Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Ketika AS-Tiongkok Rebutan NU

Ketika AS-Tiongkok Rebutan NU


A43 - Friday, October 30, 2020 16:00
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo (kiri) berbicara dalam sebuah forum yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor pada 29 Oktober 2020. (Foto: Twitter/@SecPompeo)

0 min read

Selain bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo juga mengunjungi Gerakan Pemuda (GP) Ansor – organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU). Strategi diplomasi apa yang sebenarnya ingin diterapkan oleh AS di balik kunjungan ini?


PinterPolitik.com

“Tell me how to win your heart for I haven't got a clue” – Lionel Richie, penyanyi asal Amerika Serikat (AS)

Setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga mengunjungi Jokowi, kini giliran Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo yang mengunjungi Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Hampir sama dengan Suga, kunjungan Pompeo ini kurang lebih juga membicarakan kerja sama antara kedua negara, termasuk perihal kerja sama ekonomi, investasi, dan kerja sama pertahanan. Banyak juga yang menilai bahwa kunjungan Menlu AS ini – mirip dengan Suga – juga berkaitan dengan situasi geopolitik di Asia-Pasifik dengan kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Namun, uniknya, Pompeo tidak hanya mengunjungi dan bertemu dengan Presiden Jokowi dan pejabat lainnya, seperti Menlu Retno Marsudi. Kunjungan ini juga dilakukan dengan berbicara di sebuah forum yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor, kelompok sayap pemuda dari Nahdlatul Ulama (NU).

Tentu saja, kunjungan Pompeo ini menimbulkan sejumlah pertanyaan – mengingat pemerintahan Donald Trump di AS juga kerap bertentangan dengan kelompok-kelompok Islam, termasuk di Indonesia. Bahkan, kehadiran Menlu AS di depan kalangan NU ini dinilai memiliki motif politis tertentu di baliknya.

Lantas, mengapa AS merasa perlu untuk ‘menggandeng’ organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti NU? Kepentingan apa yang kemungkinan ingin dicapai oleh Pompeo?

Halau Radikalisme?

Peran organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah di Indonesia sebenarnya dianggap penting di dunia. Bagaimana tidak? Dua organisasi ini bisa saja dibilang sebagai dua organisasi Islam terbesar di dunia – sekaligus masuk dalam daftar organisasi Islam yang toleran menurut banyak pihak.

Upaya yang dilakukan AS untuk menggandeng organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam ini bisa jadi merupakan upaya diplomasi yang disebut sebagai diplomasi publik. Diplomasi jenis ini merupakan diplomasi yang dilakukan dengan masyarakat sebagai targetnya.

Jan Melissen dalam bukunya yang berjudul The New Public Diplomacy menjelaskan bahwa upaya untuk membangun hubungan dan citra di masyarakat asing bukanlah hal baru dalam diplomasi. Bahkan, sejak zaman kuno, upaya untuk menggandeng masyarakat asing telah terjadi di Roma dan Yunani.

Salah satu tujuan utama  melakukan diplomasi publik adalah untuk menghasilkan soft power. Joseph Nye, Jr. dalam tulisannya yang berjudul Public Diplomacy and Soft Power menjelaskan bahwa soft power merupakan kekuatan untuk membuat aktor lain menginginkan hal yang sama.

Upaya-upaya diplomasi publik seperti ini dapat dilakukan dengan beragam cara dan program. Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan pertukaran budaya, program beasiswa, pertukaran pelajar, hingga pidato langsung di hadapan publik sasaran.

Bukan tidak mungkin, diplomasi ini dilakukan untuk menghalau bangkitnya ekstremisme, khususnya di kalangan kelompok Islam. Pasalnya, Melissen sendiri juga menyebutkan bagaimana negara-negara, termasuk AS, mulai menggunakan diplomasi publik pasca peristiwa 11 September 2001.

Bila benar begitu, kunjungan Pompeo ke NU bisa jadi juga berkaitan dengan upaya menghalau ekstremisme yang disebut-sebut menjadi musuh AS semenjak tahun 2001. Melissen menjelaskan bahwa diplomasi publik guna memengaruhi opini publik ini juga dapat dilakukan melalui pembangunan relasi dengan organisasi-organisasi sipil (civil society organizations).

Abdeslam M. Maghraoui dalam tulisannya yang berjudul American Foreign Policy and Islamic Renewal menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS seperti ini merupakan bagian dari upaya yang disebutnya sebagai Islamic renewal (pembaruan Islam). Upaya ini dilakukan dengan menggandeng kelompok-kelompok Islam yang dianggap toleran guna menghalau pengaruh kelompok-kelompok yang dinilai radikal.

Upaya semacam ini menjadi masuk akal – mengingat AS telah menjalankan kebijakan War on Terror semenjak peristiwa 11 September 2001. Namun, kerja sama dengan kelompok-kelompok Islam – seperti NU dan Muhammadiyah – ini sebenarnya telah berjalan sejak lama.

Program-program beasiswa ke AS yang diperuntukkan pada siswa-siswi pesantren dan madrasah, misalnya, telah berjalan sejak tahun 2000-an. Tidak hanya beasiswa, pertukaran budaya seperti musik hip-hop pun juga pernah dilakukan di kalangan kelompok santri.

Selain itu, NU sendiri disebut telah lama menjalin hubungan dengan berbagai negara Barat, termasuk AS. Bahkan, sejumlah elemen NU sendiri disebut telah menjalin kedekatan pada tingkatan tertentu.

Katib Aam NU KH Yahya Cholil Staquf, misalnya, disebut menjadi sosok di balik kedatangan Pompeo. Staquf sendiri bahkan pernah berkunjung ke Israel – negara yang disebut-sebut menjadi sekutu terdekat AS di kawasan Timur Tengah.

Bukan tidak mungkin, Staquf ini merupakan bentuk pembangunan relasi dan koneksi AS dengan sejumlah unsur politis di Indonesia. Pasalnya, seperti yang pernah dijelaskan oleh Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Interference in Domestic Politics, pembangunan koneksi seperti ini dilakukan agar negara tertentu dapat meningkatkan pengaruhnya dalam perpolitikan domestik.

Bila memang upaya diplomasi publik dan pembangunan koneksi ini telah lama dilakukan AS, pertanyaan baru pun muncul. Mengapa Pompeo lantas kini memutuskan untuk mengunjungi kelompok muda NU? Dinamika politik apa yang bisa mendasari keputusan ini?

Tiongkok, Musuh Baru?

Keputusan Pompeo untuk mengunjungi kalangan NU ini bisa jadi merupakan upaya untuk menghalau pengaruh Tiongkok. Pasalnya, pengaruh politik negara tersebut juga mulai masuk ke dalam ormas satu ini.

Asumsi ini mencuat beberapa waktu lalu setelah sebuah laporan investigatif dari media asal AS menyebutkan bahwa Tiongkok melakukan manuver terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia – seperti Muhammadiyah dan NU – guna menekan kritik terhadap dugaan diskriminasi terhadap kelompok Muslim Uighur di Xinjiang.

Berdasarkan laporan itu, Tiongkok memberikan sejumlah donasi dan program beasiswa pada NU dan Muhammadiyah sejak tahun 2018 kala isu Uighur mulai mencuat. Bahkan, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini disebut mengundang sejumlah tokoh untuk berkunjung ke Xinjiang.

Bukan tidak mungkin, apa yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut merupakan upaya diplomasi publik. Secara tidak langsung, upaya ini bisa saja membangun soft power negara itu di sebagian publik Indonesia.

Lagipula, seperti yang disebutkan oleh Melissen dalam bukunya, diplomasi publik tidak selalu memiliki tujuan yang altruistik. Bisa saja, upaya seperti ini memiliki tujuan yang berhubungan dengan strategi dan manuver politik.

Dilakukannya diplomasi publik oleh Tiongkok ini bukanlah hal yang baru. Ingrid d’Hooghe dalam tulisannya yang berjudul Public Diplomacy in the People’s Republic of China menjelaskan bahwa negara yang dipimpin Xi ini telah melakukannya sejak tahun 1949.

Bahkan Deng Xiaoping memiliki sebuah prinsip yang masih diikuti oleh Tiongkok hingga masa Xi, yakni prinsip taoguang yanhui (sembunyikan kegemilangan dan pelihara ketidakjelasan). Setidaknya, prinsip ini membuat negara ini memiliki motivasi untuk menyembunyikan apa yang terjadi di negaranya terhadap dunia luar – apalagi setelah peristiwa Tiannanmen Square pada tahun 1989.

Terlepas dari motivasi itu, pengaruh politik Tiongkok di kalangan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah bukan tidak mungkin malah terus bertumbuh. Hal ini bisa saja membuat AS merasa cemas – mengingat negara ini juga memiliki pengalaman perebutan pengaruh opini publik di era Perang Dingin melawan Uni Soviet.

Seperti yang dijelaskan oleh Melissen dalam bukunya, AS dan Uni Soviet menggunakan propaganda dan persaingan opini kala Perang Dingin. Mengacu pada tulisan Cynthia P. Schneider yang berjudul Culture Communicates, persaingan ini turut dilakukan melalui produk-produk budaya – seperti kegiatan diplomasi yang kini dikenal sebagai diplomasi jazz.

Bukan tidak mungkin, persaingan ala Perang Dingin ini mendasari Pompeo untuk mengunjungi NU. Layaknya persaingan dengan Uni Soviet di masa lampau, persaingan dengan Tiongkok kini merupakan battle for hearts and minds (pertempuran untuk memperebutkan hati dan pikiran) yang baru.

Upaya perebutan ini juga terlihat dari bagaimana Pompeo menyerang Tiongkok dalam pidatonya di forum GP Ansor, yakni narasi yang mengidentikkan Tiongkok sebagai musuh Islam. Gagasan bahaya yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok, misalnya, bisa jadi merupakan teknik propaganda dengan memunculkan pengasosiasian terhadap label “komunis”.

Bila benar teknik ini yang digunakan, bukan tidak mungkin diplomasi publik ini akan berujung pada perang propaganda layaknya yang terjadi antara AS dan Uni Soviet di masa lampau yang erat dengan narasi label. Lantas, apa mungkin persaingan Tiongkok-AS ini semakin nyata memunculkan Perang Dingin baru?

Kemungkinan itu pun masih sulit untuk dijawab secara pasti. Lagipula, sejumlah petinggi NU selain Staquf masih tampak menjauh dari AS kala kunjungan Pompeo. Menarik untuk diikuti kelanjutan dari persaingan soft power ala AS-Tiongkok ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait