Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Indikasi Curang, Bawaslu Diam?

Indikasi Curang, Bawaslu Diam?


N45 - Thursday, May 16, 2019 7:00
curang prabs||DERET-KECURANGAN-PILPRES-VERSI-PRABOWO-SANDI-1

0 min read


Prabowo-Sandi mensimposiumkan kecurangan Pemilu 2019, mereka melaporkan sudah ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bukti sekitar 1 boks kontainer sudah mereka laporkan ke Bawaslu. Sidang sedang diproses, namun nampak bahwa Bawaslu tidak bisa, atau tidak mau berbuat banyak.










Pinterpolitik.com





Di Simposium Kecurangan Pilpres 2019, ahli dari tim Prabowo-Sandi membeberkan beberapa perkara besar yang menjadi konsentrasi utama mereka dalam rentetan kecurangan Pemilu 2019. Prabowo-Sandi kompak bahwa Pemilu ini dicurangi secara sistematis, terstruktur dan masif. Bukti sebanyak 1 buah kontainer telah mereka serahkan ke Bawaslu. Namun Prabowo-Sandi tidak melihat ada upaya ketegasan dari Bawaslu.





Selain dari tim BPN Prabowo-Sandi, dari masyarakat sipil
juga turut melaporkan adanya kecurangan, laporan secara sporadis datang dari
masyarakat, dengan jumlah 121.993 laporan di Bawaslu. Pelaporan tersebut
berkisar dari adanya intimidasi dan pengarahan pada calon tertentu, pencoblosan
surat suara, serta TPS yang tutup sebelum waktunya.





Sandiaga Uno di pidatonya pada acara Simposium Kecurangan Pilpres 2019 dengan jelas mengatakan ada upaya kecurangan dari sebelum, ketika, dan setelah Pilpres berlangsung. Dia memaparkan poin-poin yang senada dengan laporan kecurangan yang banyak masuk dari kalangan masyarakat.









Temuan Prabowo-Sandi





Soal pertama yang disoroti adalah terdapat DPT ganda, ada
sekitar 25 Juta DPT ganda yang diklaim oleh tim BPN. DPT ganda tersebut tersebar
di berbagai TPS, satu nama bisa tergandakan sebanyak 11 kali di satu TPS.





Kekhawatiran dari DPT ganda tersebut adalah bisa saja
datanya disalahgunakan, atau bahkan menghilangkan hak orang lain untuk memilih.
Berdasarkan temuan dari Sudirman Said di Jateng, dimana Prabowo kalah 11,8 juta
suara, didapati sekitar 3,7 juta DPT fiktif.





DPT fiktif ini kemudian dikoreksi menjadi sekitar hanya 17,5
juta, dimana ada orang yang lahir di tanggal 1 bulan Juli sekitar 9,8 juta, 31
Desember 5,3 juta, dan tanggal 1 Januari sekitar 2,3 juta. Belum lagi ada
catatan bahwa jumlah lansia 90 tahun mencapai 304.782, dan warga di bawah 17
tahun sebanyak 20.474, termasuk KK manipulatif sebanyak 41.555.





Selain itu, terdapat sekitar 31 juta pemilih yang belum
terdaftar, 31 juta daftar pemilih tersebut diserahkan oleh Dirjen Dukcapil
Kementrian Dalam Negeri ke KPU setelah KPU menetapkan DPT nasional.





Berdasarkan data yang masuk di Situng KPU, Jokowi-Ma’ruf
unggul 15,7 juta suara, data pemutakhiran terakhir sekitar 82,46% suara masuk.
Jumlah tersebut mirip dengan jumlah data DPT fiktif yang diklaim oleh
Prabowo-Sandi.





Belum lagi ada sekitar, 6,7 warga yang tidak mendapatkan
undangan memilih, mereka tidak mendapatkan formulir C6. Bahkan di Malaysia C6
tidak dibagikan sama sekali, yang terjadi warga bingung harus memilih di TPS
mana, padahal C6 adalah hak rakyat. Informasi ini didapat dari Rahmat
Bagja
dari Bawaslu.





Tim Prabowo-Sandi juga memaparkan terjadinya hambatan,
kekurangan dan ketelambatan logistik ke TPS yang menjadikan potensi kecurangan
semakin besar.





Selain itu, mereka juga menyoroti banyaknya intimidasi dan
pengusiran saksi paslon 02. Prabowo-Sandi juga mengeluhkan Beberapa kepala
daerah yang terang-terangan mendukung palson 01, dan diancam pidana jika tidak
mendukung paslon Jokowi-Ma’ruf. Sandi juga membeberkan bagaimana sulitnya mendapatkan
izin untuk berkampanye, dan sering dilempar ke tempat yang jauh dan sulit
ditempuh.





Kasus yang paling terang benderang di masyarakat menurut
Sandi adalah bagaimana penangkapa Bowo Sidik, anggota DPR dari Golkar membawa Rp
8 miliar uang digunakan untuk serangan. Berdasarkan beberan dari Bowo Sidik, Rp
2
miliar
uang tersebut berasal dari Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita.





Belum cukup di situ, menurut mereka media juga mendapatkan
tekanan agar tidak memberitakan kecurangan yang terjadi di lapangan. Belum lagi
survei yang dianggap memberondong kesadaran publik pasca pemilu.





Yang paling menggegerkan berdasarkan data Prabowo-Sandi
adalah Situng KPU yang bermasalah dari awal pengoperasiannya. Banyak sekali
kekeliruan yang mudah ditemukan beredar di media sosial.





Situng melakukan sebanyak 73.715 kesalahan input daya, atau
jika dikonversi sebesar 15,4 % dari total 477.021 TPS yang sudah diinput.
Kesalahan banyak terjadi di daerah yang berkontribusi suara banyak untuk
Jokowi, yaitu Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, dan Jawa Timur 5.826.





Sederet dugaan kecurangan tersebut sudah dilaporkan, namun pihak Prabowo-Sandi sendiri sudah merasa pesimis dengan hasil dari tindak lanjut laporan. Di mata banyak pihak, selama ini memang Bawaslu nampak tidak terlalu bertaji dalam hal pelanggaran pemilu, mereka bekerja nampak hanya sebagai penonton, bukan wasit dalam sebuah pertandingan.






https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1128624992718020610




Bawaslu dan Ikatan
Politik Dibelakangnya





Berdasarkan Undang-Undang, Bawaslu diatur di Bab IV No.15
tahun 2011 soal Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan Bawaslu diatur di
Undang-Undang No.22 tahun 2007, termasuk dalam hal ini menangani sengketaPemilu.
Bawaslu semakin kuat dengan hadirnya Bawaslu Provinsi, sehingga jejaring
pengawasan hingga ke tingkat paling bawah.





Kuasa dari Bawaslu berdasarkan amanat undang-undang sangat
besar, sebab BAWASLU turut bekerja dari hulu ke hilir Pemilu. Mulai dari
mengawasi persiapan penyelenggaraan, pelaksanaan, logisitik, kampanye, DPT, dan
TPS turut diawasi secara penuh oleh BAWASLU.





Segala kecurangan juga bisa dilaporkan ke BAWASLU, wewenang
tersebut ada di lembaga ini, dan kewajibannya yaitu menindaklanjuti laporan
tersebut, memprosesnya, dan menyelesaikan sengketa Pemilu.





Dari segi keanggotaan, betul bahwa anggota BAWASLU tidak diperbolehkan dari partai politik, namun orang yang mengisinya adalah hasil dari seleksi para politisi, dan sehingga kandidat memang memiliki afiliasi dengan politik.







Ketua Bawaslu juga diduga dekat dengan kalangan NU, yang merupakan daya sokong dari petahana. Abhan adalah orang yang diduga dekat dengan Said Aqil Siraj, Ketum PBNU. Berdasarkan testimoni Yusril Ihza Mahendra, Abhan bahkan pernah ditelepon oleh Said soal pelolosan PBB dan dilaporkan ke DKPP karena pelanggaran kode etik. Latar belakang Abhan sebagai NU kultural juga mengafirmasi, bagaimana jejang pendidikan dari SD hingga SMA ditamatkan di perguruan NU.[A1] 





Indikasi lain bahwa pemegang divisi Penyelesaian Sengketa di
Bawaslu, Rahmat Bagja pernah menjabat sebagai Kepala LPBH Ansor DKI Jakarta.
Lebih jauh lagi, dia adalah mantan dari Ketum HMI FH UI, dimana beberapa tokoh
penting HMI seperti Akbar Tandjung, Mahfud MD, Bambang Soesatyo juga Ade
komaruddin berada di kubu Jokowi. Jokowi juga selalu datang ke acara KAHMI.
Terakhir KAHMI kompak untuk mendukung Jokowi 2 periode.





Anggota lain, Mochammad Afifuddin adalah mantan anggota
Badan Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor.





Anggota Bawaslu lain seperti Fritz Edward Siregar pernah
menjadi asisten hakim Jimly Assidiqie ketika masih di MK, dimana Jimly di
secara terang mendukung jokowi 2 periode, ini pun jelas bahwa Jimly sebagai
ketua ICMI hingga 2020 nanti mendukung Jokowi, sebab pendirinya Habibie adalah
pendukung Jokowi sedari awal.





Dari 5 anggota, hanya Ratna Dewi Pettalolo yang nampak tidak
terafilisasi dengan kalangan dan kepentingan tertentu.





Proses politik yang terjadi di belakang ini bisa saja
menjadikan Bawaslu tidak memiliki taji yang tajam, sebab orang orang yang ada
di belakangnya adalah orang yang memiliki afiliasi dengan kelompok politik
tertentu.





Perkara keterkaitan lembaga pengawas pemilu dengan aktor politik ini diungkapkan misalnya oleh Sara Rich Dorman dari University of Edinburgh. Penelitian di Zimbabwe oleh Dorman menunjukkan bahwa keterkaitan lembaga pengawas dengan aktor politik membuatnya menjadi pengawas yang tidak efektif dan imparsial.





Tentu, saat ini sulit untuk menuding bahwa Bawaslu berpihak
pada kelompok manapun. Meski begitu, kerkaitannya dengan banyak aktor politik
membuatnya tidak imun pada konflik kepentingan. Oleh karena itu, apa yang
diungkapkan Dorman sangat mungkin terjadi.





Pada akhirnya, semua tentu berharap laporan yang diterima Bawaslu bisa diproses dan diputuskan dengan baik, termasuk laporan Prabowo-Sandi. Semua berharap Bawaslu bisa menunjukkan tajinya di masa yang krusial ini. Jika tidak, maka bisa saja semakin banyak yang mempersoalkan legitimasi dari hasil dan proses Pilpres 2019 ini. (N45)






https://www.youtube.com/watch?v=6Y8ZyiT2q88

Berita Terkait