Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Menguak Jurus Tjahjo Basmi Radikalisme

Menguak Jurus Tjahjo Basmi Radikalisme


B68 - Tuesday, June 15, 2021 7:30
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, pada Oktober 2019 lalu. (Foto: Kemenpan-RB)

0 min read

Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme para aparatur sipil negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo akan mewajibkan penyanyian lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kendati kebaikan niatnya, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan ini tidak semakin memecah belah masyarakat nantinya.


PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, masyarakat disibukkan oleh isu nasionalisme yang dianggap sensitif oleh banyak pihak. Meningkatnya tren radikalisme dan intoleransi membuat banyak orang bersikap hati-hati dan curiga terhadap sesamanya. Hal ini sangat disayangkan terjadi di Indonesia, negara yang mengusung frasa bhinneka tunggal ika sebagai moto nasionalnya.

Banyak upaya telah dilakukan untuk memutarbalik laju tren yang telah disinggung. Salah satu yang terbaru adalah kebijakan untuk mewajibkan penyanyian lagu Indonesia Raya setiap hari bagi para aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme.

Kebijakan ini tidaklah muncul secara tiba-tiba. Sultan Hamengkubuwono X terlebih dahulu mengumumkan kebijakan serupa untuk diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaannya dengan kebijakan yang ditekankan oleh Tjahjo adalah segmen yang ditujukan untuk menyanyikan Indonesia Raya. Dalam kasus Yogyakarta, Sultan mewajibkan semua orang di ruang publik untuk turut menyanyikan lagu tersebut pada jam 10.00 WIB tepatnya.

Namun, tetap ada kesamaan di antara dua kebijakan tersebut. Keduanya sama-sama ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam salah satu perkataannya, Sultan berharap bahwa kebijakan ini dapat “memompa lagi spirit kenegaraan kita.” Senada dengan Sultan, Tjahjo mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya untuk diterapkan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mewujudkan rasa nasionalisme dalam diri mereka.

Baca Juga: Benci Produk Asing, Anomali Nasionalisme Jokowi?

Asupan Nasionalisme Tiap Hari

Kendati demikian, terdapat pihak-pihak yang menentang kebijakan tersebut. Ketua Pusat Studi Pancasila UPN Veteran Yogyakarta, Lestanta Budiman, berpendapat bahwa keputusan Sultan untuk mewajibkan penyanyian Indonesia Raya di umum kurang dipikirkan dengan baik. Dirinya menganggap kebijakan yang sudah disinggung berpotensi memunculkan masalah berupa hilangnya kesakralan lagu tersebut dan timbulnya konflik di masyarakat.

Demikian, muncul pertanyaan di benak pikiran kita. Mengapa kebijakan penyanyian Indonesia Raya yang seharusnya meningkatkan rasa nasionalisme malah mengurangi kesakralannya? Selain itu, mengapa Indonesia harus memetik pelajaran dari pengalaman lain negara?

Menyoal Loyalitas ASN

Kebijakan penyanyian Indonesia Raya muncul di tengah meningkatnya ancaman radikalisme di tubuh ASN. Tjahjo mengaku bahwa setiap bulan selalu ada ASN yang dipecat karena terpapar oleh paham-paham radikal. Sampai bulan April 2021, diperkirakan sebanyak 70 ASN harus mengalami pemecatan. Banyaknya jumlah ASN yang dipecat tidak harus dikagetkan menimbang sebanyak 30-40 persen ASN diindikasi terpapar paham radikalisme pada tahun 2017.

Jelas, isu radikalisme bukanlah permasalahan yang baru. Hal tersebut sudah terindikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Contohnya, survei yang diadakan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 19,4 persen ASN tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan lebih memilih ideologi khilafah. Pemerintah juga menemukan sebanyak 41 dari 100 masjid milik instansi pemerintah sudah terpapar radikalisme.

Diungkapkannya survei tersebut memunculkan berbagai tanggapan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kala itu, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyarankan agar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperbaiki. Sementara itu, Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Mayjen (Purnawirawan) Soedarmo, mengkhawatirkan hal tersebut dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menariknya, fenomena yang telah disinggung terjadi dalam konteks nasional yang lebih luas. Dalam rentang waktu 2017-2020, radikalisme dan sikap intoleransi mengalami peningkatan di Indonesia.

Pada tahun 2017 sendiri, terjadi 155 kasus intoleransi keagamaan di 29 provinsi Indonesia. Kemudian, pada tahun 2020, survei yang diadakan oleh Wahid Institute menemukan bahwa sikap intoleransi meningkat 8 persen dari tahun sebelumnya menjadi 54 persen.

Baca Juga: Radikalisme, Labeling Mirip PKI?

Mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan, kemunculan wacana yang mewajibkan ASN untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya demi meningkatkan rasa nasionalismenya terasa mendesak. Urgensi tersebut terlihat dengan jelas dalam perkataan Tjahjo yang berbunyi “Jangan biarkan ideologi transnasional radikal tumbuh subur di kalangan ASN.”

Simbolisme Lagu Kebangsaan

Fungsi praktis Indonesia Raya untuk menyatukan masyarakat dan menepis bahaya disintegrasi nasional didasari oleh status yang dimilikinya sebagai simbol kenegaraan. Seperti banyak lagu kebangsaan lainnya, Indonesia Raya merupakan simbol yang mengingatkan masyarakat kembali terhadap peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi dalam sejarah bangunnya negara Indonesia. Peringatan terhadap peristiwa tersebut berkemampuan menyatukan masyarakat di hadapan suatu tantangan.

Pandangan bahwa lagu kebangsaan berkedudukan seperti itu disampaikan oleh Stanly D. Brunn. Beliau mengatakan bahwa simbol kenegaraan yang mengingatkan warganya tentang momen-momen bersejarah memperkokoh struktur legal yang dibentuk untuk menanggapi suatu persoalan. Lebih dari itu, hal tersebut juga berperan dalam pembentukan identitas nasional dan kesetiaan warga negara. Oleh karena itu, tidak jarang lagu kebangsaan diperlakukan dengan penuh penghargaan dan hanya dimainkan pada waktu-waktu tertentu.

Dalam yang sedang dibahas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang dikepalai oleh Tjahjo Kumolo berusaha untuk mengungkit ingatan tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia untuk mendorong implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan persatuan ASN. Dua perasaan tersebut dianggap penting untuk melawan sikap radikalisme dan intoleransi yang sedang berkembang di instansi-instansi pemerintahan maupun ruang publik se-Indonesia.

Sekilas, penerapan kebijakan tersebut terlihat tepat. Namun, permasalahan mulai ditemukan ketika aspek penghargaan terhadap simbolismenya mulai kita bahas.

Sebagai salah satu simbol kenegaraan yang disakralkan, penyanyian lagu Indonesia Raya harus dilakukan dengan mematuhi protokol yang ketat. Protokol tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Salah satu ketetapan yang diatur dalam protokol tersebut tidak lain adalah tempat dan waktu yang diwajibkan untuk penyanyian lagu Indonesia Raya. Berdasarkan UU yang telah disinggung, keputusan untuk mewajibkan penyanyian lagu Indonesia Raya di luar waktu yang sudah ditetapkan tidak dibenarkan.

Baca Juga: Ngabalin Ungkap Radikalisme di Balik UU Ciptaker?

Nasionalisme atau Economic Insecurity

Apabila kebijakan untuk mewajibkan penyanyian lagu Indonesia Raya oleh para ASN dipaksakan, tidak menutup kemungkinan wibawa lagu tersebut akan berkurang. Sehingga, kecuali UU tersebut mengalami perubahan, Menpan-RB Tjahjo Kumolo akan kesulitan untuk membenarkan kebijakan yang telah disinggung.

Belajar dari Tiongkok

Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), hal yang berkebalikan dengan Indonesia terjadi. Bukannya menjadikan lagu kebangsaan mereka lebih bebas untuk digunakan oleh masyarakat, RRT membatasinya. 

Dalam suatu UU yang disahkan pada tahun 2017, pemerintah RRT secara spesifik menetapkan waktu-waktu yang mengharuskan warganya untuk menghormati penyiaran lagu kebangsaan mereka. Di luar waktu-waktu yang sudah ditetapkan, warga tidak dipaksa untuk menunjukkan sikap hormat, seperti halnya di Yogyakarta.

Salah satu pertimbangan RRT adalah untuk menjaga wibawa lagu kebangsaan mereka ketika diputarkan di ruang publik. Pengalamannya dengan oposisi di Hong Kong yang melecehkan lagu kebangsaannya menjadikan pemerintah setempat lebih berhati-hati. Dengan menyempitkan ruang penghormatan terhadap lagu kebangsaannya, pemerintah RRT telah mengurangi potensi jatuhnya lagu kebangsaan mereka ke dalam situasi yang tidak pantas.

Dalam kasus ini, RRT telah berhasil menempatkan lagu kebangsaan mereka ke dalam status yang pantas, yaitu sebagai simbol kenegaraan sakral yang tidak dapat dimainkan di ruang publik secara sembarang. Lebih pentingnya, hal tersebut tidak mengurangi rasa nasionalisme warga RRT, malahan hal tersebut dapat meningkatkan rasa hormat terhadap lagu kebangsaannya ketika dimainkan di waktu-waktu yang penting bagi kehidupan politik Tiongkok.

Indonesia, khususnya Menpan-RB Tjahjo Kumolo dapat belajar dari RRT. Khususnya dalam memahami bahwa frekuensi dinyanyikannya lagu Indonesia Raya tidak berbanding lurus dengan meningkatnya rasa nasionalisme. Upaya untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara lain, tetapi mewajibkan para ASN untuk menyanyikannya setiap hari bukanlah salah satunya. (B68)

Baca Juga: Terorisme Makassar, Radikalisme Bukan Akar Masalahnya?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait