Dalam beberapa waktu terakhir, gerakan aktivisme Papua tengah meninggi. Aparat merespons gerakan tersebut dengan berbagai penangkapan.
Pinterpolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]eringatan 1 Desember yang menuntut hak masyarakat Papua untuk menentukan nasib sendiri di beberapa daerah diwarnai ketegangan. Tensi sempat meninggi manakala para aktivis Papua harus berhadap-hadapan dengan massa dari gabungan ormas dan juga aparat keamanan. Tidak hanya tensi tinggi, peringatan tersebut juga diwarnai dengan pengamanan terhadap aktivis Papua.
Salah satu yang paling mencekam adalah aksi yang terjadi di Surabaya. Kala itu, Aliansi Mahasiswa Papua tengah melakukan peringatan di kawasan Asrama Mahasiswa Papua. Sejumlah ormas mendatangi kawasan tersebut karena menganggap terjadi aksi separatisme.
Polisi kemudian melakukan tindakan pada mahasiswa tersebut dengan melakukan penangkapan – atau pengamanan, menurut versi polisi – terhadap 233 mahasiswa. Tidak hanya itu, dikabarkan bahwa ada dua orang yang tidak diketahui keberadaannya pasca aksi tersebut.
Ketegangan serupa juga terjadi di ibukota, di mana tensi tinggi sempat terjadi antara aktivis Papua dengan polisi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketegangan juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain seperti Kupang, Makassar, Ambon, hingga Jayapura. Aparat bersikap keras terhadap para aktivis tersebut dan juga terjadi penangkapan terhadap mereka.
Ketegangan tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beragam sikap aparat terhadap aktivis Papua menjadi ironi bagi langkah pemerintah membangun Papua. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi?
Keras pada Aktivis
Sikap keras aparat terhadap aktivis Papua seolah tidak ada habisnya. Berkali-kali sudah kepolisian dan terkadang TNI, melakukan sikap yang tergolong represif kepada mereka. Tak jarang, aksi tersebut juga disertai oleh sikap menentang yang dilakukan oleh ormas tertentu.
Mengutip pernyataan pengacara Veronica Koman, sebagaimana ditulis Tirto, sikap keras terhadap aktivisme Papua ini bersumber dari rasisme masyarakat yang masih mengakar terhadap masyarakat Papua. Sayangnya, sikap rasis itu justru ditunjukkan oleh aparat di negeri ini.
Memang, dalam kadar tertentu, kekerasan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua. Kelompok ini dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh aparat keamanan. Yang teranyar, 31 orang pekerja pembangunan jembatan Trans Papua meregang nyawa setelah ditembak mati oleh KKB tersebut.
Good morning! As you know, there were mass arrests over West Papua Demo yesterday. Here is the update: pic.twitter.com/8wc5HBEJL1
— febriana firdaus (@febrofirdaus) December 2, 2018
Pada titik itu, aparat sering kali tidak punya banyak pilihan. Tindakan keras dan terkadang diwarnai dengan pengangkatan senjata acap kali menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Hal ini tergambar melalui sikap keras Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengultimatum KKB untuk menyerah atau “diselesaikan”.
Meski fakta itu tidak bisa dipungkiri, hal ini tetap tidak menutupi fakta lain bahwa rasisme oleh negara tetap berjalan. Hal ini diungkapkan misalnya oleh Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi di Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Markus Haluk. Sebagaimana dikutip Tirto, ia menyebutkan bahwa pemerintah menjalankan politik rasialis di Papua sejak tahun 2015, dengan menangkap 7.000 orang yang terkait dengan aktivisme Papua.
Jika diperhatikan, kondisi tersebut sejalan dengan konsep state racism atau rasisme negara yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Hal ini terkait dengan bagaimana kelompok ras tertentu mengalami marjinalisasi oleh negara. Kasus yang digunakan kala itu adalah perjuangan kelompok Muslim di Prancis.
Terkait hal tersebut, menurut Myisha Cherry, state racism ini kerap kali menjadi semacam prakondisi bagi terjadinya kekerasan oleh negara terhadap identitas tertentu. Pada titik ini, sikap keras pemerintah terhadap beragam jenis aktivisme Papua boleh jadi bersumber dari rasisme tersebut.
Ironi Infrastruktur
Dalam kadar tertentu, sikap aparat pemerintah di era Jokowi ini menjadi sebuah ironi dalam langkahnya membangun Papua. Belakangan, Jokowi tengah banyak memberikan salah satu pulau terluas di dunia itu beragam proyek infrastruktur yang semula tak hadir.
Pembangunan fisik di Papua memang tergolong jor-joran di era Jokowi. Berbagai jembatan dan jalan memang banyak dibangun di era ini. Infrastruktur listrik juga coba dihadirkan hingga ke kawasan pedesaan. Seolah belum cukup, Jokowi juga mengupayakan BBM satu harga di wilayah tersebut.
Selain itu, Jokowi juga kerap kali tak canggung menampakkan diri sebagai sosok yang peduli dengan Papua. Dalam beberapa kesempatan, ia mampir ke pulau tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan menjadi presiden pertama yang ke Asmat manakala terjadi bencana kesehatan di wilayah tersebut.
Hal ini juga menjadi ironi bagi elektabilitasnya yang seperti tak terbendung di Papua. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, di Maluku dan Papua, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul telak dari penantangnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dengan angka 76 persen berbanding 12 persen.
Bagaimanapun juga, perkara gerakan nasionalisme akan sulit diselesaikan jika terus-menerus dipandang dari kacamata pemerintah pusat yang digambarkan melalui Jawa atau Jakarta. Infrastruktur mungkin menjadi salah satu yang dinanti masyarakat Papua, akan tetapi sulit untuk menyebut bahwa hal itu mampu menekan konflik dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, boleh jadi gelora pembangunan infrastruktur belum bisa menyelesaikan inti masalah yang dibawa oleh para aktivis tersebut. Selain itu, boleh jadi perlu ada cara lain di luar represi aparat agar hal ini bisa menghilang.
Perkara Problematik
Terlepas dari apapun itu, perlu diakui bahwa perkara Papua bukanlah sesuatu yang mudah diurai dan kerap kali problematik. Banyak yang menganggap bahwa isu-isu terkait hak asasi manusia di bumi Cenderawasih itu terkait dengan kelompok-kelompok tertentu di Barat.
Berita tentang pelanggaran HAM atau represi terhadap aktivis-aktivis Papua memang kerap kali lebih bergaung di media internasional ketimbang di media nasional. Terlihat bahwa media-media tersebut menganggap isu-isu Papua sebagai hal yang penting, berbeda dengan banyak media nasional.
Salah satu contohnya adalah tulisan milik George Monbiot di The Guardian. Seperti tidak ada angin dan tidak ada hujan, situs berita asal Britania itu memuat tulisan tentang Papua dan menyebut bahwa Inggris memiliki kesempatan untuk menghentikan “kolonialisme brutal” yang terjadi di paling timur Indonesia ini.
.@amnestyindo calls for release of pro-Papua independence activists in light of arrests after a protest in Surabaya on Sunday pic.twitter.com/bAasReUkaf
— Max Walden (@maxwalden_) December 3, 2018
Perhatian dunia internasional terhadap isu ini juga tergolong amat tinggi. Dalam salah satu kesempatan, parlemen Inggris bahkan sempat menyebut bahwa Indonesia tengah melakukan pendudukan ilegal terhadap wilayah Papua Barat. Hal ini terjadi setelah Ratu Elizabeth menjadi satu dari beberapa negara yang menjadi lokasi pembentangan bendera bintang kejora milik Organisasi Papua Merdeka (OPM). Salah satu tokoh utama partai buruh Inggris, Jeremy Corbyn bahkan sempat mengungkapkan dukungannya pada isu ini.
Tak hanya itu, negara-negara dunia juga kerap menjadi rumah baru bagi para aktivis Papua merdeka dalam pelarian mereka masing-masing. Inggris misalnya, menjadi tempat pelarian bagi Ketua ULMWP Benny Wenda, di mana ia mendapatkan suaka politik.
Penyesaian berbagai masalah di Papua memang tergolong problematik Click To TweetOleh karena itu, dalam beberapa kasus, banyak orang menganggap bahwa aksi-aksi dan diskusi aktivis Papua di Indonesia memiliki kaitan dengan kepentingan dan intervensi negara-negara lain di Indonesia. Hal serupa bisa saja berlaku dalam represi yang terjadi pada peringatan 1 Desember beberapa waktu yang lalu.
Kecurigaan semacam itu sempat mengemuka dalam aksi di Surabaya karena ada seorang warga negara Australia yang diamankan. Memang, pada akhirnya kepolisian memastikan warga Australia itu tidak terlibat dalam aksi. Akan tetapi, kecurigaan keterlibatan asing dalam isu ini boleh jadi tetap mengemuka.
Serangkaian aksi pasca peringatan 1 Desember lalu walau bagaimanapun tetap membuka pertanyaan tentang intervensi asing, terutama dunia Barat di bumi cenderawasih. Apalagi, jika melihat kejadian yang amat dekat dengan tahun politik Indonesia 2019. Hal ini masih ditambah dengan fakta lain bahwa wajah Barat di Papua, yaitu Freeport, tengah digoyang terus keberadaannya oleh pemerintah.
Pada akhirnya, unsur state racism mungkin memang benar ada dalam penanganan pemerintah Indonesia terhadap beragam aktivisme berbau Papua. Padahal, praduga berlebih mungkin tidak akan banyak membantu pemerintah menangani gejolak di Papua.
Akan tetapi, penting pula untuk ditelusuri lebih jauh bagaimana pengaruh pihak-pihak asing terhadap aktivisme tersebut. Jika benar mereka memiliki agenda khusus, maka pemerintah juga tetap harus berhati-hati. (H33)
