Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi Lebih “Cuan” Gunakan Yuan?

Jokowi Lebih “Cuan” Gunakan Yuan?

Seri pemikiran Fareed Zakaria #9

J61 - Monday, August 3, 2020 17:01
Presiden Joko Widodo berpidato dalam perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan pada Januari lalu. (Foto: Sekretariat Presiden Republik Indonesia)

0 min read

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penggunaan mata uang Yuan, atau yang secara resmi di Tiongkok bernama Renminbi (RMB) dalam transaksi perdagangan Indonesia dengan negeri Tirai Bambu kian meningkat. Keperkasaan Dollar milik Amerika Serikat pun dinilai perlahan tapi pasti kian terkikis. Mengapa ini bisa terjadi? Dan seberapa menguntungkan penggunaan RMB bagi Indonesia?


PinterPolitik.com

Rasa-rasanya memang cukup sulit untuk tidak terpukau dengan ekspansi global multi aspek dari Tiongkok. Bahkan pada aspek persaingan mata uang, yang notabene selama ini mutlak dikuasai Dollar milik Amerika Serikat (AS), terus berusaha dikejar semaksimal mungkin oleh Presiden Xi Jinping.

Penggunaan mata uang Yuan atau yang secara resmi bernama Renminbi (RMB) terus berusaha dimaksimalkan Tiongkok sebagai semacam paket “bundling” bersama investasi serta kerja sama perekonomian dengan negara-negara lain, dan diikuti iming-iming mempermudah transaksi. Harus diakui, iming-iming tersebut agaknya bukan isapan jempol belaka dan pada saat yang sama hegemoni Dollar AS pun kian terancam, termasuk dengan apa yang terjadi di Indonesia.

Sebuah tulisan di The Diplomat yang berjudul The Internationalization of China’s Currency in Indonesia tampaknya menegaskan ihwal tersebut. Dikatakan bahwa dengan realita Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia saat ini, penggunaan RMB dalam keseluruhan transaksi perdagangan global Indonesia telah menyentuh angka 10 persen dan trennya terus meningkat pada tiap periode.

Dalam tulisan tersebut, Belt and Road Initiative juga dianggap merupakan agenda induk ekspansi investasi Tiongkok, yang turut mencakup pula upaya memperkuat pengaruh RMB dalam konstelasi persaingan mata uang dunia.

Bak gayung bersambut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah diketahui memiliki visi menyerap investasi sebesar-besarnya dalam pembangunan berbagai infrastruktur, tak melewatkan apa yang ditawarkan negeri Tirai Bambu tersebut.

Berlandaskan terlaksananya Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of China pada tahun 2018, realisasi penggunaan RMB di tanah air diejawantahkan melalui berbagai kerja sama perusahaan Tiongkok di bidang perbankan, investasi, asuransi dan sebagainya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patti Djalal, secara khusus meng-highlight keuntungan yang didapatkan Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan RMB.

Yang menarik, seluruh keuntungan penggunaan RMB tersebut dijabarkan dengan Dollar AS sebagai variabel pembanding yang kontraproduktif, seperti lebih aman dan minim risiko, lebih stabil, hingga lebih efisien karena tiap transaksi tidak “direpotkan” dengan konversi ke mata uang negeri Paman Sam terlebih dahulu seperti yang selama ini menjadi prosedur “saklek”.

Kesan semakin terdegradasinya supremasi Dollar AS ini juga disoroti Fareed Zakaria dalam The Dollar Won't Always Be King of Currency. Zakaria menyebutkan bahwa saat ini, Tiongkok dengan RMB-nya menjadi yang terdepan dalam menantang kekuatan Dollar AS, sekaligus sebagai representasi secara umum di mana posisi AS tampak semakin terdesak dengan kebangkitan Tiongkok.

Dan tak hanya Indonesia, RMB juga faktanya telah digunakan sebagai instrumen kurs di negara-negara lain seperti Rusia, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Jepang, hingga yang terbaru, Turki. Bahkan, Australia yang dikenal sebagai sekutu AS, juga rencananya akan menggunakan RMB dalam berbagai transaksinya dengan Tiongkok.

Lantas pertanyaan sederhananya ialah, mengapa menguatnya pengaruh RMB Tiongkok di level global bisa terjadi?

Kebangkitan Tiongkok Made in USA?

Momentum 1 Oktober 2016 atau saat International Monetary Fund (IMF) memberikan RMB Tiongkok Special Drawing Right (SDR) atau hak sebagai mata uang yang dapat menjadi bentuk likuiditas dari lembaga moneter internasional itu, ditengarai menjadi pemicu menguatnya pengaruh dan ekspansi mata uang negeri Panda.

Meskipun kontroversial, menguatnya pengaruh perekonomian Tiongkok di dunia, keterbukaan pasar oleh Tiongkok, serta reformasi sektor keuangan menjadi justifikasi salah satu lembaga Bretton Woods gubahan AS itu untuk memberikan keistimewaan bagi RMB.

Kemudian, dengan berbagai ekspansi Tiongkok, termasuk mata uangnya, yang lebih memiliki prospek positif di mata negara-negara lain saat ini, mengapa AS justru seolah “membiarkan” dan tidak melakukan langkah signifikan terhadap determinasi negeri Mao Zedong, termasuk atas terancamnya hegemoni Dollar AS?

Dalam The Post American World, Fareed Zakaria fokus menyoroti fundamental tension yang jamak terjadi pada kebijakan luar negeri AS. Fundamental tension yang disebutkan Zakaria terjadi karena sejak Perang Dunia II dan setelah menjadi hegemon dunia, negeri Paman Sam “terjebak”dalam  dua kepentingan yang acapkali kontradiktif.

Kontradiksi tersebut yakni antara kehendak AS untuk mengejar kepentingan spesifiknya di ranah global, atau menciptakan serta mempertahankan ekosistem internasional dengan struktur, praktik, dan nilai yang telah mereka bangun di mana selama ini negara-negara di dunia telah tunduk serta berinteraksi di dalamnya.

Fundamental tension inilah yang dinilai terjadi pada hubungan AS dan Tiongkok yang juga dinilai turut merembet pada menguatnya pengaruh RMB saat ini dibandingkan dengan Dollar AS.

Aspek historis relasi AS dan Tiongkok sebagai negara (Republik Rakyat Tiongkok) sendiri pertama kali terjalin saat Perang Dingin. Kala itu, kebijakan luar negeri AS secara jelas merepresentasikan fundamental tension ketika memilih membuka kontak dengan Tiongkok, yang notabene ada di blok rival, paska insiden Zhenbao Island, ketika Uni Soviet hampir berperang dengan Tiongkok pada tahun 1969.

Di bawah kepemimpinan Richard Nixon, implementasi rintisan untuk membuka kontak dengan Tiongkok, meskipun berhaluan komunis, agaknya terjadi dikarenakan AS ingin memanfaatkan momentum perselisihan internal blok Warsawa sebagai variabel untuk semakin menekan Soviet.

Tak bertepuk sebelah tangan, pemimpin tertinggi Tiongkok kala itu, Zhou Enlai menyambut Nixon dengan baik dan sejak saat itulah ratusan kerja sama dan proyek bilateral di bidang ekonomi, riset, teknologi, sosial budaya, bahkan militer terjalin.

Meskipun terdapat pasang surut hubungan kedua negara atas beberapa isu seperti Taiwan, Perang Korea, hingga Laut China Selatan (LCS), maupun adanya transisi kepemimpinan di kedua belah pihak, kompleksnya konstruksi relasi interdependen yang terjalin hingga saat ini membuat hubungan AS dan Tiongkok tak pernah benar-benar rusak.

Konsekuensi fundamental tension yang seolah seperti “dua sisi mata uang” bagi AS membuat seolah kontradiksi tersebut cenderung dipertahankan, baik sengaja ataupun tidak. Termasuk pada konteks RMB, di mana paska diberikan hak istimewa oleh IMF dan Trump terpilih sebagai Presiden, AS terkesan melakukan pembiaran atas peningkatan kekuatan mata uang Tiongkok itu.

Hal ini dapat tercermin dari kebijakan luar negeri Trump di bidang keuangan yang cenderung oportunis dan memilih keuntungan jangka pendek dengan membatasi transaksi dengan Dollar AS.

Dan di saat yang sama, AS tidak melakukan langkah signifikan apapun saat Tiongkok melakukan devaluasi sepihak atas nilai RMB yang dianggap merupakan sebuah “kecurangan” dalam tatanan moneter dan konstelasi mata uang global.

Lalu akankah RMB benar-benar akan menjadi hegemon baru mata uang dunia mengalahkan Dollar AS? Serta apakah Jokowi telah membaca keuntungan dari tendensi tersebut dengan kesepakatan BCSA dengan Tiongkok yang telah diteken sebelumnya?

Jokowipun Terpikat Yuan a.k.a. RMB?

Agaknya relevan penyataan Fareed Zakaria dalam The Rise of The Rest dengan kebangkitan Tiongkok termasuk RMB-nya. Pada tulisan tersebut, Zakaria menyatakan bahwa sebagai hegemon dan kreator tatanan global, AS telah menciptakan sistem di mana negara-negara lain merasa mereka bisa merengkuh power atau kekuatan tanpa harus berperang.

Mulai dari diizinkannya Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001 hingga diberikannya hak istimewa RMB oleh IMF pada tahun 2016 dinilai menjadi sintesis dari pernyataan Zakaria di atas.

Meskipun data terakhir pada 2019, persentase RMB (4,3 persen) sebagai mata uang yang paling dominan digunakan masih kalah jauh dibandingkan Dollar AS (88 persen), tren peningkatan penetrasi RMB terus meningkat, berbanding terbalik dengan mata uang negeri Paman Sam.

Dengan ancaman resesi dan krisis di depan mata akibat pandemi Covid-19, serta efisiensi RMB dibandingkan Dollar AS, membuat negara-negara di dunia dinilai akan memaksimalkan keuntungan tersebut, termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Kendati demikian, Presiden Jokowi juga tetap harus cermat dan waspada akan potensi “pendiktean” atas penggunaan RMB serta praktik-praktik dominan merugikan jika mengacu pada pola hubungan dependensi – bukan interdependensi – yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok.

Terlebih lagi, currency war atau perang mata uang masih terbuka ketika Tiongkok acapkali mendevaluasi RMB secara sepihak agar perekonomian negeri Tirai Bambu secara makro dapat semakin berjaya. Di titik inilah para referensi utama Presiden Jokowi di bidang moneter harus lebih cermat dalam memberikan masukan dan tak tergiur keuntungan semu. Tentu itulah yang diharapkan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait