Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Gagalnya Pemerintah Membaca Data Kematian

Gagalnya Pemerintah Membaca Data Kematian


A72 - Wednesday, August 18, 2021 23:00
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Kompas)

0 min read

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah akan mengeluarkan sementara data angka kematian akibat Covid-19 sebagai indikator dalam penilaian penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pihak menilai dalam kasus ini pemerintah menganggap data kematian hanya sebatas angka statistik saja.


PinterPolitik.com

Luhut sendiri berdalih dikeluarkannya data angka kematian dikarenakan adanya permasalahan pada proses input data, sehingga jika terus dilanjutkan berpotensi menimbulkan distorsi dalam penilaian.

Alasan ini justru semakin menimbulkan pertanyaan. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai logika tersebut tidak dapat diterima karena alih-alih memperbaiki data yang bermasalah, pemerintah justru menghapus data tersebut.

Senada dengan Pandu, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai langkah mengeluarkan data kematian sebagai indikator ini bukan hanya salah dan keliru, tapi berbahaya.

Menurutnya, pemerintah harus merujuk pada ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan data kematian sebagai indikator utama yang sangat diperlukan dalam penilaian situasi epidemiologi.

Baca Juga: Sejauh Mana Ancaman Luhut?

Dicky menambahkan tingkat kematian adalah indikator penting keparahan suatu wabah. Jadi penghapusan data ini sebagai indikator jelas membahayakan karena bisa membuat misleading, misinterpretasi, danmisekspektasi.

Seperti yang diketahui, dalam tujuh hari terkakhir sebelum keputusan pengeluaran data angka kematian ini diumumkan, jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, dengan total 12.054 kematian atau selisih 5.363 kematian dari Brasil yang ada di peringkat kedua.

Bahkan berdasarkan hasil studi seroprevalensi yang dilakukan WHO menunjukkan bahwa 15 persen dari total 270 juta penduduk Indonesia diprediksi telah terinfeksi Covid-19. Angka ini jauh dari klaim resmi pemerintah yang hanya sekitar 0,7 persen.

Kudeta Statistik?

Dalam konteks ini keputusan pemerintah mengeluarkan data angka kematian sebagai indikator banyak dipertanyakan berbagai pihak karena berbau manipulasi data.

Pemerintah dinilai sengaja menghilangkan angka kematian untuk memunculkan kesan pandemi tertangani dengan baik.

Kecurigaan ini bukanlah tanpa alasan, permasalahan manipulasi data disinyalir telah terjadi sejak awal penanganan pandemi di Indonesia.

Terbaru, lembaga independen KawalCovid-19 mengungkap laporan kematian Covid-19 pemerintah pusat lebih sedikit dibandingkan pemerintah daerah, sejauh ini terdapat selisih hingga 19.000 kasus.

Kondisi ini diperparah karena pemerintah daerah pun disinyalir melakukan hal yang sama.  Temuan investigasi dari Tempo mengungkap bahwa beberapa provinsi seperti Jawa Timur ditengarai “mencicil” angka kasus infeksi Covid-19 untuk mencegah grafik melonjak.

Sebelumnya pemerintah juga beberapa kali mengumumkan penurunan angka kasus infeksi Covid-19 tanpa memberi tahu presentase positivity rate, yang mana ini menjadi bias karena penurunan angka tersebut ternyata diiringi dengan penurunan jumlah spesimen yang dites.

Terbaru dalam kasus penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 kabupaten/kota di Jawa-Bali, hal ini pun terjadi setelah pemerintah mengeluarkan data angka kematian dari indikator penerapan PPKM.

Penelitian yang dilakukan Sana Jefrey dari Carnegie Endowment for International Peace mengungkap permasalahan utama dalam carut marut data kesehatan selama pandemi Covid-19 di Indonesia adalah politik.

Penelitian tersebut mengungkap bahwa data penanganan Covid-19 tingkat nasional secara rutin dimanipulasi oleh pemangku kepentingan untuk melegitimasi kebijakan pro-bisnis dari pemerintah.

Dalam kasus ini beberapa negara lain juga pernah disinyalir “mengendalikan” data terkait penanganan Covid-19.

Baca Juga: Covid-19, Politik Ketakutan, Siapa Menang?

Brasil, misalnya, pasca ditetapkan sebagai negara dengan kasus Covid-19 dan kematian tertinggi di dunia pada pertengahan 2020 lalu, pemerintahnya memutuskan untuk berhenti melaporkan jumlah total kematian dan kasus terjangkit, lalu merilis data yang "bertentangan".

Journal Nacional memaparkan apa yang dilakukan Brasil ini sebagai “kudeta statistik”. Langkah ini merujuk pada perilaku suatu negara yang lazim memanipulasi data untuk menutupi kegagalannya.

Di Vietnam kasusnya berbeda. Sebagai negara komunis yang menganut sistem totaliter justru dianggap lebih demokratis dibanding Indonesia dalam hal keterbukaan publik, khususnya terkait data penanganan pandemi di negaranya.

Walaupun klaim ini awalnya diragukan mengingat rezim totaliter yang sedang berkuasa dirasa sangat memungkinkan untuk memanipulasi data ini.

Akan tetapi Huong Le Thu, peneliti dari Australian Strategic Policy Institute, mengatakan bahwa laporan dari organisasi internasional, ahli epidemiologi asing, dan bahkan duta besar Australia untuk Hanoi yang mengakui validitas data pemerintah Vietnam, membuatnya "tidak punya alasan" untuk meragukan angka-angka tersebut.

Kematian Hanya Sebatas Angka?

Beberapa pihak menilai dalam kasus ini apa yang dilakukan pemerintah sejatinya menunjukkan kesalahan cara berpikir.

Dengan menghapus angka kematian dalam indikator penanganan Covid-19, pemerintah dinilai hanya melihat kematian sebagai sebuah angka. Cara berpikir ini bukan saja tak sensitif tapi juga berbahaya.

Epidemiolog menilai dalam kasus ini kita tidak bisa melihat data kematian itu hanya sebagai angka.

Dari segi sains, data kematian tidak bisa dipahami hanya sebatas angka. Indikator kasus kematian merupakan sebuah hal yang wajib dalam pelayanan kesehatan, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Data ini justru penting digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi mencegah kematian lainnya.

Budayawan Sindhunata dalam sebuah tulisan mengungkapkan bahwa memang pada masa pandemi Covid-19 ini telah terjadi pergeseran perspektif yang membuat data statistik menjadi sangat penting.

Imbasnya pemerintah dan juga masyarakat pun suka membaca angka-angka tersebut, namun tanpa disadari kita justru terjebak pada cara membaca, yang membuat kita memahami Covid-19 itu seakan hanyalah naik turunnya kasus saja.

Dalam tulisan yang sama, Sindhutama juga mengungkap sikap pemerintah yang hanya menganggap kematian sebatas angka statistik disebabkan oleh kondisi politik kita yang telah mengarah ke politik liberal.

Lebih lanjut Sindhutama mencontohkan salah satu semboyan dalam pandangan darwinisme sosial, yaitu “yang mati biarlah mati, yang hidup biarlah hidup”. Hal ini lah yang menurutnya terjadi di beberapa negara dalam konteks penanganan pandemi saat ini.

Di balik darwinisme sosial itu tersembunyi logika kalkulatif. Logika demikian bisa dengan dingin berkesimpulan, “boleh lah satu orang mati, jika ribuan orang diselamatkan”.

Kasus seperti di atas jelas memperlihatkan bahwa Covid-19 membawa problem tentang kematian. Seperti dikatakan oleh kolumnis dari die Zeit, Anna Mayr, Covid-19 mendorong kita untuk bicara terus mengenai turunnya angka kematian, tetapi kita tak berbicara tentang kematiannya sendiri.

Baca Juga: Tidak Bermoralnya Perdebatan Angka Kematian Covid-19

Filsuf Emmanuel Levinas mengatakan bahwa menggenggam hidup demi alasan apa pun, adalah akar dari kekerasan dan peperangan. Hidup bukanlah sekadar hidup, tetapi hidup demi dan bersama orang lain. Kematian seakan hanya disebabkan terinfeksi virus belaka. Maka, ritualnya boleh diabaikan juga. Inilah kiranya yang menyakitkan hati banyak keluarga yang ditinggal orang tercinta yang mati karena Covid-19.

Lebih detail, teolog Wolfgang Palaver memaparkan bahwa takut akan kematian jangan diartikan hanya negatif, takut juga meliputi respect. Jika menaruh respect terhadap kematian, politik pun akan menghasilkan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab.

Di hadapan kematian yang demikian mengancam selama pandemi ini, politik dipaksa untuk menyadari bahwa hidup itu ternyata demikian berarti. Maka dengan menghormati kematian, politik pun pasti akan menghormati kehidupan.

Dalam konteks ini, upaya pemerintah yang dinilai menganggap data kematian hanyalah sebuah angka statistik, sehingga tidak menggunakannya sementara merupakan suatu tindakan yang perlu disikapi secara kritis.

Pemerintah tampaknya abai, meminjam apa yang dikatakan Levinas dari segi kemanusiaan, jelas kematian bukanlah sekadar angka, melainkan juga nyawa karna di balik sejumlah angka itu sesungguhnya ada rasa kesedihan dan kekecewaan mereka yang kehilangan anggota keluarganya. (A72)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait