Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Jokowi dan Kembalinya “Raja Jawa”

Jokowi dan Kembalinya “Raja Jawa”


A43 - Wednesday, December 15, 2021 17:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercermin dengan pakaian adat khas Aceh yang dikenakannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 silam. (Foto: Istimewa)

0 min read

Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dianggap semakin toleran terhadap kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di dekat wilayah kedaulatan negara kepulauan tersebut. Strategi apa yang sebenarnya perlu diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam persaingan geopolitik antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)?


PinterPolitik.com

Lamun sira sekti, ojo mateni. Lamun sira banter, ojo ndhisiki. Lamun sira pinter, ojo minteri” – Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia

Coba bayangkan sebuah roda kendaraan yang sedang melaju. Pernahkah kita bertanya mengapa kendaraan itu bisa melaju? Tentunya, pertanyaan ini mudah dijawab, yakni karena tenaga yang dihasilkan oleh bahan bakar yang membawa kendaraan tersebut untuk melaju.

Namun, coba anggap saja roda tersebut merupakan sebuah lingkaran yang tengah berputar. Bagaimana roda-roda kendaraan bermotor – seperti mobil – bisa bergerak?

Mungkin, bila bertanya pada mereka yang mempelajari teknik mesin, jawabannya adalah sederhana, yakni karena as roda (axle) yang digerakkan oleh mesin. As roda ini biasanya berupa poros yang terhubung ke titik tengah roda.

Gerakan yang didorong oleh titik inti dari sebuah lingkaran seperti ini tidaklah hanya terjadi pada kendaraan. Revolusi yang terjadi pada bulan ketika mengitari Bumi, misalnya, juga terjadi karena gaya gravitasi yang diciptakan oleh inti dari sebuah bola, yakni massa Bumi.

Boleh jadi, pola-pola lingkaran seperti ini dapat ditemukan secara umum di alam luar sana – mulai dari bunga, buah-buahan, jamur, lapisan kambium dalam batang pohon, hingga mata manusia. Tidak mengherankan apabila lingkaran – atau bundar – merupakan bentuk yang menjadi ibu dari segala bentuk lainnya.

Inspirasi dari alam inilah yang mungkin juga menginspirasi pola politik di Indonesia, khususnya pola kekuatan politik ala Jawa. Setidaknya, bayangan “pusat lingkaran” dalam politik seperti ini pernah dijelaskan oleh seorang Indonesianis yang bernama Benedict Richard O'Gorman Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power.

Mengacu pada Anderson, pemimpin yang menjalankan politik ala Jawa biasanya akan bertumpu pada upaya pemusatan kekuatan, yakni mengumpulkan kekuatan (power) pada dirinya. Setidaknya, apa yang dikatakan Anderson ini diamini oleh sejumlah pakar lainnya ketika mengamati strategi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aris Huang dari The SMERU Research Institute, misalnya, menilai rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Subianto pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu merupakan bentuk strategi ala Jawa. Huang menganggap ini menjadi cara sang presiden untuk mengumpulkan “pusaka” kekuatan agar berada di sekelilingnya.

Baca Juga: Ramalan Jayabaya, Haruskah Presiden Jawa?

Apakah Presiden Harus Orang Jawa

Bisa jadi, sudah menjadi rahasia umum bahwa konsep “lingkaran” dan “pemusatan” ala Jawa adalah bagian dari politik Indonesia. Bahkan, bisa dibilang pula bahwa budaya Jawa sudah terjahit dalam sistem politik negara ini.

Namun, bagaimana dengan pola politik luar negeri (polugri) Indonesia? Apakah mungkin pemerintahan Jokowi juga mendasarkan kebijakan luar negerinya pada pola yang serupa? Bila benar demikian, bagaimana konsepsi kekuatan ala Jawa ini berjalan di tengah persaingan geopolitik di Indo-Pasifik antara dua kekuatan besar – Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)?

Lamun Sira… untuk AS-Tiongkok?

Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengungkapkan tiga falsafah Jawa yang selalu menjadi pegangannya. “Lamun sira sekti, ojo mateni. Lamun sira banter, ojo ndhisiki. Lamun sira pinter, ojo minteri,” ungkap sang Presiden ketika diwawancarai di Istana.

Secara umum, tiga kalimat Bahasa Jawa tersebut memiliki arti berikut: (1) meski kamu sakti, jangan menjatuhkan; (2) meski kamu cepat, jangan mendahului; dan (3) meski kamu pintar, jangan sok pintar. Bukan tidak mungkin, tiga falsafah yang diungkapkan Jokowi ini mencerminkan pentingnya harmoni.

Sebenarnya, harmoni sendiri menjadi salah satu kunci dalam budaya Jawa. Elisabet Titik Murtisari dalam tulisannya yang berjudul Some Traditional Javanese Values in NSM menjelaskan bahwa budaya dan masyarakat Jawa memiliki sejumlah nilai agar harmoni dan ke-tentrem-an terwujud, yakni narima (menerima), eling (ingat atau berhati-hati), waspada, sadar, tanggap terhadap perasaan orang lain, ngalah (mengalah), dan ethok-ethok (berpura-pura).

Bila benar, nilai-nilai Jawa demikian bertujuan untuk menciptakan situasi yang tentrem (tentram) dan harmonis. Lantas, apakah tujuan serupa juga berlaku dalam polugri Indonesia? Mungkinkah kawasan Asia Tenggara – atau Indo-Pasifik dalam skala lebih besar – dapat menjadi kawasan yang senantiasa tentrem?

Bukan tidak mungkin, nilai-nilai harmoni seperti ini juga dipromosikan oleh Indonesia dalam kebijakan luar negerinya – khususnya di kawasan Asia Tenggara. Berdirinya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi kawasan, misalnya, ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kawasan di tengah persaingan geopolitik yang terjadi antara AS dan Uni Soviet kala Perang Dingin.

Selain itu, bila mengamati norma-norma yang dianut oleh ASEAN, misalnya, terdapat prinsip-prinsip yang ditujukan agar stabilitas di kawasan ini – dengan meminimalisir terjadinya konflik antarnegara. Prinsip yang juga dijuluki sebagai ASEAN Way tersebut merupakan prinsip yang membuat negara-negara anggota untuk tidak saling mencampuri urusan politik satu sama lain (non-interferensi). Selain itu, ASEAN juga menganut prinsip mufakat dalam banyak kesepakatannya.

Baca Juga: Andai Majapahit Masih Berdiri

Kepentingan Indonesia agar kawasan ASEAN tetap harmonis ini juga terlihat dari bagaimana sikap negara kepulauan ini dalam menanggapi isu-isu terkini terkait Laut China Selatan (LCS) – atau Laut Natuna Utara dalam versi pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, misalnya, berkali-kali meminta negara-negara yang berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik untuk saling mampu menahan diri dari tindakan-tindakan sepihak yang bisa mengganggu stabilitas kawasan.

Namun, harmoni dan stabilitas kawasan adalah satu hal saja, yakni hanya soal tujuan dan kepentingan. Lantas, bagaimana dengan strategi yang diambil oleh pemerintahan Jokowi? Strategi ala Jawa yang bagaimana yang mungkin bisa diterapkan dalam polugri Indonesia?

Kembalinya Mandala Majapahit

Jika berbicara soal Indonesia, kurang afdal juga bila tidak membahas bagaimana sejarah masa lampau dari Majapahit. Bagaimana juga, memori kolektif akan masa lampau ini masih menjadi warisan yang membekas bagi pemerintah Indonesia di masa kini, termasuk soal polugri.

Setidaknya, penjelasan seperti ini diungkapkan oleh Jürgen Rüland dalam bukunya yang berjudul The Indonesian Way: ASEAN, Europeanization, and Foreign Policy Debates in a New Democracy. Warisan ini dinilai masih melekat dalam polugri Indonesia – terlihat dari beberapa konsep seperti Wawasan Nusantara yang dilandaskan pada kondisi geografis kepulauan.

Cara pandang polugri seperti ini akhirnya melahirkan konsep yang disebut sebagai lingkaran konsentris – terdiri atas prioritas geopolitik Indonesia. Lingkaran ini terdiri atas banyak lapisan yang menempatkan ASEAN sebagai prioritas terdalam.

Konsep lingkaran konsentris sendiri dinilai mirip dengan sistem mandala yang diyakini digunakan pada era-era kerajaan sebelum kolonisasi terjadi di Asia Tenggara. Kala itu, lingkaran terdalam merupakan wilayah inti di mana kraton atau istana berdiri. Sementara, di lapisan terluar terdapat wilayah-wilayah lebih kecil yang disebut berada di lapisan mancanegara yang masih berada dalam perlindungan kraton.

Pola lingkaran-lingkaran seperti ini sejalan dengan pola politik ala Jawa yang juga berlaku pada era Majapahit. Semakin ke dalam, semakin kuat pula pengaruh dari entitas kraton di dalamnya.

Bukan tidak mungkin, sistem seperti ini sejalan dengan pola kekuatan ala Jawa yang diungkapkan oleh Anderson, yakni pemusatan kekuatan kepada inti dari lingkaran berlapis, yakni sang raja atau kraton. Ini berujung pada pemahaman bahwa pengaruh sang raja harus semakin kuat ketika berbicara soal konteks lingkaran terdalam.

Baca Juga: Prabowo Kalah Karena Kurang “Jawa”?

Buat Apa Urusi ASEAN

Polugri Jokowi Khas Jawa?

Jika diaplikasikan pada polugri saat ini, menjadi masuk akal apabila Indonesia menginginkan harmoni dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana pun, ASEAN senantiasa menjadi lingkaran terdalam dari lingkaran konsentris polugri Indonesia. 

Ini pula yang menjadi alasan mengapa Indonesia menginginkan otonomi strategis (strategic autonomy) – seperti yang disebutkan oleh Emirza Adi Syailendra dan Leonard C. Sebastian pada artikel opini mereka di East Asia Forum – dalam lingkaran terdalamnya ini. Ingat, semakin ke dalam, harus semakin kuat pengaruh yang dimiliki.

Bila benar demikian polugri yang dijalankan, lantas, bagaimana dengan peran AS yang dinilai semakin dibutuhkan Indonesia di tengah persaingan geopolitik antara negeri Paman Sam dengan Tiongkok? Apalagi, Menlu AS Antony Blinken baru saja mengunjungi Indonesia setelah pemerintahan Xi Jinping memprotes pengeboran minyak di Laut Natuna Utara.

Bisa jadi, untuk mencapai otonomi strategis tersebut, Indonesia harus menjalankan upaya pemusatan kekuatan seperti yang dijelaskan Anderson, yakni dengan mengumpulkan “pusaka” yang mampu memperkuat sang raja atau kraton. Dalam hal ini, “pusaka” demikian bisa saja berasal dari kekuatan-kekuatan asing seperti Tiongkok ataupun AS.

Lagipula, dengan sikap Tiongkok yang makin agresif dalam isu LCS, Indonesia bisa jadi membutuhkan “pusaka” lain yang dapat diperoleh dari negeri Paman Sam – entah itu berupa “pusaka” di bidang ekonomi dan infrastruktur atau “pusaka” dalam bidang keamanan. Mungkin, pemerintahan Jokowi kini telah menerapkan sebuah strategi balancing (pengimbangan) yang didasarkan pada pola politik ala Jawa.

Meski begitu, dalam pola politik demikian, sang raja atau kraton harus memiliki otoritas penuh dalam menciptakan harmoni yang diinginkan. Bila keterpaduan kekuatan itu runtuh, tentu saja kekacauan bisa saja kembali terjadi di kawasan Asia Tenggara seperti ketika ASEAN belum berdiri.

Seperti yang dibilang oleh banyak ahli – seperti Evan A. Laksmana dari National University of Singapore (NUS), Indonesia harus mengambil peran lebih ketika dihadapkan dengan situasi kawasan ASEAN yang memanas. Apalagi, Indonesia kerap disebut sebagai pemimpin alami (natural leader) dari kawasan besar ini.

Lagipula, seperti analogi di awal tulisan, penggerak sebuah roda adalah as roda yang terletak di tengah. Bila as roda tersebut tidak kokoh, bukan tidak mungkin gangguan akan terjadi pada perputaran roda tersebut. Bukan begitu? (A43)

Baca Juga: Saatnya Jokowi Belajar dari Majapahit?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait