Akhir-akhir ini, gelombang demonstrasi mahasiswa terus berjalan guna mengkritisi berbagai rancangan undang-undang (RUU) dan revisi UU KPK. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bereaksi bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut berisikan penumpang gelap dan berupaya untuk menjegal pelantikan presiden terpilih.
PinterPolitik.com
“Mind games, manipulations” – Kali Uchis, penyanyi R&B asal Amerika Serikat
Berbagai kegiatan aksi demonstrasi mahasiswa tak kunjung berakhir. Setelah berujung pada kekerasan dan jatuhnya para korban di berbagai kota, demonstrasi kembali berjalan pada 30 September 2019.
Tak hanya mahasiswa, siswa-siswi tingkat menengah atas – seperti Sekolah Teknik Menengah (STM) – turut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya guna menolak berbagai rancangan undang-undang (RUU) – seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) – dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Guna merespons gelombang protes tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP. Selain itu, Jokowi juga mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) atas polemik UU KPK.
Meski begitu, beberapa pihak di pemerintahan Jokowi – maupun media daring – menuding bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa turut ditunggangi oleh kelompok tertentu. Gerakan mahasiswa pun disebut-sebut memiliki agenda politik tertentu.
Mahasiswa milenial yang kreatif dgn spanduk2 tulisan lucu sudah pada pulang..
Yang tinggal mahasiswa anarkis yang punya agenda politik tertentu bersama massa bayaran..
— Denny siregar (@Dennysiregar7) September 24, 2019
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto misalnya, menyatakan bahwa gelombang demonstrasi tersebut berniat untuk menduduki Gedung DPR-MPR guna membatalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober nanti. Beberapa akun media sosial – seperti akun Twitter @Dennysiregar7 yang kerap dianggap sebagai buzzer – juga kerap melontarkan cuitan-cuitan yang memberikan label buruk kepada gerakan dan tokoh demonstrasi mahasiswa.
Tentu, beberapa elemen gerakan mahasiswa tidak tinggal diam. Musisi Ananda Badudu misalnya, menjelaskan dalam laman KitaBisa bahwa gerakan demonstrasi ini bukanlah untuk menurunkan Jokowi dari kepresidenan, melainkan untuk mendorong pemerintahannya untuk menerapkan janji-janjinya. Selain itu, sebuah video berisikan seorang mahasiswa menyatakan ulang tujuan demonstrasi guna merespons provokasi anggota DPR juga tersebar di media sosial.
Tampaknya, persaingan narasi di masyarakat terkait gelombang protes mahasiswa ini semakin mentereng dengan adanya pelemparan isu atas adanya penumpang gelap. Pertanyaannya, mengapa persaingan narasi ini dilakukan oleh masing-masing pihak? Lantas, bagaimana dampak dari persaingan tersebut?
Pelabelan dan Pengasosiasian
Upaya pemberian narasi-narasi ini bisa jadi merupakan bagian dari teknik propaganda transfer. Teknik pengasosiasian ini biasanya digunakan untuk memberikan label buruk kepada pihak atau benda lain.
Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion menjelaskan bahwa teknik propaganda ini dilakukan dengan memindahkan perasaan dan asosiasi dari suatu gagasan, simbol, atau seseorang terhadap hal lain. Gagasan dan simbol tersebut dapat memberikan makna positif maupun negatif.
Dalam buku tersebut, Shabo memberikan contoh atas makna gagasan dan simbol. Simbol burung merpati misalnya, dimaknai sebagai lambang perdamaian. Di sisi lain, simbol swastika – meski bisa bermakna baik dalam agama tertentu – sering kali dimaknai sebagai simbol fasisme, totalitarianisme, dan otoritanianisme di Amerika dan Eropa.
Teknik propaganda ini bisa dimaknai sebagai pelabelan. Pelabelan semacam ini kerap diamati dalam sosiologi. Hans-Peter van den Broek dalam tulisannya yang berjudul Labelling and Legitimization menjelaskan bahwa pelabelan biasanya dilakukan terhadap orang atau kelompok yang tidak dapat dikategorikan dalam kerangka normatif masyarakat.
Proses pelabelan seperti ini setidaknya kerap dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kelompok ras Amerika Latin di AS misalnya, kerap diasosiasikan dengan tindakan-tindakan kriminal, seperti pemerkosaan dan pengedaran obat-obatan terlarang.
Lantas, bagaimana dampak dari pelabelan dan pengasosiasian ini?
Dalam tulisannya, van den Broek menjelaskan bahwa pelabelan dapat menjadi bagian dari legitimisasi atas upaya-upaya pemerintah. Melalui pelabelan, pemerintah membentuk sebuah realitas yang disesuaikan dengan ideologi dan kepentingan para pengambil kebijakan dengan adanya kategorisasi label.
Label-label yang telah dilekatkan tersebut seakan-akan memunculkan kelompok-kelompok sasaran kebijakan. Van den Broek menilai, melalui tipologi label yang diciptakan, kebijakan yang diambil pun disesuaikan berdasarkan desain tersebut.
Lalu, bagaimana dengan dengan demonstrasi mahasiswa yang akhir-akhir ini terjadi? Apa dampaknya?
Terlepas dari ada atau tidaknya penumpang gelap dalam gelombang protes mahasiswa, label tersebut bisa saja berujung pada realitas dan tipologi label. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani demonstrasi bisa jadi disesuaikan dengan realitas dan label yang digunakan.
Perang Kognitif
Di sisi lain, narasi-narasi yang dilontarkan oleh pemerintah dan beberapa pihak di media sosial bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan perang kognitif. Pasalnya, pelabelan dan pengasosiasian ini dapat membentuk cara berpikir seseorang atau kelompok atas orang dan kelompok lain.
Perry L. Moriearty dan William Carson dalam tulisan mereka yang berjudul Cognitive Warfare and Young Black Males in America mencoba menjelaskan dampak narasi-narasi ini melalui Teori Kognisi Sosial. Menurut tulisan tersebut, manusia secara tidak sadar akan menjalankan proses-proses kognitif ketika menerima sebuah informasi.
Setelah sebuah informasi masuk dalam pikiran, kategorisasi informasi ini akan berjalan. Persepsi akan suatu objek atau orang lain akan disesuaikan dengan kategori-kategori yang ada – seperti usia, ras dan etnis, agama, gender, dan sebagainya.
Kategorisasi persepsi ini nantinya akan mengaktifkan struktur kognitif lainnya, yakni skema. Berdasarkan kinerja skema tersebut, pada akhirnya, manusia dapat menciptakan prediksi atas orang atau kelompok lain. Prediksi inilah yang berujung pada perasaan seseorang pada pihak lain, yakni perasaan kognitif (stereotip) dan perasaan afektif (prasangka).
Pada intinya, narasi dan informasi yang diungkapkan oleh satu pihak dapat memengaruhi perasaan seseorang terhadap orang dan kelompok yang dimaksud. Oleh sebab itu, anggapan bahwa gelombang demonstrasi mahasiswa yang akhir-akhir ini terjadi bisa saja berkaitan dengan upaya pemenangan perang kognitif yang terjadi di masyarakat.
Lalu, bagaimana persaingan kognitif antara beberapa pihak di pemerintahan – serta buzzer – terhadap mahasiswa terjadi? Apa dampak akhirnya?
Liston Wells II dari National Defense University, AS, dalam tulisannya yang berjudul Cognitive-Emotional Conflict mendefinisikan perang (atau konflik) kognitif ini sebagai sebuah upaya untuk memengaruhi cara berpikir dan nilai orang-orang di setiap tingkatan atas lawan, dengan menggunakan instrumen dan teknik informasi – seperti dengan menyampaikan kelemahan musuh, memutuskan koneksi, menurunkan kepercayaan diri, hingga menciptakan ketakutan. Tujuan dari perang ini adalah untuk meminimalisir kontrol atau akses lawan terhadap instrumen dan proses-proses yang ada.
Narasi-narasi yang tersebar di media sosial bisa jadi merupakan salah satu instrumen dalam perang kognitif terhadap gerakan mahasiswa. Akun @Dennysiregar7 misalnya, bisa jadi berupaya memutuskan koneksi gerakan mahasiswa dengan beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dianggap memiliki kepentingan personal.
Selain Denny, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly juga kerap melemparkan isu buruknya pemahaman mahasiswa dan masyarakat atas teks RKUHP. Boleh jadi, apa yang dilakukan Yasonna merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan kepercayaan diri gerakan mahasiswa.
Belum lagi, adanya pelabelan terhadap gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh beberapa pihak – seperti Wiranto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pelabelan tersebut – selain dapat memberikan legitimasi terhadap pemerintah dalam menangani demonstrasi – bisa saja membuat persepsi masyarakat yang buruk atas gelombang demonstrasi tersebut.
Melalui pelabelan tersebut, realitas yang telah didesain itu pun dapat terbentuk. Perasaan kognitif masyarakat dan warganet terhadap gerakan tersebut turut terbangun. Pada akhirnya, gerakan mahasiswa bisa saja semakin terdiskoneksi dengan sebagian elemen di masyarakat.
Mungkin, terlepas benar atau tidaknya tudingan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi dan memiliki agenda politik tertentu, seperti lirik penyanyi Kali Uchis, permainan dan persaingan kognitif yang terjadi bisa saja tetap memanipulasi persepsi di masyarakat, entah siapa yang melakukan manipulasi tersebut. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
