Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Muhammad Kace, Tanda Urgensi Toleransi?

Muhammad Kace, Tanda Urgensi Toleransi?


B68 - Friday, September 3, 2021 7:30
Pegiat YouTube yang bernama Muhammad Kace – atau Kece – ditangkap oleh Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu, 25 Agustus 2021. (Foto: Istimewa)

0 min read

Agama merupakan salah satu bagian kehidupan bernegara yang penting di Indonesia. Kesakralannya bahkan sudah ditegaskan dalam bentuk beberapa instrumen hukum. Kendati demikian, masih terdapat beberapa pihak yang melanggar kesuciannya. Semakin terbukanya dominasi dan kesewenang-wenangan kelompok mayoritas mungkin menjadi penyebabnya.


PinterPolitik.com

Penangkapan Muhammad Kace baru-baru ini kembali memantik polemik tentang kerukunan beragama di Indonesia. Pasalnya, dirinya mengunggah berbagai muatan yang memiliki potensi untuk menyinggung perasaan beberapa penganut agama di Indonesia dan mengganggu ketertiban masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Rusdi Hartono saat memberikan keterangan kepada wartawan pasca-penangkapannya.

Tidak berhenti di situ, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas juga meminta agar Polri mengusut tuntas kasus ini hingga ke pengadilan. Senada dengan Brigjen Rusdi Hartono, beliau mengatakan bahwa pengusutannya penting untuk menjaga dan memperkuat kesatuan dan persatuan Indonesia. Komentar ini menandakan kali kesekiannya MUI bersikap terhadap kasus penistaan agama yang sangat dirisihkan oleh masyarakat, termasuk yang melibatkan Jozeph Paul Zhang beberapa bulan ke belakang.

Baca Juga: Intoleransi Mana Yang Dimaksud Jokowi?

Toleransi dan Intoleransi Jokowi

Ditanggapinya kasus-kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia menunjukkan seberapa pentingnya hal tersebut bagi masyarakatnya, terutama yang menjadi bagian dari penganut agama mayoritas, Islam. Kendati demikian, para pelaku tetap menjadikannya sebagai subjek yang dinistakan.

Dari sini, kita dapat melontarkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa banyak terjadi kasus penistaan terhadap agama mayoritas? Kemudian, bagaimana pemerintah dan masyarakat luas harus menyikapinya?

Reaksi Terhadap Intoleransi

Penistaan agama oleh Muhammad Kace bukanlah yang pertama terjadi pada tahun ini. Pada bulan April silam, hal serupa juga pernah dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang. Dalam muatannya yang disiarkan dari luar negeri, dirinya menyinggung ibadah puasa yang dilakukan oleh penganut agama Islam sekaligus mengklaim dirinya sebagai nabi. Tindakannya mengundang banyak kecaman yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Setelah kasusnya diperbincangkan secara luas di Indonesia dan bantuan untuk menangkapnya telah dimohonkan oleh pemerintah kepada Interpol, Zhang memberikan wawancara yang menarik kepada Deutsche Welle, salah satu kantor berita di Jerman. Pada dasarnya, beliau mengatakan bahwa tindakan-tindakannya yang dianggap melecehkan agama merupakan bentuk protes terhadap keadaan beragama di Indonesia yang kurang bersahabat bagi penganut agama minoritas.

Dalam wawancara tersebut, Zhang juga memberikan beberapa contoh yang menyoroti buruknya kondisi yang meliputi interaksi antar-umat beragama di Indonesia. Salah satunya adalah penutupan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor yang masih berlanjut hingga kini. Kritikan Zhang terhadap kasus ini diperkuat dengan kenyataan bahwa izin pendirian gereja tersebut telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bangunan ilegal.

Peristiwa tersebut hanya merupakan satu bagian dari fenomena yang lebih besar. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, intoleransi religius-kebudayaan kembali meningkat. Berkaitan dengan pembangunan gereja, survei yang sama juga menunjukkan bahwa sebanyak 53 persen warga Muslim keberatan jika orang-orang non-Muslim membangun tempat peribadatan di lingkungannya. Sementara itu, hanya 36,8 persen yang menyatakan dirinya tidak keberatan.

Baca Juga: Jozeph Paul Zhang, Kapitalisasi Isu?

Sikap intoleran ini tidak hanya ditemui di ranah kehidupan religius-kebudayaan, tetapi juga di dalam ranah kehidupan berpolitik. Survei yang sudah disinggung sebelumnya juga menemukan bahwa sebanyak 59,1 persen warga Muslim keberatan apabila orang-orang non-Muslim menjadi presiden. Sikap yang tidak positif tersebut juga ditemukan dalam poin-poin survei yang menanyakan pendapat para responden tentang dijabatinya posisi-posisi politik lainnya oleh individu-individu yang tidak beragama Islam.

Hasil-hasil survei yang telah diterakan menunjukkan bahwa keadaan beragama yang dikatakan kurang bersahabat oleh Zhang benar-benar ada di Indonesia. Kemudian, di luar atau di dalam konteks penistaan agama yang dilakukan oleh Zhang dan Muhamamd Kece, survei yang diadakan memperlihatkan bahwa intoleransi keberagamaan patut untuk dirisihkan oleh beberapa pihak. Dalam menyampaikan kerisihan-kerisihannya, pihak-pihak tersebut kadang menggunakan cara yang kontroversial.

Memahami Penistaan Agama

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh mereka yang ingin mengkritik keadaan sosial yang telah disinggung adalah penistaan. Hal tersebut diakui oleh Zhang setelah dirinya menemukan bahwa opini-opininya di beberapa akun media sosialnya kurang mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Dengan melakukan tindakan-tindakan kontroversialnya, Zhang berharap agar pandangan-pandangannya mendapatkan perhatian yang lebih luas di Indonesia maupun di luar negeri.

Tindakannya sejalan dengan konsep vandalisme politik yang dikemukakan oleh Ten-Herng Lai, seorang akademisi dari Australian National University (ANU). Lai berpendapat bahwa seseorang akan melakukan vandalisme terhadap simbol-simbol politis yang menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi oleh segelintir bagian masyarakat – biasanya kelompok yang merasakan dirinya berstatus inferior di hadapan kelompok yang dominan.

Dalam kasus Zhang, dirinya terlihat mengkritik batasan-batasan yang dialami oleh kelompok minoritas dalam menjalankan kehidupannya di Indonesia karena identitas keagamaannya. Beberapa di antaranya adalah hak untuk mengekspresikan keyakinan atau kepercayaannya dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Penistaan agama yang dilakukannya dapat dipahami sebagai vandalisme politis yang kontroversial terhadap ketidakadilan yang ada serta tanggapan pemerintah yang tidak memuaskan.

Fenomena Era Internet

Lantas, apa yang dapat pemerintah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Pertama-tama, masyarakat dan pemerintah harus memahami bahwa penistaan agama di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Keberadaannya sudah terasa sejak dahulu, tetapi baru menonjolkan diri pasca-kejatuhan Orde Baru – ketika teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Diskursus bertujuan pengukuhan identitas suatu kelompok keagamaan yang selama ini terbatas dalam sekejap menemukan ruang gerak yang lebih besar.

Baca Juga: Basis Agama Bikin PAN Pecah?

Intoleransi di Sekolah Nadiem

Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Kajian Antar-Agama di Universitas Kristen Duta Wacana, Leonard Chrysostomos Epafras, dalam penelitiannya yang berjudul Religious Blasphemy and Monitory Society in Indonesian Digital Age. Dalam penelitian tersebut, beliau menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi setelah jatuhnya Orde Baru memberikan kemampuan kepada beberapa kelompok berbasis keagamaan untuk menyebarkan diskursus penguatan identitas keagamaan mereka dengan efisiensi yang lebih.

Bicara perkara identitas, sulit kiranya untuk mengusut tuntas permasalahan yang ada hingga tidak terjadi lagi upaya-upaya untuk memperkuat identitas suatu kelompok dengan cara yang pastinya menimbulkan ketidaknyamanan bagi kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan perasaan in-group favoritism yang tertanam dalam kehidupan berkelompok.

Berdasarkan konsep ini yang dielaborasikan oleh akademisi di University of Oxford, Jim A.C. Everett dan kawan-kawan, perasaan ini menjadikan suatu kelompok memperkuat dirinya di hadapan pihak-pihak di luarnya. Beberapa cara yang digunakan pada akhirnya bisa saja menyinggung perasaan pihak-pihak yang dianggap atau menganggap dirinya out-group.

Demikian, solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan dan menegakkan regulasi komprehensif yang dapat mencegah terjadinya polemik terbuka di ruang publik akibat upaya pengukuhan identitas yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pemerintah telah melakukan tindakan yang tepat dengan menangkap salah satu penceramah Indonesia, Yahya Waloni karena dugaan penistaan agama. Tindakan tersebut dapat menunjukkan sikap ketidakberpihakan pemerintah.

Melalui penegasan terhadap komitmennya untuk menjaga citra setiap agama dengan aksi yang nyata, pemerintah dapat menarik kembali kepercayaan kelompok-kelompok minoritas sehingga mereka dapat menjadikan penyaluran kritik yang konvensional sebagai lajur pengusutan isu-isu yang dianggap kurang bersahabat bagi kehidupan mereka di Indonesia. Akibatnya, insentif bagi mereka untuk menyampaikan kritiknya secara kontroversial melalui tindakan-tindakan yang tergolong penistaan agama berkurang.

Pada dasarnya, pemerintah tidak dapat hanya menangkap pihak-pihak yang melakukan penistaan agama, khususnya yang berasal dari kalangan minoritas. Lebih dari itu, mereka juga harus menanggapi isu-isu intoleransi religius-kebudayaan yang sering mengganggu kehidupan kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Sebab, hanya dengan melakukan hal tersebut pemerintah dan masyarakat dapat memiliki kesempatan besar untuk mencegah terjadinya kasus penistaan agama. Menarik untuk diperhatikan kelanjutannya. (B68)

Baca Juga: Toleransi Beragama, Tumbal Politik Jokowi?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait