Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Marsinah dan Urgensi Partai Buruh

Marsinah dan Urgensi Partai Buruh


B68 - Sunday, May 9, 2021 19:00
Sejumlah buruh perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melaksanakan aksi guna menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law di Jakarta. (Foto: AFP)

0 min read

Kegagalan gerakan buruh untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dunia berpotensi meningkatkan potensi terjadinya ketidakadilan atas mereka. Pembentukan partai buruh di Indonesia bisa mengecilkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan di lingkungan kerja.


PinterPolitik.com

Dalam sejarah politik Indonesia, kelompok buruh/pekerja sebenarnya pernah memiliki momentum politik yang kuat. Banyak aktivis yang bermunculan guna membela perjuangan dan gerakan buruh – baik di era Orde Lama maupun Orde Baru.

Marsinah, misalnya, merupakan salah satu tokoh aktivis buruh yang berjuang di bawah rongrongan rezim Orde Baru. Meski perjuangannya berakhir nahas dengan ditemukannya Marsinah yang tewas pada 8 Mei 1993, tokoh perempuan ini pun tetap menjadi simbol perjuangan akan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Namun, sudah bukan lagi menjadi rahasia gerakan buruh di Indonesia saat ini sudah tidak sekuat dahulu Meskipun terdapat penambahan jumlah konfederasi dan federasi serikat pekerja/buruh, terjadi pengurangan anggota yang drastis selama kurang lebih dua dekade reformasi.

Menurut mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, terdapat sekitar 9 juta anggota serikat buruh pada awal era reformasi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang terbaru, pada tahun 2020 hanya terdapat 3,23 juta anggota serikat pekerja/buruh. Pemerosotan tersebut memberikan dampak buruk yang besar terhadap kemampuan serikat untuk bergerak.

Berkurangnya jumlah anggota serikat pekerja/buruh diduga oleh Hanif Dhakiri berawal dari kejenuhan anggota terhadap pimpinan mereka. Beliau menilai bahwa elite-elite buruh yang menggerakkan serikat belum dapat memenuhi harapan-harapan anggotanya. Malahan, mereka lebih mementingkan ambisi politis masing-masing.

Selain menggerus kepercayaan dari anggota serikat-serikat yang dipimpin oleh mereka, orientasi para pemimpin terhadap pemenuhan ambisi politis sepihak juga memecah kekuatan serikat buruh. Lagi, Hanif Dhakiri mengungkapkan bahwa tidak jarang ketidaksepakatan antara tokoh-tokoh teratas berakhir dengan pendirian serikat pekerja/buruh baru yang memecah serikat yang sudah ada.

Ketidakpuasan anggota serikat pekerja/buruh juga sempat disinggung oleh Dosen Ketenagakerjaan Pascasarjana Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Menurutnya, serikat pekerja/buruh sudah tidak dapat diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Berbeda dengan Hanif Dhakiri, Trubus turut mengkritik hubungan yang dimiliki oleh para pimpinan serikat dengan partai-partai politik.

Sebagai sebuah organisasi massa, serikat pekerja/buruh tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang signifikan apabila jumlah anggotanya tidak mencukupi. Situasi tersebut mendorong mereka untuk mengorbit partai-partai politik yang memiliki kepentingannya sendiri dalam menggandeng serikat pekerja/buruh.

Baca Juga: Omnibus Law: Buruh “Jinakkan” Jokowi?

Mengenang Jalan Juang Marsinah

Dari segi finansial, elite-elite politik yang berafiliasi dengan partai dapat menyediakan pendanaan bagi serikat pekerja/buruh yang tidak lagi mampu mengumpulkan iuran dalam besaran yang dibutuhkan. Dengan ancaman penarikan sumbangsih keuangan, para pimpinan serikat dapat dialihkan perhatiannya dari advokasi kepentingan buruh ke kepentingan-kepentingan elit politik.

Kendati demikian, mengorbit partai politik bukanlah satu-satunya cara serikat pekerja/buruh untuk menggalang kekuatan dari kalangan eksternal. Serikat pekerja/buruh juga mengandalkan elemen-elemen masyarakat seperti mahasiswa untuk memperkuat jumlah mereka ketika sedang melakukan aksi demonstrasi di berbagai kesempatan. Contohnya, pada tanggal 1 Mei kemarin, serikat-serikat buruh bersama dengan mahasiswa mengadakan aksi demonstrasi di Jakarta untuk menuntut beberapa hal, salah satunya pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Bergabungnya mahasiswa dapat menunjukkan bahwa dalam beberapa kesempatan, serikat pekerja/buruh memang tidak sepenuhnya bergantung pada partai-partai politik. Hal tersebut menjadi alternatif dari keikutsertaan atau penyertaan serikat ke dalam agenda politik partai yang hanya memandang mereka sebagai sekadar kendaraan politik.

Meski demikian, kolaborasi dengan mahasiswa sendiri tidak dapat memenuhi terwujudnya agenda serikat pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya secara efektif. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam unjuk rasa tidak jarang berhenti diperbincangkan ketika aksi tersebut berakhir.

]Ketidakefektifan tersebut diimplikasikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah ketika masyarakat sedang berdemonstrasi untuk melawan pengesahan RUU Ciptaker. Bagi Dedi, tuntutan-tuntutan yang disalurkan melalui demonstrasi pada akhirnya pasti berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik pihak yang berwenang, seperti presiden.

Pada saat itu, Presiden Joko Widodo sepertinya berada dalam posisi yang sulit untuk membatalkan UU Ciptaker dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk tidak melakukan hal tersebut meskipun masyarakat banyak yang menyuarakan keinginan mereka agar presiden menerbitkan Perppu. Kasus ini dapat menjadi contoh lemahnya demonstrasi dalam mengawal aspirasi suatu kelompok hingga menjadi produk legislasi.

Demikian, dapat dikatakan bahwa serikat pekerja/buruh tidak akan mampu mengadvokasikan kepentingan-kepentingan anggotanya secara efektif. Terlebih ketika upaya advokasi tersebut sudah memasuki ranah legislatif. Kendati buruh bisa memberikan tekanan, tekanan tersebut tidak dapat menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah yang mendalam.

Lantas, dengan fakta bahwa momentum politik gerakan buruh yang semakin kocar-kacir, apakah ini pertanda bahwa partai buruh perlu berdiri di Indonesia? Mengapa keberadaan partai buruh bisa menjadi jawaban akan kepentingan kelompok buruh/pekerja yang selama ini sulit terwakilkan?   

Partai sebagai Keberlanjutan Gerakan Buruh?

Untuk meneruskan advokasi terhadap aspirasi mereka sampai pada tataran legislatif, buruh/pekerja dan serikat-serikatnya dapat menempuh jalan lain. Selain mengorbit partai-partai yang sudah ada atau bergabung dengan kekuatan alternatif seperti gerakan mahasiswa, buruh secara teoretis dapat mendirikan partai. Hal tersebut sudah dilakukan oleh banyak serikat buruh di berbagai negara termasuk Indonesia pada masa lampau.

Selama ini, serikat pekerja/buruh sebagai organisasi yang mengatur pergerakan buruh sering kali mengalami kekisruhan internal. Tidak jarang tokoh-tokoh teratasnya membentuk serikat baru dari yang sudah ada sebagai bentuk ketidaksepakatan terhadap sesama mereka.

Hal tersebut bukan tidak mungkin memperlemah gerakan buruh dengan memecah kekuatan mereka ke dalam serikat-serikat yang lebih kecil. Kehadiran partai buruh dapat mengecilkan potensi terjadinya hal tersebut.

Baca Juga: Menaker: Wasit Buruh vs Pengusaha

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik memiliki empat fungsi. Dua di antaranya akan disinggung sekarang. Pertama adalah partai memainkan fungsi pengaturan konflik. Kehadiran partai politik diharapkan dapat menjaga agar konflik yang terjadi di tataran elite politik, termasuk elite buruh tidak melebar hingga menimbulkan dampak negatif yang terlalu besar.

Upaya untuk menjaga agar pertikaian para elite tidak memuncak adalah dengan mendorong mereka untuk bekerja sama dengan satu sama lain demik kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Arend Lijphart yang meneliti demokrasi di negara-negara yang memiliki banyak kelompok politik, seperti Belanda dan Malaysia.

Kemudian, berbeda dengan gerakan yang mengandalkan aksi massa seperti unjuk rasa, partai politik dapat memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk memperjuangkan agenda politiknya secara konsisten dan berkelanjutan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kepentingan-kepentingan yang diadvokasikan dalam berbagai aksi demonstrasi tidak jarang berhenti diperbincangkan setelah berakhirnya aksi tersebut.

Kehadiran suatu partai dapat meneruskan advokasi tersebut di parlemen bahkan setelah aksi demonstrasi berakhir, meskipun hasil advokasinya tentu akan disesuaikan dengan negosiasi yang terjadi di antara partai-partai yang ada.

Berkaitan dengan advokasi di parlemen, Miriam Budiardjo mendapati bahwa partai politik memiliki fungsi komunikasi politik yang mencakup penggabungan kepentingandan perumusan kepentingan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, partai politik menampung aspirasi-aspirasi yang dimiliki oleh konstituen mereka, dalam kasus ini pekerja/buruh, dan mengolahnya untuk disampaikan kepada para pembuat kebijakan melalui parlemen. Produk dari artikulasi ini adalah perumusan instrumen hukum dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi konstituen.

Meskipun perbincangan partai buruh dapat menunjukkan adanya angin segar bagi mereka yang ingin mengadvokasikan kepentingan pekerja/buruh secara lebih konsisten dan teratur, terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi apabila wacana tersebut ingin diwujudkan.

Rekam Jejak Partai Buruh di Indonesia

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Indonesia bukanlah negara yang belum memiliki pengalaman dengan partai buruh. Sejak era Orde Lama, beberapa partai buruh atau partai yang berbasis pemilih buruh sudah mengalami jatuh-bangun.Mulai dari Partai Buruh Indonesia (1945) hingga Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) pimpinan Muchtar Pakpahan yang gagal mengikut pemilu tahun 2019 silam, semua telah berupaya untuk membangun kekuatan politik berbasis buruh yang kuat.

Kendala utama yang dihadapi oleh pendiri partai adalah yang secara teoretis ingin diatasi oleh kehadiran partai. Sebagai kelompok masyarakat, pekerja/buruh masih dianggap tidak mampu untuk menyatukan suara. Mereka terlalu terpecah secara sosial dan politik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Nabiyla Risfah Izzati. Menurutnya, ketidakkompakan tersebut diindikasikan oleh dua hal, yaitu terpecahnya serikat pekerja/buurh dan rendahnya perolehan suara PPPI dalam pemilu yang diadakan pada tahun 2009.

Selain itu, ongkos untuk berpolitik juga menjadi hambatan yang besar bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan partai buruh di Indonesia. Hambatan tersebut dialami oleh Mochtar Pakpahan ketika wacana untuk membangkitkan kembali partai buruh dimunculkan pada tahun 2019. Beliau mengungkapkan bahwa serikat buruh sendiri tidak mampu menggalang dana yang cukup untuk berpolitik, apalagi bersaing dengan partai-partai lainnya yang sudah memiliki pendanaan kuat.

Hambatan-hambatan tersebut tidak dialami oleh partai-partai buruh lainnya yang sudah berdiri sejak abad ke-19. Partai Buruh Inggris dan Partai Sosial-Demokrat Jerman, misalnya, menemukan dukungan serikat pekerja/buruh yang kuat pada saat itu.

Baca Juga: Politik Buruh di Balik Omnibus Law

Mungkinkah Partai Buruh di Indonesia

Lebih dari itu, mereka bangkit dalam suasana sosial yang sedang membentuk kesadaran kelas para buruh sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari kelas menengah. Demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi di masa lampau sudah memenuhi prasyarat-prasyarat pembentukan partai buruh.

Sampai saat ini kondisi yang menjadi prasyarat pembentukan partai buruh belum terpenuhi di Indonesia. Hal tersebut diperumit dengan adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk membangun kesadaran politik yang sejalan dengan ideologi nasionalisme dan agama – bukan yang bernuansa buruh seperti sosial-demokrasi – sehingga minat untuk mendirikan partai buruh secara umum cukup rendah.

Mungkinkah Partai Buruh Berdiri (Lagi)?

Membincangkan pertanyaan apakah perlu bagi Indonesia untuk memiliki partai buruh, kita dapat secara umum bersepakat. Namun, kesimpulan yang berbeda akan muncul ketika kita mengalihkan perbincangan ke pertanyaan apakah mungkin sebuah partai buruh muncul di Indonesia dalam waktu yang dekat.

Berhadapan dengan kendala-kendala seputar keuangan dan internal gerakan, sulit kiranya untuk membayangkan kemunculan partai buruh di Indonesia dalam waktu yang dekat. Saat ini, gerakan buruh, yang sedang diwakili oleh serikat pekerja/buruh masih mengalami perpecahan dan kesulitan keuangan yang akhirnya menggantungkan mereka kepada pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingannya sendiri dalam menggandeng mereka.

Namun, bukan berarti para pendukung wacana pembentukan partai buruh harus menepis harapan mereka. Dari prasyarat-prasyarat yang sudah disinggung sebelumnya, terdapat satu yang berpotensi dipenuhi dalam waktu dekat, yaitu pembentukan kesadaran di kalangan buruh sebagai suatu entitas masyarakat yang berbeda dari lainnya.

Dalam periode keduanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mewujudkan proyeksi-proyeksi yang sudah ada seputar perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah pertumbuhan sebesar 4,5 sampai 5,5 persen.

Untuk melakukan itu, Jokowi menjadikan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai tolok ukur utama pertama program-program perekonomiannya. Sesuai dengan tolak ukur tersebut, pemerintah dan DPR sudah meloloskan UU Ciptaker.

UU Ciptaker sering kali menjadi objek yang dipertentangkan oleh pekerja/buruh, bersama dengan mahasiswa dalam demonstrasi-demonstrasi yang telah diadakan. Contohnya, dalam unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Sedunia pada tanggal 1 Mei kemarin para buruh menuntut agar undang-undang tersebut dibatalkan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal menurunkan 50 ribu buruh untuk berpartisipasi.

Momen-momen seperti itu bisa menjadi awal munculnya kesadaran di kalangan buruh untuk merajut persatuan internal dan mengumpulkan kekuatan untuk membentuk suatu partai. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pembentukan partai-partai buruh di luar juga didorong oleh salah satunya kemunculan kesadaran kalangan pekerja/buruh.

Hanya saja, kemunculan partai buruh di Indonesia akan tetap menjadi wacana apabila para pendirinya tidak dapat menggalang dana yang cukup untuk melakukan kegiatan politik dan bersaing dengan partai-partai lainnya. Apalagi, bukan rahasia umum lagi apabila biaya politik di Indonesia tidaklah murah.

Mungkin, untuk sekarang ini, belum ada tokoh aktivis buruh/pekerja yang secara sentral mampu sepenuhnya memperjuangkan kepentingan mereka. Kapankah akan muncul Marsinah baru di masa mendatang? (B68)

Baca Juga: RUU Ciptaker: Kebangkitan Partai Buruh?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait