Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Membaca ‘Manuver Keagamaan’ Anies

Membaca ‘Manuver Keagamaan’ Anies


B68 - Monday, January 10, 2022 7:00
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) menyerahkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Pelita pada Desember 2021 lalu. (Foto: Facebook/Anies Baswedan)

0 min read

Seperti lazimnya pejabat lain pada saat Hari Raya Natal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut memberikan ucapan perayaan. Namun, beliau melangkah lebih jauh dengan melakukan serangkaian aksi yang semakin menonjolkan perhatiannya terhadap hari raya ini. Mengapa Anies melakukan hal tersebut?


PinterPolitik.com

Melanjutkan kebiasaannya pada tahun-tahun sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali merayakan Natal. Beberapa tindakannya yang terkesan merangkul kelompok agama minoritas di Jakarta bukanlah suatu hal yang dibayangkan terjadi pada tahun 2017 – ketika dirinya diterpa isu intoleransi dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Namun, tindakan-tindakan sebelumnya menunjukkan bahwa Anies lebih dari mampu untuk bertolak belakang dengan citra yang diperolehnya pada tahun 2017 silam.

Perilaku Anies pada saat Hari Raya Natal 2021 memiliki perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Beliau tidak berhenti di pemberian ucapan natal dan pengadaan acara perayaan semata; seperti pelaksanaan acara natalan di beberapa titik di Jakarta untuk pertama kalinya pada tahun 2019. 

Lebih dari itu, Anies juga meresmikan revitalisasi Gereja Immanuel yang ada di kawasan Gambir. Kemudian, dirinya juga memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada dua gereja yang berada di kawasan Tambora dan Lubang Buaya.

Langkah-langkah tersebut bisa kita pahami dalam rangka keinginan Anies untuk membangun kehidupan sosial yang sehat dan dinamis di Jakarta. Hal itu disampaikan olehnya melalui media sosial pada hari natal. Dalam pesan tersebut, Anies mengungkit trilogi pembangunan agama yang meliputi langkah “menggerakan, memulihkan, dan menyatukan.” Dua langkah terakhir mungkin bisa dijadikan titik perhatian bagi kita yang menyaksikan bagaimana perjalanan Anies menuju kursi gubernur dicemari oleh isu-isu intoleransi yang memecah masyarakat.

Melihat semua itu, kita bisa memiliki spekulasi yang menduga langkah-langkah Anies sebagai upaya membangun citra pluralis yang bisa digunakan untuk meraih tujuan-tujuan politis yang kini disematkan kepadanya oleh beberapa pihak, termasuk perolehan jabatan presiden dalam pemilihan umum presiden (pilpres) yang akan diadakan pada tahun 2024 mendatang. 

Baca Juga: Gabung Demo Buruh, Populisme ala Anies?

Mau Pak Anies Gabung PKB

Namun, sebelum berlanjut ke situ, kita pertama-tama perlu mengetahui alasan di balik munculnya kecenderungan Anies untuk menunjukkan sikap-sikap pluralis dan toleran. Mengapa Anies menunjukkan sikap-sikap itu sekarang?

Ubah Citra, Dulang Suara?

Berbagai sikap dan tindakan Anies yang bertolak belakang dengan peninggalannya yang memecah belah masyarakat dari Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 silam bisa dijelaskan oleh cyclical theory. Teori yang dikembangkan oleh dua Akademisi University of Cincinnati David Resnick dan Norman C. Thomas membahas pergerakan maju dan mundur dari suatu tren di tengah masyarakat. Sesuai dengan situasi dan kondisi, masyarakat bisa menjauh dari status-quo dan kembali lagi ke status-quo ante atau suatu keadaan yang ada sebelumnya.

Demikian, pergerakan Anies ke wacana dan aksi-aksi bercorak toleransi dan pluralisme bisa diartikan sebagai penyesuaiannya terhadap keadaan di Jakarta dan nasional yang secara umum menunjukkan preferensi terhadap bertahannya situasi keberagaman, beserta keamanan yang melindungi keberagaman tersebut — suatu kondisi yang sempat hilang pada saat Pilgub DKI Jakarta dan beberapa waktu sesudahnya. 

Saat ini, beberapa pihak menemukan bahwa tingkat toleransi di Indonesia sedang membaik. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menemukan bahwa persentase toleransi antar-umat beragama meraih angkat 72,39 persen – sebuah peningkatan dari angka 67,46 persen pada tahun 2020 silam. Tidak hanya itu, SETARA Institute juga menemukan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mengalami penurunan menjadi 202 kasus pada tahun 2018 dari 270 kasus dua tahun sebelumnya. 

Keadaan ini sangat berbeda dengan tahun 2016-2017, ketika Indonesia sedang diterpa oleh isu-isu intoleransi. Social Progress Index menemukan bahwa skor toleransi dna inklusi Indonesia mengalami penurunan dari angka 32,30 persen ke 29,57 persen pada tahun 2016. Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menemukan bahwa indeks kerukunan beragama turun dari angka 75,47 persen ke angka 72,27 persen pada tahun 2017. 

Baca Juga: Anies dan Ganjar Butuh “Powerbank”?

Mengacu kepada perubahan tren di atas, menjadi suatu hal yang bijak bagi seorang Anies untuk membangun citra toleran dan pluralis. Cara-cara yang digunakan Anies dan pendukungnya pada saat Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017 silam – yang dinilai memecah belah oleh beberapa pihak – tidak bisa digunakan lagi. 

Apabila kita menganalogikan Anies sebagai bandul, dirinya harus berputar ke arah wacana-wacana toleransi dan pluralis saat Jakarta dan Indonesia menunjukkan adanya keinginan untuk kembali memperkokoh persatuan dalam konteks kehidupan beragama setelah terpecah sebelumnya. Tindakan-tindakan yang sebaliknya akan sangat merugikan Anies. 

Oportunisme Anies Bekerja

Setelah memahami kondisi umum yang akhirnya mendorong Anies untuk menunjukkan preferensi yang kuat terhadap wacana toleransi dan pluralisme, kita harus memahami pemilihan waktu yang dilakukan oleh dirinya untuk menunjukkan hal tersebut. Dari semua waktu yang bisa dipilih oleh Anies untuk meresmikan revitalisasi Gereja Immanuel dan memberikan IMB untuk dua gereja di Jakarta, mengapa Hari Raya Natal dipilih?

Jawaban di baliknya bisa kita temukan dalam pola-pola Anies dalam menghadirkan gebrakan di ruang politik. Lebih lanjut, hal tersebut juga tidak jauh dari label atau tuduhan oportunis yang disematkan oleh beberapa pihak kepada Anies sebagai salah satu sifatnya dalam berpolitik. Perwujudan sikap itu bisa kita lihat dalam keputusan Anies untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan di tengah gerakan demonstrasi buruh.

Dalam rentang waktu yang cukup berdekatan Anies merevisi kenaikan UMP DKI Jakarta dari Rp37.749 menjadi Rp225.667 pada tahun 2022. Tentunya, hal ini mendapatkan pertentangan dari kalangan pengusaha di ibu kota. Namun, Anies bisa menyandarkan dirinya ke dukungan kalangan buruh yang berkesempatan menemuinya di Balai Kota dalam demonstrasi penuntutan kenaikan UMP yang diadakan pada bulan November tahun lalu.

Baca Juga: Mungkinkah Anies “Terperosok” Sumur Resapan?

Anies Gak Usah Maju Aja

Melalui tindakan itu, kita bisa melihat bahwa salah satu metode yang digunakan oleh Anies dalam berpolitik adalah pemanfaatan momentum — tidak terkecuali dalam rangkaian revitalisasi dan pemberian IMB gereja yang dilakukan pada saat rangkaian hari raya natal. Bagi Anies, upayanya untuk “memulihkan” dan “menyatukan” kembali masyarakat Jakarta dalam rangka mengikuti tren nasional bisa diperkuat dengan pemanfaatan momentum natal.

Popularitas yang diperoleh Anies dari pemanfaatan berbagai momentum bisa memberikan perlindungan yang memadai dari pihak-pihak yang memiliki sikap kontra terhadapnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin yang melihat pemanfaatan momentum oleh para politisi sebagai ajang mencari popularitas.

Sama seperti revisi UMP yang dilakukan setelah mendapatkan dukungan yang besar dan jelas dari kalangan buruh, Anies juga menjadikan momentum Hari Raya Natal sebagai pendukung berbagai kebijakannya untuk menghadirkan suasana yang lebih toleran dan plural. Di sini, sosok Anies memperlihatkan oportunitasnya yang diwujudkan dengan penuh perhitungan untuk meloloskan perubahan-perubahan yang mungkin akan menjadi kontroversi jika dilakukan pada saat yang berbeda.

Demikian, menarik untuk melihat kelanjutan berbagai sikap dan tindakan pragmatis Anies dalam menyesuaikan dengan tren regional dan nasional. Apakah ke depannya beliau akan memanfaatkan momentum untuk melancarkan agenda-agendanya yang lain? 

Kita mungkin bisa menunggu Hari Raya Imlek pada Februari 2022 mendatang untuk mengetahui apakah dirinya akan kembali melakukan memanfaatkan momentum-momentum hari raya keagamaan untuk membangun suasana toleransi dan pluralisme di Jakarta. Sebagai contoh, apakah Anies akan mengesahkan suatu klenteng atau vihara sebagai bangunan bersejarah – layaknya Gereja Immanuel yang baru diberikan keistimewaan tersebut? (B68)

Baca Juga: Sukseskah Anies Letakkan Warisan Politik?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait