Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Membaca Taktik Demokrat “Serang” PDIP

Membaca Taktik Demokrat “Serang” PDIP


B68 - Thursday, September 16, 2021 18:00
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Peringatan Dua Dekade Demokrat pada 9 September 2021 lalu. (Foto: Partai Demokrat)

0 min read

Lama beroposisi, Partai Demokrat tidak berkesempatan menunjukkan kemampuan partainya. Pengalaman hidup di bawah pemerintahan Partai Demokrat sudah menjadi ingatan yang jauh bagi banyak orang. Demi meningkatkan popularitasnya, partai tersebut sepertinya sedang berusaha membandingkan keadaan Indonesia kini dengan saat diperintahnya.


PinterPolitik.com

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung kondisi utang Indonesia yang memprihatinkan. Hal tersebut dilakukannya pada hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-20, seraya ingin mengingatkan masyarakat kembali kepada kinerja dan prestasi-prestasi partainya dalam memerintah Indonesia di masa lampau.

Penyinggungan tersebut dapat diartikan sebagai kritik pedas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus pernyataan kepada publik bahwa Partai Demokrat masih berniat untuk menanggapi berbagai isu yang penting bagi Indonesia.

Dalam ungkapannya, AHY membandingkan kondisi utang Indonesia pada masa kepresidenan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau menegaskan bahwa utang pada masa kepresidenan ayahnya yang mendahului Jokowi lebih terkendali dan baik daripada saat ini. Penekanan beliau berikan kepada fakta bahwa utang Indonesia sudah menembus angka Rp6.500 triliun – melampaui batas rasio 40 persen utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sering digadang-gadang oleh banyak pihak sebagai zona aman bagi Indonesia dalam berhutang.

Selain itu, AHY juga menyinggung prestasi-prestasi ekonomi pemerintahan SBY lainnya. Beberapa di antaranya adalah pelunasan utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan rasio utang sebesar 24 persen terhadap PDB yang dapat terjaga.

Baca Juga: Demokrat Perjuangan, AHY Bisa Jadi Megawati

Demokrat PKS Tak Diajak Pilpres

Selain itu, AHY juga mengatakan bahwa pemerintahan ayahnya berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi kedua terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di antara negara-negara Group of Twenty (G-20) lainnya pada saat perekonomian dunia sedang diterpa oleh resesi pada tahun 2008.

Tidak ketinggalan, keberhasilan-keberhasilan tersebut juga disebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kemampuan Indonesia membangun infrastruktur-infrastruktur seantero Indonesia yang  menjadi salah satu visi Jokowi. Dengan mengaitkan keberhasilan proyek-proyek infrastruktur dengan kinerja pemerintahan SBY, AHY secara tidak langsung menyampaikan bahwa Partai Demokrat yang pada saat itu berkuasa memiliki kontribusi yang besar terhadap arah dan laju perekonomian Indonesia pasca-Pemilu 2014. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia diingatkan bahwa performa Indonesia saat ini tidak luput dari peran Partai Demokrat.

Kritik atau pernyataan politis bisa jadi menandakan bahwa Partai Demokrat melalui AHY berupaya mengingatkan rakyat Indonesia terhadap kinerja mereka di masa lampau. Dalam upayanya untuk melakukan hal tersebut, mereka juga membandingkan keadaan ekonomi – khususnya utang – masa kini dan dahulu ketika Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat.

Terdapat sekurang-kurangnya dua pertanyaan yang dapat diajukan melihat peristiwa ini. Mengapa Partai Demokrat mengangkat isu ekonomi, terutama utang pada masa pemerintahan Jokowi? Kemudian, apakah tindakan ini bisa meningkatkan popularitas Partai Demokrat?

Kembali Memperkarakan Utang

Sampai dengan saat ini, sudah jelas bahwa AHY dan Partai Demokrat bukan merupakan satu-satunya pihak yang menunjukkan keprihatinan mereka terhadap utang Indonesia di muka umum. Kondisi utang Indonesia merupakan isu yang sudah berulang kali diangkat ke ruang diskursus politik nasional.

Pada bulan Agustus silam, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier memperingatkan pemerintah terhadap bahayanya salah urus pendanaan upaya penanganan pandemi dengan menggunakan utang. Kemudian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga meminta pemerintah menjaga rasio utangnya.

Selanjutnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan bahwa kebutuhan Indonesia untuk membayar utang-utangnya sudah mulai mencekik Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Keprihatinannya senada dengan kritik Bawazier yang pada dasarnya meminta pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola utang-utangnya.

Baca Juga: Siapa the Wolf of Demokrat?

Basri bahkan memproyeksikan bahwa utang Indonesia akan melebihi angka Rp8.000 triliun pada akhir tahun 2022. Rekor tersebut menandai meningkatnya utang Indonesia sebesar 3 kali lipat dari masa pemerintahan SBY.

Lebih rinci, Basri juga menyinggung pandangan yang menakar sehat atau tidak sehatnya utang negara dari rasionya terhadap PDB. Rasa aman yang diberikan oleh indikator yang menunjukkan bahwa utang Indonesia tidak melebihi rasio 40 persen terhadap PDB – lebih rendah dari banyak negara lainnya dirasa menyesatkan.

Berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Yunani dan Singapura, Basri menekankan bahwa beban bunga yang dihadapi oleh tiga negara tersebut lebih rendah dari Indonesia. Hal tersebut memberikan keringanan yang tidak dinikmati oleh Indonesia.

Perlu dicatat bahwa Basri juga mengakui bahwa penambahan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid-19. Namun, beliau juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa keharusan pemerintah untuk menangani pandemi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak boleh menjadikan pemerintah lalai dalam mengelola utang Indonesia.

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia memiliki kemampuan membayar yang secara relatif tidak kuat. Demikian, kompetensi pemerintah dalam mengelola utangnya lah disadari oleh AHY dan Partai Demokrat sebagai isu yang dapat kembali diungkit.

Mengenang Rekor Demokrat

Mengenang rekor-rekor Partai Demokrat dalam memerintah serta mengingatkannya kepada masyarakat sangat penting bagi partai tersebut, terutama dalam konteks persaingan elektoral mendatang. Kenyataan bahwa rekor yang disinggung bersinggungan dengan kerisihan masyarakat terhadap kondisi utang yang banyak diperbincangkan semakin mempertajam nilainya dalam diskursus publik.

Pentingnya ingatan-ingatan dan promosi terhadap rekor-rekor tersebut dapat terlihat wajar apabila kita mengacu kepada pandangan sarjana Ilmu Politik New York University, Tiberiu Dragu dan Xiaochen Fan, terhadap agenda setting dalam konteks elektoral. Mereka berpendapat bahwa partai politik akan mempromosikan isu yang dapat meningkatkan popularitas dan perolehan suaranya. Boleh jadi, itulah yang dilakukan oleh Partai Demokrat.

Baca Juga: SBY, Personalisasi Partai Demokrat?

Demokrat Siap Dukung Penundaan Infrastruktur

Tujuh tahun sejak pemerintahan terakhir yang dikuasai oleh Partai Demokrat, kini partai tersebut merupakan bayangan dari masa lalu mereka. Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai tersebut hanya memperoleh 54 kursi di Senayan – terjun bebas dari perolehan 150 kursi pada tahun 2009. Nasib elektoral mereka juga disinyalir semakin terpuruk setelah terjadinya perpecahan internal yang berakhir dengan terjadinya kudeta yang digerakkan oleh Moeldoko.

Kendati demikian, baru-baru ini memang terasa angin perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Indostrategic, kita dapat menemukan bahwa elektabilitas Partai Demokrat meningkat ke angka 8,9 persen – hanya di bawah PDI Perjuangan dan Gerindra dan 0,2 persen di atas PKS. Peningkatan tersebut digadang-gadang terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,.

Dalam kondisi seperti ini, Partai Demokrat akan sangat diuntungkan oleh upaya-upaya untuk mengkritik kinerja pemerintah secara tegas. Salah satu isu yang dapat dimanfaatkan oleh Partai Demokrat adalah utang pemerintah kini.

Apabila terlaksana dengan baik, upaya kritis ini dapat semakin menyoroti buruknya pengelolaan utang pemerintah sekaligus memosisikan Partai Demokrat sebagai aktor politik sebagai alternatif yang mungkin dapat membawa perubahan.

Menariknya, selagi Partai Demokrat mengingatkan masyarakat tentang prestasi-prestasinya selama memerintah, beberapa permasalahan yang terjadi pada era kekuasaanya juga berpotensi muncul kembali ke permukaan. Di satu sisi, terdapat narasi yang menggambarkan Partai Demokrat sebagai partai yang dapat mengatur perekonomian Indonesia dengan baik, terutama menimbang kondisi perekonomian dunia pada saat itu.

Bisa jadi, sedari awal Partai Demokrat memang disulitkan dalam menghadirkan dirinya sebagai alternatif dari status-quo yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pandangan sarjana ilmu politik Ludger Helms bahwa partai-partai yang lama sudah tidak berkuasa sulit menarik dukungan karena masyarakat tidak memiliki ingatan atau pengalaman diperintah oleh partai-partai seperti itu, sehingga tidak dapat membayangkan suatu alternatif yang mungkin disediakan oleh mereka dan membandingkannya dengan kinerja partai yang berkuasa.

Demikian, Partai Demokrat harus lebih mempertajam kritik mereka perihal utang, terutama agar dapat membalikkan pembenaran pemerintah bahwa utang diperoleh untuk keperluan menghadapi pandemi. Menarik untuk diamati kelanjutan taktis dari partai tersebut. (B68)

Baca Juga: Gantikan PDIP, Demokrat Dukung Jokowi?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait