Dengarkan artikel ini:
Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding “antek”. Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?
“A celebrity is a person who is known for his well-knownness.” – Daniel Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America (1962)
Cupin punya kebiasaan baru sejak aksi mahasiswa pada Jumat (12/6) lalu. Setiap malam ia membuka lini masa bukan untuk mencari berita, melainkan untuk mencari wajah.
Wajah pertama yang ia cari justru wajah yang tidak muncul, yaitu Najwa Shihab. Jurnalis yang biasanya lantang itu memilih diam soal aksi, dan diamnya itulah yang kini ramai dipersoalkan.
Bagi sebagian warganet, diam adalah jawaban yang mencurigakan. Muncullah tudingan bahwa Najwa telah menjadi “antek” pemerintah, semata karena suaranya tidak segarang dulu.
Cupin termenung membaca tuduhan itu. Ia teringat, dari berita yang pernah ia baca, bahwa Najwa kehilangan suaminya, Ibrahim Sjarief Assegaf, pada Mei 2025.
Cupin pun berpikir, dulu menuduh seseorang berkhianat memerlukan bukti. Kini cukup sebuah foto lama dan satu kalimat sinis, maka vonis pun jatuh dalam hitungan detik.
Dari wajah yang absen, Cupin lalu menemukan wajah-wajah yang justru terlampau hadir. Lini masa sedang sibuk melakukan manhunt terhadap para influencer yang dulu riang gembira mendukung pasangan 02 pada Pemilu 2024.
Utas-utas panjang bermunculan, lengkap dengan arsip, tangkapan layar, dan satu seruan yang berulang seperti mantra, yaitu “ingat mukanya”. Para content creator yang dahulu menari di panggung kampanye kini ditandai satu per satu.
Yang membuat Cupin makin termenung, perburuan itu tidak berhenti pada kubu pemenang. Narasi melebar hingga menyeret kreator yang justru pernah bertandang ke kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, seolah pernah berfoto dengan siapa pun adalah dosa yang setara.
Cupin pun bertanya pada dirinya sendiri. Sejak kapan ruang publik berubah menjadi ruang sidang, tempat semua orang sibuk menebak siapa berkhianat dan siapa setia?
Aksi 12 Juni sejatinya membawa tuntutan substantif, dari efisiensi APBN hingga harga bahan pokok. Namun, energi publik tampak lebih tertarik pada drama personal ketimbang perdebatan kebijakan.
Alhasil, dua pertanyaan menggantung di benak Cupin malam itu. Mengapa publik begitu mudah memperlakukan para influencer dan jurnalis sebagai selebriti yang bisa dihakimi, dan apa sebenarnya yang membuat ketenaran mereka begitu rapuh di hadapan kerumunan?
Najwa, Selebriti, dan Mesin Ketenaran
Untuk menjawabnya, kita perlu berhenti menganggap para kreator itu sebagai sekadar warga yang kebetulan berpolitik. Mereka adalah kategori aktor baru yang oleh akademisi disebut social media influencer.
Christian von Sikorski bersama timnya dalam jurnal “American Behavioral Scientist” menegaskan perbedaan mendasar mereka dari politisi. Politisi memiliki status formal dan terikat institusi, sedangkan influencer tidak.
Justru ketiadaan status formal itulah yang membuat mereka ampuh. Mereka tampil otentik dan menyederhanakan isu, sehingga motif strategisnya tersamar ketimbang politisi yang terang-terangan mencari suara.
Kuncinya ada pada apa yang oleh Donald Horton dan Richard Wohl, sejak 1956, disebut parasocial relationship. Ini adalah hubungan satu arah ketika pengikut merasa mengenal sang idola, seolah ia teman dalam lingkaran sosialnya sendiri.
Karena itu, ketika influencer berpolitik, ia membawa modal kepercayaan yang dibangun di ranah hiburan, lalu mencairkannya menjadi dukungan elektoral. Ketika publik kemudian menagih mereka, yang sedang dipersoalkan sebetulnya adalah utang kepercayaan itu.
Untuk membedah ketenaran ini, sosiolog Chris Rojek dalam bukunya Celebrity menawarkan pisau yang tajam. Ia membedakan tiga jenis ketenaran, yaitu ascribed yang diwarisi lewat garis darah, achieved yang diraih lewat prestasi, dan attributed yang sepenuhnya dikonstruksi oleh media.
Sebagian besar influencer politik kita masuk kategori ketiga. Ketenaran mereka adalah fabrikasi kultural, dirakit oleh para perantara seperti manajer, tim kreatif, dan algoritma platform.
Rojek bahkan punya istilah yang lebih runcing, yaitu celetoid. Ini adalah figur yang terkenal lewat paparan media jangka pendek, kehadiran publik, dan kontroversi, bukan lewat pencapaian yang tahan waktu.
Di sinilah letak ironinya. Ketika seorang celetoid dituntut pertanggungjawaban, publik memperlakukannya seolah ia tokoh berkuasa struktural, padahal ketenarannya sendiri rapuh dan dipinjamkan.
Sejarawan Amerika, Daniel Boorstin, sudah memperingatkan hal ini dalam bukunya The Image. Ia merumuskan definisi yang kini terasa kenabian, bahwa selebriti adalah orang yang terkenal karena ketenarannya semata.
Fenomena ini bukan monopoli Indonesia. Di Amerika Serikat, kampanye 2020 diwarnai penyewaan akun meme oleh kubu Michael Bloomberg dan belanja besar untuk pemasaran influencer oleh kubu lawannya.
Yang khas, semakin seorang influencer tampak berjarak dari kandidat, semakin opininya terasa tidak dibeli. Di Finlandia, sebuah studi mencatat seorang influencer yang menutup kolom komentar saat dikritik, lalu memindahkan pembelaan ke fitur Stories yang fana agar audiens tidak saling melihat reaksi.
Kasus Najwa menambah satu lapisan yang lebih manusiawi. Psikolog sosial Lee Ross pada 1977 merumuskan fundamental attribution error, yaitu kecenderungan menjelaskan perilaku orang lewat watak internalnya sambil mengabaikan situasi yang membentuknya.
Dengan demikian, diamnya Najwa langsung dibaca sebagai bukti “sudah dibeli”, bukan sebagai kemungkinan bahwa ia sedang berduka. Kerumunan digital cenderung memilih penjelasan yang paling dramatis, bukan yang paling masuk akal.
Dua pertanyaan pun layak diajukan sebelum melangkah lebih jauh. Jika logika selebriti telah merembes ke ruang politik, tata kelola seperti apa yang sebenarnya sedang lahir, dan siapa yang diuntungkan ketika publik sibuk saling tuding?
Gossip-cracy dan Salah Alamat
Mari kita beri nama gejala ini. Sebut saja gossip-cracy, yaitu tata kelola wacana publik ketika penilaian politik tidak lagi ditentukan oleh adu gagasan, melainkan oleh mekanika gosip selebriti.
Dalam gossip-cracy, warga berhenti bertanya “apa kebijakannya” dan beralih ke “dia sebenarnya di pihak siapa”. Politik direduksi menjadi pertanyaan loyalitas, persis seperti drama perselingkuhan di kanal hiburan.
Gosip sebetulnya punya fungsi sosial yang sah. Dalam komunitas kecil, ia adalah cara warga menegakkan norma dan menjaga reputasi bersama.
Persoalannya, gosip dirancang untuk skala kampung, bukan skala negara. Ketika ia naik kelas menjadi mekanisme utama penilaian politik, yang lahir bukan kontrol sosial yang sehat, melainkan kerumunan yang menghakimi tanpa konteks.
Inilah yang membuat budaya cancel di sini kerap kontraproduktif. Semakin keras sebuah nama dihujat, semakin tinggi keterlibatan yang ia panen, sebab algoritma memang dirancang mengganjar kontroversi, bukan kebenaran.
Persoalan sesungguhnya pun sebetulnya bersifat struktural, bukan personal. Martin Riedl dan timnya menyebut posisi influencer politik sebagai wilayah abu-abu antara pasar dan demokrasi, sebab mereka bukan jurnalis yang terikat kode etik dan bukan pula pejabat yang bisa dievaluasi.
Alhasil, ketika rakyat mengarahkan amarah kepada sesama rakyat, energi koreksi terbuang ke medan yang salah. Tuntutan substantif aksi 12 Juni soal harga BBM dan efisiensi anggaran justru berisiko tenggelam oleh perburuan wajah di lini masa.
Albert Hirschman dalam karyanya Exit, Voice, and Loyalty membedakan dua respons warga terhadap kemerosotan. Exit adalah keluar dan meninggalkan, sedangkan voice adalah menyuarakan perbaikan dari dalam.
Budaya cancel yang produktif semestinya menjadi voice, yaitu desakan akan keterbukaan siapa membayar siapa. Yang terjadi di lini masa kerap sebaliknya, yakni exit emosional yang berhenti pada pemboikotan individu tanpa menyentuh sistem.
Di titik ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru berkepentingan agar diskursus publik tetap sehat dan terarah pada substansi. Ruang publik yang dewasa adalah modal bagi setiap pemerintahan yang ingin membangun kepercayaan jangka panjang.
Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan membungkam kritik, melainkan mendewasakannya menjadi tuntutan yang melembaga. Transparansi soal mana dukungan organik dan mana yang berbayar adalah langkah pertama yang telah lama diterapkan di banyak negara.
Sama pentingnya adalah kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang dialami orang lain. Diamnya seseorang bisa jadi bukan pengkhianatan, melainkan duka yang ia tanggung sendirian.
Pada akhirnya, kebangkitan gossip-cracy adalah cermin bagi kedewasaan kita sebagai bangsa, bukan vonis bagi segelintir nama. Sebab demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa ramai kita memburu wajah di lini masa, melainkan dari seberapa jernih kita mampu mengarahkan tuntutan pada gagasan dan kebijakan, sembari tetap memanusiakan sesama warga yang berdiri di seberang layar. (A43)
