Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Mencari Jokowi di Langit Kelabu Jakarta

Mencari Jokowi di Langit Kelabu Jakarta


B68 - Friday, October 1, 2021 6:00
Mencari Jokowi di Langit Kelabu Jakarta

0 min read

Perguruan Negeri (PN) Jakarta mengabulkan gugatan terhadap pemerintah dalam kegagalannya menjaga kualitas udara di Jakarta. Ini merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia yang terindikasi sedang mengalami perbaikan lingkungan hidup. Keputusan PN Jakarta harus memantik perbaikan lingkungan yang lebih besar?


PinterPolitik.com

Belakangan ini, Indonesia mencetak rekor lingkungan hidup yang cukup baik. Kendati beberapa kontroversi yang muncul akibat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker yang dianggap tidak ramah lingkungan hidup, Indonesia dapat membuktikan bahwa dirinya mampu memperbaiki keadaan lingkungannya di beberapa aspek.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2020 yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lingkungan hidup Indonesia melewati target. Sepanjang tahun 2020, indeks tersebut meningkat sebesar 3, 74 persen, dengan skor sebesar 70,27 persen atau lebih 1,56 persen dari angka 68,71 persen yang ditargetkan. Perlu diketahui bahwa indeks tersebut mengukur banyak hal, seperti kualitas udara dan air.

 Dari berbagai variabel yang diukur, peningkatan terbesar kualitas lingkungan hidup Indonesia dicetak oleh udara dan air. Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya gerakan orang-orang menurunkan polusi udara yang dibuat oleh kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian, pengelolaan sampah yang ada di sungai-sungai Indonesia juga berkontribusi terhadap peningkatan skor IKLH Indonesia.

Tidak berhenti di situ, kabar baik juga kita temukan di sektor kehutanan Indonesia. Di tengah bertambahnya persentase kerusakan hutan primer dunia sepanjang tahun 2019-2020, Indonesia mencetak skor yang berkebalikan. Pengundulan hutan untuk perkebunan sawit di Indonesia menurun sebesar 52 persen, menjadi 38.000 hektar dari sebelumnya 90.000 hektar pada tahun 2019. Angka tersebut memang terkesan masih besar, tetapi kita tidak dapat menafikan drastisnya penurunan yang sudah dicetak.

Baca Juga: Pak Anies, Jakarta Jadi Negara Api

Jokowi Anies Kalah Pengadilan

Di tengah kabar-kabar baik tersebut, masyarakat Indonesia mendengar berita pengabulan gugatan warga Jakarta terhadap pemerintahan atas kegagalan mereka mengendalikan polusi dan menjaga kualitas udara di kotanya. Hal tersebut mempertegas kemendesakan yang ada untuk segera memperbaiki kondisi udara di kota-kota Jakarta. Tidak hanya itu, hal tersebut semakin mendesak pemerintah untuk berbuat lebih baik untuk lingkungan hidup di Indonesia.

Memahami berbagai hal yang terjadi, kita dapat memunculkan sekurang-kurangnya dua pertanyaan. Pertama, mengapa pengabulan gugatan yang telah disinggung penting? Kemudian, apa artinya bagi perjuangan lingkungan hidup di Indonesia?

Warga Jakarta Menggugat!

Pada tanggal 16 September 2021, PN Jakarta Pusat (Jakpus) mengabulkan gugatan Koalisi Ibu Kota terhadap beberapa pihak di pemerintahan. Gugatan tersebut, yang menyangkut polusi udara di Ibu Kota dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa kementerian dan beberapa kepala daerah. Isinya mengharuskan pihak-pihak tergugat untuk menerapkan beberapa langkah yang terkait dengan pengendalian polusi di Jakarta.

Secara lebih rinci, pengadilan memerintahkan tergugat untuk memastikan udara Jakarta sesuai dengan standar lingkungan yang baik. Kemudian, pengadilan juga mengharuskan pihak tergugat untuk menyusun rencana tindakan untuk mengendalikan polusi udara. Terakhir, tergugat juga diperintahkan untuk melaksanakan uji emisi terhadap hal-hal yang menyebabkan polusi di Ibu Kota selagi mengumpulkan dan mengawasi data kualitas udaranya.

Gugatan tersebut – yang dilayangkan oleh Koalisi Ibu Kota pada tahun 2019 – merupakan sebuah citizen lawsuit. Menurut Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Mas Achmad Santosa, citizen lawsuit adalah adalah hak para warga atau individu untuk menuntut pihak-pihak yang dianggap telah merugikan mereka dalam konteks pemenuhan kepentingan umum. Kegagalan atau kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak warganya terhadap udara bersih yang mengakibatkan kerugian-kerugian seperti penyakit di sisi warga termasuk di dalamnya.

Salah satu keunggulan mekanisme citizen lawsuit dalam berhadapan dengan permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian pemerintah adalah bentuk keputusan pengadilannya yang berpotensi memiliki dampak luas. Berbeda dengan jenis-jenis gugatan lainnya, citizen lawsuit mengikat pihak tergugat kepada kewajiban hukum untuk menerapkan tindakan-tindakan yang relevan – perencanaan dan penerapan rencana aksi perbaikan kualitas udara dalam kasus ini. Demikian, keharusan pemerintah untuk benar-benar menerapkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperbaiki udara Jakarta semakin kuat.

Kompensasi Untuk Polusi

Kerugian yang diakibatkan oleh polusi udara di Jakarta sangatlah besar. Sepanjang bulan Januari hingga Juli 2020, Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp23 triliun – atau setara dengan 175 persen defisit BPJS Nasional – akibat polusi udara.

Baca Juga: Siasat Sri Mulyani di Pajak Karbon

Tidak hanya itu, polusi udara juga memakan korban jiwa sebanyak 13.000 orang pada tahun yang sama. Kedua angka tersebut menunjukkan jumlah yang cukup signifikan untuk mendesak pemerintah melakukan sesuatu terhadap kualitas udara di Jakarta.

Solusi yang diberikan oleh pengadilan untuk menghentikan atau memperlambat laju kerugian tersebut adalah dengan memerintah pihak-pihak yang tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian lingkungan yang mungkin akan membutuhkan pembuatan infrastruktur. Dengan kata lain, polusi tidak dilarang, tetapi pihak-pihak yang membuat polusi tersebut harus bertanggungjawab terhadapnya dengan mengawasi dan mengendalikan kualitas udara di tempat-tempat mereka beraktivitas.

Hal tersebut sejalan dengan aspek ‘keadilan’ dari Teori Politik Perubahan Iklim yang dituliskan oleh Akademisi Princeton University Melissa Lane. Beliau berpandangan bahwa aspek ‘keadilan’ menyangkut upaya distributif untuk menjadikan pihak yang memproduksi polusi lebih bertanggungjawab terhadap pencemaran lingkungannya. Dalam kasus ini, pihak yang disinggung ‘membayar’ kerugian yang dialami oleh masyarakat luas dengan menaati beberapa regulasi yang menjadikan polusi lebih berongkos mahal di sisi mereka.

Baiknya Tidak Diabaikan

Menariknya, pengabulan gugatan yang telah disinggung tidak mendapatkan sambutan yang baik dari beberapa pihak. Diketahui bahwa KLHK tengah berupaya mengajukan banding kepada pengadilan. Sementara itu, pemerintah sedang menunggu peninjauan KLHK untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Faldo Maldini. Tanggapan tersebut sangat berbeda dari tanggapan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan dirinya siap melaksanakan perintah-perintah pengadilan.

Baca Juga: Mencari Peran Pemerintah Atasi Polusi

Saatnya Langit Jakarta Kembali Biru

Berhadapan dengan tanggapan seperti itu, Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan bahwa dirinya mengkhawatirkan tanggapan pemerintah secara keseluruhan. Bondan mengungkapkan bahwa isi kepala presiden seringnya tidak berbeda dengan KLHK yang dibawahinya, sehingga apabila KLHK menyampaikan tanggapan yang kontradiktif terhadap putusan pengadilan, presiden juga kemungkinan melakukan hal yang sama.

Sangat disayangkan apabila Presiden Jokowi nantinya bersikap tidak akomodatif terhadap putusan pengadilan yang telah dibahas. Juga disayangkan apabila pemerintah malah mematikan percikan perubahan yang dinyalakan oleh putusan tersebut di tengah membaiknya rekor lingkungan hidup Indonesia. Apabila demikian, kita akan berhadapan dengan akhir dari tren perbaikan yang telah berlangsung dalam waktu yang dekat.

Sementara itu, terdapat jalur lainnya yang bisa ditempuh oleh pemerintah. Mereka dapat mengambil kekuatan politik yang dihasilkan oleh penerimaan gugatan yang telah dilayangkan dan menerapkan poin-poin tuntutan-tuntutannya. Generasi mendatang – terutama di kota-kota dan berbagai wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara yang signifikan akan berterimakasih kepada apa yang kita lakukan dan putuskan saat ini.

Terlebih, aspek ‘keadilan’ dari teori politik yang sebelumnya diangkat juga menyangkut keberlangsungan hidup orang-orang yang akan lahir di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu penggugat Elisa Sutanudjaja terhadap respon pemerintah, harus menunggu berapa anak-anak lagi yang terkena penyakit sebagai dampak dari polusi udara. Komentar tersebut menunjukkan keinginan banyak orang akan kesempatan penerus mereka menikmati kehidupan yang sehat di lingkungan yang bersih.

Pemerintah harus menanggapi hal ini dengan serius. Pencapaian-pencapaiannya di bidang lingkungan hidup akhir-akhir ini sudah baik, tetapi belum memuaskan. Ketidakpuasan muncul tersebut dapat muncul kala tren perbaikan yang telah disinggung tidak dilanjutkan, dan sebaliknya malah dihentikan dengan bersikap apatis terhadap keputusan pengadilan yang ada. Putusan yang telah diberikan menunjukkan semakin pentingnya isu lingkungan. Seberapa penting hal tersebut, dan seberapa besar dampaknya bergantung kepada pemerintah. Menarik untuk dilihat kelanjutannya. (B68)

Baca Juga: Pajak Karbon, Solusi Polusi Jakarta?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait