Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Kisruh Diplomat Nigeria Rugikan Jokowi?

Kisruh Diplomat Nigeria Rugikan Jokowi?


B68 - Sunday, August 15, 2021 17:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Indonesia adalah negara sahabat terpercaya bagi negara-negara Afrika ketika berbicara dalam acara Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, pada 20 Agustus 2019 silam. (Foto: BPMI Setpres)

0 min read

Penganiayaan diplomat asal Nigeria oleh petugas imigrasi Indonesia telah membuat hubungan antar kedua negara dipertanyakan. Pemerintah Nigeria berencana meninjau kembali hubungannya dengan Indonesia. Keputusan akhirnya mungkin tidak akan berdampak baik terhadap Jakarta yang menganggap Nigeria sebagai mitra penting.


PinterPolitik.com

Tidak lazim Indonesia terlibat dalam insiden yang bersifat diplomatis dengan negara lain. Namun, negara ini harus terjerat dalam suatu kasus yang dapat membahayakan hubungannya yang dengan salah satu negara mitranya ketika beberapa petugas imigrasi diduga menganiaya seorang diplomat asal Nigeria pada tanggal 7 Agustus silam.

Kejadian ini dengan cepat berkembang menjadi suatu insiden diplomatis yang berakhir dengan diumumkannya rencana peninjauan hubungan bilateral antara Nigeria dan Indonesia oleh pihak yang sebelumnya.

Berdasarkan klarifikasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta (Kanwil Kemenkumham), diplomat Nigeria yang bernama Ibrahim Babani lah yang pertama kali melakukan tindakan agresif terhadap petugas yang terkait. Bahkan, satu petugas mengalami luka fisik di bibir saat pihak-pihak yang ada berupaya untuk mengamankan Ibrahim.

Kendati demikian, pemerintah Nigeria tetap menuntut agar Indonesia memberikan sanksi kepada petugas-petugasnya yang dianggap telah melakukan kejahatan internasional. Jakarta tentunya telah menyampaikan permintaan maafnya kepada pemerintah Nigeria melalui Duta Besar Indonesia yang ditempatkan di Abuja, Ibu Kota Nigeria.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Nigeria Geoffrey Onyeama pun telah membenarkan permintaan maaf tersebut. Hanya saja, beliau tetap menekankan bahwa pemerintah negaranya akan terus mengadakan konsultasi tingkat tinggi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk meninjau kembali hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan maaf dari pemerintah Indonesia tidak mengurungkan niat Nigeria untuk terus mengusut kasus kekerasan yang telah menimpa salah satu diplomatnya.

Baca Juga: Pentingnya Emas Olimpiade Bagi Jokowi

Diplomat Nigeria Indonesia Indomie

Lantas, muncul beberapa pertanyaan penting seputar hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pertama, mengapa Indonesia harus menjaga hubungan baiknya dengan Nigeria? Kemudian, apa yang dapat dilakukan oleh Jakarta untuk membalikkan atau setidaknya meredakan ketegangan yang ada?

Mitra Potensial di Benua Afrika

Akhir-akhir ini, Nigeria berhasil menempatkan diri sebagai salah satu powerhouse ekonomi di Benua Afrika. Data yang diperoleh dari Statista menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Bruto atau PDB-nya (442,98 miliar USD) menempati peringkat satu di Afrika, mengalahkan Mesir (361,88 miliar USD) dan Afrika Selatan (282,59 miliar USD).

Pertumbuhan ekonominya menyebabkan Nigeria digadang-gadang sebagai ekonomi terbesar kesembilan pada tahun 2100 – sebuah pencapaian yang besar untuk negara yang terletak di kawasan Afrika Sub-Sahara yang saat ini sedang berupaya keluar dari kemiskinan.

Dengan nilai perekonomian yang begitu tinggi – di antara negara-negara satu kawasannya – tidak heran apabila komunitas internasional memutuskan untuk mempertajam keterwakilan Nigeria di berbagai forum ekonomi dunia. Negara tersebut merupakan satu dari empat negara Afrika yang diundang untuk menghadiri konferensi Group of 2020 (G20) yang diadakan di Jerman pada tahun 2017. Perlu diketahui juga bahwa warga negaranya, Ngozi Okonjo-Iweala, menempati posisi Direktur Jendral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Seperti banyak aktor internasional lainnya, Indonesia sebenarnya juga sadar terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pertumbuhan ekonomi Nigeria. Kesadaran itu pun sudah diterjemahkan ke dalam tindakan yang materiil di Nigeria.

Saat ini, terdapat 15 perusahaan besar asal Indonesia yang beroperasi di wilayah Nigeria – salah satunya adalah produsen komoditas makanan terkenal Indofood. Mi instan yang diproduksi oleh Indofood di Nigeria telah menjadi komoditas mi instan yang paling banyak dikonsumsi di Afrika.

Di samping Indofood, beberapa perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Indorama, Kalbe Farma, Sayap Mas Utama, dan Indorama Eleme Fertilizer. Semuanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi.

Uniknya, Indorama jadi salah satu perusahaan yang baru-baru ini telah diberikan komisi oleh pemerintah Nigeria untuk membangun pabrik pupuk dengan kapasitas produksi sebesar 1,5 miliar metrik ton. Pabrik tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru untuk penduduk Nigeria dan pendapatan yang baru untuk Indonesia.

Baca Juga: Saatnya Jokowi Bantu Uighur?

Keuntungan mutual tersebut juga dirasakan di sektor perminyakan dan energi. Komponen yang mendominasi volume perdagangan sebesar 1,5 miliar USD antara Indonesia dan Nigeria adalah minyak dan gas.

Pada tahun 2017, komoditas minyak membentuk 97 persen dari total ekspor Nigeria ke Indonesia. Artinya, sama seperti kasus pabrik pupuk yang dijabarkan sebelumnya, meski dalam tataran yang berbeda, Indonesia dan Nigeria disayangkan apabila harus menemukan diri mereka berseberangan.

Betul, jika dilihat dari sektor minyak saja, Abuja sepertinya akan lebih dirugikan apabila memutuskan untuk mengatur ulang kesepakatan ekonomi dengan Jakarta. Namun, berbicara hal itu, Indonesia juga sangat membutuhkan minyak Nigeria – terbukti dengan kesepakatannya untuk memberikan Nigeria kemampuan untuk membangun 97 persen ekspornya pada tahun 2017 dengan komoditas minyak. Tidak hanya itu, rusaknya hubungan antara kedua negara juga pastinya membahayakan perusahaan-perusahaan Indonesia yang sedang berselancar di atas pertumbuhan ekonomi dan konsumsi Nigeria.

Berlomba dengan Pemain Lainnya

Kehadiran kapital Indonesia di Nigeria dapat dijelaskan sebagai respons logis para pembuat kebijakan yang melihat adanya potensi ekonomi dalam lingkungan perekonomian Nigeria yang sedang berkembang. Hal ini sejalan dengan pemikiran seorang Akademisi Universidade Catolica Portuguesa, Illidio Barreto, tentang opportunity prospect rule dalam perekonomian. Menurutnya, para pembuat kebijakan akan memutuskan untuk memperluas pasar mereka apabila mereka melihat adanya keuntungan di balik tindakan tersebut.

Dalam kasus Indonesia-Nigeria, perkembangan ekonomi Nigeria menciptakan lingkungan yang menyediakan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan dan bahkan pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di negara tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi), misalnya, menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan diplomasi ekonomi ke negara-negara Afrika kala bertemu dengan Presiden Niger Mahamadou Issoufou pada tahun 2017 silam.

Perusahaan-perusahaan yang mengekspansi operasinya ke Nigeria melihat adanya kemungkinan permintaan barang konsumsi meningkat secara gradual – meskipun harapan tersebut sempat dikecewakan oleh penurunan bertahap tingkat konsumsi rumah tangga yang antara lain disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia yang menjadi salah satu komoditas ekspor Nigeria.

Menariknya, pandangan itu tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Konrad Adenauer Stiftung yang berjudul Europe-Mediterranean-Africa Commercial Connectivity: Geopolitical Opportunities and Challenges menunjukkan bahwa negara-negara di Eropa sudah mulai menunjukkan minatnya terhadap pasar-pasar yang sedang berkembang di Afrika. Studi tersebut bahkan secara parodi mengungkit kembali istilah ‘Scramble for Africa’ yang menandakan intensifnya kompetisi di masa yang mendatang.

Seperti proyek Belt and Road Initiative (BRI) yang dipelopori Republik Rakyat Tiongkok (RRT), proyek-proyek yang direkomendasikan oleh studi Konrad Adenauer Stiftung bertujuan untuk semakin menghubungkan pasar-pasar mereka dan Afrika. Mulai dari penyaluran baja-baja buatan Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur di Tiongkok dan onderdil-onderdil otomotif buatan Prancis untuk produksi kendaraan di Maroko – semua disalurkan ke Afrika untuk memanfaatkan perkembangan pasar-pasarnya yang sangat potensial.

Baca Juga: LTS, Jokowi Pilih AS Ketimbang Tiongkok?

Biden Sindir Jokowi

Ini menyediakan suatu tantangan bagi Jakarta. Relasi publik buruk yang dapat disebabkan oleh kasus penganiayaan diplomat asal Nigeria pada tanggal 7 Agustus silam akan mempersulit pemerintah kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang populer.

Penghormatan atas wibawa masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan kelancaran percakapan di tingkat-tingkat tinggi ke depannya. Kegagalan Jakarta untuk mewujudkan itu akan menjadikan Abuja lebih tertarik kepada ruang-ruang rapat di Brussels dan Beijing.

Pelajaran Pahit bagi Indonesia

Satu hal yang juga harus dijadikan catatan dalam insiden ini adalah pengakuan bahwa petugas yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Ibrahim Babani – diplomat Nigeria – tidak mengetahui identitasnya sebelum pengecekan lebih lanjut. Kepala Kanwil Kemekumham RI DKI Jakarta Ibnu Chuldun mengatakan bahwa kejadian ini seharusnya bisa dihindari apabila diplomat yang bersangkutan memberikan identitasnya kepada para petugas sebelum kekerasan terjadi di antara mereka.

Lantas, apakah tindakan para petugas dibenarkan jika korbannya bukanlah seorang diplomat negara mitra? Pernyataan Ibnu secara implisit memperlihatkan bahwa pihak imigrasi yang terlibat meremehkan latar belakang korban sehingga berani untuk bertindak melebihi proporsi yang pantas.

Sikap meremehkan tersebut dalam gilirannya telah menegangkan hubungan Indonesia-Nigeria dan menjadikan Jakarta harus berhadapan dengan tuduhan telah melanggar hukum internasional – khususnya berkaitan dengan hak kekebalan diplomatik seorang diplomat yang diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Sayangnya, selain memantik polemik seputar kekebalan diplomatik, insiden ini juga memantik polemik seputar sikap rasis yang sering kali melekat dengan identitas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon dalam cuitannya mengatakan bahwa tindakan para aparat pada saat itu bersifat rasis dan harus diusut oleh Kemenkumham. Beliau juga tidak salah menegaskan bahwa insiden ini dapat menciderai citra Indonesia di Afrika.

Kasus ini menjadi satu lagi momentum bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk meninjau kembali pendekatan mereka terhadap konfrontasi-konfrontasi yang penyelesaiannya memiliki implikasi rasial yang sensitif. Bedanya, apabila penganiayaan-penganiayaan terdahulu seringnya hanya mendapatkan perhatian domestik – dengan sedikit mendulang keprihatinan internasional – kejadian kali ini memiliki dampak langsung terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain.

Bukan tidak mungkin, terganggunya hubungan bilateral ini bisa mengganggu misi dan kebijakan diplomasi ekonomi ala pemerintahan Jokowi di Afrika. Jakarta perlu memulai upaya-upaya perbaikannya dengan mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan Abuja untuk mengafirmasi kekebalan diplomatik para diplomatnya. (B68)

Baca Juga: The Flying Istana ala Jokowi


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait