Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi Diterpa Isu Bisnis PCR?

Jokowi Diterpa Isu Bisnis PCR?


B68 - Thursday, November 11, 2021 17:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: BPMI Setpres)

0 min read

Beberapa organisasi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntut agar sang presiden segera melakukan pembersihan kabinet dari pejabat-pejabat yang dianggap mengambil untung dari pandemi. Kemungkinan ini merujuk kepada menteri-menterinya yang berada di dalam pusaran bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Mengapa bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan?


PinterPolitik.com

Pemerintahan yang dikepalai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali diterpa oleh isu bisnis tes polymerase chain reaction (PCR). Kali ini, isu tersebut melibatkan dua sosok menteri Jokowi yang memiliki kedudukan penting, yaitu Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan.

Nama mereka muncul sebagai pihak yang memegang saham di perusahaan yang memiliki saham dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) sebagai salah satu produsen PCR di Indonesia. Keterlibatan mereka di bisnis ini telah memantik amarah masyarakat di tingkat nasional.

Hingga saat ini, Erick dan Luhut telah dilaporkan oleh elemen masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) imbas dugaan keterlibatan mereka di bisnis PCR yang dijalankan oleh PT GSI. Tidak hanya itu, mereka berdua juga telah didemo oleh puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK.

Namun, yang paling menarik adalah reaksi dari barisan pendukung Presiden Jokowi itu sendiri yang terkenal militan dalam memberikan dukungan kepada sang presiden. Pada tanggal 6 November silam, organisasi-organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) menuntut agar sang presiden segara membersihkan kabinetnya.

Baca Juga: Mungkinkah Jokowi Tersandera Ahok?

Panas-panas Soal PCR

Pembersihan tersebut ditujukan kepada beberapa menteri yang dianggap “memburu” keuntungan dari situasi pandemi dan melenceng dari visi milik Jokowi. Mereka memang tidak secara gamblang menunjuk Erick dan Luhut sebagai beberapa menteri yang harus disingkirkan tetapi mereka berdua memenuhi karakteristik tuduhan yang dilayangkan.

Demikian, kita bisa mengajukan sekurang-kurangnya tiga pertanyaan. Pertama, mengapa Erick dan Luhut bisa terlibat dalam bisnis PCR? Kedua, apakah mereka betul-betul mengambil keuntungan dari situ? Terakhir, mengapa banyak elemen masyarakat memprotes kehadiran mereka dalam bisnis PCR?

Awal Sebuah Bisnis

Sebelum kita berbicara tentang bisnis PCR di Indonesia, kita harus memahami situasi dan kondisi yang ada seputar kemampuan tes Covid-19 di negeri ini terlebih dahulu, terutama pada masa awal-awal pandemi. Pada saat itu, upaya pengetesan Covid-19 di Indonesia terhambat oleh kendala teknologi dan finansial.

Di satu sisi, produsen alat kesehatan di Indonesia belum bisa memproduksi mesin-mesin tes Covid-19 secara lokal, sehingga harus mengimpor. Kebutuhan-kebutuhan untuk mengimpor alat-alat tes Covid-19 pada gilirannya akan memunculkan permasalahan finansial.

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi sehingga Indonesia tidak bisa memberikan layanan pengetesan Covid-19 dengan harga yang murah dan terjangkau, seperti India yang hanya mematok ongkos sebesar Rp 96.000,00 untuk jasa tersebut – harga yang cukup murah dibandingkan dengan batas Rp 275.000,00 yang ditetapkan di Indonesia.

Hal tersebut diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan subsidi yang dapat meringankan beban finansial aktor-aktor yang bergerak di upaya vaksinasi se-Indonesia. Keadaan ini semakin menunjukkan keterbatasan finansial yang dihadapi oleh pemerintah.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin Gunadi juga mengatakan bahwa penentuan harga PCR ditentukan pula oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang memperhatikan keadaan pasar PCR. Pertimbangan yang dibuat berdasarkan dinamika pasar menunjukkan bahwa pemerintah masih belum bisa menutup pengeluaran untuk tes PCR di Indonesia dengan sendirinya.

Baca Juga: Jokowi Perlu Antisipasi Reforestasi Inggris?

Dengan latar belakang tersebutlah, berbagai pihak swasta seperti PT GSI masuk ke dalam bisnis PCR. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid yang merupakan salah satu pendiri PT GSI mengatakan bahwa dirinya terdorong untuk membantu pemerintah yang pada saat itu berhadapan dengan keterbatasan akut dalam menyediakan tes PCR. Oleh karena itu, beliau mengajak beberapa rekannya di dunia bisnis untuk mendirikan PT GSI.

Beberapa pengusaha yang dihubungi Arsjad adalah Garibaldi Thohir – saudara Erick Thohir – yang merupakan salah satu bos perusahaan tambang Adaro dan Pandu Patria Sjahrir yang menjabat sebagai direktur di PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Di sini, sosok Erick dan Garibaldi – baik sengaja maupun tidak sengaja – hadir dalam permasalahan.

Erick memegang saham Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan Adaro pimpinan Garibaldi; dan Luhut memegang saham Toba Bumi Energi yang merupakan anak perusahaan dari PT Toba Bara Sejahtera. Berdasarkan keterkaitan tersebut, Erick dan Thohir diduga mengambil keuntungan dari bisnis PCR.

Sebuah Dugaan Keliru?

Dalam pembelaannya terhadap Erick, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan agar semua pihak tidak bersikap “tendensius.” Beliau memaparkan bahwa Erick hanya memegang 6 persen saham di Yayasan Adaro Bangun Negeri. Suatu kepemilikan yang berdampak minimal terhadap pelaksanaan aktivitas yayasan tersebut dan PT GSI yang terkait dengannya.

Mirip dengan Arya, Juru Bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi Jodi mengatakan bahwa kepemilikan saham Luhut di Toba Bumi Energi berada di bawah 10 persen. Sama seperti kasus Erick, kepemilikan tersebut tidak bisa menjadikan Luhut sebagai pihak yang mengendalikan arah gerak perusahaan – apalagi untuk mengendalikan PT GSI yang juga terkait dengannya.

Tidak menutup kemungkinan bahwa kehadiran Erick dan Luhut merupakan jawaban dari suatu permasalahan ekonomi klasik yang muncul akibat ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan suatu barang secara optimal. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan tes PCR pada masa awal-awal pandemi mendorong privatisasi jasa tersebut oleh pihak-pihak investor yang memiliki modal.

Hal tersebut sejalan dengan konsep privatisasi yang digariskan oleh Akademisi Escuela Superior de Administracion Publica di Colombia yang bernama Pedro Ne Paez Perez dan Jose Silva Ruiz. Proses tersebut ditandai dengan dialihkannya fungsi penyediaan dan pendanaan barang dan jasa kepada aktor-aktor swasta – dari sebelumnya dipegang oleh pemerintah. Dalam kasus Indonesia, Erick dan Luhut yang juga berkedudukan sebagai aktor swasta – kendati status mereka sebagai menteri – hadir untuk menggantikan pemerintahan yang kewalahan.

Baca Juga: Xi ‘Bolos’, Biden Tidur, Jokowi?

Dari PCR ke 2024

Situasi tersebut dengan sendirinya sudah bisa melemahkan keabsahan dugaan-dugaan yang telah dilemparkan terhadap Erick dan Luhut. Terlebih, kita juga bisa mengetahui bahwa keuntungan yang diperoleh PT GSI digunakan untuk memberikan tes gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Luhut turut membiayai beberapa penyediaan tes Covid-19 melalui pendanaan dari Toba Bumi Energi.

Dugaan pengerukan keuntungan menjadi semakin absurd ketika kita memperhatikan kembali jumlah tes yang disediakan oleh PT GSI. Perusahaan tersebut hanya menyediakan 2,5 persen tes di Indonesia.

Kemudian, PT GSI hanyalah salah satu pihak di antara aktor-aktor penyedia PCR lainnya di Indonesia seperti Bumame, Smartcolab, dan Swab Aja. Terlebih, terdapat aktor-aktor lainnya yang berada di tengah pusaran keuangan yang besar. Salah satunya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatur impor PCR dan rapid test dengan nilai keuangan sebesar 68,6 juta dolar AS.

Menghadapi Amarah Relawan

Kendati bisa diragukannya tuduhan yang dilayangkan kepada Erick dan Luhut, keterkaitan mereka dengan PT GSI telah mengundang kritikan yang keras dari masyarakat – termasuk pendukung Jokowi itu sendiri. Mereka kini menuntut agar Jokowi membersihkan kabinetnya dari beberapa menterinya yang dianggap memanfaatkan situasi pandemi.

Jika dibiarkan, isu ini bisa bergulir kepada permasalahan yang lebih serius dan lebih berbahaya untuk keberlangsungan legitimasi pemerintah. Kini, beberapa orang merasa bahwa dirinya merupakan masyarakat luas yang dirugikan dan mereka pada gilirannya mengidentifikasi menteri-menteri yang terlibat sebagai elite kecil yang memanfaatkan keadaan dan merugikan kepentingan umum.

Ini bisa jadi permasalahan klasik populisme – seperti yang digariskan oleh akademisi Columbia University yang bernama Nadia Urbinati. Perkara ini bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan dengan menggunakan cara-cara yang populis. Karakteristik populisme telah terlihat dalam tuntutan yang dilayangkan oleh relawan-relawan Jokowi – terutama dalam keputusan mereka untuk menyalahkan “segelintir” menteri yang dianggap berbisnis di tengah pandemi.

Kendati demikian, kita juga tidak bisa menafikan bahwa dua menteri yang terlibat merupakan dua sosok penting dalam pemerintahan Jokowi sehingga tidak bisa dipecat begitu saja. Hal yang mungkin dilakukan adalah menjelaskan keterlibatan Erick dan Luhut sebagai bentuk pemenuhan kepentingan umum. Menarik untuk dilihat kelanjutannya. (B68)

Baca Juga: Polemik PCR, Adakah Bisnis di Sana?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait