Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi vs PDIP, Sins of The Leaders

Jokowi vs PDIP, Sins of The Leaders

Seri Pemikiran Kishore Mahbubani #17

S13 - Thursday, October 8, 2020 6:00
Megawati Soekarnoputri dan Jokowi (Foto: istimewa)

0 min read

Kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi kunci berhasil tidaknya pemerintahan tersebut berjalan. Tiongkok menjadi salah satu contoh bagaimana hubungan yang sejalan antara pemerintah dengan partai penguasa – Partai Komunis Tiongkok – berkontribusi pada approval rating terhadap Presiden Xi Jinping di angka hingga 93 persen. Sementara AS di bawah Presiden Donald Trump sedang mengalami masalah karena kini muncul Republican Voters Against Trump yang berpotensi menggerus suaranya dari Partai Republik di Pilpres 2020. Lalu, seperti apa konteks ini dilihat dalam hubungan Presiden Jokowi dan PDIP di Indonesia?


PinterPolitik.com

“If a political party does not have its foundation in the determination to advance a cause that is right and that is moral, then it is not a political party; it is merely a conspiracy to seize power.”

::Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat::

Dalam rangka peringatan Hari Nasional Tiongkok pada 1 Oktober 2020 lalu, beberapa ulasan di media internasional merefleksikan perjalanan negara tirai bambu itu dalam berbagai perspektif sosial-politik, utamanya dalam konteks kesuksesan yang tengah dicapai dalam setidaknya 2 dekade terakhir.

Nikkei Asia misalnya, merefleksikan perjalanan negara yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping itu dalam tajuk “Sins of The Leaders” – sebuah refleksi dukungan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintahan mereka.  Tulisan tersebut juga menjadi semacam penggambaran ulang dari citra negatif “negara diktator” yang umumnya diberikan oleh para pengamat maupun masyarakat internasional secara umum terhadap Tiongkok.

Pasalnya, tidak seperti di negara-negara otoritarian pada umumnya di mana riak ketidakpuasan terhadap pemerintah selalu melahirkan persepsi yang negatif di mata publik, masyarakat Tiongkok justru sangat mempercayai pemerintah mereka. Bahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Hal ini salah satunya tergambar dalam Edelman Trust Barometer tahun 2020. Tiongkok mencetak angka hingga 82 poin, berbanding 47 milik Amerika Serikat. Di posisi paling bawah ada Rusia dengan skor 30 poin.

Konteks tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah ini juga tergambar dari studi yang dibuat oleh Harvard University sejak tahun 2003. Ini misalnya tergambar dalam pencapaian di tahun 2016 lalu, di mana tingkat approval rating atau dukungan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 93 persen. Ini berbanding sangat jauh dengan AS misalnya, yang sangat jarang approval rating pemerintahnya ada di atas angka 60 persen.

Memang banyak perdebatan yang muncul yang mengaitkan persoalan ini dengan kondisi politik Tiongkok sebagai negara otoritarian dengan sentralisasi kekuasaan, katakanlah di tangan Presiden Xi Jinping. Namun, faktanya, stabilitas politik yang didapatkan dari kekuatan Xi Jinping yang bersumber dari Partai Komunis Tiongkok, berdampak positif untuk negara tersebut. Partai Komunis Tiongkok menjadi sumber utama garis kebijakan yang kemudian hasilnya positif terhadap citra pemerintah di mata masyarakatnya sendiri – walaupun dalam beberapa kasus terjadi lewat proyek spin doctors alias buzzer atau propagandis yang kerap memberikan komentar positif secara online terhadap pemerintah.

Konteks posisi partai politik terhadap pemerintah ini menjadi hal yang menarik untuk direfleksikan di kasus-kasus pemerintahan lain, termasuk jelang Pilpres AS 2020. Sementara di Indonesia sendiri, fenomena ini membantu kita untuk melihat posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hubungannya dengan PDIP sebagai partai utama yang mendukungnya, di tengah berbagai persoalan politik yang tengah dihadapinya saat ini.

Lalu, seperti apa kasus-kasus ini dilihat dari kacamata akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani – yang pernah berujar bahwa kepercayaan terhadap pemerintah adalah kunci kebangkitan negara-negara Asia?

Sins of The Leaders

Sebagai kandidat petahana, Presiden AS, Donald Trump memang tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk kembali memenangkan Pilpres di tahun 2020 ini. Namun, di tengah pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik menjadi taruhan terbesar presiden yang didukung oleh Partai Republik tersebut. Bahkan, di partainya sendiri, mulai muncul gerakan yang menolak pencalonannya kembali.

Adalah Republican Voters Against Trump (RVAT) yang dideklarasikan pada Mei 2020 lalu yang menjadi salah satu penanda utamanya. Gerakan ini dibuat oleh para pemilih Partai Republik yang merasa Donald Trump denganjh segala kebijakan dan pernyataan-pernyataannya tidak lagi bisa dianggap sebagai perwakilan dari partai tersebut.

“Donald Trump is not representative of the Republican Party that I fell in love with”, demikian bunyi tajuk yang ada di website resmi kelompok tersebut.

RVAT melakukan gerakan dengan mengumpulkan dana senilai US$ 10 juta – sekitar Rp 147 miliar kurs saat ini – untuk membiayai kampanye anti Trump lewat penggalangan testimoni dari para pemilih republikan, sayap kanan dan konservatif terkait mengapa mereka tak akan memilih Trump di Pemilu 2020.

Target kelompok ini adalah pemilih kulit putih dengan background lulusan universitas di wilayah-wilayah suburban dari negara-negara bagian seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Florida, North Carolina dan Arizona. Kelompok ini juga dijuluki sebagai “The Never Trumpers”.

Fenomena ini sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Lyndon Johnson lewat iklan Confessions of A Republican pada Pilpres AS tahun 1964, di mana ditampilkan pemilih Partai Republik yang menjelaskan mengapa ia tak mau memilih kandidat lain dari partainya sendiri, Barry Goldwater – sekalipun dalam kasus Trump hanya melibatkan satu kandidat saja.

Fenomena RVAT ini memang menggambarkan bagaimana ketidaksejalanan antara konstituen partai dengan tokoh yang menjadi presiden atau calon presiden berbanding lurus terhadap persepsi publik terhadap tokoh yang bersangkutan.

Dalam kasus Donald Trump, hal ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sang presiden. Pada September 2020, tingkat approval rating Trump misalnya, ada di angka 46 persen. Jumlah ini tentu memprihatinkan dan bisa berdampak buruk bagi pencalonannya.

Dalam konteks yang lebih besar, persoalan tentang trust atau kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri telah menjadi masalah besar yang dihadapi oleh peradaban Barat, terutama dalam menghadapi kebangkitan negara-negara Timur. Kishore Mahbubani dalam berbagai kesempatan memang kerap menggariskan pentingnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ini sebagai kunci negara meraih kesuksesan.

Ia menyebutkan bahwa negara seperti Tiongkok mampu mengkapitalisasi konteks kepercayaan tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dampaknya akan terasa di berbagai bidang, terutama salah satunya di bidang ekonomi.

Refleksi atas kesuksesan Tiongkok ini berdampak sangat jelas pada posisi negara ini di dunia internasional. Perlahan tapi pasti, dukungan publik domestik yang sangat dipengaruhi oleh persepsi yang segaris antara Partai Komunis Tiongkok dengan pemerintah yang berkuasa, membuat Tiongkok mampu tampil sebagai pemain utama di tingkat global dan menjadi pesaing Amerika Serikat.

Lalu, seperti apa konteks pemaknaan kepercayaan publik ini dipakai untuk menganalisis kebijakan Presiden Jokowi di Indonesia?

Tantangan Besar Jokowi

Kepercayaan publik menjadi salah satu tantangan terbesar Presiden Jokowi. Saat ini, Jokowi cenderung bergantung pada bagaimana publik mempersepsikan dirinya secara personal. Jokowi tak punya kemewahan besar katakanlah sebagai elite politik yang punya kuasa atas partai.

Beruntung hubungannya dengan PDIP yang secara kekuasaan masih terpusat pada sosok Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum berada pada level yang masih “aman” – sekalipun bukan berarti bebas dari konflik.

Publik mungkin ingat bagaimana ketegangan politik kerap terjadi, misalnya lewat kasus “petugas partai”, perbedaan pandangan terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, ribut-ribut di Kementerian BUMN dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, dalam komunikasi publik dan penampilan di depan media, baik Jokowi maupun PDIP tidak ingin menampilkan perbedaan-perbedaan pandangan tersebut secara frontal.

Walaupun demikian, hal ini tetap akan menjadi tantangan terbesar bagi sang presiden. Bagaimanapun juga, kondisi politik nasional saat ini dengan segala kompleksitas isu yang ada di dalamnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen hubungan dengan PDIP itu dijaga.

Jokowi memang masih akan kesulitan untuk mencapai level kepercayaan publik yang tinggi seperti yang terjadi di Tiongkok, namun jika mampu memaksimalkan persepsi publik atas dirinya secara personal sembari menjaga agar hubungan mutualisme dengan PDIP tetap terjamin, maka tingkat kepercayaan tersebut tetap bisa dijaga.

Sayangnya, di kondisi saat ini dengan isu pelemahan KPK, penanganan Covid-19 yang masih bermasalah, serta yang terbaru terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, memang membuat konteks kepercayaan publik terhadap personal Presiden Jokowi tersebut sedang mendapatkan ujian besarnya.

Oleh karena itu, menarik untuk ditunggu akan seperti apa hubungan Jokowi dan PDIP berkonsekuensi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mereka di hari-hari yang akan datang. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait