Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang “kawah chandradimuka” para pengelola kekuasaan dimulai.
Dalam setiap pemerintahan, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada para pemimpin puncak. Presiden dikenang karena visi besarnya, karena janji politiknya, atau karena kebijakan-kebijakan yang mengubah arah bangsa.
Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa perjalanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh para visioner.
Di belakang setiap agenda besar, selalu terdapat figur-figur yang bertugas memastikan bahwa gagasan dapat diterjemahkan menjadi tindakan, bahwa keputusan politik dapat bergerak menjadi kebijakan, dan bahwa berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan dapat dipertemukan dalam satu arah yang sama.
Figur semacam ini sering disebut sebagai the fixer. Dalam pengertian yang paling konstruktif, the fixer bukanlah sosok yang bekerja di luar sistem, melainkan individu yang dipercaya menyelesaikan persoalan paling rumit ketika mekanisme birokrasi biasa tidak cukup cepat atau tidak cukup lentur untuk menjawab tantangan yang ada.
Mereka menjadi penghubung antara pusat kekuasaan dan mesin pemerintahan, antara keputusan politik dan realitas implementasi.
Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang khas Indonesia. Dalam teori kepemimpinan adaptif yang dikembangkan oleh Ronald Heifetz, organisasi besar selalu membutuhkan dua jenis kepemimpinan sekaligus.
Pertama, adalah kepemimpinan yang mampu menentukan arah dan visi. Kedua, adalah kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi tindakan nyata.
Jika yang pertama berfungsi sebagai navigator, maka yang kedua berfungsi sebagai penggerak mesin.
Negara modern, dengan kompleksitas yang terus meningkat, hampir mustahil berjalan hanya mengandalkan struktur formal.
Di dalamnya terdapat banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku ekonomi, organisasi masyarakat, dan kelompok kepentingan yang memiliki agenda masing-masing.
Dalam situasi semacam itu, muncul kebutuhan terhadap figur yang mampu bergerak melintasi batas-batas kelembagaan dan menjembatani berbagai kepentingan tersebut.
Sosiolog Prancis Michel Crozier menyebut kondisi ini sebagai keberadaan uncertainty zones atau zona ketidakpastian dalam organisasi.
Semakin besar organisasi, semakin banyak ruang yang tidak dapat diatur hanya melalui prosedur formal. Pada titik inilah figur operator menjadi penting. Mereka bukan sekadar pelaksana, melainkan pengelola kompleksitas.
Karena itu, pertanyaan yang relevan bukanlah mengapa pada era tertentu muncul tokoh yang dianggap dekat dengan presiden atau memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.
Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa hampir setiap rezim selalu melahirkan figur dengan fungsi yang sama?
Fungsi yang Sama, Wajah yang Berbeda
Jawabannya dari pertanyaan sebelumnya mungkin sederhana, karena negara selalu membutuhkan seseorang yang mampu memastikan roda pemerintahan tetap bergerak ketika struktur formal menghadapi keterbatasannya.
Jika ditelusuri sepanjang sejarah Indonesia, pola kemunculan figur operator ini terlihat sangat konsisten. Nama dan zamannya berubah, tetapi fungsinya relatif tetap.
Pada masa Orde Baru, kebutuhan terhadap figur semacam ini dijawab melalui kombinasi antara Partai Golkar, birokrasi, dan militer.
Sistem politik yang sangat terpusat membutuhkan individu-individu yang mampu menghubungkan kepentingan pembangunan, administrasi negara, dan stabilitas politik.
Tokoh-tokoh seperti Sudharmono, Ginandjar Kartasasmita, maupun Harmoko muncul dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan mendasar, yakni mereka berperan menjaga kesinambungan antara keputusan politik dan pelaksanaan pemerintahan.
Ketika Reformasi membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, kebutuhan terhadap operator tidak hilang.
Yang berubah hanyalah bentuk dan mekanismenya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dinamika politik yang sangat cair membutuhkan figur yang mampu menjaga komunikasi antarkelompok.
Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, peran tersebut agaknya banyak tercermin dalam figur Jusuf Kalla yang dikenal memiliki kemampuan negosiasi lintas sektor dan lintas kepentingan.
Jusuf Kalla menjadi salah satu contoh paling menarik dalam sejarah politik modern Indonesia.
Ia tidak hanya hadir sebagai politisi atau pengusaha, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani konflik, membangun konsensus, dan menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda.
Dalam banyak kasus, perannya menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan formal jabatan, melainkan oleh kemampuan membangun kepercayaan dan koordinasi.
Era Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan konfigurasi yang sedikit berbeda. Basis kekuasaan yang bertumpu pada Partai Demokrat membuat fungsi operator lebih tersebar pada beberapa figur sekaligus.
Tidak ada satu tokoh yang secara dominan dipersepsikan publik sebagai the fixer utama. Namun, kebutuhan terhadap fungsi tersebut tetap ada, terutama dalam pengelolaan koalisi dan koordinasi pemerintahan.
Fenomena itu kembali menguat pada era Presiden Joko Widodo. Di tengah ambisi pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi ekonomi, publik melihat kemunculan sosok Luhut Binsar Pandjaitan sebagai figur yang kerap dipercaya menangani berbagai persoalan lintas sektor.
Dalam banyak isu strategis, mulai dari investasi hingga penanganan pandemi, Luhut dipersepsikan sebagai representasi dari fungsi operator negara yang bekerja melampaui batas-batas sektoral.
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, sebagian pengamat mulai melihat gejala yang serupa pada diri Bahlil Lahadalia, sosok yang bahkan sejauh ini menjalin relasi positif dengan lingkar-1 Presiden, yakni Hambalang Boys, termasuk Seskab Teddy Indra Wijaya.
Berasal dari dunia usaha dan organisasi, lalu berkembang menjadi tokoh politik nasional hingga memimpin Partai Golkar, Bahlil memiliki karakteristik yang sering ditemukan pada figur operator, yaitu kemampuan membangun jaringan, menghubungkan kepentingan yang berbeda, serta menerjemahkan agenda politik menjadi langkah-langkah yang lebih operasional.
Yang menarik, jika disusun dalam satu garis sejarah, terdapat pola yang sulit diabaikan. Banyak figur yang menjalankan fungsi operator negara memiliki keterkaitan dengan Partai Golkar, baik secara langsung maupun melalui lingkungan politik yang dibentuk oleh partai tersebut.
Partai Golkar, Sekolah Operator Negara?
Penjelasan paling sederhana mengenai dominasi Partai Golkar adalah faktor sejarah. Sebagai organisasi politik yang selama puluhan tahun menjadi pilar utama pemerintahan, Partai Golkar memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dibanding banyak partai lain.
Namun, penjelasan ini belum cukup untuk memahami mengapa figur-figur operator begitu sering lahir dari lingkungan tersebut.
Kekuatan utama Partai Golkar sesungguhnya terletak pada budaya organisasinya. Sejak awal, Partai Golkar tidak dibangun sebagai partai ideologi yang berfokus pada satu arus pemikiran tertentu.
Mereka berkembang sebagai organisasi yang menghimpun birokrasi, kelompok profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga berbagai organisasi sosial. Lingkungan seperti ini menciptakan tradisi politik yang berbeda.
Jika banyak partai bertumpu pada kemampuan mobilisasi politik, Partai Golkar justru dikenal melalui kemampuan koordinasi.
“Kader” dalam tubuh Partai Golkar agaknya bukan sekadar buzzword meritokrasi demokrasi, melainkan benar-benar tumbuh di dalamnya terbiasa bekerja dalam ruang yang mempertemukan banyak kepentingan sekaligus.
Mereka belajar memahami cara kerja birokrasi, memahami logika dunia usaha, mengenali dinamika pemerintahan daerah, dan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok sosial.
Dalam perspektif teori organisasi, kondisi tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai organizational capital. Modal ini tidak berbentuk uang atau jabatan, melainkan berupa jaringan, pengalaman, pengetahuan kelembagaan, dan kemampuan mengelola hubungan antarsektor.
Modal semacam ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ia terbentuk melalui proses panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dari perspektif tersebut, dominasi figur berlatar Partai Golkar dalam posisi operator bukan semata-mata persoalan kekuasaan politik.
Lebih dari itu, seolah mencerminkan keberadaan modal organisasi yang memungkinkan lahirnya kader-kader dengan kapasitas koordinatif yang tinggi.
Partai Golkar, dalam pengertian ini, bukan sekadar partai politik, melainkan semacam laboratorium yang selama puluhan tahun menghasilkan individu-individu yang terbiasa mengelola kompleksitas negara.
Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia memperlihatkan sebuah pelajaran yang menarik. Perhatian publik sering tertuju kepada mereka yang merumuskan visi besar, tetapi keberlangsungan pemerintahan sering kali bergantung kepada mereka yang mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan.
Presiden dapat berganti, kabinet dapat berubah, dan konfigurasi politik dapat terus bergerak. Namun fungsi operator negara akan selalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.
Oleh karena itu, kisah tentang para fixer sesungguhnya bukanlah kisah tentang individu tertentu. Ia adalah kisah tentang bagaimana negara bekerja. Dan dalam sejarah Indonesia modern, salah satu institusi yang paling konsisten melahirkan figur-figur dengan kemampuan tersebut adalah Partai Golkar.
Jika banyak partai dikenal karena ideologinya, maka warisan paling khas Partai Golkar mungkin justru terletak pada kemampuannya mencetak para pengelola kekuasaan, orang-orang yang tidak selalu berada di panggung utama, tetapi sering menjadi penentu apakah sebuah agenda besar dapat benar-benar diwujudkan. (J61)
