Lagu “rollerblade” (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

PinterPolitik.com

“Uh, udah siap belum? Yuk. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri, kanan, ikuti irama lagu” – no na, “rollerblade” (2016)

Cupin tidak sengaja menemukannya saat menggulir layar di sela jam istirahat. Sebuah sound pendek berputar terus di berbagai video, dari konten jualan es teh sampai anak kecil yang menari di teras rumah.

“Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku,” begitu penggalan lirik yang melekat di kepalanya. Lagu itu, ia kemudian tahu, berjudul “Rollerblade” milik girl group no na.

Cupin sempat menganggapnya sekadar keriuhan musiman yang akan menguap dalam hitungan minggu. Namun, semakin ia perhatikan, semakin ia sadar bahwa potongan lirik itu sudah berubah menjadi bahasa sehari-hari banyak orang.

no na sendiri bukan grup biasa, melainkan kuartet perempuan Indonesia yang dirakit label global 88rising. Mereka adalah versi Indonesia dari sebuah gelombang yang sedang melanda industri musik dunia.

Yang menarik bagi Cupin, bukan bagian chorus berbahasa Inggris yang justru meledak di Indonesia, melainkan satu baris bahasa ibu yang ringan dan nyaris kekanak-kanakan. Rakyat seakan memilih sendiri bagian mana yang ingin mereka jadikan milik bersama.

Fenomena sepatu rodaku membuat Cupin penasaran pada sesuatu yang lebih besar. Apakah viralnya lagu ini hanya kebetulan, atau gejala dari pergeseran besar selera musik global?

Dan jika benar dunia sedang berpaling pada girl group, apa sebenarnya yang membuat girl power begitu kuat hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dunia yang Tunduk pada ‘Girl Power‘

Cupin menelusuri lebih jauh dan menemukan pola yang sulit diabaikan. Selama bertahun-tahun panggung pop dunia dikuasai solois dan maskulinitas hip-hop, tetapi kini pusatnya bergeser ke girl group dan estetika feminin.

Di Korea Selatan, format ini sudah lama menjadi mesin ekspor budaya yang diasah dengan presisi industrial. Gelombang itu kemudian melebar, dari Asia Tenggara hingga ke jantung pasar Amerika Serikat.

KATSEYE, girl group global bentukan HYBE dan Geffen Records, bahkan debut dengan EP berjudul telak, “Soft Is Strong”. Pesannya jelas, bahwa yang lembut justru menjadi sumber kekuatan dan nilai ekonomi.

Bukti lain datang dari Huntr/x dalam film KPop Demon Hunters, yang mencetak lagu nomor satu girl group pertama sejak Destiny’s Child pada 2001. Estetika feminin yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi mata uang budaya paling berharga.

Untuk memahami ini, Cupin menemukan pemikiran Angela McRobbie, sosiolog dari Goldsmiths, University of London. Dalam bukunya The Aftermath of Feminism, ia menunjukkan bagaimana budaya kontemporer mengubah perempuan muda dari konsumen pasif menjadi subjek aktif yang punya daya beli.

Pemikiran itu dilengkapi Sarah Banet-Weiser lewat konsep economies of visibility atau ekonomi keterlihatan. Dalam Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny, ia berargumen bahwa di era media sosial, feminitas yang terlihat menjelma menjadi bentuk modal tersendiri.

Cupin juga teringat akar fenomena ini di Jepang, yang dipelajari Sharon Kinsella dalam esainya “Cuties in Japan”. Estetika kawaii yang manis dan polos ternyata tumbuh menjadi mesin komersial raksasa sekaligus aset diplomasi citra negara.

Yang membuat girl group begitu kuat, menurut catatan Cupin, adalah kekuatan fandomnya. Penggemar perempuan muda terbukti menjadi konsumen budaya paling loyal dan terorganisir, mampu mengubah sebuah lagu dari niche menjadi arus utama.

Cupin melihat buktinya di mana-mana. Di Korea Selatan, fandom mampu menggerakkan tangga lagu dan penjualan secara serentak, sementara di Amerika Serikat girl group global kini bersaing langsung di puncak Billboard.

Logikanya pun berbasis partisipasi, bukan kekaguman jarak jauh. Orang tidak hanya menonton, mereka ikut menari dan merekam diri menyanyikan sepatu rodaku.

Namun, Cupin sadar perayaan ini perlu mata yang jernih. Para akademisi tadi mengingatkan bahwa girl power yang dikomersialkan bisa memberdayakan sekaligus membebani perempuan dengan tuntutan penampilan tanpa henti.

Pertanyaan berikutnya menggelitik Cupin. Jika dunia sedang berpaling pada girl power, apakah Indonesia punya tradisi yang sama?

Dan jika tradisi itu ada, bagaimana ia bisa diubah menjadi peluang ekonomi yang nyata?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sepatu Roda dan Peluang Ekraf Indonesia

Cupin menemukan bahwa Indonesia sebenarnya bukan pendatang baru dalam budaya feminin populer. Sejarahnya panjang, meski terputus-putus.

Pada era 1960 hingga 1970-an, ada band perempuan legendaris seperti Dara Puspita yang memainkan alat musik sendiri dan tampil cadas. Mereka membuktikan bahwa girl power Indonesia bukan barang impor.

Setelah sempat sepi pada 1980-an, gelombang besar berikutnya baru datang pada 2011 lewat JKT48, Cherrybelle, dan Super Girlies. Garis dari Dara Puspita hingga no na memperlihatkan bahwa bakat tidak pernah kurang di negeri ini.

Cupin mencatat satu ironi pada model awal seperti JKT48. Sosok idol kala itu sebagian dibentuk oleh selera penggemar yang mayoritas laki-laki, sehingga feminitasnya cenderung dirancang untuk dilihat.

Kini lanskapnya bergeser, dan no na hadir sebagai perempuan Indonesia yang berbicara di panggung global. Mereka tampil bukan sebagai objek tatapan, melainkan subjek yang membawa gamelan dan bahasa ibu ke dunia.

Yang selama ini hilang, menurut analisis Cupin, adalah kesinambungan dan dukungan ekosistem. Talenta lahir, tetapi sering dibiarkan tumbuh tanpa infrastruktur yang memadai.

Di sinilah Cupin melihat peluang besar bagi ekonomi kreatif. Fenomena ini bertemu dengan kekuatan yang dalam literatur bisnis global disebut she-conomy, yakni ekonomi yang digerakkan daya beli perempuan.

Berbagai studi internasional memperkirakan perempuan mengendalikan atau memengaruhi mayoritas keputusan belanja konsumen dunia. Mereka bukan hanya membeli untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi pengambil keputusan belanja rumah tangga.

Angka di dalam negeri pun berbicara nyata. Riset Katadata Insight Center mencatat belanja produk kecantikan di Indonesia mencapai sekitar Rp262 triliun pada 2025, naik dari Rp175 triliun pada 2020.

Laju pertumbuhannya bahkan melampaui rata-rata kawasan Asia-Pasifik maupun Amerika Serikat. Itu baru satu subsektor, belum menghitung fashion lokal, ekonomi fandom, hingga konten kreator.

Potensi ini terasa makin besar mengingat profil Indonesia yang spesifik. Penduduknya muda, melek digital, dan perempuan mudanya termasuk pengguna media sosial paling aktif di dunia.

Mereka itulah mesin distribusi tren yang masif dan nyaris tanpa biaya, persis seperti yang menggerakkan sepatu rodaku. Setiap rupiah di ekonomi selera feminin pun menghidupi rantai panjang, dari brand kecantikan lokal sampai logistik.

Cupin membayangkan betapa banyak industri yang ikut terangkat ketika sebuah girl group meledak. Riasan dan perawatan kulit melonjak karena penggemar meniru gaya idolanya, sementara label rekaman, streaming, dan tiket konser menikmati arus pendapatan yang deras.

Efeknya merembet jauh melampaui panggung musik. Industri fashion dan aksesori, kuliner kafe bertema, merchandise resmi, agensi periklanan, hingga sektor pariwisata kerap kebanjiran berkah dari satu fenomena girl group.

Korea Selatan sudah membuktikan rantai nilai ini bekerja dalam skala raksasa. Satu girl group bisa menjadi etalase berjalan bagi brand kosmetik, mode, sampai elektronik, yang lalu diburu jutaan penggemar perempuan di seluruh dunia.

Pemerintah, melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, berada di posisi tepat untuk memanen kekuatan ini. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya telah menegaskan doktrin hilirisasi kreatif, bahwa nilai tambah produk budaya harus tumbuh dan tinggal di dalam negeri.

Pelajaran dari Jepang dengan kawaii menunjukkan bahwa estetika manis bisa menjadi aset ekspor sekaligus alat diplomasi. Indonesia punya bahan bakunya sendiri, dari ikon lucu, maskot daerah, hingga estetika gemas Gen Z yang menunggu untuk dikapitalisasi.

Pada akhirnya, Cupin menyadari bahwa sepatu rodaku hanyalah satu nada kecil dari arus yang jauh lebih besar. Dunia sedang berpaling pada yang feminin, dan Indonesia memiliki tradisi serta pasar yang cukup untuk ikut melaju di dalamnya. 

Yang dibutuhkan kini bukan lagi bukti bahwa bakat itu ada, melainkan kebijaksanaan kolektif untuk merawatnya sebagai aset kultural dan ekonomi yang nyata, agar para nona negeri ini benar-benar bisa membuat dunia menoleh. (A43)

Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta, Kendari, dan berbagai kota lain. Di tengah aksi itu, mesin AI ikut “berdemo” — memproduksi narasi, video palsu, hingga kutipan fiktif yang beredar di media sosial tanpa konteks, tanpa nurani. Inilah wajah nyata Stochastic Parrot: mesin yang mengoceh fasih, tapi tak pernah mengerti apa yang dikatakannya.

PinterPolitik.com

Di abad ke-17, filsuf René Descartes pernah mengajukan sebuah eksperimen pikiran yang mengusik: bagaimana kita bisa membedakan manusia sejati dari sebuah mesin yang dirancang sempurna untuk meniru segala ucapan dan gerak-geriknya?

Descartes menyimpulkan bahwa mesin, seberapapun canggihnya, tidak akan pernah mampu menghasilkan bahasa yang benar-benar kontekstual — karena bahasa manusia bukan sekadar rangkaian kata, melainkan ekspresi dari kesadaran, dari cogito yang berpikir dan merasakan. Tiga abad kemudian, keyakinan Descartes itu sedang diuji ulang — dan hasilnya mengkhawatirkan.

Pada 10 Juni 2026 malam, Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter — lonjakan lebih dari 32 persen dalam semalam. Antrean panjang terbentuk di SPBU.

Mahasiswa dari HMI, GMNI, dan BEM Universitas Indonesia turun ke jalan, dari Cikini hingga Bundaran HI, dari Jakarta hingga Kendari. Tapi di saat yang sama, di ruang paralel bernama media sosial, sesuatu yang berbeda juga sedang bergerak: mesin-mesin bahasa memproduksi narasi, memalsukan pernyataan, merekayasa suara dan wajah — semuanya dalam hitungan detik, tanpa pernah mengerti apa yang sedang terjadi di jalan-jalan Indonesia.

Inilah babak baru dari sebuah ancaman yang sudah lama diendus para filsuf bahasa: fenomena yang oleh linguis Emily Bender dan timnya dari Universitas Washington disebut sebagai Stochastic Parrot — burung beo stokastik.

Mesin yang Fasih Tanpa Makna

Dalam makalah monumental “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” yang diterbitkan tahun 2021, Bender bersama Timnit Gebru, Angelina McMillan-Major, dan Shmargaret Shmitchell memperkenalkan sebuah konsep yang kini terasa profetik. Large Language Model (LLM), tulis mereka, bukanlah mesin yang memahami bahasa. Ia adalah mesin yang memetakan probabilitas statistik — merangkai kata demi kata berdasarkan pola yang paling sering muncul dalam miliaran data teks, tanpa pernah benar-benar “tahu” apa yang sedang ia ucapkan.

Analogi “burung beo” dipilih bukan secara kebetulan. Seekor burung beo bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar sangat manusiawi, bahkan menyentuh, tanpa sedikit pun memiliki pemahaman atas maknanya. Ia bereaksi terhadap pola bunyi, bukan terhadap realitas yang dimaksud oleh bunyi itu. LLM bekerja dengan cara yang secara struktural serupa: sangat fasih, sangat meyakinkan, tapi kosong dari intentionality — dari “niat” dalam pengertian fenomenologis yang dirumuskan Edmund Husserl.

Dan ketika mesin yang kosong makna ini dilepas ke dalam ruang politik yang penuh tegangan — seperti gelombang demo Pertamax Juni 2026 — ia tidak menjadi netral. Ia menjadi berbahaya. Hoaks-hoaks bermunculan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto: dari video palsu yang memanipulasi suaranya, hingga narasi fiktif tentang pernyataan pejabat yang tidak pernah diucapkan. Yang paling ironis: Prabowo sendiri, pada April 2026, telah memperingatkan bahwa teknologi AI memungkinkan satu individu mengelola ribuan akun palsu untuk mengarahkan opini publik. Kini, wajah dan suaranya sendiri menjadi bahan baku paling sering dipalsukan oleh mesin yang sama.

Polusi Epistemis dan Erosi Kepercayaan

Untuk memahami mengapa fenomena ini lebih dari sekadar masalah teknis, kita perlu melampaui diskursus teknologi dan masuk ke ranah epistemologi — ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membangun pengetahuan dan membedakan kebenaran dari kepalsuan.

Filsuf Jürgen Habermas, dalam teori communicative rationality-nya, berargumen bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang publik di mana warga bisa bertukar argumen yang dapat diverifikasi kebenarannya — sebuah kondisi yang ia sebut herrschaftsfreie Kommunikation, komunikasi bebas dominasi. Habermas percaya bahwa kebenaran demokratis lahir dari proses dialog yang setara dan terbuka, bukan dari siapa yang paling keras berteriak.

Stochastic Parrot secara sistematis merusak prasyarat ini. Ketika rakyat berdemo karena Pertamax naik — sebuah keresahan yang nyata, yang berakar pada tekanan ekonomi kelas menengah yang sudah lama tertekan — narasi yang beredar di media sosial tidak lagi bisa diidentifikasi asal-usulnya. Apakah ini suara mahasiswa? Suara buzzer? Suara mesin yang diprogramkan untuk memancing kemarahan? Batas antara ekspresi otentik dan kalkulasi statistik menjadi kabur. Dan ketika kabur, yang pertama hancur adalah kepercayaan.

Lebih jauh lagi, Michel Foucault dalam konsep régimes de vérité-nya — rezim kebenaran — menunjukkan bahwa di setiap era, ada kekuatan yang menentukan mana yang dianggap “benar” dan mana yang dianggap “sesat”. Di era Stochastic Parrot, rezim kebenaran itu semakin didominasi oleh siapa yang paling mampu memanfaatkan mesin bahasa: mereka yang memiliki sumber daya komputasi, anggaran konten, dan strategi algoritmik. Rakyat yang turun ke jalan karena harga BBM naik mungkin memiliki kebenaran moral di pihak mereka — tapi dalam perang narasi berbasis AI, kebenaran moral tidak otomatis memenangkan pertarungan epistemis.

Di ruang publik yang diracuni mesin beo, suara rakyat dan suara algoritma bercampur tak bisa dibedakan — dan itulah yang paling ditakutkan oleh demokrasi.

Integritas Kekuasaan di Pusaran Beo Digital

Ada dimensi ketiga yang kerap luput dari perhatian: dampak Stochastic Parrot bukan hanya pada rakyat yang menjadi korban disinformasi, tetapi juga pada integritas kekuasaan itu sendiri.

Hannah Arendt, dalam The Origins of Totalitarianism, mencatat bahwa kekuasaan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan narasinya kepada publik akan kehilangan legitimasinya — bukan melalui revolusi, melainkan melalui proses pelemahan kepercayaan yang perlahan dan diam-diam. Ketika suara Presiden Prabowo bisa dipalsukan dengan probabilitas 99 persen dan beredar sebagai “kebenaran” di TikTok dan Facebook, yang rusak bukan hanya reputasi seseorang. Yang rusak adalah institusi kepresidenan itu sendiri sebagai sumber otoritas yang dapat dipercaya.

Dan di sinilah paradoks terbesar muncul: pemerintah yang menggunakan mesin bahasa untuk mengelola narasi kekuasaan — yang merupakan praktik yang semakin umum di berbagai negara, termasuk Indonesia — pada saat yang sama sedang membangun ekosistem di mana legitimasinya sendiri menjadi rentan dipalsukan oleh mesin serupa yang dipegang pihak lain. Ini bukan sekadar permainan komunikasi politik; ini adalah pertaruhan epistemologis yang jauh lebih fundamental.

Burung beo Descartes akhirnya menjadi kenyataan — bukan sebagai mesin tunggal yang dikontrol satu penguasa, melainkan sebagai ekosistem beo-beo yang dipegang oleh semua pihak sekaligus. Dan ketika semua pihak memiliki burung beonya sendiri, tidak ada lagi satu pun suara yang bisa dipercaya sepenuhnya. Yang tertinggal hanyalah kebisingan yang terorganisir — dan kebisingan itu, seperti yang sedang kita saksikan di dunia maya Indonesia pada Juni 2026, memiliki konsekuensi yang sangat nyata bagi manusia yang merasakannya.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menghentikan burung beo stokastik. Pertanyaannya adalah: apakah kita masih punya cukup kesadaran kolektif untuk mengenali bahwa kita sedang disuapi ocehan mesin — dan memilih untuk tetap berpikir sendiri? (S13)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik mayoritas gerai ritel smartphone Indonesia — dan di balik hampir setiap pergantian presiden Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

PinterPolitik.com

Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dari gudang elektronik di Palembang. Seorang anak muda keturunan Tionghoa, lahir 1951, belajar membaca celah pasar dari barang-barang impor yang melintas di jalur perdagangan Sumatera. Tidak ada warisan keluarga yang berarti, tidak ada koneksi politik bawaan.

Lebih dari lima dekade setelah perjalanan itu dimulai, nama Sugianto Kusuma — akrab dipanggil Aguan — mungkin tidak langsung tertera di lembar kepemilikan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), penguasa ritel gadget Indonesia dengan lebih dari 2.194 gerai Erafone dan pendapatan Rp 76,6 triliun pada 2025. Yang tercatat sebagai Ultimate Beneficial Owner adalah istrinya, Rebecca Halim. Dua putranya, Richard dan Alexander Halim, duduk di jajaran komisaris. Kepemilikan berlapis ini bukan anomali tata kelola — ini adalah pola.

Karena ERAA hanyalah satu puncak yang terlihat. Di bawahnya membentang sebuah kekaisaran: Agung Sedayu Group yang mendominasi properti premium Jakarta, kawasan Pantai Indah Kapuk yang mengubah rawa pesisir menjadi salah satu real estate paling mahal di Indonesia, Konsorsium Nusantara yang ia pimpin untuk membawa delapan konglomerat besar masuk ke proyek IKN, hingga berbagai aset bisnis yang jejak kepemilikannya tersebar rapi dalam struktur korporasi berlapis. Aguan bukan sekadar orang kaya. Ia adalah simpul — titik di mana kapital, properti, dan jaringan bertemu dalam satu ekosistem yang sudah berdiri lebih lama dari banyak pemerintahan yang pernah berkuasa.

Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya menarik untuk diajukan: bagaimana seorang pebisnis bisa melewati Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, hingga Prabowo — dengan lingkungan politik yang berubah drastis di setiap era — dan tetap berdiri kokoh di lingkaran terdalam kekuasaan ekonomi Indonesia?

Seni Bertahan Lintas Takhta

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami sesuatu yang tidak banyak dianalisis: di balik label kolektif “9 Naga” yang kerap disematkan media, tidak ada satu pun entitas yang benar-benar monolit. Setiap era kepresidenan memunculkan konfigurasi yang berbeda — siapa yang naik, siapa yang surut, siapa yang menjadi wajah utama dari kelompok pengusaha besar Tionghoa-Indonesia itu.

Di era Soeharto, kehormatan dipegang Liem Sioe Liong yang membangun Salim Group sebagai mitra strategis rezim. Di era reformasi, Anthoni Salim mewarisi imperium itu sambil bernegosiasi ulang dalam ekosistem demokrasi baru. Di era Jokowi, yang menonjol adalah mereka yang mampu melayani agenda infrastruktur besar-besaran — dan Aguan masuk sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, memimpin delapan konglomerat besar berinvestasi di IKN. Setiap rezim menemukan pemimpin informalnya sendiri di antara 9 Naga. Yang konstan bukanlah siapa orangnya, melainkan bahwa selalu ada seseorang yang memainkan peran itu.

Aguan bertahan bukan karena ia selalu menjadi yang terdepan — justru sebaliknya. Ia bertahan karena ia tidak pernah terlalu teridentifikasi dengan satu patron kekuasaan tunggal. Di sinilah konsep regime-agnostic menjadi kunci untuk memahami kelangsungan hidupnya.

Regime-agnostic bukan berarti tidak berpolitik. Ia berarti berpolitik dengan cara yang melampaui satu rezim: membangun relevansi yang dibutuhkan oleh siapapun yang berkuasa, tanpa mempertaruhkan eksistensi bisnis pada keberuntungan satu figur politik. Konsep ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Jeffrey Winters, ilmuwan politik Northwestern University, dalam karyanya Oligarchy — bahwa motif eksistensial oligarki bukan kekuasaan politik itu sendiri, melainkan wealth defense: mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan melewati berbagai perubahan politik. Dalam kerangka Winters, oligarki yang paling tangguh adalah mereka yang berhasil mengembangkan kapasitas wealth defense yang tidak bergantung pada satu jalur politik tunggal.

Aguan adalah manifestasi paling konsisten dari logika itu di Indonesia. Konglomerat yang jatuh di era reformasi hampir selalu jatuh karena terlalu menjadi “orang satu rezim.” Aguan selamat justru karena ia tidak pernah menjadi milik satu presiden saja — ia selalu menjadi milik sistem.

Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah krusial: skala bisnis yang sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi nasional itu sendiri. Ekonom Mancur Olson pernah menulis tentang bagaimana kelompok kepentingan yang sudah embedded dalam sistem ekonomi cenderung sangat sulit disingkirkan — bukan karena mereka dilindungi, melainkan karena sistem itu sendiri sudah terlalu bergantung pada keberadaan mereka. Pada skala tertentu, kekayaan bukan hanya hasil dari permainan — ia menjadi papan permainannya itu sendiri.

Abadi untuk Membangun Apa?

Di sinilah komparasi dengan Stephen M. Ross dari Amerika menjadi mencerahkan. Ross adalah pendiri Related Companies — firma properti dengan aset lebih dari $70 miliar — dan arsitek Hudson Yards, proyek properti privat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Seperti Aguan, Ross membangun kekayaannya dengan cermat memanfaatkan insentif pemerintah: Hudson Yards mendapat hampir $6 miliar dukungan subsidi dan keringanan pajak dari New York City. Seperti Aguan, Ross berdonasi lintas partai — memastikan aksesnya tidak tergantung pada satu warna politik. Seperti Aguan, Ross juga seorang filantropis yang namanya diabadikan di gedung sekolah bisnis Universitas Michigan.

Keduanya menjalani prinsip regime-agnostic yang serupa: tidak mempertaruhkan masa depan bisnis pada satu figur kekuasaan, membangun relevansi yang bersifat fungsional — bukan personal — terhadap negara. Tapi konteksnya berbeda secara struktural. Ross beroperasi dalam sistem yang memiliki mekanisme akuntabilitas berlapis: regulasi antitrust yang kuat, jurnalisme investigatif independen, dan ruang debat publik yang terbuka. Ketika ProPublica mengungkap praktik pelaporan pajak Ross yang kontroversial, sistem bereaksi — dengan debat Kongres dan tekanan reformasi kebijakan. Di Amerika, oligarki tidak disingkirkan, tapi aturan mainnya terus diperbarui oleh tekanan institusional yang bekerja.

Ross adalah Aguan yang hidup dalam sistem dengan Sherman Act dan investigasi ProPublica. Aguan adalah Ross yang hidup dalam sistem yang sedang dalam perjalanan membangun kapasitas serupa. Perbedaannya bukan pada karakternya — tapi pada kemampuan negara masing-masing untuk menyeimbangkan kekuatan kapital besar dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Di era Prabowo, terdapat sinyal bahwa negara semakin serius mendefinisikan batas-batas itu. Dalam logika Indonesia Incorporated yang digadang-gadang Prabowo, ada ekspektasi timbal balik yang lebih eksplisit: kapital besar mendapat stabilitas dan kepastian investasi, tapi dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap agenda pembangunan nasional. Konglomerat bukan lagi sekadar pemain yang mencari celah regulasi — mereka diharapkan menjadi mitra aktif pertumbuhan. Aguan, dengan kapasitas investasinya yang masif dan jejaknya sebagai Ketua Konsorsium Nusantara, berada tepat di tengah percakapan itu.

Pertanyaan sesungguhnya yang perlu diajukan bukan “mengapa Aguan bertahan?” — jawabannya sudah cukup jelas: karena ia cerdas, karena ia memahami dinamika kekuasaan lebih dari kebanyakan orang, dan karena bisnisnya sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi urban Indonesia. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya: apa yang Indonesia inginkan dari konglomeratnya?

Ross membangun Hudson Yards — sebuah distrik bisnis yang menciptakan kapasitas ekonomi baru bagi New York. Carnegie membangun industri baja yang menjadi fondasi industrialisasi Amerika. Konglomerat Indonesia terbesar sebagian besar membangun infrastruktur konsumsi — properti premium, ritel, kawasan komersial — yang menciptakan nilai ekonomi nyata, tapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan transformasi struktural Indonesia. Pertanyaannya tetap terbuka: kapan akan lahir konglomerat Indonesia yang membangun kapasitas produktif — energi baru, manufaktur teknologi tinggi, platform digital berskala global?

Kerajaan Aguan mungkin memang abadi. Pertanyaannya tinggal satu: abadi untuk siapa, dan untuk membangun apa? (D74)

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi “lebih gila” dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

PinterPolitik.com

Ada sebuah lukisan terkenal dari dunia mitologi Yunani yang menggambarkan sosok Odysseus menangis di tepi pantai Pulau Ogygia. Ia menangis bukan karena sakit, bukan karena lapar — melainkan karena rindu. Sang penyihir Kalypso telah menawarkan kepadanya keabadian dan kecantikan abadi, tapi Odysseus justru memilih untuk kembali ke Ithaka yang penuh ketidakpastian, ke istri yang sudah menua, ke rumah yang porak-poranda. Para filsuf kuno memandang adegan ini sebagai misteri: mengapa manusia memilih kenangan yang pahit atas kesenangan yang hadir?

Homer, yang menuliskan kisah itu dalam Odysseia, mungkin tidak pernah menyangka bahwa dua ribu tahun kemudian, pertanyaan yang sama akan muncul di layar HP jutaan orang Indonesia — dalam bentuk foto seorang pria berkacamata yang tersenyum di atas hamparan sawah, dengan tulisan: “Piye kabare? Enak jamanku tho?”

Foto itu adalah foto Soeharto. Dan ia tidak pernah berhenti beredar.

Suara yang Mengganggu Tidur Reformasi

Yang membuat fenomena ini tidak bisa begitu saja diabaikan adalah siapa yang mengatakannya. Bukan loyalis Orde Baru. Bukan kaum tua yang kehilangan privilege. Yang berbicara adalah orang-orang yang dulu mendukung atau setidaknya menerima reformasi 1998 — dan kini mempertanyakannya dengan keras.

Prof. Ferry Latuhihin adalah contoh yang paling menggelitik. Ekonom senior lulusan Erasmus University Rotterdam ini pernah menjadi Penasehat Ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran — dan kini justru menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pemerintahan Prabowo. Ia dikenal nyentrik: sebelum ada yang percaya, ia sudah memperingatkan rupiah akan menembus Rp17.000. Ketika banyak orang diam, ia bersuara lantang tentang kebijakan yang dianggapnya merusak.

Maka ketika ia menyatakan menyesal ikut berperan dalam gerakan yang menjatuhkan Soeharto, pernyataan itu harus dibaca dengan serius — bukan sebagai nostalgia sentimentil, melainkan sebagai diagnosis seorang analis yang terbiasa menyebut masalah dengan namanya sendiri.

“Kondisi Indonesia justru lebih hancur setelah kita masuk ke era demokrasi. Institusinya belum matang,” kata Ferry. Bagi banyak orang, itu terdengar provokatif. Tapi bagi mereka yang mengikuti karirnya, itu terdengar konsisten: Ferry adalah orang yang bicara dari data dan pengamatan, bukan dari sentimen.

Lalu ada Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menkopolhukam — salah satu pejabat hukum tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak 2017 hingga pernyataan-pernyataan terbarunya, ia berulang kali menyatakan hal yang sama dan menolak meralat: “Korupsi sekarang jauh lebih gila dari zaman Orde Baru.”

Nuansanya penting: Mahfud tidak bilang Soeharto tidak korupsi. Ia bilang korupsi Soeharto terkoordinir — ada satu pusat pengendali, dan karena itu lebih terprediksi. Era reformasi menghasilkan korupsi yang menyebar ke semua lembaga secara bebas: DPR, MA, MK, kepala daerah, hakim di semua tingkatan.

Dan kemudian Jokowi — presiden yang lahir dari demokrasi, yang naik dari walikota Solo tanpa koneksi kekuasaan lama — pernah menyebut demokrasi Indonesia membuat segala sesuatu jadi berlarut-larut dalam perdebatan, membuat kebijakan tidak bisa diambil dengan lebih praktis.

Tiga suara ini bukan choir para pejuang Orde Baru. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela reformasi. Bahwa mereka bicara seperti ini adalah sinyal yang tidak bisa disimpan di laci.

Ketika Kenyataan Lebih Kompleks dari Narasi

Ada godaan besar untuk menjelaskan kerinduan pada Soeharto sebagai amnesia kolektif. Tapi diagnosa itu terlalu malas dan tidak akurat.

Data komparatif menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Di satu sisi, era Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 persen pada 1966 menjadi 13 persen pada 1996 — sebuah pencapaian pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun di puncak Orde Baru menciptakan kelas menengah yang sebelumnya tidak ada. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok dikontrol ketat oleh Bulog — rakyat miskin merasakan langsung bahwa negara hadir menjaga daya beli mereka.

Di sisi lain, Soeharto adalah rezim yang membangun kemakmuran di atas pondasi teror: dituduh bagian dari aksi pembantaian 1965 dengan korban antara 500.000 hingga satu juta jiwa, penghilangan paksa aktivis, penindasan di Timor-Timur dan Aceh dan Papua, serta akumulasi kekayaan keluarga yang oleh Transparency International diestimasi mencapai 35 miliar dolar — yang tidak pernah sepenuhnya diusut dan diadili. Ini bukan angka yang bisa dikesampingkan dengan mudah.

Profesor Yusri Ihza Mahendra – kini jadi Menko Kumham Imipas – pernah menyebut bahwa pilihan “kekuatan paksa” diambil Soeharto demi terciptanya kondisi politik yang stabil. Dalam sudut pandang tertentu, hal ini tentu jadi pilihan rasional bagi seorang pemimpin – yang jika meminjam pemikiran Niccolo Machiavelli – menjadi ciri khas dari kepemimpinan sejati.

Tetapi pertanyaan yang diajukan Ferry, Mahfud, dan jutaan orang biasa bukan tentang membandingkan angka kejahatan. Pertanyaan mereka lebih dalam: mengapa reformasi yang sudah 28 tahun berjalan masih belum mampu memberikan apa yang dijanjikannya?

Yang paling dirasakan oleh rakyat bukan teori demokrasi — yang dirasakan adalah harga. Di era reformasi, liberalisasi membuat harga mengikuti pasar: lebih efisien secara teoritis, tapi lebih tidak terprediksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan adalah ketidakpastian yang konstan — ketika korupsi tersebar ke semua lembaga dari kepala desa hingga hakim MK, masyarakat tidak tahu lagi kepada siapa mereka bisa menaruh kepercayaan. Korupsi yang terkoordinir menghasilkan ketidakadilan yang bisa dipetakan; korupsi yang merata menghasilkan ketidakpercayaan yang meresap ke mana-mana. Dan itu jauh lebih melelahkan.

Filsafat Kerinduan: Manusia Lari dari Kebebasan

Erich Fromm, dalam Escape from Freedom yang ditulis pada 1941, merumuskan sebuah paradoks yang masih relevan: setelah manusia berhasil melepaskan diri dari otoritas tradisional, mereka mendapatkan kebebasan — tapi juga menanggung beban yang berat. Kebebasan berarti tanggung jawab penuh atas diri sendiri. Kebebasan berarti ketidakpastian. Dan banyak manusia, alih-alih merangkul kebebasan itu, justru melarikan diri dari padanya — menuju otoritas baru yang bisa memberikan kepastian dan keteraturan.

Nostalgia Soeharto, dalam kerangka Fromm, bukan tentang Soeharto sebagai individu. Ia adalah tentang kerinduan pada sebuah tatanan di mana tidak semua keputusan berada di tangan rakyat yang bingung dan kelelahan.

Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America, memperingatkan tentang bahaya “despotisme administratif yang lembut”: pemerintah yang menyediakan stabilitas, harga terjangkau, dan ketertiban — tapi menuntut sebagai bayarannya partisipasi politik yang tidak bermakna dan penerimaan pasif. Soeharto adalah inkarnasi sempurna dari model Tocqueville: negara menyediakan beras murah dan pertumbuhan, sambil secara sistematis menghapus semua partisipasi bermakna. Dan menurut Tocqueville, kondisi itu bukan hanya bisa diterima — ia bisa diinginkan, karena ia memenuhi kebutuhan yang lebih langsung dan terasa daripada kebebasan yang abstrak.

Milan Kundera merumuskan nostalgia sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh keinginan untuk kembali — dari kata Yunani nostos (pulang) dan algos (sakit). Tapi Kundera menambahkan dimensi yang lebih gelap: kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu yang kita rindukan, karena masa lalu yang kita rindukan tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang kita imajinasikan.

Mereka yang rindu Soeharto tidak sepenuhnya rindu pada Soeharto sebagai kenyataan. Mereka rindu pada versi idealnya: stabilitas tanpa kekerasan, pertumbuhan tanpa korupsi, kepastian tanpa pengorbanan. Mereka rindu pada Indonesia yang tidak pernah benar-benar ada — tapi yang kelihatan lebih nyata dari demokrasi yang ada sekarang. Dan itulah mengapa nostalgia ini begitu kuat dan tidak bisa dilawan hanya dengan data.

Kerinduan yang paling jujur bukan kerinduan pada kediktatoran. Ia adalah kerinduan pada negara yang berfungsi.

Dan selama reformasi belum mampu menjawab itu, foto Soeharto di sawah itu tidak akan berhenti beredar di WhatsApp. Ia tidak akan berhenti ditanggapi dengan anggukan — bukan karena orang lupa, tapi karena mereka ingat sesuatu yang hilang. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

PinterPolitik.com

Kepanikan dinilai sejumlah kalangan eksis dalam ekspresi dan gestur Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong pada momen Pertemuan Menteri Enam Kelompok Kerja Ekonomi (6WG) di Jakarta, 9 Juni 2026.

Merespons kebijakan terbaru pemerintah Indonesia yaitu ekspor sumber daya alam satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), Gan berharap arus barang tetap mengalir bebas.

Interpretasi terhadap ekspresi dan gestur itu sendiri seakan respons paralel dari penurunan saham perusahaan sawit Singapura seperti Wilmar International, First Resources, hingga MP Evans Group yang anjlok, signifikan sejak diumumkannya pembentukan DSI sebagai BUMN pada 25 Mei 2026.

Dua tujuan yang disampaikan Gan yakni memastikan Indonesia memiliki pusat keuangan dan fundamental ekonomi yang kuat serta mendukung status Singapura sebagai hub bisnis di regional kiranya lebih berat ke poin terakhir.

DSI sendiri menjadi kebijakan untuk mengatasi kerugian besar negara akibat praktik transfer pricing hingga under-invoicing hasil sumber daya alam Indonesia. Beriringan dengan penyelidikan perusahaan sawit Indonesia yang sedang diperiksa terafiliasi trading group di Singapura.

Selama tiga dekade, Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, menanggung biaya lingkungan, konflik sosial, dan tekanan regulasi global.

Namun, keuntungan terbesar dari komoditas itu justru mengalir ke Singapura, bukan karena negara kota itu memiliki kebun sawit, melainkan karena ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, yakni arsitektur perdagangan, keuangan, informasi yang menentukan di mana nilai itu berhenti, hingga yang bernuansa “abu-abu”.

Kini, untuk pertama kalinya secara sistematis, Indonesia mulai mengubah aturan permainan itu.

Ekonom Fernand Braudel pernah menunjukkan bahwa negara-negara terkaya sepanjang sejarah — Venesia, Amsterdam, London — tidak selalu menjadi yang terkaya karena sumber dayanya, melainkan karena kemampuannya mengontrol perdagangan, pembiayaan, dan informasi.

Singapura adalah Venesia abad ke-21 untuk komoditas Asia Tenggara. Ia tidak perlu memiliki satu pun pohon kelapa sawit untuk menjadi pusat keuntungan industri ini.

Mekanismenya bekerja secara berlapis. Produksi terjadi di Sumatra dan Kalimantan, yang mana menanggung biaya lahan, tenaga kerja, dan risiko lingkungan.

Tetapi entitas perdagangan, holding keuangan, dan pusat pencatatan transaksi berada di Singapura, yang menawarkan infrastruktur hukum kelas dunia, rezim pajak kompetitif, dan akses pembiayaan global tanpa hambatan.

Hasilnya, keuntungan secara legal dan fiskal ‘berada’ di Singapura, meski secara fisik ia lahir dari tanah Indonesia.

Inilah yang oleh ekonom Peter Katzenstein disebut sebagai gateway state, negara kecil yang memperoleh kekuasaan bukan dari sumber daya, tetapi dari posisi strategisnya sebagai gerbang.

Dan selama puluhan tahun, tidak ada yang serius mempertanyakan arsitektur ini. Bukan karena tidak ada yang tahu, melainkan karena tidak ada yang cukup kuat, atau cukup berani, untuk mengubahnya. Sekarang lah saatnya?s

RI Berbahasa Pasar

Yang membuat babak baru ini berbeda dari upaya-upaya sebelumnya adalah cara Indonesia mendekati konfrontasi ini, bukan melalui retorika nasionalis semata, melainkan melalui instrumen pasar itu sendiri.

Langkah paralel membersamai DSI yang patut dicermati adalah intervensi di lantai bursa di tengah sentimen negatif lain seperti melemahnya Rupiah dan penurunan IHSG.

Himbara, kelompok bank BUMN, diagendakan membeli saham secara terkoordinasi di saat tekanan jual sedang tinggi.

Ini bukan sekadar operasi pasar biasa. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah mengerti cara kerja sentimen finansial, kepercayaan pasar tidak hanya dibangun lewat kebijakan fundamental, tetapi juga melalui tindakan yang terbaca oleh algoritma dan analis sebagai sinyal komitmen negara.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kemudian memperkuat sinyal itu dengan keputusan suku bunga yang diposisikan sebagai penjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kurs yang mulai terjaga bukan hanya soal makroekonomi, ia adalah variabel yang secara langsung mempengaruhi kalkulasi investor asing yang sedang mempertimbangkan apakah Indonesia adalah tempat yang aman untuk memarkirkan modal jangka panjang.

Di sinilah konsep Astronacci menjadi relevan. Dalam analisis teknikal pasar, pola Fibonacci, yang menjadi landasan pendekatan Astronacci, mengidentifikasi titik-titik retracement dan reversal berdasarkan struktur alami pergerakan harga.

Intervensi fiskal dan moneter yang terkoordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan Bank Indonesia, dan sinyal kebijakan fiskal menciptakan apa yang dalam bahasa Astronacci disebut sebagai harmonic pattern, pola intervensi berlapis yang membentuk zona support psikologis di pasar, sehingga tekanan jual dari spekulan tidak menemukan momentum untuk berkembang menjadi kepanikan.

Dimensi ketiga dari strategi ini adalah perang narasi. Buzzer ekonomi negatif, baik yang organik maupun yang terorganisir, telah lama menjadi instrumen untuk mendestabilisasi sentimen terhadap rupiah dan pasar modal Indonesia.

Pemerintah tampaknya kini memahami bahwa menetralisir sentimen negatif bukan dengan membantahnya secara defensif, melainkan dengan menciptakan arus narasi tandingan yang lebih kuat melalui data, tindakan konkret, dan sinyal pasar yang terukur.

Perpindahan Pusat Gravitasi, King Indo

Pertanyaan yang kini harus dijawab bukan apakah pergeseran ini sedang terjadi, melainkan seberapa dalam ia akan berjalan.

Ekonom Mariana Mazzucato membedakan dua konsep yang sering dikacaukan, value creation, siapa yang menciptakan nilai dan value capture, siapa yang menangkap nilai tersebut.

Indonesia telah menjadi juara dalam value creation selama puluhan tahun. Tantangan sesungguhnya adalah apakah ia kini mampu menjadi juara dalam value capture.

Penurunan valuasi saham-saham konglomerat sawit berbasis Singapura yang terjadi belakangan ini bukan sinyal bahwa industri sawit sedang krisis.

Pasar kiranya sedang mengkalkulasi ulang satu pertanyaan mendasar, di era kebijakan DSI dan penguatan tata niaga domestik Indonesia, siapa yang akan menikmati rente sawit dekade mendatang?

Ketika jawaban mulai bergeser dari ‘Singapura’ ke ‘Jakarta,’ maka revaluasi adalah konsekuensi yang logis.

Dalam kerangka Daron Acemoglu dan James Robinson, apa yang sedang terjadi adalah upaya merobohkan institusi ekstraktif yang selama ini membuat keuntungan terkonsentrasi di luar negeri.

Yang menarik, narasinya terbalik dari yang biasa. Bukan petani yang dieksploitasi oleh penguasa domestik, tetapi negara produsen yang selama puluhan tahun diekstraksi oleh arsitektur perdagangan internasional.

Jika berhasil, 2026 akan dikenang bukan sebagai tahun sengketa dengan empire sawit dengan Wilmar dan lain-lain, melainkan sebagai tahun ketika Indonesia membuktikan bahwa negara produsen komoditas, dengan strategi yang cukup sabar, cukup cerdas, dan cukup berani, mampu memindahkan pusat gravitasi keuntungan kembali ke tempat asal sumber dayanya.

Itu bukan sekadar kemenangan fiskal. Itu adalah pergeseran geoekonomi yang akan dirasakan seluruh kawasan. Semoga yang terbaik untuk bangsa Indonesia. (J61)

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

PinterPolitik.com

Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, lompatan 32 persen dalam semalam. Pertalite dan Biosolar yang disubsidi tidak bergerak satu rupiah pun. Pertamax Turbo yang lazim mengisi mobil mewah juga diam di Rp20.750. Guncangan harga minyak dunia akibat perang Israel-Iran tidak dibagi rata. Ia dialihkan ke satu lapisan saja: rumah tangga perkotaan sektor formal yang menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional menurut BPS, kelompok yang biasa kita sebut kelas menengah.

Pola ini setua republik modern. Pada 1789, seorang pendeta bernama Emmanuel Joseph Sieyès menerbitkan pamflet dengan satu pertanyaan di sampulnya: apa itu Golongan Ketiga? Jawabannya tiga kalimat yang mengguncang Prancis. Golongan Ketiga adalah segalanya. Dalam tatanan politik ia bukan apa-apa. Yang ia minta hanyalah menjadi sesuatu. Golongan itu menanggung hampir seluruh pajak dan menggerakkan hampir seluruh ekonomi, tanpa suara yang sepadan dengan bebannya. Dua abad kemudian, di negeri yang jauh dari Versailles, kelas menengah Indonesia menempati kursi yang sama.

Pertanyaannya sederhana dan tidak nyaman. Kenapa selalu kelompok inilah yang ditunjuk membayar?

Topeng Kelas Menengah Indonesia?

Karl Marx tidak pernah percaya pada kategori bernama kelas menengah. Dalam Manifesto Komunis (1848) ia hanya melihat kelas dengan dua kutub: pemilik alat produksi dan penjual tenaga kerja. Kelas menengah baginya cuma nama sementara bagi borjuasi kecil yang perlahan tenggelam ke bawah, proses yang ia sebut proletarianisasi.

Guru, pegawai, staf kantor, pelaku UMKM kecil tidak memiliki pabrik. Mereka menjual waktu dan tenaga untuk gaji. Dalam tata bahasa Marx, mereka kelas pekerja yang berpenghasilan lebih baik, bukan kelas yang berbeda. Dan kelas pekerja itulah yang sekarang diwajibkan mengisi tangki dengan Pertamax agar bisa berangkat kerja.

Di Das Kapital (1867) Marx menyebut ongkos seperti ini sebagai bagian dari reproduksi tenaga kerja, biaya yang harus dikeluarkan seorang pekerja hanya untuk memulihkan kemampuannya bekerja esok hari. Ketika upah riil Indonesia turun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018 hingga 2024 menurut World Bank, sementara biaya itu melonjak 32 persen dalam semalam, pekerja terasing bahkan dari ongkos untuk tetap bekerja. Tambahan Rp316 ribu sebulan bagi pengguna 80 liter bukan urusan gaya hidup. Itu bentuk pemiskinan yang pelan. Marx punya nama untuk rasa kehilangan kendali ini: alienasi.

Yang membuatnya lebih pahit adalah ke mana keberpihakan negara mengalir. Bagi Marx, negara jarang benar-benar netral, ia condong melayani pemilik modal. Di Indonesia hari ini kelas atas nyaris tak tergores, sebab Pertamax Turbo yang mengisi mobil mewah tetap diam di Rp20.750. Kelas bawah dirawat dengan subsidi dan program pro rakyat, sebagian tulus, sebagian sekadar perawatan citra demi menjaga legitimasi. Di antara dua kutub itu berdiri kelas pekerja yang memakai topeng kelas menengah: terlalu mampu untuk dikasihani, terlalu lemah untuk dilindungi, dan justru karena itu paling gampang diperas.

Harga Diri Seharga Bensin

Pierre Bourdieu membaca kemarahan kelas menengah dari sudut yang berbeda. Dalam Distinction (1979) ia menunjukkan kelas bukan semata soal uang. Ia soal penanda: selera, gaya hidup, simbol yang menjaga jarak seseorang dari kelompok di bawahnya. Mobil pribadi dan kemampuan mengisinya dengan Pertamax adalah penanda semacam itu, modal simbolik yang menegaskan posisi.

Maka ketika seorang pejabat membingkai Pertamax sebagai konsumsi orang kaya, yang dilukai bukan dompet, melainkan pengakuan. Kelas menengah merasa dianggap mampu ketika diminta membayar, dan dianggap tidak ada ketika menanggung. Bourdieu menyebut rasa tergelincir satu anak tangga ini déclassement, dan ia kerap lebih perih daripada angka di struk SPBU.

Prancis sudah mengalaminya dalam bentuk paling keras. Akhir 2018, kenaikan pajak bahan bakar yang dibingkai Presiden Emmanuel Macron sebagai kebajikan lingkungan memicu gerakan rompi kuning. Yang turun ke jalan kebanyakan kelas menengah pinggiran yang bergantung pada mobil untuk bekerja, bukan kaum miskin kota. Mereka merasa diminta berkorban demi tujuan mulia yang tidak menyentuh para perumusnya. Polanya sama persis. Sebuah kenaikan harga energi yang dibungkus sebagai kewajaran, jatuh pada kelas dengan beban paling besar dan suara paling kecil.

Kandang Buatan Sendiri

Antonio Gramsci menulis dari penjara fasis Italia pada 1930-an tentang teka-teki yang masih relevan: kenapa kelompok yang dirugikan justru ikut menjaga sistem yang merugikannya. Jawabannya hegemoni. Kekuasaan yang paling efisien tidak memaksa. Ia membuat orang menerima posisinya sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai identitas yang dibanggakan.

Label kelas menengah bekerja persis begitu. Ia membuat jutaan pekerja gajian memandang diri sebagai pemenang kecil, bukan kelas yang sedang diperas. Mereka menanggung kenaikan sebagai urusan rumah tangga masing-masing. Mereka bersaing satu sama lain alih-alih menuntut bersama. Inilah lapisan yang paling dalam. Yang kita sebut kelas menengah sebenarnya kelas pekerja yang lupa bahwa ia kelas pekerja, dan justru lupa itulah yang membuatnya bisa diperas tanpa perlawanan.

Di sinilah persoalan yang tidak punya jalan keluar mudah. Negara menemukan penyangga fiskal yang nyaris sempurna. Cukup besar untuk benar-benar menanggung biaya. Cukup terpecah untuk tidak pernah menagih. Selama kesadaran itu tertidur, beban dapat terus dialihkan tanpa ongkos politik sedikit pun.

Sieyès menutup pamfletnya dengan tuntutan agar Golongan Ketiga menjadi sesuatu. Dua tahun kemudian Prancis terbakar. Tidak ada hukum sejarah yang mewajibkan kisah itu berulang, dan menyamakan keduanya terlalu mudah. Namun ada satu kemiripan yang layak direnungkan. Kelas yang menanggung paling banyak tetapi diakui paling sedikit adalah bahan bakar paling stabil bagi ekonomi sekaligus paling mudah tersulut bagi politik.

Kelas menengah Indonesia hari ini masih menanggung dalam diam. Diam itu gampang dibaca sebagai persetujuan. Ia sebetulnya hanya tanda bahwa kesadaran belum tiba.

Sekarang Pertanyaannya, apa yang terjadi pada hari ia berhenti percaya bahwa dirinya kelas menengah, dengan diam diam jatuh di kelas bawah? (A99)

Narasi “Sell Indonesia” menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

PinterPolitik.com

“Like the Volksepen and the Volkslieder, a nation s laws, they declared, are a spontaneous emanation of the Volksgeist, the nations spirit and peculiar character.” – Ludwig von Mises, Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution (1957)

Pagi itu, Cupin membuka aplikasi sahamnya sambil menyeruput kopi yang belum sempat dingin. Angka merah berjajar di layar, dan satu istilah terus muncul di lini masanya: “Sell Indonesia”.

Ia membaca bahwa istilah itu menyapu meja-meja perdagangan global setelah sejumlah media asing menerbitkannya pada awal Juni 2026. Katanya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tercatat sebagai salah satu yang terburuk di antara lebih dari sembilan puluh indeks dunia yang dipantau.

Cupin termenung. Rupiah melemah menembus level Rp18.000-an per dolar, dan lembaga seperti Fitch sempat dikabarkan mengarahkan outlook ke negatif.

Sebagai orang yang sehari-hari mengikuti pasar, Cupin tahu tekanan itu nyata dan tidak perlu disangkal. Namun, ia juga tahu bahwa sebuah angka selalu punya konteks yang menyertainya.

Namun, ada yang mengusik Cupin sebagai pembaca yang teliti. Narasi asing itu rajin menyorot satu hal saja, yaitu arus keluar dana di pasar saham, sambil melewatkan gambaran yang lebih utuh.

Ia lalu menemukan data lain. International Monetary Fund (IMF) tetap memproyeksikan pertumbuhan Indonesia di kisaran lima persen, dengan inflasi terkendali dan defisit fiskal yang masih di bawah ambang batas legal.

Yang lebih menarik perhatian Cupin, arus modal neto pada kuartal kedua 2026 dilaporkan tetap positif. Dana yang masuk ke surat berharga negara (SBN) ternyata mengimbangi dana yang keluar dari pasar saham.

Bahkan, ada beberapa sesi ketika IHSG justru menguat di saat investor asing terus melepas. Penopangnya jelas, yaitu para investor domestik yang menolak ikut panik.

Cupin menyadari sesuatu yang ganjil sekaligus membanggakan. Di tengah serbuan sentimen negatif, berbagai pihak di dalam negeri yang biasanya berbeda kepentingan justru bergerak ke arah yang sama.

Pemerintah, otoritas pasar, hingga investor ritel seakan sepakat pada satu hal sederhana. Lihatlah data secara utuh, dan jangan telan narasi mentah-mentah.

Lalu dua pertanyaan menggantung di benaknya sambil ia menatap layar. Mengapa sebuah penilaian dari luar bisa memicu reaksi bersatu seperti ini, dan apakah pola semacam itu pernah terjadi di bangsa-bangsa lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Spirit Melawan Narasi di Mata Dunia

Cupin teringat sebuah gagasan filsuf Jerman Johann Gottfried Herder soal Volksgeist, yaitu semangat khas setiap bangsa. Inti pemikiran Herder adalah bahwa tidak ada satu mistar tunggal yang adil untuk mengukur semua bangsa dengan rumus yang sama.

Dari sudut itu, menilai Indonesia hanya lewat satu kolom data di terminal keuangan terasa timpang. Sebuah peradaban yang kompleks direduksi menjadi sekadar angka risiko.

Ia juga teringat Frantz Fanon, yang dalam bukunya The Wretched of the Earth memperingatkan soal bahaya menyerap pandangan asing tentang diri sendiri. Bangsa bekas terjajah, kata Fanon, berisiko melihat dirinya melalui mata pihak luar dan menerima penilaian rendah itu sebagai kebenaran.

Tetapi Cupin sadar bahwa melawan narasi bukan berarti menutup telinga. Ekonom peraih Nobel Amartya Sen, dalam karyanya Development as Freedom, menegaskan bahwa kedaulatan sejati adalah kebebasan sebuah bangsa untuk bernalar sendiri secara terbuka dan jujur.

Maka sikap yang tepat, pikir Cupin, bukanlah amarah, melainkan menimbang data secara lengkap lalu memutuskan sendiri. Ini soal hak menentukan siapa kita, bukan soal anti terhadap dunia.

Cupin pun teringat ekonom Robert Shiller dan gagasannya dalam buku Narrative Economics. Menurut Shiller, sebuah narasi yang menular bisa menggerakkan pasar secara independen dari fundamentalnya.

Logika itu memotong dua arah, dan di situlah letak harapannya. Jika narasi pesimistis bisa menjatuhkan, maka kontra-narasi yang berbasis data juga bisa menstabilkan.

Cupin lalu menelusuri bagaimana bangsa lain pernah menghadapi momen serupa. India, pada 1905, menjawab politik pecah-belah kolonial lewat gerakan Swadeshi yang mendorong pemakaian produk negeri sendiri.

Prinsipnya disebut Atma Shakti, atau kekuatan diri sendiri. Yang menarik, upaya asing memecah belah justru mempersatukan rakyat lintas kelas dan komunitas.

Cupin juga membaca kisah Korea Selatan pada 1998. Lebih dari tiga setengah juta warga menyumbangkan emas pribadi, terkumpul sekitar dua ratus dua puluh tujuh ton, demi membantu negara melunasi utang.

Ada pula Malaysia di tahun yang sama. Perdana Menteri Mahathir Mohamad melawan tekanan asing, tetapi memasangkannya dengan kebijakan yang tertarget, sementara, kredibel, dan terkoordinasi.

Sebagai penyeimbang, Cupin mencatat pelajaran dari Turki. Melawan narasi hanya dengan retorika tanpa koreksi kebijakan justru memperdalam krisis, dan rakyatlah yang menanggung.

Lima cermin itu memberi satu pesan yang sama bagi Cupin. Persatuan melawan narasi dominan adalah jalan yang sudah terbukti, asalkan ia jujur dan disiplin.

Dua pertanyaan baru pun muncul di kepalanya. Jika bangsa-bangsa lain punya momen persatuannya sendiri, lalu kapan dan bagaimana Indonesia menemukan momen itu, dan apakah semangat itu masih hidup hingga sekarang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

DNA 1928 yang Menyala Lagi

Cupin membuka catatan sejarah, dan pikirannya langsung tertuju pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, Indonesia bahkan belum ada sebagai sebuah negara.

Yang ada hanyalah organisasi pemuda yang bergerak sendiri-sendiri menurut kedaerahannya. Ada Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, hingga Jong Islamieten Bond.

Pada Kongres Pemuda Kedua, lebih dari tujuh ratus orang dari beragam suku dan agama berkumpul di Jakarta. Kongres itu dipimpin Soegondo Djojopoespito dengan Muhammad Yamin sebagai sekretaris.

Di forum itulah hal yang nyaris ajaib terjadi. Mereka mengesampingkan ego kedaerahan masing-masing dan berikrar pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Cupin merenungkan paralelnya dengan hari ini, dan ia tersenyum. Pola yang sama sedang berulang di 2026.

Sebagaimana Jong Java dan Jong Celebes dahulu meletakkan identitas kelompoknya, kini berbagai otoritas dan pelaku bergerak sehaluan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat keterbukaan data agar publik melihat kondisi yang sebenarnya.

Cupin melihat pengorbanan yang paling nyata justru datang dari rakyat biasa. Dengan puluhan juta investor pasar modal yang separuhnya anak muda, merekalah yang menyerap aksi jual asing dengan modal pribadi.

Ia juga teringat bahwa semangat 1928 itu pernah diperluas ke panggung dunia. Pada Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, Indonesia menyatukan dua puluh sembilan negara yang berbeda kebangsaan, agama, dan sistem politik.

Konferensi itu lahir justru karena keengganan kekuatan besar dunia untuk berkonsultasi dengan bangsa-bangsa yang nasibnya mereka tentukan. Pesannya abadi, yaitu bangsa yang pernah dipandang rendah bisa bangkit dan menentukan jalannya sendiri.

Spirit 1928, bagi Cupin, bukan sekadar kenangan dalam buku pelajaran. Ia adalah mekanisme sosial yang masih hidup, yang menyala kembali setiap kali bangsa ini merasa harga diri kolektifnya dipertaruhkan.

Tentu saja Cupin tahu bahwa semangat ini perlu dijaga agar tetap sehat. Konteks 2026 berbeda dari masa lalu, sebab investasi asing tetap dibutuhkan dan keterbukaan ekonomi tetap menjadi pilihan.

Yang diwarisi dari 1928 adalah semangat persatuannya, bukan resep kebijakan tertentu. Melawan narasi yang tidak utuh paling kuat dilakukan dengan data yang utuh, bukan dengan penyangkalan.

Pada akhirnya, Cupin menutup laptopnya dengan satu kesadaran yang menenangkan. Narasi dari luar boleh saja menilai, tetapi yang berhak menentukan arah dan makna bangsa ini tetaplah orang Indonesia sendiri, yang ketika diuji ternyata masih mampu berdiri dalam satu barisan yang sama persis seperti para pemuda di tahun 1928. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

PinterPolitik.com

Gejolak PPP menyingkap elitenya yang seolah jauh dari hingar-bingar polemik. Ya Sandiaga Uno. Menariknya, di permukaan, Sandiaga Uno dan Rusdi Kirana tampak serupa, dua pengusaha besar Indonesia yang memilih gelanggang politik dengan modal miliaran dolar, nama yang dikenal publik, dan jaringan yang luas.

Namun ketika hasilnya terbaca di papan elektoral, perbedaannya mencolok, dan perbedaan itu bukan soal siapa yang lebih kaya atau lebih populer.

Rusdi Kirana masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan sebagai tamu. Ia datang, tinggal, dan perlahan berakar.

Hadir dalam forum-forum pesantren, merawat kepercayaan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, menjadikan dirinya bagian dari ekosistem sosial yang telah tumbuh selama puluhan tahun.

Ketika PKB sedang dalam fase ekspansi, Rusdi menjadi mitra strategis—bukan sekadar penyandang dana.

Sandiaga Uno tiba di PPP dalam situasi yang berlainan secara fundamental. Partai berlambang Kabah itu sedang tersengal, ditinggalkan pemilih muda, kehilangan akar basis tradisional, dan digerogoti konflik elite yang tak berkesudahan.

Alih-alih mendapat leverage dari partai, Sandi justru diharapkan menjadi penyelamatnya. PPP gagal menembus ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, kekalahan historis yang belum pernah dialami partai Islam tertua Indonesia.

Konflik internal yang menyeruak setelahnya bukan sekadar soal siapa yang harus disalahkan. Ia adalah cermin dari satu pertanyaan yang lebih dalam: bisakah sebuah figur besar menyelamatkan partai yang keropos dari dalam? Jawaban kasusnya, tidak. Mengapa demikian?

Beda Mesin Partai Islam

Simone Weil, filsuf Prancis, menulis dalam The Need for Roots bahwa kebutuhan paling mendasar manusia, dan mungkin juga aktor politik, adalah keberakarkan (rootedness).

Seseorang hanya bisa berkembang ketika ia tertanam dalam komunitas yang memberinya identitas, bukan sekadar tempat bernaung sementara.

Sebagai pengusaha Lion Air, sejak bergabungnya pada 2014 silam, Rusdi Kirana mengalami proses berakar di PKB. Ia bukan sekadar pengusaha yang datang dengan cek.

Ia menjadi bagian dari narasi besar partai, turut merawat jejaring NU, hadir dalam momentum-momentum penting, membangun kepercayaan lintas generasi kader. Ketika badai elektoral datang, akar itu menopang posisinya.

Sandiaga justru tampak seperti figur yang berlabuh—hadir, terlihat, namun belum berakar.

Ketika PPP dilanda badai internal dan kekalahan elektoral, tidak ada sistem akar sosial yang cukup kuat untuk menopang posisinya di dalam partai. Ia bisa pergi, dan kepergiannya tidak merobohkan apa pun, karena memang belum ada yang tumbuh.

Hasilnya, Rusdi duduk di kursi Wakil Ketua MPR saat ini, sementara Sandi tetap tampak nyaman dengan hobi dan aktivitasnya tanpa embel-embel PPP.

Modal Sama, Nasib Beda

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi tidak otomatis berkonversi menjadi modal politik. Proses konversi memerlukan infrastruktur sosial dan pengakuan simbolik yang tepat.

Rusdi berhasil melakukannya karena sejak awal PKB menyediakan infrastruktur itu, konsistensi jaringan pesantren aktif, mesin kaderisasi yang berjalan, dan identitas kultural yang kokoh.

PPP tidak berada dalam posisi yang sama. Konflik berkepanjangan antara faksi internal, ketidakjelasan posisi ideologis di tengah persaingan PKB dan PKS yang semakin tajam, serta kegagalan merawat konstituen Islam perkotaan, semua itu menciptakan partai yang strukturnya rapuh.

Ketika Sandi masuk, ia tidak menemukan mesin yang bisa dikendarai. Ia menemukan kendaraan yang bannya kempes.

Dalam kerangka Gramsci, Rusdi berhasil menjadi bagian dari historic bloc PKB, koalisi sosial yang menjaga kohesi kultural partai. Sandi, sebaliknya, tetap berada di luar koalisi organik PPP.

Dan Robert Michels sudah mengingatkan, saat menyebut elite lama partai tidak memiliki insentif untuk memberi ruang penuh kepada pendatang, karena itu berarti mengancam posisi mereka sendiri. PPP memperlihatkan hukum besi ini dalam wujud paling telanjang.

Machiavelli membedakan virtù, kemampuan aktif mengelola kekuasaan, dari fortuna, yakni modal awal yang dimiliki seseorang.

Sandiaga kaya fortuna, popularitas, rekam jejak, jaringan bisnis. Namun politik membutuhkan virtù yang bisa bekerja, dan virtù itu memerlukan tanah tempat ia tumbuh. PPP tidak menyediakan tanah itu.

Ada satu narasi yang perlu dipatahkan bahwa figur besar bisa menyelamatkan partai yang tenggelam. Kasus PPP dan Sandiaga Uno adalah bantahan empirisnya.

Sandiaga tidak menenggelamkan PPP, karena partai seolah sudah mulai miring karam sebelum ia datang. Yang gagal bukan figurnya, melainkan partainya yang tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengubah aset besar menjadi kekuatan elektoral.

Pelajaran terpenting dari komparasi ini, yakni kegagalan PPP adalah kegagalan institusional, bukan kegagalan personal. Dan justru karena itulah ia lebih berbahaya, karena masalah institusional tidak bisa diselesaikan dengan mengganti wajah.

Menjelang 2029, implikasinya jelas. Partai-partai Islam di Indonesia berada di persimpangan: antara terus mengandalkan figur populer tanpa kerja institusionalisasi, atau memulai rekonstruksi yang menyakitkan namun perlu.

PKB menunjukkan bahwa pengusaha bisa menjadi institusi politik, jika ia bersedia berakar, bukan sekadar berlabuh.

Kasus Rusdi dan Sandi bukan hanya tentang dua orang dengan nasib berbeda. Ia adalah peta tentang apa yang membuat demokrasi bekerja: bukan figur yang datang membawa uang, melainkan akar yang tumbuh bersama komunitas.

Politik yang kehilangan akar sosialnya tidak lagi merepresentasikan siapa pun, ia hanya mengurus dirinya sendiri. (J61)

Prabowo melarang telur dadar di program MBG karena rawan dicampur tepung. Mungkinkah kebiasaan “tepung” ini mengancam masa depan bangsa? 

PinterPolitik.com

“Beban penyakit dari penyakit tidak menular terkait gizi bergeser ke kelompok miskin, dan biayanya menjadi lebih besar daripada biaya kekurangan gizi.” – Barry Popkim. “The Nutrition Transition in the Developing World” (2003)

Cupin tidak menyangka sebuah istilah soal tepung bisa membuat lini masanya seramai itu. Pagi itu, sambil menyeruput kopi, ia menemukan konten “Republik Tepung” berseliweran di berbagai platform.

Awalnya, ia kira ini sekadar lelucon kuliner tentang gorengan dan mi instan. Namun, semakin ia menggulir layar, semakin ia sadar pembahasannya jauh lebih serius dari itu.

Di kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto di sebuah acara Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal Juni 2026 meminta agar dapur tidak menyajikan telur dadar, melainkan telur ceplok atau telur rebus saja.

Alasannya sederhana tetapi menohok: telur dadar rawan dicampur tepung sampai tepungnya lebih banyak dari telurnya. Bagi Cupin, kalimat itu terdengar seperti teguran dapur biasa, tetapi warganet membacanya sebagai sebuah diagnosis besar.

Cupin lalu teringat isi piringnya sendiri sepanjang hari. Sarapan roti, makan siang dengan gorengan, malam menutup hari dengan mi instan, dan ia mulai bertanya-tanya sejak kapan hidupnya begitu bergantung pada terigu.

Ia membuka data dan terkejut, ternyata Indonesia nyaris tidak menanam gandum sama sekali. Hampir seluruh terigu yang dikonsumsi bangsa ini, yang mencapai jutaan ton setiap tahun, berasal dari impor negara seperti Australia, Ukraina, dan Kanada.

Yang membuat Cupin makin penasaran, terigu kini bukan lagi sekadar bahan pabrikan besar. Sebagian besar konsumsinya justru mengalir ke dapur rumah tangga dan usaha kecil, mulai dari kue tradisional, mi basah, hingga aneka gorengan.

Pertanyaan pun menggantung di benak Cupin sepanjang sore itu. Benarkah pola konsumsi tepung sebesar ini berdampak pada gizi dan masa depan sebuah bangsa, dan kalau memang benar, bisakah kebiasaan setua itu benar-benar diubah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Tepung Menentukan ‘Runtuhnya’ Gizi Bangsa

Untuk menjawab rasa penasaran Cupin, ada baiknya kita tidak buru-buru menuduh tepung sebagai biang keladi. Faktanya, banyak negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi seperti Italia dan Jepang justru mengonsumsi gandum dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan konsep nutrition transition yang dikembangkan Barry Popkin dari University of North Carolina. Popkin menunjukkan bahwa ketika sebuah negara semakin makmur dan penduduknya berurbanisasi, pola makannya bergeser ke pangan olahan yang padat energi.

Maka persoalan sebenarnya bukan terletak pada tepungnya, melainkan pada apa yang digusur oleh tepung itu. Di sinilah istilah nutrient displacement, atau penggusuran zat gizi, menjadi kunci untuk memahami masalahnya.

Logikanya bisa dilihat dari telur dadar yang disinggung Prabowo tadi. Ketika tepung dicampurkan, volume di piring memang bertambah, tetapi kandungan protein hewaninya justru mengencer.

Adonan tiga butir telur yang dibubuhi tepung bisa dibagi menjadi enam porsi, sehingga tiap anak hanya menerima sebagian kecil protein dari yang seharusnya. Inilah yang oleh para ahli gizi disebut sebagai kalori kosong, yaitu energi yang masuk tanpa membawa zat pembangun tubuh.

Mengapa ini begitu krusial bagi anak-anak yang sedang tumbuh? Karena protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang memicu pertumbuhan optimal.

Para ahli kerap mengibaratkan adanya sebuah “saklar” pertumbuhan bernama mTOR di dalam tubuh anak. Saklar itu hanya menyala ketika kadar asam amino dalam darah cukup tinggi, dan sumber utamanya adalah protein hewani, bukan tepung pengisi.

Kekurangan protein hewani secara kronis inilah yang menjadi salah satu pemicu utama stunting. Sejumlah tinjauan ilmiah, seperti yang banyak dipublikasikan di jurnal gizi internasional, menunjukkan bahwa satu butir telur sehari saja terbukti mampu menurunkan risiko stunting pada anak.

Cupin pun mulai paham bahwa rantai persoalannya tidak berhenti di meja makan. Sebab stunting berkaitan erat dengan penurunan kapasitas kognitif yang pada akhirnya menekan produktivitas saat anak itu dewasa.

Hubungan inilah yang membuat persoalan tepung menyentuh dua dari tiga pilar pembangunan manusia, yakni pendidikan dan pendapatan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, merujuk estimasi Bank Dunia, bahkan menghitung kerugian ekonomi akibat stunting bisa mencapai dua hingga tiga persen dari produk domestik bruto setiap tahun.

Sejarah pun mencatat bahwa kebiasaan ini bukan tumbuh secara alami. Dalam berbagai kajian tentang rezim pangan global, akademisi seperti Harriet Friedmann dan Philip McMichael menjelaskan bagaimana surplus gandum negara besar pada era Perang Dingin sengaja disebar untuk membentuk selera dunia ketiga.

Indonesia mengalami persis hal itu lewat skema bantuan pangan Public Law 480 dari Amerika Serikat. Apa yang dulu masuk sebagai bantuan, perlahan mengunci selera dan struktur industri kita pada terigu hingga hari ini.

Cupin menyadari ada satu kabar baik yang patut dicatat di tengah semua ini. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting untuk pertama kalinya tercatat turun di bawah dua puluh persen, dengan asupan protein hewani sebagai salah satu kuncinya.

Lantas, jika kebiasaan ini dipasang oleh sejarah selama puluhan tahun, mungkinkah ia dibongkar kembali? Dan jika mungkin, instrumen seperti apa yang sanggup membalikkan arah selera satu bangsa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

MBG dan Ikhtiar Membongkar ‘Republik Tepung’

Sejarah ternyata menyediakan satu contoh menarik yang bisa menjawab keraguan Cupin. Contoh itu datang dari Jepang, negara yang dulu juga mengalami penguncian selera pada gandum lewat program bantuan pascaperang.

Mulai tahun 1976, pemerintah Jepang secara sengaja membalik arah melalui program makan siang sekolah. Nasi kembali menggantikan roti di nampan anak-anak, dan kebijakan ini diperkuat dengan beragam insentif pada tahun-tahun berikutnya.

Puncaknya terjadi pada tahun 2005 ketika Jepang mengesahkan undang-undang pendidikan pangan yang dikenal dengan istilah shokuiku. Filosofi yang berakar pada pemikiran tokoh diet makrobiotik Sagen Ishizuka ini menempatkan makanan sebagai bagian dari pendidikan dan identitas bangsa.

Pelajaran kuncinya bukanlah bahwa Jepang berhasil lepas total dari gandum, sebab nyatanya tidak. Pelajarannya adalah bahwa titik ungkit untuk membentuk ulang selera satu generasi justru ada di nampan makan siang sekolah.

Di titik inilah Cupin menyadari relevansi program Makan Bergizi Gratis yang sedang berjalan di Indonesia. Dengan jangkauannya yang mencapai puluhan juta anak, MBG adalah instrumen pembentuk selera nasional terbesar yang pernah dimiliki republik ini.

Lebih dari sekadar membentuk selera, program ini juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebab setiap rupiah belanja MBG yang diarahkan ke pangan lokal akan mengalir kepada petani dalam negeri, bukan ke pemasok gandum di luar negeri.

Pernyataan Prabowo soal telur dadar pun bisa dibaca dalam kerangka yang jauh lebih besar dari sekadar urusan dapur. Instruksi itu pada dasarnya memprioritaskan substansi gizi di atas volume yang sekadar mengenyangkan.

Setiap kali nampan MBG menyajikan protein utuh dan pangan berbasis sumber lokal, ia tidak hanya memberi gizi untuk hari itu. Secara perlahan, ia juga sedang menggeser kurva permintaan dan selera generasi mendatang.

Ekonom peraih Nobel, Douglass North, dalam karyanya Institutions, Institutional Change and Economic Performance pernah mengingatkan kita soal hal ini. Menurutnya, institusi berubah bukan lewat ledakan sesaat, melainkan melalui perubahan kecil yang konsisten pada aturan main.

Cupin kini melihat instruksi telur rebus dan telur ceplok itu sebagai sebuah konsistensi kecil. Bila dikalikan jutaan porsi setiap hari, kebiasaan kecil itu berpotensi menjadi sebuah pergeseran struktural yang besar.

Pada akhirnya, Cupin menutup harinya dengan satu renungan yang lebih jernih. Apa yang tampak sebagai persoalan sepele soal telur dadar ternyata menyimpan ikhtiar panjang untuk merawat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Republik Tepung” memang dipasang dalam rentang satu generasi, dan membongkarnya pun mungkin membutuhkan waktu yang setara. Yang pasti, generasi penentu itu kini sedang duduk di bangku-bangku sekolah, menanti nampan makan siang yang akan turut membentuk masa depan mereka. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang krianya mewarisi lebih dari sekadar jabatan, mulai dari ekosistem kepentingan yang telah mengakar hingga probabilitas deep state di balik dapur MBG. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Pada pertengahan 2026, program Makan Bergizi Gratis diguncang skandal yang menjadi titik balik paling dramatis sejak program itu diluncurkan.

Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional, bersama dua wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewyk Paulus, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola program MBG yang bermasalah.

Tiga nama di puncak institusi yang seharusnya menjadi wajah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu terseret ke ranah hukum sebelum program benar-benar mapan.

Kekosongan kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Nanik Sudaryati Deyang, eks Wakil Dadan yang kemudian diangkat sebagai Kepala BGN yang baru.

Ia mewarisi institusi yang sedang disorot masalah, program yang sedang dipertanyakan publik, dan, yang paling berat kiranya mengenai ekosistem kepentingan yang telah terbentuk sebelum ia tiba di pucuk pimpinan.

Presiden Prabowo secara langsung memberi mandat kepada Nanik untuk mereformasi tata kelola dapur SPPG dan memfokuskan kembali MBG pada misi dasarnya, yakni menjangkau daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal — kawasan 3T yang selama ini justru paling sulit ditembus oleh program-program distribusi negara.

Mandat itu terdengar tegas. Namun siapapun yang familiar dengan birokrasi tata kelola organisasi kiranya memahami bahwa reformasi paling berbahaya bukanlah yang dilakukan dari luar, melainkan yang harus dilakukan dari dalam, ketika reformator itu sendiri duduk di dalam institusi yang sedang ia coba ubah.

Tantangan utama Nanik bukan soal teknis dan bukan soal anggaran. Tantangan utamanya adalah apa yang oleh sosiolog Max Weber disebut sebagai Eigengesetzlichkeit, hukum internal suatu institusi yang bekerja secara otonom, mempertahankan dirinya sendiri, dan menolak perubahan yang mengancam kepentingan mereka yang selama ini diuntungkan oleh tatanan yang ada.

Dalam bahasa sehari-hari, status quo selalu punya wajah, punya jaringan, dan punya cara bertahan.

“Utak-atik” evaluasi dapur, misalnya dari SPPG independen ke kantin sekolah, atau ke model lain yang sedang digodok, agaknya bukan sekadar keputusan teknis tentang lokasi memasak.

Jika benar dilakukan secara ideal “sesuai kemauan netizen”, menjadi intervensi langsung ke dalam ekosistem distribusi yang telah membentuk jaringan patron-klien, mengalirkan rente, dan mengkonsolidasi kepentingan selama berbulan-bulan.

Tentu netizen tak memiliki POV sebagai pengampu kebijakan karena setiap perubahan pada titik distribusi itu berarti ada pihak yang kehilangan posisi dan mereka tidak akan diam atas sistem yang sejak awal disediakan.

Inilah yang mungkin dimaksud dengan deep state dalam konteks MBG, bukan konspirasi gelap yang berpusat di satu ruangan tertutup, melainkan jaringan aktor yang tersebar, memiliki kepentingan struktural yang selaras, dan secara kolektif, seringkali tanpa koordinasi eksplisit, akan bergerak mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka.

Nanik Sudaryati Deyang, dengan mandat reformasinya, kini berdiri berhadapan dengan jaringan itu. Benarkah demikian?

Ekosistem Kepentingan dan Logika Distribusi

Untuk memahami mengapa reformasi dapur MBG terasa seperti mendorong batu ke atas bukit, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana sebuah program distribusi negara menciptakan ekosistemnya sendiri, dan mengapa ekosistem itu selalu lebih tangguh dari niat reformasi manapun.

Karl Polanyi, dalam karyanya The Great Transformation, menunjukkan bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri sebagai mekanisme impersonal.

Eksistensinya selalu embedded, melekat pada relasi sosial, pada jaringan kepercayaan, pada hierarki komunitas.

Dapur MBG bukan unit produksi makanan semata, melainkan simpul sosial tempat bertemunya pemasok bahan pangan, aparat desa, tokoh komunitas, dan aliran anggaran negara.

Ketika simpul itu terbentuk, ia tidak mudah dipindahkan begitu saja tanpa mengguncang seluruh jaringan yang menempel padanya.

Aktor-aktor dalam ekosistem MBG tidak sekadar mencari keuntungan ekonomi, kiranya juga sedang membangun posisi sosial dan politik. Itulah mengapa mereka tidak akan “menyerahkan” posisi itu hanya karena ada pergantian kepala badan.

Di sinilah konsep deep state menemukan relevansinya yang paling konkret. Jaringan yang terbentuk di seputar program MBG, operator SPPG, pemasok lokal, koordinator di tingkat kecamatan dan kabupaten, hingga oknum birokrat yang telah mengintegrasikan kepentingan mereka ke dalam rantai pasok program adalah jaringan yang bekerja dengan logika swa-preservasi. Mereka tidak harus berkoordinasi secara aktif.

Cukup dengan berbagi kepentingan yang sama, yakni mempertahankan tatanan yang selama ini menguntungkan.

Para operator dapur yang agaknya cukup sulit untuk dihilangkan kontrak bernilai miliaran rupiah, memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk berjuang daripada jutaan orang tua yang sekadar berharap anaknya makan lebih bergizi.

Asimetri insentif ini adalah salah satu hambatan paling fundamental yang dihadapi oleh setiap reformator kebijakan distribusi, dan Nanik tidak terkecuali.

Yang memperumit situasi adalah apa yang bisa disebut sebagai institutional legitimacy laundering, proses di mana kepentingan privat membungkus dirinya dalam narasi kepentingan publik.

Mereka yang paling diuntungkan oleh tatanan lama akan menjadi yang paling keras bersuara tentang risiko reformasi, risiko terhadap kualitas pangan anak, risiko terhadap keberlangsungan program, risiko terhadap stabilitas komunitas.

Narasi-narasi itu tidak seluruhnya bohong, tetapi fungsi utamanya adalah membangun tembok pertahanan bagi kepentingan yang tidak berani diungkapkan secara terbuka.

Reformasi sebagai Pertarungan Filosofis

Pada akhirnya, apa yang sedang dihadapi Nanik Sudaryati Deyang bukan sekadar tantangan administratif atau manajerial untuk memperbaiki skandal yang kepalang muncul.

Ke depannya mungkin terjadi pertarungan yang bersifat filosofis, tentang pertanyaan mendasar yang selalu menghantui setiap upaya reformasi negara, apakah institusi bisa mengubah dirinya sendiri, ataukah perubahan sejati hanya bisa datang dari luar?

Michel Foucault pernah menulis bahwa kekuasaan bukan milik siapapun secara permanen, melainkan relasi yang terus diproduksi ulang melalui praktik sehari-hari.

Reforma dapur MBG, dalam kerangka ini, bukan tentang mengganti satu set aktor dengan aktor lain, namun tentang mengubah praktik, yaitu bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran mengalir, bagaimana akuntabilitas ditegakkan.

Selama praktik lama tetap berjalan, pergantian wajah di pucuk pimpinan tidak akan mengubah banyak hal.

Mandat Presiden Prabowo kepada Nanik adalah, dalam terminologi Hannah Arendt, sebuah ajakan untuk bertindak (action) bukan sekadar bekerja. Namun tindakan tidak bisa dilakukan sendirian.

Arendt mengingatkan bahwa action hanya bermakna di hadapan publik, di ruang yang memungkinkan tindakan itu dilihat, dinilai, dan didukung.

Ini berarti reformasi MBG tidak bisa hanya menjadi urusan internal BGN. Ia membutuhkan ruang deliberasi publik yang terbuka, di mana masyarakat bisa melihat apa yang sedang diubah, mengapa, dan siapa yang menentang perubahan itu.

Tantangan terakhir,  dan mungkin yang paling berat, adalah apa yang oleh filsuf politik Roberto Unger disebut sebagai the dictatorship of no alternative, kondisi di mana tatanan yang ada berhasil meyakinkan semua orang bahwa ia adalah satu-satunya tatanan yang mungkin.

Probabilitas eksistensi deep state dalam program MBG bekerja paling efektif bukan ketika ia secara aktif memblokir reformasi, melainkan ketika ia berhasil membuat reformasi tampak terlalu berisiko, terlalu rumit, atau terlalu mengganggu untuk dijalankan.

Momen ketika Nanik mungkin paling rentan bukanlah ketika ia menghadapi oposisi terang-terangan, melainkan ketika ia mulai percaya bahwa perubahan yang terlalu dalam akan lebih berbahaya dari status quo.

Yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya efisiensi program gizi nasional. Yang dipertaruhkan adalah pertanyaan yang lebih tua dari MBG itu sendiri, apakah negara memiliki kapasitas institusional untuk mereformasi dirinya dari dalam, ketika kepentingan yang paling diuntungkan oleh tatanan lama adalah kepentingan yang paling dekat dengan pusat kekuasaan?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan ditemukan di meja kebijakan, melainkan akan ditemukan atau tidak ditemukan, di dapur-dapur yang sedang diperdebatkan nasibnya itu. (J61)