Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Indonesia Perlu Akui Taliban?

Indonesia Perlu Akui Taliban?


B68 - Thursday, September 9, 2021 18:00
Juru Bicara (Jubir) Taliban Zabihullah Mujahid mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pemerintahan baru di Kabul, Afghanistan. (Foto: FT)

0 min read

Penguasaan Taliban atas Afghanistan memberikan situasi bilateral yang baru kepada Indonesia. Kelompok tersebut kini menjadi otoritas yang harus dihubungi oleh Indonesia apabila berkepentingan di Afghanistan. Pemahaman fundamental terhadap ekstremisme menunjukkan bahwa hubungan tersebut harus tetap dijaga demi kebaikan kedua belah pihak.


PinterPolitik.com

Dampak langsung penguasaan Taliban atas Afghanistan adalah diharuskannya aktor-aktor internasional untuk berhubungan dengan mereka apabila berkepentingan di negara tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sekarang berada di tampuk kekuasaan, mereka menjadi kelompok yang berwenang dalam berbagai aspek-aspek kehidupan di Afghanistan, termasuk dalam aspek keamanan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme. Ini menjadikan mereka penting bagi siapapun yang ingin mencegah atau mengatasi tindakan-tindakan ekstremis yang berkaitan dengan Afghanistan.

Tentunya, untuk berhubungan dengan Afghanistan yang kini dikuasai oleh Taliban sangat rumit. Kerumitan tersebut salah satunya disebabkan oleh isolasi beberapa aktor internasional terhadap mereka.

Hal kentara yang menunjukkan ini adalah evakuasi kedutaan-kedutaan besar banyak negara, terutama negara Barat ketika pasukan Taliban mendekati Kabul, ibu kota Afghanistan pada bulan Agustus silam. Indonesia bahkan turut mengevakuasi staf-staf kedutaannya pada bulan Agustus 2021 lalu. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya kecenderungan dalam komunitas internasional untuk memutus hubungan dengan Afghanistan.

Bagi banyak pihak, pendekatan kepada Taliban juga dapat diartikan sebagai pelencengan dari sentimen internasional yang sedang dominan. Dominasi sentimen tersebut mungkin dapat dipatahkan dengan terjaganya hubungan antara Rusia dan Tiongkok dengan Taliban.

Namun, tidak menutup kenyataan bahwa kebanyakan aktor internasional – khususnya negara-negara Barat – yang berpengaruh besar masih menahan diri untuk melanjutkan hubungannya dengan Afghanistan. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak keinginan politis dan kekuatan politik untuk melakukan hal sebaliknya.

Baca Juga: Taliban Berkuasa, Tanda AS Terpuruk?

Formasi Pemerintahan Taliban di Afghanistan

Kendati demikian, Indonesia memiliki kepentingan yang cukup substansial di Afghanistan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan isu keamanan dan terorisme yang menjadi tema yang berulang kali dimunculkan kembali dalam kajian geopolitik terhadap Afghanistan.

Berkaitan dengan itu, kita dapat menanyakan sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, mengapa Indonesia harus terus berhubungan dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban? Kemudian, apa yang mungkin terjadi kepada Indonesia apabila hal tersebut tidak dilakukan, atau tidak terlaksana secara optimal?

Menelisik Akar Terorisme

Mantan Perdana Menteri (PM) Pakistan Benazir Bhutto pernah berpendapat bahwa ekstremisme dan terorisme berkembang di wilayah yang kurang makmur. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakatnya yang gampang termanipulasi oleh hasutan-hasutan beberapa pihak yang mengklaim berkemampuan untuk memperbaiki nasib mereka.

Berkaitan dengan Afghanistan, keadaan seperti ini juga dapat ditemukan. Kondisi hidup masyarakat Afghanistan yang kurang baik menjadikannya lahan subur untuk tumbuh kembangnya elemen-elemen ekstremis yang visi dan tindakannya menarik perhatian banyak pihak.

Studi yang diadakan oleh United States Institute for Peace di Afghanistan pada tahun 2015 menemukan bahwa kebanyakan respondennya menganggap kemiskinan sebagai dorongan utama ekstremisme. Kemiskinan yang diderita oleh warga Afghanistan secara struktural merembet ke berbagai permasalahan lainnya.

Contohnya, keluarga yang tidak dapat membiayai pendidikan anaknya di sekolah konvensional secara terpaksa memasukkannya ke madrasah yang rentan melakukan radikalisasi. Tersedianya madrasah-madrasah merupakan wujud fisik dari klaim perbaikan hidup yang dimiliki oleh kelompok-kelompok ekstremis.

Menariknya, studi yang diadakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah Afghanistan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya – mulai dari kemapanan finansial yang dibutuhkan untuk mengakses layanan-layanan penting, hingga layanan-layanan pentingnya itu sendiri.

Hal tersebut juga mengulangi keadaan pada tahun 1990-an ketika Taliban mulai memperkuat keberadaannya di negara tersebut. Kemampuan mereka untuk memperkuat diri juga dibantu oleh kenyataan bahwa mereka dapat membentuk tatanan masyarakat yang berfungsi, meski kontroversial, tidak seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Baca Juga: Glorifikasi Kemenangan Taliban, Berbahaya?

Kemudian, studi tersebut juga menunjukkan perwujudan dari teori deprivasi relatif. Heather J. Smith dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa deprivasi relatif merupakan rasa frustrasi yang dimiliki oleh beberapa pihak yang merasakan posisi sosio-ekonominya kurang diuntungkan di banding yang lain.

Berkaitan dengan warga Afghanistan dan Taliban, kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah frustrasi terhadap kondisi hidup mereka yang sebagian juga disebabkan oleh ketidakbecusan pemerintah. Bukan tidak mungkin, masyarakat yang frustrasi akan mentoleransi keberadaan Taliban sebagai pihak yang mungkin dapat memperbaiki hidup mereka, meski kontroversial.

Menjelang dekade kedua abad ke-21, kemiskinan di Afghanistan masih belum dikatakan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asian Development Bank (ADB), sebanyak 43,7 persen dari keseluruhan penduduk Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020.

Dengan kata lain, terdapat sekitar 17 juta orang yang harus melawan kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan pasar yang cukup besar bagi kelompok-kelompok ekstremis yang ingin memanfaatkan penderitaan orang lain demi memenuhi tujuan-tujuannya yang memiliki implikasi kekerasan terhadap kehidupan nasional maupun internasional.

Tepatkah Label Teroris?

Beberapa negara memasukkan Taliban ke daftar organisasi teroris yang berbahaya bagi mereka. Mereka adalah Kanada, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia, Tajikistan dan Uni Emirat Arab.

Ironisnya, salah satu negara yang tetap mempertahankan misi diplomatiknya di Afghanistan pada saat ini, yaitu Rusia memasukkan Taliban ke dalamnya. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) yang mengevakuasi misi diplomatik serta warganya dari Afghanistan tidak menganggap Taliban sebagai organisasi teroris. Di tengah perbedaan tanggapan ini, manakah tanggapan yang lebih bijak?

Pertama-tama, kita harus memahami dampak langsung penyematan label ‘teroris’ kepada suatu pihak. Pelabelan tersebut akan mengerahkan kebijakan suatu negara ke posisi yang menolak diadakannya negosiasi dengan pihak-pihak yang disebut sebagai teroris.

Analis Politik asal AS, Graham E. Fuller berpandangan bahwa hal tersebut cenderung bersifat kontraproduktif terhadap upaya perdamaian dengan kelompok-kelompok bersenjata yang aksinya dapat dikategorikan mirip dengan terorisme, tetapi tidak dapat dikategorikan demikian apabila diperhatikan lebih dalam.

Fuller menekankan keberadaan beberapa kelompok yang sekilas memajukan agenda teror, tetapi sejatinya sedang memperjuangkan suatu tujuan politis yang rasional seperti perlawanan terhadap penjajahan. Aktor-aktor yang memiliki tujuan seperti itu memiliki tujuan akhir yang jelas.

Baca Juga: Membaca Tiongkok di Afghanistan

Keyakinan JK Soal Taliban

Sebagai konsekuensi dari rasionalitas aktor yang dihadapi, pemerintah-pemerintah di berbagai negara yang ada di dunia dapat bernegosiasi dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan dalam rentang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu dibedakan aktor-aktor rasional dari pelaku teror sebetulnya.

Rasionalitas Taliban sebagai aktor politik yang dapat diajak bernegosiasi telah ditunjukkan dengan kehadiran serta partisipasi mereka dalam perbincangan damai dengan AS yang diadakan di Doha, Qatar, pada tahun 2020 silam. Kehadiran AS dengan sendirinya juga menunjukkan adanya pengakuan implisit terhadap kepentingan-kepentingan Taliban yang rasional, sehingga bisa dinegosiasikan. Kendati penerapan beberapa poinnya yang terkesan kurang baik, Taliban dan AS telah menyepakati beberapa hal penting seperti jaminan kontra-terorisme di Afghanistan oleh pihak Taliban.

Perlu Akui Taliban?

Menyadari kemiskinan dan frustrasi masyarakat sosio-ekonomi Afghanistan sebagai akar dari ekstremisme dan terorisme oleh beberapa pihak, upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi sangat penting. Hal tersebutlah yang dapat diupayakan oleh Indonesia dan aktor-aktor internasional lainnya.

Isolasi diplomatis akan menyulitkan Taliban untuk membincangkan perkara-perkara sosio-ekonomi secara mudah di tingkat internasional. Hal tersebut secara konsekuen berpotensi mengarahkan mereka untuk menempuh jalan-jalan sinis yang membahayakan keamanan dunia, seperti memanfaatkan jaringan pasar hitam.

Kendati kemenangannya tidak akan memicu aksi-aksi teror di Indonesia dalam waktu yang dekat, beberapa pihak mensinyalir bahwa itu akan mendorong beberapa tindakan yang di kemudian hari dapat mempermudah pelaksanaan aksi-aksi teror. Pengamat teroris, Noor Huda Ismail mengatakan bahwa kemenangan Taliban akan menginspirasi kelompok-kelompok pro-negara Islam yang dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak di dalam pemerintah Indonesia. Selain itu, mantan Pimpinan Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia, Nasir Abbas juga memperingatkan pemerintah bahwa hal ini dapat memicu rekrutmen teroris.

Secara umum, kemenangan Taliban di Afghanistan memiliki dampak yang luas di Indonesia, meskipun belum terlalu menonjol di masyarakat. Untuk tetap menjadikannya tidak menonjol seharusnya menjadi prioritas kebijakan keamanan nasional pemerintah.

Hal tersebut bisa diwujudkan salah satunya dengan berhubungan dengan pemerintah Taliban. Seperti yang dilakukan oleh AS, pemerintah Indonesia bisa membincangkan dan menyepakati kebijakan kontra-terorisme demi mencegah digunakannya Afghanistan maupun sumber dayanya untuk melakukan aksi teror di Indonesia.

Menyertai kebijakan keamanan seperti yang telah disebutkan, Indonesia juga dapat berpartisipasi untuk memberikan bantuan ekonomi maupun membangun kerja sama ekonomi dengan Taliban. Tindakan ini dapat diperuntukkan sebagai upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Afghanistan sekaligus meningkatkan taraf hidup warganya. Partisipasi Indonesia, dan mungkin aktor-aktor internasional lainnya dapat mengurangi tekanan kepada warga setempat untuk bergabung atau mentoleransi keberadaan entitas-entitas yang ekstrem demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian pentingnya Taliban bagi Indonesia dan dunia. Keberhasilan dan kegagalan berbagai kebijakan yang telah dibahas sebelumnya menentukan apakah Afghanistan kembali menjadi zona panas pengekspor ekstremisme dan terorisme atau menjadi satu lagi negara bersahabat di antara negara-negara lainnya, khususnya di kawasan Asia Tengah.

Menarik untuk dilihat keberlanjutannya. Apakah Indonesia akan menindaklanjuti inisiatif-inisiatif diplomatik yang telah dimulai oleh beberapa pihak seperti Jusuf Kalla (JK) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ataukah sebaliknya lah yang dilakukan? (B68)

Baca Juga: Afghanistan Yang Bikin Deg-degan


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait