Mobil Esemka Bisa Jegal Jokowi

“Bangsa-bangsa terbelakang akan tetap menjadi terbelakang karena ekonomi negara tersebut didominasi oleh negara-negara kapitalis maju yang terus menerus mengambil untung dari negara-negara terbelakang” – Andre Gunder Frank

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ongeng mobil nasional kembali menggema di panggung politik Indonesia. Ma’ruf Amin, kembali membuka wacana tersebut ketika ia berpidato di sebuah pondok pesantren Jawa Timur. Cawapres yang akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengungkapkan bahwa mobil Esemka yang pernah dirintis oleh sang presiden akan diproduksi massal pada akhir Oktober 2018.

Rencana Jokowi untuk menjadikan mobil Esemka sebagai mobil nasional memang berhasil mengantarkan politisi PDIP tersebut meraih kursi Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadikannya sebagai presiden di republik ini. Maka tak heran isu mobil nasional selalu diidentikkan dengan pria asal Solo tersebut.

Namun, selama 4 tahun kepemimpinannya, belum ada tanda-tanda mobil nasional akan diluncurkan. Mobil nasional pun pantas dianggap sebagai dongeng karena tak pernah terwujud di dunia nyata. Ia hanya menjadi cerita dari masa ke masa. Kini, dongeng itu kembali muncul di tengah perhelatan Pilpres 2019.

Tak heran jika kelompok oposisi menanggapi pidato Ma’ruf Amin tersebut dengan sinis. Mereka menganggap rencana produksi massal mobil nasional hanyalah alat pencitraan Jokowi di Pilpres 2019.

Fadli Zon Sebut Mobil Esemka Adalah Politik Kebohongan https://t.co/Y1xgLUzPxZ

— Fadli Zon (@fadlizon) October 23, 2018

Lantas, mengapa mobil nasional tak pernah bisa terwujud? Negeri ini sudah merasakan kemerdekaan selama 73 tahun, presiden pun silih berganti, tapi tak ada satu pun dari mereka yang mampu mewujudkan mimpi tersebut. Bahkan Jokowi juga pun tidak. Mengapa begitu?

Mobil Nasional, Utopis?

Pada tahun 2012, Jokowi menjadi sorotan berbagai pihak setelah menggunakan mobil buatan pelajar SMK sebagai kendaraan dinasnya di Solo. Itulah kali pertama Jokowi mempromosikan mobil buatan pelajar SMK (Mobil Esemka) ke hadapan publik. Sontak, nama Jokowi pun mulai dikenal di mana-mana.

Selain menggunakan mobil Esemka sebagai mobil dinas, Jokowi juga aktif mempromosikan mobil tersebut di forum-forum publik. Popularitas Jokowi meningkat drastis karena mobil Esemka dimaknai bukan sekedar benda mati. Mobil Esemka ala Jokowi mungkin merupakan wujud simbol kebanggaan nasional seperti Proton di Malaysia, Maruti di India, hingga Hyundai di Korea Selatan.

Apalagi, Jokowi selalu menekankan agar Indonesia tidak bergantung pada asing dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Sekarang, wali kota Solo itu sudah menjadi presiden Indonesia. Lantas bagaimana kelanjutan cita-cita mobil nasional?

Di awal masa kepemimpinanannya sebagai presiden pada tahun 2015, Jokowi dan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (PT ACEH) pernah bekerjasama dengan perusahaan mobil nasional Malaysia, Proton, untuk mewujudkan produksi mobil nasional Indonesia.

Namun, kerjasama antarkedua negara itu tak pernah ditindaklanjuti ke tahap lebih serius. Sementara, PT ACEH pun terlihat tak mampu memenuhi impian publik untuk memproduksi mobil buatan dalam negeri. Sehingga harapan Indonesia untuk memiliki mobil nasional seperti Malaysia belum bisa diwujudkan di era Jokowi.

Jauh sebelum Jokowi berkuasa, pemerintah Orde Baru pernah berupaya untuk menciptakan mobil nasional pada tahun 1996. Mobil itu bernama mobil Timor. Akan tetapi mobil Timor tenggelam ketika Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998.

Kini, bisa saja produksi mobil nasional tak bisa terwujud di era Jokowi karena konteks neoliberalisme pasar internasional. Sistem neoliberal menghendaki sebuah negara seperti Indonesia masuk dalam sistem kapitalisme global sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri dan terus bergantung kepada impor dari negara lain.

Hal ini berbeda dengan langkah Mahathir Mohammad ketika menciptakan Proton sebagai mobil nasional pertama di Malaysia pada tahun 1983. Mahathir menerapkan kebijakan proteksionis, sehingga harga mobil-mobil impor menjadi sangat mahal. Sedangkan mobil Proton relatif murah dan terbukti mampu mendominasi pasar Malaysia pada awal 1990-an dengan pangsa pasar hingga 74 persen.

Konteks sistem kapitalisme global ini sesuai dengan pemikiran Andre Gunder Frank yang menyebut bangsa-bangsa terbelakang akan tetap menjadi terbelakang karena ekonomi negara-negara tersebut didominasi oleh negara-negara kapitalis maju yang terus menerus mengambil untung darinya. Pengurasan Sumber Daya Alam (SDA) dan menjadikan negara-negara terbelakang sebagai pasar produk-produk negara maju merupakan contoh aktivitas “mengambil untung” tersebut.

Teori Andre Gunder itu mungkin benar. Pasalnya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa pernah memprotes ketika pasar Indonesia dikuasai mobil buatan dalam negeri di tahun 1996-1997.

Protes dari negara-negara maju itu tentu saja menjadi ekspresi kekhawatiran mereka atas dominasi pasar ketika pemerintah Indonesia saat itu memberikan hak istimewa kepada mobil Timor, sebagai mobil nasional pertama Indonesia.

Di era kepemimpinan Jokowi, mimpi menciptakan mobil nasional kembali menguap. Namun, bukannya menciptakan mobil nasional, pemerintahan Jokowi justru tercatat meningkatkan jumlah impor mobil ke Indonesia di tahun 2016 hingga 2017.

Pada tahun 2016, impor mobil di Indonesia mencapai angka 73.225 unit. Jumlah itu meningkat di tahun 2017 dengan 84.441 unit. Faktanya, 98 persen mobil impor tersebut adalah mobil buatan Jepang.

Artinya, sangat mungkin persilangan kepentingan pasar mobil ini melibatkan kepentingan negara seperti Jepang. Maka tak heran mengapa Jokowi tak mampu mewujudkan industri mobil nasional. Pada titik ini, Jokowi seperti membiarkan Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk dari negara lain. Sehingga mimpi mewujudkan mobil nasional pun menjadi hal yang utopis.

Jika membangun industri mobil nasional terasa utopia, lantas apa maksud Ma’ruf Amin mengumumkan akan ada produksi massal mobil Esemka?

Jokowi Takut Kalah?

Pada Pilpres kali ini Jokowi patut khawatir. Bagaimana tidak, isu mobil Esemka yang mengantarkan dirinya ke kursi Gubernur DKI Jakarta hingga kursi kepresidenan nyatanya kini menjadi bulan-bulanan oposisi dan digunakan untuk mengkritiknya.

Maka, tak heran Ma’ruf Amin kembali mengungkapkan rencana pemerintah untuk memproduksi mobil nasional tersebut secara massal. Bisa saja, hal itu merupakan usaha dari kubu Jokowi menutup celah kritik dari kelompok oposisi.

Apalagi, tokoh-tokoh oposisi seperti Fadli Zon cukup sering melontarkan kritik kepada Jokowi karena sang presiden tak kunjung menepati janji untuk mengembangkan mobil nasional yang tentu saja sangat identik dengan isu nasionalisme.

Ken Ward, mantan diplomat dan analis intelijen Australia, menyatakan bahwa nasionalisme ekonomi akan menjadi isu krusial pada Pilpres Indonesia di tahun 2019. Ken berpendapat, urusan agama sudah selesai setelah Jokowi memilih Ma’ruf Amin. Maka di Pilpres kali ini, Jokowi akan diserang dengan isu-isu ekonomi oleh kubu Prabowo, terutama tentang kedekatannya dengan Tiongkok.

Mungkin saja karena hal itulah Jokowi menjadi khawatir, sehingga ia merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis untuk meng-counter komentar dari oposisi. Jika sebelumnya Jokowi mengungkapkan pemerintah berhasil mengakuisi saham Freeport, kini bisa saja melalui Ma’ruf Amin ia ingin mengatakan bahwa mimpi mobil nasional bukan sekedar janji kampanye tak berwujud.

Isu mobil nasional dalam Pemilu memang menjadi konsen tersendiri dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara tetangga, mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak sempat dikritik telah menjual saham Proton kepada perusahaan otomotif asal Tiongkok.

Walaupun penjualan saham Proton bukan isu tunggal, tetapi celah itu dimanfaatkan oleh oposisi untuk mengatakan bahwa Najib telah menjual negara dengan memberikan perusahaan mobil nasional kepada Tiongkok – isu nasionalisme tentunya.

Bisa saja Jokowi belajar dari pengalaman Najib di Malaysia. Jika celah tersebut tidak ditutup, bukan tak mungkin kelompok oposisi akan melontarkan kritik terhadap Jokowi karena ia tak mampu mengembangkan mobil nasional, sebaliknya Jokowi justru meningkatkan jumlah impor mobil ke Indonesia.

Pada titik inilah, bisa disimpulkan bahwa Jokowi terindikasi ingin melakukan pencitraan dengan menggunakan isu mobil nasional pada Pilpres 2019. Alih-alih meningkatkan elektabilitas, ungkapan Ma’ruf Amin atas mobil Esemka justru menjadi celah kritik jika hal tersebut tidak mampu diwujudkan.

Maka bukan tidak mungkin, isu mobil nasional justru akan berbalik menjadi batu sandungan dan mungkin membuat Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan hasil yang tidak diinginkan pada Pilpres 2019. (D38)