Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Mimpi Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade

Mimpi Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade


B68 - Monday, August 2, 2021 17:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) melepas 28 atlet yang tergabung dalam kontingen Indonesia yang bertanding di Olimpiade Tokyo 2020 pada Juli 2021. (Foto: Biro Pers Setpres)

0 min read

Di tengah euforia kemenangan di beberapa cabang olahraga Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia menemukan bahwa nominasinya untuk menjadi tuan rumah perhelatan tersebut pada tahun 2032 gagal. Umumnya, ini akan mendatangkan kekecewaan di benak pikiran banyak orang tetapi ini bisa jadi keuntungan bagi Indonesia. Mengapa demikian?


PinterPolitik.com

Olimpiade umumnya menjadi ajang perayaan bagi negara-negara yang berpartisipasi, tidak terkecuali tuan rumah yang mengadakannya. Prestise yang diperoleh dari kemenangan atlet-atletnya maupun kesuksesan penyelenggaraan bernilai besar di mata banyak negara.

Sampai-sampai, beberapa dari mereka tidak keberatan mengeluarkan anggaran yang besar untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Salah satunya adalah Indonesia yang menominasikan diri untuk menyelenggarakan Olimpiade pada tahun 2032 mendatang.

Ambisi tersebut pertama kali diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menerima kunjungan dari Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach dan Presiden Komite Olimpiade Asia Syeikh Ahmad al-Fahad al-Sabah pada tahun 2018. Hal tersebut menyertai kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan Asian Games yang diadakan selama dua pekan pada bulan Agustus di tahun yang sama. Pada saat itu, keinginan Indonesia di sambut dengan baik oleh pihak-pihak yang hadir.

Baca Juga: Asian Games, Sulitnya Kalahkan Jokowi

Jokowi Indonesia Olimpiade 2032

Pengajuan diri Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade akhirnya disampaikan kepada Direktur Eksekutif IOC Christophe Dubi secara resmi pada tahun 2019. Kota yang pada saat itu diajukan sebagai tempat penyelenggaraan acara adalah DKI Jakarta yang mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan penyelenggaraan Asian Games setahun sebelumnya. Namun, pemerintah dalam beberapa kesempatan juga menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan sebagai kota penyelenggara.

Mengingat kembali kemegahan Asian Games 2018, tidak heran apabila rencana ini disambut oleh sikap optimis yang tinggi. Dengan prestise yang diperoleh Indonesia di kancah internasional, wajar saja apabila pemerintah dan masyarakat mendorong partisipasi Indonesia yang lebih masif, yaitu sebagai tuan rumah Olimpiade. Namun, perhatian lebih terhadap kondisi ekonomi nasional dan ongkos beberapa Olimpiade sebelumnya menunjukkan sisi lain yang menjadikan Indonesia beruntung tidak jadi terpilih sebagai penyelenggaranya.

Dengan menelisik sejarah keuangan beberapa perhelatan Olimpiade, khususnya yang diadakan di Brazil pada tahun 2016 silam, kita dapat mencari tahu kenapa pengadaan acara Olimpiade sangat berisiko bagi Indonesia secara ekonomi. Dari situ, kita juga dapat mengetahui bijak atau tidaknya menganggarkan pengeluaran untuk Olimpiade kala masyarakat sedang memprioritaskan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan di tengah meningkatnya hutang Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian perlu dijawab adalah risiko seperti apa yang bisa menghantui Indonesia bila menjadi tuan rumah Olimpiade. Lantas, mengapa pemerintah Indonesia begitu menginginkannya meski terdapat bayang-bayang risiko tersebut?

Menghitung Ongkos Pelaksanaannya

Membahas untung-rugi penyelenggaraan Olimpiade, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan oleh pihak tuan rumah. Sebagai ajang kompetisi internasional yang mengundang banyak orang, baik atlet maupun penonton dan terdiri dari puluhan mata acara, wajar saja jika biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Namun, lebih dari itu, perhelatan Olimpiade secara konsisten menunjukkan pengeluaran akhir yang besarannya lebih dari yang diperkirakan pada tahap perencanaan.

Data yang dikumpulkan oleh Council on Foreign Relations (CFR)menunjukkan biaya akhir perhelatan Olimpiade Sochi 2014 dan Olimpiade Beijing 2008 sebagai dua perhelatan Olimpiade dengan biaya tertinggi. Acara yang pertama memakan biaya sekitar USD 40 miliar (sekitar Rp 560 triliun) lebih dari perkiraan di awal.

Sementara itu, Olimpiade Beijing 2008 memakan biaya sebanyak USD 25 miliar (sekitar Rp 350 triliun) lebih dari anggaran yang dirancang di awal. Kemudian, Olimpiade Rio 2016 yang terkenal akibat catatan finansialnya yang buruk memakan USD 6 miliar (sekitar Rp 84 triliun) lebih dari perkiraan awal.

Jika mengamati perhelatan Olimpiade Rio 2016, dampak buruknya terhadap kondisi perekonomian negara yang menyelenggarakannya banyak dijadikan contoh salah urus Olimpiade. Brasil mengeluarkan sebanyak USD 20 milIar (sekitar Rp 280 triliun) untuk mempersiapkan diri dengan membangun berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pengeluaran tersebut setara dengan sekitar 20 persen pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh Brasil kurang lebih hanya sebanyak USD 9 miliar (sekitar Rp 126 triliun) sehingga merugi sebesar USD 11 miliar (sekitar Rp 154 triliun).

Baca Juga: Asian Games, Tiket Kemenangan Jokowi?

Permasalahan-permasalahan finansial ini sudah dirangkum dan ditelisik oleh Andrew Zimbalist dalam bukunya yang berjudul Circus Maximus. Zimbalist menemukan bahwa prestise yang dibawa oleh penyelenggaraan Olimpiade mendorong banyak negara, tidak terkecuali yang masih berkembang untuk memperebutkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Hal tersebut dengan sendirinya sudah dipastikan menaikkan taruhan finansial masing-masing kontestan.

Khususnya bagi negara-negara yang berkembang, beban keuangan yang ditemui di awal proses untuk merebut status tuan rumah masih harus ditambah oleh biaya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan – lazimnya belum tersedia selain di negara-negara yang memang sudah memilikinya sebelum memenangkan posisi tuan rumah. Selain itu, Zimbalist juga mengatakan bahwa keadaan diperparah dengan tidak adanya keuntungan jangka pendek dan panjang yang jelas bagi negara penyelenggara.

Permasalahan yang terakhir sangat kentara dalam kasus Olimpiade Rio 2016 yang diadakan pada tahun 2016. Contohnya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk perhelatan tersebut, Rio de Janeiro menghabiskan sebanyak USD 3 miliar (sekitar Rp 42 triliun) untuk memperpanjang jalur kereta bawah tanahnya.

Kemudian, selepas penyelenggaraannya, pemerintah setempat juga berhadapan dengan pengeluaran tahunan sebesar USD 14 juta (sekitar Rp 196 milia) untuk merawat fasilitas-fasilitas bekas Olimpiade yang gagal dijual ke pihak swasta melalui pelelangan.

Dengan berbagai persoalan finansial yang menghantui, mengapa lantas Indonesia tetap ingin menjadi tuan rumah Olimpiade? Bahkan, pemerintah Indonesia kini mulai menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036.

Unjuk Taring Ekonomi Nasional

Dengan besarnya risiko finansial yang ada di balik penyelenggaraan Olimpiade, sangat mengherankan apabila pemerintah berkeinginan untuk menjadi tuan rumah acara tersebut pada tahun 2032 – bahkan membidik tahun 2036 setelah diumumkan kalah dengan Brisbane (Australia) dalam kontestasinya merebut posisi tuan rumah.

Terlebih, Indonesia dapat dikatakan mendapatkan kerugian dari perhelatan Asian Games 2018. Dari Rp 42 triliun yang digelontorkan pemerintah, Indonesia hanya memperoleh Rp 3,6 triliun dari pengeluaran para penonton.

Memang betul keuntungan yang diperoleh dari perhelatan semacam Asian Games tidak bisa hanya dihitung dari pengeluaran para penonton yang dilakukan selama acaranya sedang berlangsung. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F. Gontha, bahkan mengatakan bahwa Indonesia memperoleh keuntungan sebesar Rp 15 triliun dari sponsor dan iklan di luar penjualan tiket.

Namun, pernyataan tersebut masih belum didukung keterangan resmi lebih dari pernyataan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang mengungkapkan negara memperoleh dampak ekonomi langsung sebesar Rp 22 miliar sepanjang 2015-2018. Jadi, masih belum dipastikan keuntungan akhir yang diperoleh dari perhelatan Asian Games selain dampak ekonomi yang mencakup pengeluaran dan pendapatan.

Kendati demikian, kita masih dapat menakar kerugian dengan melihat nasib light rail transit (LRT) di Palembang dan Wisma Atlet di Jakarta. Sampai tahun 2018, dikabarkan bahwa fasilitas yang pertama telah mengalami kerugian operasional sebesar Rp 8,5 miliar per bulan.

Sementara itu, Wisma Atlet hingga tahun 2020 belum juga dimanfaatkan sebagai hunian komersial. Sinis tapi akurat, kita dapat mengatakan bahwa Wisma Atlet nasibnya diselamatkan oleh pandemi Covid-19 dari keterbengkalaian.

Baca Juga: Jika Deddy Corbuzier Jadi Menpora

Olimpiade Kekurangan Atlet Indonesia

Lantas, apa keuntungan yang diinginkan oleh pemerintah sehingga cukup terdorong untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 nanti? Hal tersebut dijawab oleh Sebastian Strangio dalam artikelnya di The Diplomat.

Strangio mengaitkan keinginan pemerintah untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dengan ambisinya untuk menunjukkan ketangguhan perekonomian Indonesia kepada dunia. Sayangnya, keinginan tersebut bersifat tidak rasional menimbang kesulitan yang pasti dihadapi Indonesia dalam mengupayakannya.

Di satu sisi, ini sejalan dengan perspektif realisme Hubungan Internasional (HI) yang diaplikasikan oleh Brennan K. Berg. Menurut Berg dan rekan-rekannya, pemerintah suatu negara memanfaatkan kesempatan menjadi tuan rumah Olimpiade untuk mempromosikan agendanya yang bersifat politis dan ideologis.

Dalam kasus Indonesia, perhelatan kompetisi olahraga tingkat dunia seperti ini pernah dicoba pada tahun 1963 melalui penyelenggaraan The Games of New Emerging Forces atau yang lazim disebut Ganefo. Melalui acara tersebut, Presiden Sukarno mempromosikan pandangan anti-imperialismenya kepada masyarakat dunia, khususnya negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika.

Dalam suatu pengulangan, seperti yang sudah disebutkan, Indonesia kali ini sepertinya akan menggunakan kesempatan yang serupa untuk menunjukkan taring perekonomian nasionalnya. Asumsi ini diperkuat dengan pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliaman D. Hadad, ketika dirinya menyerahkan surat pengajuan diri negaranya sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 kepada Christophe Dubi. Beliau turut menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan acara ini di tanah air dapat menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia.

Memandang dari lensa tersebut, Olimpiade bisa saja dijadikan ajang pengeluaran, dan bukan pendapatan. Keinginan untuk menguji kemampuan ekonomi Indonesia tidak harus dipenuhi oleh pendapatan.

Sebaliknya, pengeluaran harus ditambah untuk mencari tahu batas-batas kemampuan pemerintah dan warganya untuk mengucurkan sumber-sumber dayanya ke dalam perhelatan internasional yang ditonton oleh dunia. Kesuksesannya terletak di kesuksesan Indonesia dalam mengadakannya, meski berhadapan dengan batasan-batasan ekonomi.

Namun, ambisi ini sekiranya tidak pantas untuk dikejar menimbang kemendesakan perbaikan ekonomi pasca-pandemi yang menghantui berbagai sektor ekonomi nasional. Selain itu, situasi perekonomian sekarang juga mendorong pemerintah untuk menambah utang.

Sampai bulan Maret silam, utang Indonesia sudah menyentuh Rp 6.445,07 triliun atau 41,46 persen dari Pendapatan Domestik Bersih dari sebelumnya 38,68 persen pada tahun 2020. Keharusan Indonesia untuk membayar pembangunan dalam rangka persiapan Olimpiade dan beban-beban perawatan setelahnya akan mengancam upaya pembayaran utang.

Oleh sebab itu, mungkin, bisa dibilang bahwa Indonesia memperoleh keuntungan dari kegagalannya memenangkan posisi tuan rumah. Apabila Sekretaris Jendral Komite Olimpiade Indonesia Ferry Kono pada 21 Juli kemarin mengumumkan sebaliknya, mungkin saja pemerintah dan warga Indonesia harus berhadapan dengan permasalahan ekonomi yang berdurasi panjang tanpa ada jaminan tidak berakhir seperti Brasil yang masih merasakan dampak salah urus Olimpiade 2016. (B68)

Baca Juga: Mimpi Olimpiade Indonesia Terlampau Jauh?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait