Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi Dekonstruksi Paradox of Tolerance?

Jokowi Dekonstruksi Paradox of Tolerance?


J61 - Friday, October 30, 2020 17:10
Presiden Joko Widodo. (Foto: Reuters)

0 min read

Reaksi pemerintah Indonesia atas isu panas terkait atmosfer pertentangan sekularisme dan agama yang sedang terjadi Prancis, disebut masih belum komprehensif. Bahkan, secara khusus sikap “diam” Presiden Jokowi saat ini dinilai dapat memantik kecurigaan tertentu dan hal kontraproduktif lainnya yang tak diinginkan. Mengapa demikian? Bagaimana sikap terbaik yang kiranya dapat diungkapkan Presiden Jokowi?


PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad memberikan reaksi yang paling keras dalam merespons pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron, atas kausalitas panjang kasus karikatur Nabi Muhammad yang berhulu dari pemenggalan seorang guru bernama Samuel Paty oleh muslim imigran Chechnya bernama Abdoulakh Anzorov.

Sebelumnya, Macron pasca kejadian sempat mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengalami krisis di seluruh dunia serta menekankan hak mereka untuk tetap mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad sebagai bagian dari nadi sekularisme Prancis.

Politisi senior negeri Jiran itu lantas bereaksi dalam salah satu penggalan pernyataanya dengan menyebut bahwa muslim memiliki hak “menghukum” – atau tak jarang ditafsirkan dengan frasa membunuh – jutaan orang Prancis dengan merujuk pada kekejaman imperialisme di masa lalu.

Seketika reaksi Mahathir mendapat sorotan dunia dan bahkan twitter langsung menghapus pernyataannya yang berbentuk kicauan di platform berlambang Larry the Bird itu.

Reaksi pengecaman juga datang dari berbagai pemimpin dunia, namun tak seekstrem seperti yang disampaikan Mahahtir. Mulai dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan hingga PM Pakistan Imran Khan.

Indonesia pun telah bergabung dalam narasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tengah pekan ini dengan turut memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard.

Dan agaknya, dinamika aksi-reaksi ini masih akan berlangsung panjang ketika konteks yang saling berhadapan ialah sekularisme dan dogma agama. Benarkah demikian?

Macron Kalah Dari Ardern?

Sekularisme sendiri merupakan ide yang tertempa panjang secara historis sejak abad ke-17, era di mana abad kegelapan menaungi Eropa. Muncul pertama kali pada tahun 1846 dari sosok George Jacob Holyoake, perkembangannya menjadikan pemikiran terhadap Gereja berbalik sangat drastis dari sebelumnya hingga merembet pada pemisahan agama dan konteks lainnya termasuk dalam kenegaraan. Ini kemudian termasuk berperan signifikan dalam Revolusi Prancis yang dianggap sebagai revolusi paling berpengaruh di dunia.

Yaniv Roznai mengutip Domenic Marbaniang dalam Negotiating the Eternal: The Paradox of Entrenching Secularism in Constitutions menyebut bahwa sebagai filosofis, sekularisme berusaha menafsirkan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip yang diambil hanya dari dunia material, tanpa bantuan agama.

Sebuah analisa dari Soumaya Ghannoushi yang berjudul The Sickness of Secularism sendiri kiranya dapat menjadi rujukan untuk melihat titik tengah isu yang sedang berkembang di Prancis dan memantik dunia.

Menurut Ghannoushi, sekulerisme sendiri dapat bertransformasi ke level ekstrem yang ujung-ujungnya justru dapat menjadi sumber pertentangan tajam atau bahkan konflik itu sendiri.

Ihwal yang dapat terjadi ketika sekularisme secara langsung atau tidak langsung menjadi faktor “pembelahan baru” di masyarakat, khususnya pada konteks teranyar yang melibatkan Macron ialah sekularisme yang berkontradiksi dengan agama dan berujung pada kasus-kasus bertendensi intoleran.

Para Jacobin di era reign of terror Prancis pada akhir abad ke-18, Nazi, hingga Joseph Stalin disebut Ghannoushi sebagai fanatik sekularis yang merepresentasikan ekstremisme sekuler dalam berbagai formula dan bentuk atas kepemimpinan mereka.

Kendatipun sikap dan pernyataan Macron tampaknya belum dapat diidentikkan persis seperti apa yang dimanifestasikan di atas, namun bisa dibilang cukup sulit dilepaskan dari tendensi pembelahan tersebut, dengan skala yang bisa saja untuk saat ini belum terbayangkan.

Padahal jika membandingkannya dengan bagaimana elegannya PM Selandia Baru, Jacinda Ardern bereaksi atas penembakan massal di Christchurch pada Maret 2019 silam, sikap Macron bisa dibilang memang kurang tepat dan proporsional.

Masih lekat dalam ingatan bahwa ketika itu Ardern menuai pujian dan ditasbihkan sebagai teladan dunia, karena menampilkan respons pemimpin negara terbaik yang belum pernah ada sebelumnya atas sebuah aksi teror.

Masyarakat negeri Kiwi yang bahkan dikatakan yang paling sekuler di dunia pun dapat dipersatukan Ardern pasca insiden, dengan seluruh gesturnya merespon teror dan efek yang ditimbulkannya.

Dengan sikap Macron yang kemungkinan mengarah pada sekularisme bertendensi ekstrem, aksi-reaksi yang masih terus menunjukkan dinamikanya – termasuk dari berbagai negara dan pemimpinnya – kiranya cukup menarik untuk menjadi perhatian.

Indonesia sendiri secara resmi baru bereaksi melalui Kemenlu yang mengecam pernyataan Macron pada tengah pekan ini, plus telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, untuk menjelaskan sikap sang kepala negara.

Akan tetapi, reaksi yang tampak hanya mengikuti arus utama apa yang ditampilkan negara lain itu dianggap belum secara komprehensif mendeskripsikan persoalan utama, yang padahal dampaknya dinilai cukup signifikan bagi negara terbesar berpenduduk Muslim dunia. Apalagi dengan masih absennya pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini. Mengapa demikian?

Macron Bukan Sumber Problem Tunggal?

Kendati sikap pernyataan yang dipilih Macron tampak keliru, reaksi dari sejumlah negara juga tampaknya justru hanya berfokus pada kontroversi lisan Presiden Prancis itu dan tak merepresentasikan pokok persoalan secara menyeluruh.

Dalam From Psychology of Terrorists to Psychology of Terrorism, Thomas Arciszewski, Jean-François Verlhiac, Isabelle Goncalves, dan Arie Kruglanski mengutip Sthephen Fabick yang menyatakan bahwa us vs them statement atau pernyataan yang bernada “pembelahan” maupun menajamkan perbedaan, dan dikeluarkan negara pada konteks apapun, dalam banyak kasus justru semakin memperkeruh eksistensi toleransi dan dapat memantik radikalisme maupun ekstremisme.

Ya, tak hanya tidak merepresentasikan persoalan secara menyeluruh, reaksi berbagai negara sampai saat ini, khususnya mereka dengan penduduk Muslim besar dinilai dapat memantik persoalan lain berbentuk kebencian maupun radikalisme berkepanjangan.

Hal ini paling tidak telah terefleksi pada tiga peristiwa pasca Macron bertitah dan reaksi dari para pemimpin negara, yakni narasi dan aksi pemboikotan produk negeri Menara Eiffel di sejumlah negara, dan dua peristiwa terbaru yang hampir terjadi bersamaan, yakni aksi teror lanjutan di kota Nice, hingga serangan terhadap Konsulat Prancis di Jeddah Arab Saudi.

Sedikit tidaknya, ini memperlihatkan paradox of tolerance yang dikemukakan oleh Karl Popper dalam publikasinya yang berjudul The Open Society and Its Enemies. Menurut Popper untuk menjaga situasi yang toleran, masyarakat harus intoleran terhadap intoleran.

Sayangnya, Indonesia melalui Kemenlu telah menaruh kecaman terlebih dahulu dan hampir serupa dengan negara lainnya yang hanya fokus pada konteks sikap dan pernyataan Macron.

Padahal menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, meski pernyataan Macron memang keliru, reaksi pemerintah Indonesia juga harus berbicara tentang konteks pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian Samuel Paty secara menyeluruh.

Bahwa kekerasan semacam itu sangat tidak dibenarkan dan tentu wajib pula disoroti oleh negara, yang mana tentu agar efek negatif dari narasi us and them statement plus paradox of tolerance tak terjadi di tanah air.

Jokowi Memahami Sesuatu?

Berbeda dengan Erdoğan maupun Imran Khan, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan secara langsung mengenai isu yang terjadi di Prancis dan telah berdampak secara global.

“Sikap diam” kepala negara itu sebelumnya sempat dipertanyakan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang merasa heran dengan sikap pemerintah Indonesia, terutama persoalan nihil reaksi dari Presiden Jokowi. Menurutnya jika teguran tersebut tidak disampaikan langsung oleh sang presiden, umat Islam Indonesia akan menaruh curiga.

Meski konteksnya adalah kecurigaan umat Islam yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan politik belaka, esensinya ialah pernyataan eks Gubernur DKI yang memang sangat dinantikan.

Pada titik ini, tak segera bereaksinya Presiden Jokowi secara langsung sesungguhnya bisa saja dimaknai sebagai kehati-hatian RI-1 untuk mengendalikan narasi prematur dan hanya mengikuti arus negara pemrotes.

Terlebih, isu sekularisme, intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme sangat sensitif dan saling berkorelasi pada konteks Indonesia, yang tak jarang, berujung pada tercederainya kohesivitas masyarakat maupun aksi terorisme masif yang dalam tiga tahun terakhir masih jamak terjadi di tanah air.

Kemudaratan terakhir agaknya sama sekali tidak bisa dikesampingkan, utamanya ketika berbicara relevansi isu-isu global, seperti yang saat ini berhulu dari Prancis.

Karenanya, sikap diam Presiden Jokowi sampai saat ini diharapkan memang benar-benar merupakan upayanya untuk membuat narasi menyejukkan, tak hanya bagi kondusivitas domestik namun juga dunia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait