ini masih menanggung dalam diam. Diam itu gampang dibaca sebagai persetujuan. Ia sebetulnya hanya tanda bahwa kesadaran belum tiba.
Sekarang Pertanyaannya, apa yang terjadi pada hari ia berhenti percaya bahwa dirinya kelas menengah, dengan diam diam jatuh di kelas bawah? (A99)
