Aksi Sandiaga Uno saat menutup debat cawapres dengan mengeluarkan e-KTP dari dompetnya, masih menjadi salah satu perbincangan menarik hingga hari ini. Selain karena momen yang diikuti oleh para pendukungnya tersebut dianggap mencuri perhatian publik, aksi tersebut juga nyatanya adalah sebuah insinuasi atau sindiran terhadap proyek kartu-kartu di era Jokowi. Ini sekaligus juga mendatangkan sorotan terhadap persoalan e-KTP yang tak kunjung beres.
PinterPolitik.com
“The talent of insinuation is more useful than that of persuasion, as everybody is open to insinuation, but scarce any to persuasion.”
:: Lord Philip Dormer Stanhope Chesterfield (1694-1733), negarawan dan diplomat Inggris ::
[dropcap]P[/dropcap]erbincangan tentang sindiran tak langsung atau insinuasi dalam politik memang punya sejarah yang cukup panjang, setidaknya sejak tragedi pembunuhan Julius Caesar pada 15 Maret tahun 44 SM yang menjadi salah satu kejadian terbesar di abad tersebut.
Kisah yang menjadi ujung persekongkolan Gaius Cassius Longinus, Decimus Junius Brutus Albinus dan Marcus Junius Brutus itu memang menjadi tajuk utama di ujung peralihan peradaban Romawi dari sebuah republik menjadi imperium.
Namun, konteks insinuasi dalam politik justru tampak dari aksi Cicero yang menyindir Mark Antony – sekutu Caesar – dalam salah satu pidatonya pasca tragedi pembunuhan Caesar tersebut.
Cicero kala itu memang ingin “menghancurkan” citra politik Antony. Maka, dalam pidato tersebut ia menyinggung skandal percintaan milik Mark Antony di masa lalu tanpa menyebut hal tersebut secara langsung.
Aksi mengeluarkan e-KTP ala Sandi adalah serangan yang cukup telak terhadap kubu Jokowi dan akan ada dampak yang besar terhadap perubahan dukungan politik di masyarakat. Click To TweetIa bermain-main dalam konsepsi tentang “kebebasan” dalam kata-katanya yang ditujukan untuk menyindir skandal tersebut. Richard H. Armstrong dari University of Houston menyebut apa yang dilakukan oleh Cicero itu sebagai sebuah insinuasi.
Secara umum, insinuasi itu sendiri bisa diartikan sebagai teknik komunikasi untuk menyindir atau mencela seseorang secara tidak langsung. Cara ini umumnya dipakai sebagai jalan untuk mengritik secara tepat sasaran tanpa perlu menjadi “terkesan buruk” dan membuat orang yang dikritik menebak-nebak maksud yang sesungguhnya.
Konteks kritikan yang demikian itulah yang kini tengah menjadi sorotan publik di Indonesia, terutama pasca debat cawapres beberapa hari lalu.
Selain penampilan Ma’ruf Amin yang oleh banyak pihak dianggap cukup mengejutkan, kisah yang masih mendatangkan perdebatan hingga saat ini adalah terkait aksi Sandiaga Uno yang mengeluarkan e-KTP di akhir-akhir acara ketika menyinggung tentang gagasan kartu-kartu milik petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Sandi, negara tidak perlu dibebani lagi dengan menghadirkan banyak kartu. Ia lantas meminta masyarakat dan pendukungnya mengeluarkan dompetnya masing-masing dan mengeluarkan e-KTP dari dalamnya.
Menurut Sandi, kartu identitas tersebut telah dilengkapi oleh teknologi chip canggih yang bisa dimanfaatkan untuk akses program-program kesejahteraan. Dengan akomodasi teknologi big data, maka masyarakat tidak perlu dibikinkan kartu-kartu yang terlalu banyak.
Hal ini kemudian didukung oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang menyebut pengelolaan pemerintahan era Jokowi cenderung ironis, di mana masyarakat didorong untuk menyambut revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi di dalamnya, tetapi kebijakan yang dipakai masih di zaman kuda.
Memang, jika diperhatikan, kata-kata Sandi tersebut langsung menyerang program-program kartu Jokowi. Namun, cara yang dipakainya cenderung insinuatif, mengingat saat itu ia berhadapan dengan Ma’ruf Amin yang notabene adalah sosok yang jauh lebih senior dan merupakan kiai yang sangat dihormati.
Artinya, aksi Sandi yang meminta masyarakat mengeluarkan e-KTP dari dompetnya itu “menurunkan” tensi kritik yang ada dalam pesan yang disampaikannya. Ia tak perlu takut terkesan bertentangan dengan sang kiai dan berpotensi menimbulkan kesan yang buruk terhadap citranya.
Selain itu, ada banyak hal lain yang bisa dibaca di balik aksi Sandi itu, misalnya terkait masih amburadulnya pengelolaan kartu identitas elektronik tersebut. Bahkan, jelang hari pemungutan suara pada 17 April nanti, isu e-KTP mendapatkan sorotan terkait daftar pemilih tetap (DPT) yang kini dipersoalkan banyak pihak.
Haruskah e-KTP jadi identitas tunggal untuk mengakses banyak layanan? pic.twitter.com/huI1QeXRbo
— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 21, 2019
Jika demikian, apakah sindiran Sandi lewat e-KTP ini akan mampu meningkatkan dukungan politik terhadap dirinya dan Prabowo?
Sengkarut Kartu Kuda vs e-KTP
Program kartu-kartu kesejahteraan alias kartu sakti Jokowi, dan kartu identitas – dalam hal ini e-KTP – memang tak pernah jauh dari masalah. Program kartu Jokowi misalnya, kerap mendapatkan kritik dari sisi anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan kartu tersebut.
Biaya cetak kartu misalnya, dianggap menghabiskan banyak anggaran. Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 27,9 juta siswa kurang mampu setidaknya akan menghabiskan biaya mencapai Rp 279 miliar – jika satu kartu bernilai Rp 10 ribu, berpatok pada harga satuan kartu jenis tersebut di toko online.
Jika harganya hanya separuh dari jumlah tersebut pun anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah mencapai Rp 139,5 miliar.
Jumlah itu belum termasuk dengan kartu-kartu yang lain. Selain KIP, ada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah dijalankan selama ini. Jumlah itu masih akan ditambah dengan 3 kartu baru yang dicanangkan lagi oleh Jokowi.
Terkait sumber anggarannya, pada awal-awal pencanangan di tahun 2014, pembiayaan pembuatan kartu-kartu sakti itu dibebankan kepada BUMN lewat program corporate social responsibility (CSR). Tidak diketahui apakah hal serupa masih dipakai lagi untuk kartu-kartu baru yang akan diluncurkan.
Yang diuntungkan dari program-program ini tentu saja adalah perusahaan-perusahaan yang memenangkan tender percetakan kartu-kartu tersebut. Pada 2014 lalu misalnya, ada nama CV Grammi Communication Technology yang disebut mencetak kartu sakti Jokowi – sekalipun belakangan diketahui bahwa perusahaan tersebut memperoleh pesanan dari PT Trisakti Mustika Graphika yang ditunjuk oleh Bank Mandiri.
Menariknya, PT Trisakti Mustika Graphika belakangan juga disebut-sebut terlibat dalam kasus e-KTP, sekalipun belum diketahui jelas siapa pemilik perusahaan ini. Nama perusahaan ini pun sempat ada dalam laporan tahunan Perum Peruri sebagai salah satu partner pencetak hologram. Jelas bahwa program-program kartu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti PT Trisakti Mustika Graphika tersebut.
Lalu, apakah ide Sandi bisa diaplikasikan?
Jika bicara dalam konteks pembiayaan, memang akan lebih efektif jika menggunakan e-KTP untuk semua program tersebut dimaksimalkan. Apalagi ide awal e-KTP memang menuju ke arah single identity number yang diupayakan untuk menggabungkan semua kartu-kartu ke dalam satu identitas tunggal.
Hal ini misalnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo, yang menyebutkan bahwa ide Sandi tersebut sebenarnya sedang diupayakan.
Persoalannya adalah karena kebijakan tentang e-KTP dianggap belum purna, sehingga pemerintah masih membutuhkan waktu. Dengan demikian, program-program kartu sakti Jokowi bisa dibaca sebagai solusi jangka pendek yang sayangnya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Menariknya, pernyataan yang berbeda justru disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Politisi PDIP itu menyebutkan bahwa ide Sandi tidak bisa terwujud karena e-KTP adalah kartu identitas, sementara kartu-kartu program adalah hal yang berhubungan dengan kebijakan kesejahteraan.
Dari pernyataan Tjahjo tersebut, tampaknya terlihat bahwa Sandi berhasil membuat kubu Jokowi “kesal”. Bagaimana mungkin pernyataan atasan dan bawahan di Kemendagri bisa berbeda?
Insinuasi Politik Sandi
Persoalan tentang e-KTP belakangan memang membuat Kemendagri terus disorot. Selain dananya yang dikorupsi, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengurusi kartu identitas itu karena kehabisan blanko dan berbagai persoalan lainnya.
Sementara, pada saat yang sama, justru banyak pula blanko kartu tersebut yang dijual di beberapa pasar – misalnya di Pasar Pramuka – hingga di toko-toko online.
Mendagri Sebut e-KTP Tak Bisa Jadi Kartu Multiguna ala Sandi, Dibantah WNI di Jerman https://t.co/PvsecBQjGN
TIDAK BISA atau TIDAK MAU atau Pemerintah saat ini yang TIDAK MAMPU??? pic.twitter.com/ogQPX1oypI
— #2019PrabowoPresidenRI (@maspiyuuu) March 20, 2019
Konteks tersebut diperparah dengan persoalan jelang Pemilu, misalnya terkait warga asing yang memiliki e-KTP dan terdaftar dalam daftar pemilih – yang sempat diributkan oleh kubu oposisi – serta DPT yang bermasalah akibat 17 juta warga yang sama tanggal lahirnya.
Dengan demikian, aksi Sandi merupakan combo political insinuation – insinuasi politik beruntun. Karena konteks debat kala itu adalah melawan Ma’ruf Amin yang lebih senior dan orang yang sangat dihormati, sindiran secara tidak langsung terkait program-program kartu Jokowi menjadi strategi yang tepat.
Hal ini bisa sangat efektif untuk mempengaruhi opini publik terhadap Jokowi. Ia mengritik kartu-kartu Jokowi, sekaligus juga menyorot sengkarut persoalan e-KTP.
David Warren dalam salah satu tulisannya di Rear Clear Politics menyebutkan bahwa insinuasi politik memiliki keuntungan dibandingkan argumen atau kritik langsung (hard arguments) sebab ketika disampaikan, cenderung mem-bypass atau melewati kecenderungan kritis masyarakat terhadap intisari argumentasi.
Akibatnya, tanggapan yang timbul dari pernyataan-pernyataan yang insinuatif cenderung menjadi kabur. Perbedaan tanggapan antara Mendagri dan Sekjen Kemendagri adalah contohnya. Keuntungan yang didapat oleh Sandi adalah ia bisa membentuk opini publik bahwa dirinya jauh lebih baik daripada Jokowi dan Ma’ruf, serta bahwa program kartu-kartu sakti tidak efektif.
Lalu, akankah hal ini berhasil mengerek suara dirinya dan Prabowo Subianto? Jawabannya tentu saja baru akan terlihat pada 17 April mendatang.
Yang jelas, aksi mengeluarkan e-KTP ala Sandi adalah serangan yang cukup telak terhadap kubu Jokowi dan akan ada dampak yang besar terhadap perubahan dukungan politik di masyarakat. Sebab, seperti kata Lord Chesterfield di awal tulisan, efek insinuasi bisa melampaui persuasi. (S13)
