Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Perlukah Dwifungsi TNI-Polri?

Perlukah Dwifungsi TNI-Polri?


B68 - Thursday, October 7, 2021 7:30
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) meninjau kegiatan vaksinasi massal yang dilaksanakan di Kediri, Jawa Timur, pada Juni 2021 lalu. (Foto: Istimewa)

0 min read

Keputusan untuk mengadakan pemilihan umum (Pemilu) secara serentak pada tahun 2024 mengakibatkan terjadinya keksoongan banyak kursi kepala daerah. Terdapat wacana untuk mengganti mereka dengan penjabat (Pj.) dari kalangan militer dan polisi. Apakah wacana tersebut bijak untuk dilaksanakan?


PinterPolitik.com

Telah berselang dua dekade setelah pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memutuskan untuk menghapus peran dwifungsinya, militer kembali menemukan dirinya di persimpangan jalan penerimaan atau penolakan alokasi peran yang lebih besar di sipil. Pilihan tersebut datang layaknya kado ulang tahun di peralihan usianya yang ke-76. Hanya saja, kado ini bukanlah yang dapat diterima begitu saja.

Pilihan tersebut muncul ke muka pimpinan militer kala pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka opsi penempatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) posisi penjabat (Pj.) kepala daerah. Sepaket dengan opsi tersebut, Kemendagri juga mempertimbangkan pengisian Pj. kepala daerah dari kalangan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kemunculan wacana tersebut dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang baru mengizinkan terjadinya pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Hal ini mengakibatkan kekosongan kepala daerah di banyak daerah yang masa jabatan pejabat eksekutif tertingginya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Pemerintah melalui Kemendagri berwacana untuk mengisi kekosongan tersebut dengan anggota-anggota TNI-Polri.

Sejauh ini, Kemendagri belum memastikan pelaksanaan wacana tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan mengatakan bahwa pihaknya sedang fokus mempersiapkan Pemilu dan Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Namun, jawaban tersebut menunjukkan bahwa Kemendagri belum menyingkirkan kemungkinan ditugaskannya anggota TNI-Polri untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang dimulai pada tahun 2022 mendatang.

Baca Juga: Citra TNI Gerus Lembaga Sipil?

Dwifungsi TNI Polri Reborn

Untuk segala keuntungan dan kerugiannya, wacana ini telah menimbulkan polemik di masyarakat. Tidak sungkan-sungkan, beberapa pihak juga mengungkit-ungkit ingatan tentang pelaksanaan peran dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan bahwa langkah ini akan mengembalikan peran tersebut sekaligus merusak demokrasi di Indonesia.

Mencermati perkembangan diskursus penempatan anggota TNI-Polri di posisi-posisi kepala daerah yang akan mengalami kekosongan, kita dapat mengajukan setidaknya dua pertanyaan. Pertama, Mengapa keterlibatan TNI-Polri sebagai Pj. kepala daerah berbahaya? Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kekosongan kepala daerah yang terjadi?

Tentara Profesional Baru

Wacana yang dilayangkan oleh pemerintah melalui Kemendagri sesuai dengan konsep “new professional soldier” yang digagas oleh Talukder Maniruzzaman yang berkedudukan sebagai profesor di University of Dhaka. Maniruzzaman berpandangan bahwa urusan militer sudah tidak lagi terbatas kepada perlindungan negara dari ancaman yang datang dari luar. Memasuki era modern, militer juga harus mencampuri persoalan-persoalan sipil. Hal tersebut dilakukan dalam konteks mewujudkan pertahanan yang komprehensif.

Gagasan tersebut sejalan dengan alasan berbasis keamanan yang dimunculkan oleh beberapa pihak untuk mendukung penempatan anggota TNI-Polri di jabatan Pj. kepala daerah. Pengamat Politik Universitas Andalas Asrinaldi berpandangan bahwa penempatannya akan diwajarkan apabila dilakukan di daerah-daerah yang rawan konflik. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik yang mungkin akan muncul kala masa jabatan petahana sudah berakhir.

Dalam kasus itu, TNI-Polri diposisikan sebagai aktor yang anggota-anggotanya diharapkan mengambil alih kekuasaan untuk sementara waktu di beberapa daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya para “new professional soldier” untuk melaksanakan fungsi-fungsi keamanannya di ruang sipil, yaitu menjaga keamanan Indonesia dalam konteks yang komprehensif. Kegagalan mereka untuk melakukan itu dianggap berpotensi memperlemah posisi Indonesia di hadapan ancaman lainnya yang bersifat eksternal.

Baca Juga: Drama TNI dan Ancaman AS-Tiongkok

 Kendati pentingnya kehadiran anggota TNI-Polri sebagai Pj. kepala daerah untuk keamanan domestik Indonesia, Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies(CSIS) Arya Fernandes masih mempertanyakan urgensinya. Fernandes menilai argumen berbasis alasan keamanan masih belum kuat karena setiap daerah sudah dilengkapi oleh berbagai instrumen keamanan. Komentar tersebut merujuk kepada kepolisian daerah (Polda) dan komando daerah militer (Kodam) yang ada di masing-masing daerah.

Bahaya Dwifungsi Baru

Beranjak dari konsep dan argumen yang mendukung penempatan anggota TNI-Polri di jabatan-jabatan kepala daerah yang kosong, kita dapat memikirkan bahaya yang mungkin muncul timbul ketika hal tersebut diterapkan. Salah satu masalah yang mungkin muncul adalah memburuknya konflik sosial akibat terlaksananya aksi populis oleh oknum militer. Hal tersebut dapat dilakukan oleh oknum militer berpangkat perwira yang sensitif terhadap sentimen masyarakat dan tidak sungkan memanfaatkannya demi mencapai suatu tujuan.

Permasalahan seperti ini sempat muncul di DKI Jakarta pada tahun 2020. Pada saat itu, institusi TNI masuk ke dalam pusaran kontroversi ketika Panglima Kodam (Pangdam) Dudung Abdurrahman memerintahkan pencabutan baliho milik Front Pembela Islam (FPI).

Aksi tersebut ditemui oleh kritikan dari beberapa pihak yang menilai TNI telah melampaui tugas-tugas dan fungsinya. Beberapa pihak yang menyampaikan kritik seperti itu adalah Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Mengesampingkan apakah Pangdam Dudung dan beberapa oknum TNI pada saat memiliki niat untuk terlibat dalam urusan sipil; mengesampingkan juga apakah mereka termotivasi oleh kepentingan tertentu, peristiwa tersebut menunjukkan betapa rapuhnya kedudukan TNI di hadapan masyarakat sipil ketika aksi mereka dianggap terlalu mencampuri urusan sipil.

Baca Juga: Keamanan Natuna, TNI-AL atau Bakamla?

Harus TNI Aktif

Demikian, akan lebih baik apabila TNI-Polri tetap diberikan penugasan konvensional dan tidak terlalu mencampuri jalannya pemerintahan. Selain menjaga supremasi sipil, hal tersebut juga dapat menjaga citra TNI di hadapan kalangan sipil.

Norma Dirusak Preseden

Selain perkara citra, penempatan militer di jabatan kepala daerah juga kurang sesuai, atau bahkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UU No. 34/2004 yang hanya mengizinkan prajurit menjabat posisi sipil ketika mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militernya. Permasalahan ini tidak ditemukan oleh kepolisian, tetapi sangat jelas bagi militer.

Kendati aturan yang melarang anggota TNI menjabat di posisi-posisi sipil, terdapat preseden yang menunjukkan bahwa pemerintah dapat mentoleransi hal tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menunjuk Inspektur Jendral (Irjen) M Iriawan untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menjadikan hal tersebut sebagai contoh preseden yang dapat membenarkan penugasan anggota TNI di posisi kepala daerah untuk sementara waktu.

Ditariknya preseden seperti itu jelas-jelas bertentangan dengan aturan tertulis yang ada. Lebih dari itu, penempatan TNI-Polri juga akan membahayakan norma tersirat yang telah ditanam oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permasalahan ini telah ditulis sebelumnya dalam artikel yang berjudul Jokowi Terkungkung Persepsi Kesatria Militer? di PinterPolitik.com. Pada dasarnya, SBY sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak melibatkan TNI di luar urusan selain perang. Dalam kasus ini, peringatan SBY kembali dihiraukan.

Akhirnya, kita harus menyadari bahwa TNI merupakan instrumen yang harus digunakan secara berhati-hati. Kita tidak dapat mengandalkan mereka untuk mengatasi semua masalah yang ada, termasuk kekosongan kepala daerah yang akan terjadi di banyak daerah mulai dari tahun 2022 mendatang. Pemerintah harus terus membatasi militer dan kepolisian. Dalam kasus kekosongan kepala daerah, pemerintah sebaiknya tetap mengandalkan penunjukan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang diatur oleh UU No. 10/2016 tentang Pilkada.

Menarik untuk dilihat lanjutannya. Keputusan pemerintah melalui Kemendagri kali ini akan menentukan arah orientasi TNI sebagai lembaga militer. Dalam peralihan umurnya yang ke-76 ini, apakah mereka akan lebih berorientasi kepada urusan domestik dan sipil; ataukah mereka dapat sedikit membebaskan diri dari komitmen-komitmen yang mengharuskan mereka untuk berpolitik di tataran sipil? (B68)

Baca Juga: Jokowi Terkungkung Persepsi Kesatria Militer?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait