HomeNalar PolitikPartai Buruh Butuh Trilogi Kekuatan

Partai Buruh Butuh Trilogi Kekuatan

Narasi kebangkitan Partai Buruh di Pemilu 2024 tengah menjadi pembahasan hangat. Namun, jika melihat sejarah, Partai Buruh tidak pernah menancapkan kesuksesan di gelanggang politik Indonesia. Mengapa ini terjadi? Apa resep yang dibutuhkan Partai Buruh agar dapat menjadi pemenang?


PinterPolitik.com

“Kontrol atas pengetahuan merupakan puncak perjuangan seluruh dunia di masa depan demi kekuasaan pada setiap institusi manusia.” – Alvin Toffler, buku Powershift

Sejak dulu, buruh selalu menjadi elemen penting pergerakan sosial. Ini misalnya banyak dicatat dari Revolusi Prancis yang melahirkan semboyan liberte, egalite, fraternite. Kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. 

Sampai saat ini, kekuatan buruh selalu menjadi perbincangan politik, khususnya menjelang kontestasi elektoral, tidak terkecuali di Indonesia. Bukan tanpa alasan kuat, per Februari 2021, angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta jiwa. 78,14 juta bekerja di sektor informal, dan 61,67 juta sisanya di sektor formal. 

S. Al Ayubi dalam tulisannya Di Balik Deklarasi Partai Buruh, menyebut besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya jumlah organisasi buruh. Setidaknya terdapat 7.000 serikat buruh dengan hampir 3 juta anggota serikat. 

Dengan jumlah massa sebesar itu, sulit membayangkan jika partai politik dan politisi tidak mendekati buruh di setiap pemilu. Sadar posisinya begitu seksi, tahun ini deklarasi Partai Buruh kembali dihelat  dalam Kongres Partai Buruh pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. 

Presiden Terpilih Partai Buruh, Said Iqbal menyebut Partai Buruh sudah memiliki kepengurusan dan anggota dari tingkat nasional hingga kecamatan, yang mana ini merupakan syarat utama berdirinya partai politik. 

Lantas, dengan massa sebesar itu, apakah Partai Buruh akan memainkan peran di Pemilu 2024?

Mampu Bersatu?

Terkait peluang Partai Buruh, ada komentar penting dari Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Menurutnya, Partai Buruh dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang telah jenuh dengan partai politik yang sudah ada. 

S. Al Ayubi juga menilai, di tengah kekecewaan publik yang begitu mendalam terhadap sepak terjang partai politik, Partai Buruh dapat memainkan peran untuk memberi harapan baru atas perpolitikan yang tidak lagi dikuasai oleh para elite.

Namun, ada catatan penting dari Haidar Alwi. Kendati memiliki peluang dan potensi yang besar, Partai Buruh selalu gagal menjadi pemenang karena suara mereka tidak bersatu, dan terpecah-pecah akibat konflik internal dalam tubuh gerakan buruh itu sendiri. 

Senada dengan Haidar, Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Labor in Indonesia juga menyebut gerakan buruh kerap mengalami kekalahan sejak era Hindia Belanda karena selalu mengalami perpecahan. Pada era pemerintahan Soeharto, misalnya, hadirnya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dinilai memecah gerakan buruh karena dianggap memiliki afiliasi yang dekat dengan pemerintah.

Baca juga :  Mengapa Trah Jokowi Sukses dalam Politik?

Teri L. Caraway dan Michele Ford dalam buku Labor and Politics in Indonesia menambahkan, alasan di balik tidak bersatunya gerakan buruh karena kelompok-kelompok buruh cenderung membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan pejabat-pejabat eksekutif yang terpilih. 

Caraway dan Ford juga menyebutkan beberapa faktor yang membuat gerakan dan politik buruh lemah di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya partai politik yang secara kuat pro terhadap gerakan buruh, minimnya kemauan kelompok-kelompok buruh untuk berkoordinasi, dan banyak kelompok buruh yang enggan memobilisasi anggota-anggota untuk kepentingan elektoral.

Terkait kesulitan gerakan buruh untuk bersatu, ada penjelasan penting dari Francis Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21. Menurutnya, alasan di balik perpecahan organisasi adalah karena rentannya anggota organisasi mengalami ambiguitas tujuan.

Mengutip teori Herbert Simon tentang satisficing, Fukuyama menyebut tujuan organisasi sebenarnya tidak pernah hadir secara jelas, namun muncul sebagai hasil dari berbagai interaksi para pelaku organisasi. Meskipun terdapat tujuan tertulis, misalnya untuk menciptakan keadilan sosial, terdapat perbedaan persepsi antar anggota organisasi tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Fukuyama, ini terjadi karena individu-individu dalam organisasi memiliki rasionalitas yang terbatas dan berbeda. Ini tidak dalam pengertian individu tersebut “bodoh”, melainkan karena individu memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa.

Contohnya bisa dilihat dari perpecahan gerakan Feminisme di Amerika Serikat (AS). Kendati memiliki tujuan yang sama, yakni ingin mewujudkan kesetaraan gender, gerakan-gerakan yang ada justru terpecah karena memiliki penafsiran yang berbeda tentang bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Feminis Liberal, misalnya, menilai kesetaraan gender akan didapat melalui kesetaraan hak politik. Namun, Feminis Marxis justru lebih menitikberatkan pada kesetaraan hak ekonomi.

Bertolak dari penjelasan Fukuyama, jika ingin berbuat banyak, Partai Buruh memiliki tugas berat untuk menyamakan rasionalitas setiap anggotanya. Ini jelas PR yang begitu berat.

Namun, jika sedikit berspekulasi, katakanlah Partai Buruh dapat menyatukan suara ribuan serikat buruh, apakah itu dapat menjadi jaminan kemenangan? 

Trilogi Kekuatan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan buku Alvin Toffler yang berjudul Powershift. Menurut Toffler, kekuatan/kekuasaan (power) termanifestasi ke dalam tiga bentuk, yakni mindmoney, dan muscleMind adalah pikiran, gagasan, atau kecerdasan. Money adalah kekuatan logistik, serta segala bentuk hal yang dapat dibeli dan diproduksi menggunakan kapital. Sementara muscle atau otot adalah massa. Muscle juga dapat ditafsirkan sebagai kekerasan.

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024

Ketiga bentuk kekuatan tersebut saling berkelindan dan dapat kita gambarkan dalam diagram berikut:

Namun yang menarik, menurut Toffler terjadi pergeseran karena setiap bentuk kekuatan memiliki kualitas yang berbeda. Ini membuat ketiganya tidak berdiri secara sejajar seperti diagram di atas, melainkan berbentuk piramida sebagai berikut:

Menurut Toffler, massa adalah bentuk kekuatan dengan kualitas paling bawah karena massa dapat bergerak apabila memiliki dukungan logistik. Bagi mereka yang pernah turun menjadi demonstran sekiranya memahami bahwa mutlak bagi gerakan massa memiliki sokongan logistik di baliknya.

Nah, yang berdiri di balik pemberi logistik tersebut adalah aktor intelektual, yakni mereka yang menggerakkan dan mendesain aksi massa. Ini membuat Toffler menempatkan mind sebagai kualitas kekuatan yang tertinggi. 

S.A. Hamed Hosseini dalam tulisannya Activist Knowledge juga menjelaskan, activist knowledge (pengetahuan aktivis) merupakan dimensi penting dalam memahami, mengonseptualisasikan, menjelaskan, dan menganalisis pengalaman praktik-praktik sosial.

Dalam hal ini, sebuah gerakan perlu memiliki proses transformasi kesadaran sosial dan pengetahuan akan gerakan itu sendiri. Gerakan hak sipil di AS pada tahun 1960-an, misalnya, banyak didorong oleh peran dan gagasan dari tokoh intelektual seperti Martin Luther King, Jr.

Bukan tidak mungkin, proses pembentukan knowledge yang sentral seperti ini belum dapat terbentuk dalam politik buruh Indonesia. Bisa jadi, tidak bersatunya gerakan buruh di Indonesia disebabkan oleh minimnya activist knowledge yang dimiliki. 

Di titik ini, mungkin dapat dikatakan, sejauh ini kekuatan utama Partai Buruh adalah muscle atau massa. Mengacu pada Toffler, untuk menjadi penguasa, Partai Buruh mutlak memiliki dukungan finansial yang besar (money) dan memiliki aktor intelektual (mind) yang hebat di belakang layar. 

Konteks ini dapat dilihat dari kesuksesan Partai Buruh di Australia yang memiliki banyak sosok intelektual di belakangnya. Bayangkan saja, dari 30 Perdana Menteri (PM) di Australia, 15 diantaranya berasal dari Partai Buruh. 

Sebagai penutup, ada dua catatan yang harus diperhatikan Partai Buruh jika ingin bersuara di Pemilu 2024. Pertama, mereka harus mampu menyatukan suara terlebih dahulu. Jangan sampai gerakan buruh karam sebelum sempat berlabuh. 

Kedua, jika sudah mampu menyatukan suara, Partai Buruh butuh melengkapi trilogi kekuatan dengan dukungan finansial yang besar dan aktor intelektual yang hebat.

Kita lihat saja apakah Partai Buruh mampu mewujudkan dua catatan tersebut atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...